Tugas pak sumadi standar pendidikan nasional

1. STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL
DITINJAU DARI PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(Riview Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Hubungannya
dengan TQM)
Oleh:
Nama : Mailan Bastari
NPM : 0720005032
Mata Kuliah : Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan
Dosen:
1. Dr. Sumadi, M.Pd.
2. Drs. Alben Ambarita, M.Pd.
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDKAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2009

2. Beberapa Standar dalam Standar Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan TQM:
Standar Pengelolaan:
Yaitu Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan , pelaksanaan dan
pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan , Kabupaten /Kota, Provinsi
atau Nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Standat Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan , pelaksanaan dan
pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
Dalam rangka pengembangan , pemantauan dan pelaporan pencapaian Standar Nasional
Pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP). Badan Standar Nasional Pendidikan berkedudukan di ibukota wilayah Negara Republik
Indonesia yang berada dibawah Departemen Pendidikan Nasional dan bertanggungjawab kepada
Menteri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP, bersifat mandiri dan
professional.Diantaranya yaitu:
1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran
,sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan
Nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh
seorang pendidik yang dibutuhkan dengan Ijazah dan / atau sertifikasi keahlian yang relevan
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran
pada jenjang pendidikan dasar menengah serta pendidikan anak usia dini, meliputi:
a. Kompetensi Paedagogik
b. Kompetensi Kepribadian
c. Kompetensi Profesional
d. Kompetensi Sosial
Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA:
a. Berstatus sebagai guru TK/RA

3. b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai
ketentuan perundang-undangan dengan yang berlaku.
c. Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/ RA
d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan
Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:
a. Berstatus sebagai guru SD/MI
b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
c. Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/ MI
d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan
Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK meliputi:
a. Berstatus sebagai guru SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK
b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di
SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK
d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan
Kriteria untuk menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi:
a. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus
b. Memiliki kualitas akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku
c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan
khusus
d. Memiliki kemampuan kepemimpinan ,pengelolaan dan kewirausahaan dibidang
pendidikan khusus
Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,
pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta

4. melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama para pendidik pada
perguruan tinggi.
Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan
dialogis
b. Mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan
c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan
kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah, pengangkatan, penempatan
dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya
berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal, pemerintah dan pemerintah daerah wajib
memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan
untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar pengelolaan
Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis
sekolah/ madrasah. Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip
otonomi, aktualisasi, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Pengelolaan satuan
pendidikan nonformal dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
Standar pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian,kemitraan,
partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang
pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur
dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong
kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area
fungsional pengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

5. Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggungjawab
pengelolaan pendidikan SMP/MTS/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal
satu orang wakil kepala satuan pendidikan. Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK,
MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya
dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-
turut membidangi akademik, sarana dan prasarana serta kesiswaan.
Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisiensi, efektif dan akuntabel.
Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak
lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite
sekolah/ madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan
secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas satuan
pendidikan. Supervisi yang meliputi supervisi menejerial dan akademik dilakukan secara teratur
dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan
pendidikan.
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian Pendidikan
Unsur-unsur subsistem pendidikan formal terdiri atas masukan yaitu input sarana (kurikulum,
guru, dan tenaga kependidikan lainnya, sarana), input mentah (siswa, mahasiswa), proses belajar
mengajar dan keluaran (output) yaitu lulusan berdasarkan penilaian terhadap perubahan
konguisinya. Kuantitas lulusan inilah yang berkontribusi terhadap peningkatan pengganguran,
karena mereka lemah. Dalam functional skill untuk menerapkan ilmunya dalam pendayagunaan
potensi lingkungan (alam, sosial, budaya) untuk memasuki dunia kerja, kehidupan mandiri, atau
membuka lapangan kerja. Penyelengaraan pendidikan perlu direformasi, sehingga mewujudkan
pendidikan, terpadu yang mencakup jalur, system, tujuan, kurikulum, proses pembelajaran,
lokasi/ wilayah, dan manajemen pendidikan.