Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Implementasi tugas dan fungsi pengawas dalam pendidikan islam dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru pai

2,417 views

Published on

CONTOH MAKALAH TTG IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS OLEH SUHARDI

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Implementasi tugas dan fungsi pengawas dalam pendidikan islam dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru pai

  1. 1. IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS DALAM PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONALISME GURU PAI SMA/SMK SE KOTA TARAKAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia. Salah satu usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah.[1] Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus dan dari sinilah pentingnya kepengawasan sebagai bagian dari sistem yang bertanggung jawab membina guru untuk meningkatkan kompetensinya, baik dalam merancang program-program kerjanya maupun untuk implementasi di ruang kelas dan sekolah. Enco Mulyasa menyatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan dan salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan, sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan.[2] Penyelenggaraan pendidikan dapat dijamin kualitasnya, maka perlu ada pengawasan yang memadai dilakukan oleh pengawas, baik dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja, dan kemampuan melaksanakan tugas kepengawasan secara profesional. Ditegaskan dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 66 mengatur sebagai berikut “pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite
  2. 2. sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing”.[3] Undang-Undang ini memberi kesempatan pemerintah dan masyarakat secara bersama- sama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya institusi satuan pendidikan dasar dan menengah sampai pada birokrasi. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan yakni profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran peserta didik serta hasil belajar akan bermuara pada pembentukan karakter peserta didik. Tugas pokok pengawas satuan pendidikan adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan baik teknis edukatif maupun teknis administratif pada satuan pendidikan tertentu. Pengawas sekolah untuk tingkat SLTP, SMA dan SMK berada pada kantor Dinas Pendidikan Kabupatn atau Kota, pengawas SLB berada di kantor dinas provinsi.[4] Secara ideal, tugas dan fungsi utama dari organisasi kepengawasan adalah meningkatkan kompetensi profesional guru PAI pada umumnya dan di Kota Tarakan pada khususnya. Pengawas berperan dalam meningkatkan kompetensi guru, dalam hal ini pengawas membimbing guru menjadi guru yang profesional. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga dapat menentukan terbentuknya karakter peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Dadang Suhardan menyatakan bahwa usaha apapun yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi jalannya pendidikan dalam mendongkrak kualitas, bila tidak ditindaklanjuti dengan pembinaan gurunya, tidak berdampak nyata dalam kegiatan layanan belajar di kelas. Kegiatan pembinaan guru merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam setiap usaha peningkatan mutu pembelajaran.[5] Dalam Islam fungsi pengawasan dapat terungkap dalam ayat al-Qur’an S. Al-Fajr/89: 14.
  3. 3.  Terjemahnya : Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.[6] Pengawasan yang dilakukan pengawas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah harus benar-benar dapat diukur. Artinya, ada peningkatan kualitas layanan belajar yang cukup signifikan sebagai peningkatan profesionalitas guru PAI. Dengan demikian, pengeloaan institusi satuan pendidikan sebagai dampak dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat akan terus menerus dapat membangun karakter warga sekolah dan karakter peserta didik. Pemerintah sering melakukan berbagai peningkatan profesionalisme guru, antara lain melalui pelatihan, MGMP, seminar bahkan melalui pendidikan formal, dengan menyekolahkan guru pada tingkat yang lebih tinggi atau kualifikasi S1 bagi yang belum sarjana. Namun upaya tersebut menghasilkan suatu kondisi yang menunjukkan bahwa sebagian besar guru memiliki ijazah perguruan tinggi.[7] Pengawas pendidikan Islam harus mampu memahami kondisi guru dalam meningkatkan kompetensi guru PAI sehingga berdampak pada upaya pembentukan karakter peserta didik di SMA/SMK di kota Tarakan. Pengawas PAI yang bertugas di Kementerian Agama Kota Tarakan ditugaskan sebagai koordinator yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Kota dan pengawas PAI dalam naungan Dinas Pendidikan Kota. Pengawas sebagai jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya sudah menggunakan anggaran dari pemerintah. Standar tenaga pengawas sekolah paling tidak menunjukkan. (1) kualifikasi akademik yang ditunjukkan oleh tingkat pendidikan formal. (2) pengawas sekolah memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga pendidik berstatus PNS. (3) rekruitmen tenaga pengawas sekolah terprogram dan teruji secara akademik. (4) pembinaan karier dan pembinaan profesi pengawas sehingga kompetensi profesional pengawas lebih baik
  4. 4. dari kompetensi profesional guru. (5) pembinaan karier dan pembinaan profesi pengawas hingga kompetensi profesional pengawas sekolah merupakan jabatan karier tenaga kependidikan yang bergensi. (6) pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat memberi dukungan yang kuat kepada pengawas.[8] Pendidikan akan bermutu jika sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat terpenuhi. Peningkatan mutu akan dapat dipenuhi, jika pembinaan sumber daya manusia terjaga profesionalnya. Kemudian perlu menerapkan pengawasan yang intensif, agar semua pelaksanaan program dan kegiatan dapat memenuhi standar dan pencapaiannya terukur. Kecenderungan dalam masyarakat untuk menuntup profesionalisme dalam bekerja. Walaupun istilah ini sering digunakan tampa jelas konsepnya, namun hal tersebut menunjukkan repleksi dari adanya tuntunan yang bermutu, penuh tanggung jawab, bukan hanya sekedar melaksanakannya.[9] Dengan mencermati tugas dan peran pengawas yang begitu kompleks, tampaknya tugas yang berkaitan dengan upaya pembentukan karakter peserta didik melalui peran guru-guru PAI belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga pengawas yang ada dikantor kementerian Agama Kota dan kantor Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Pengawas pendidikan agama Islam kurang sementara jumlah sekolah cukup banyak. Dengan demikian kondisinya menyulitkan pengawas untuk mengakomodir kepentingan sekolah-sekolah secara rutin, selain keterbatasan tersebut pengawas yang ada juga belum dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, diantaranya belum ada singkronisasi program kerja pengawas dari Kantor Kementerian Agama dengan Kantor Kementerian Pendidikan Kota. Kalaupun pengawas tersebut telah memiliki program, implementasi program tersebut belum maksimal, apalagi tindak lanjutnya. Di lain pihak rendahnya kinerja guru-guru agama Islam dapat di lihat dari fenomena di lapangan antara lain: (1) Cara mengajar guru yang tidak sesuai dengan program kerjanya atau mungkin memang tidak punya program kerja, (2) kurang terampil
  5. 5. dalam menggunakan media pengajaran, dan (3) belum dapat menentukan metode yang tepat dalam pengajaran, dan sebagainya. Faktor tersebut disebabkan oleh motivasi yang ada pada guru itu sendiri, terutama ada atau tidaknya motivasi berprestasi, sehingga gambaran umum tentang profesionalisme guru PAI di SMA/SMK se Kota Tarakan belum memenuhi harapan-harapan dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam sebagai tumpuan utama dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah. Pengawasan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja pengawasan (Pokjawas) Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan sering tidak dilaksanakan secara efektif dan efesien, dengan kata lain kepengawasan hanya datang ke sekolah sebagai progress checking. Penulis melihat langsung fakta di lapangan bahwa pengawas pendidikan Islam sekarang kurang melaksanakan tugas kepengawasan kepada sekolah binaan di SMA/SMK se Kota Tarakan. Tugas dan fungsi sebagai pengawas kadang diabaikan dan diindahkan, malah pengawas tidak memfokuskan pada peningkatan kompetensi guru, sehingga proses pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran tidak berjalan secara efektif dan efesien. Pengamatan penulis menggaris bawahi faktor-faktor para pengawas di SMA/SMK di Kota Tarakan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik yang dapat meningkatkan kompetensi guru PAI, yaitu kurangnya pengetahuan tentang kepengawasan, sementara guru-guru PAI selalu menjadi obyek yang disalahkan seperti peserta didik banyak yang tidak mentaati aturan sekolah, nakal, serlibat perkelahian antar pelajar bahkan melawan gurunya sehingga persoalan tersebut hampir semua pihak mengkambing hitamkan guru khususnya guru PAI yang notabene mengajarkan moral, akhlak dan etika pada peserta didik. Pada hal pengawas PAI sendiri tidak memberikan dorongan untuk pengembangan diri,
  6. 6. membangun karakter, serta membuat guru-guru responsif dengan semangat yang menantang yang dapat meningkatkan mutuh pendidikan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang Implementasi Tugas Pengawas Pendidikan Islam dalam meningkatkan Kompetensi Guru PAI SMA/SMK di Kota Tarakan (Dilema Pembentukan Karakter Peserta Didik). B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi tugas kepengawasan pendidikan Islam dalam meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama Islam SMA/SMK Negeri di Kota Tarakan? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas kepengawasan pendidikan Islam terhadap guru pendidikan agama Islam dalam upaya membentuk karakter peserta didik SMA/SMK Negeri di Kota Tarakan? 3. Bagaimana dilema yang terjadi dalam pembinaan yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam upaya pembentukan karakter peserta didik SMA/SMK Negeri di Kota Tarakan?
  7. 7. BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Implementasi ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata “implemen“ yang berarti alat, perabot, peralatan. Jadi kalau implementasi artinya pelaksanaan, penerapan terhadap implemen.[10] Implementasi juga diartikan laksana, sifat laku, perbuatan. Sedangkan istilah “pelaksanaan” didefinisikan sebagai proses, cara perbuatan melakukan (rancangan keputusan). Rumusan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) adalah tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individul, pejabat-pejabat, atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapatnya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Wibawa, 1994). Berkaitan dengan implementasi kepengawasan pendidikan Islam, maka dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 pasal 1 menjelaskan bahwa pengertian Pengawas Pendidikan Agama adalah guru agama berstatus Pegawai
  8. 8. Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasanpenyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah. Pada Pasal 18 diperkuat bahwa Pengawasan pendidikan agama pada satuan pendidikan dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama. Adapun pengertian kompetensi adalah kecakapan, kewenangan, dan kemampuan melaksanakan sesuatu, yaitu dari kata kompeten yang berarti cakap, berkuasa memutuskan sesuatu atau berwenang.[11] Guru agama Islam adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan kurikulum PAI. Karenanya guru yang berkompeten adalah guru yang mampu mendidik dan mengajar sesuai dengan kualifikasi ilmu dengan standar profesionalisme sebagai seorang guru, diantaranya adalah guru Pendidikan Agama Islam. B. Tugas dan fungsi Pengawas Pendidikan Islam Dalam Peraturan Menteri Agama yang sama Pasal 19 menjelaskan tentang tugas pengawas agama yaitu; 1. Pengawas pendidikan agama bertugas melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pendidikan agamapada sekolah yang meliputi penilaian, pembinaan, pemantau an, penelitian, pelaporan dan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama sesuai dengan standar nasional pendidikanagar terca pai tujuan pendidikan agama dan tujuan pendidikan nasional. 2. Pengawas pendidikan agama berwenang:
  9. 9. a. Melakukan pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap penyelenggaraanpendidikan agama di sekolah. b. Melakukan pembinaan terhadap guru pendidikan agama c. Melakukan penelitian tindakan kepengawasan, penelitian sekolah dan penelitian kelas terkait de nganpenyelenggaraan pendidikan agama. d. Menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah, serta memberikanrekomendasi kepada pihak- pihak terkait tentang penyelenggaraan pendidikan agama. f. Memberikan penilaian guru pendidikan agama dan rekomendasi dalam rangka mutasi dan promosi. g. Menerapkan metode kerja yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kode etikprofesi;dan h. Memberikan masukan untuk pengembangan pendidikan agama di sekolah. Peraturan tersebut di atas diperkuat oleh Permenag Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah pasal 1 yang mengatakan pengawas PAI pada sekolah adalah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas PAI yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan PAI pada sekolah. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas guru PAI Pasal 4 menyatakan tugas dan fungsi pengawas adalah; 1. Pengawas madrasah berfungsi; a. Menyusun program pengawasan bidang akademik dan manajerial b. Pembinaan dan pengembangan madrasah c. Pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi guru madrasah
  10. 10. d. Pemantauan, penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) e. Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan 2. Pengawas PAI pada sekolah berfungsi; a. Menyusun program pengawasan PAI b. Pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi guru c. Pemantauan, penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) d. Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. C. Kompetensi Pengawas dan Guru PAI SMA/SMK Pengawas Pendidikan Islam dalam melaksanakan tugasnya seyogyanya memiliki kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Pasal 8, yaitu; kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisiakademik, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan, dan sosial. 1. Kompetensi kepribadian meliputi: a. Rasa tanggung jawab sebagai pengawas pendidikan agama. b. Kreativitas dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan prib adinyamaupun tugas jabatannya sebagai Pengawas Pendidikan Agama. c. Rasa ingin tahu akan hal- hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yangmenunjang tugas p okok dan tanggung jawab sebagai pengawas pendidikan agama. d. Motivasi kerja pada dirinya dan memotivasi pendidik dan peserta didik. 2. Kompetensi supervisi manajerial meliputi:
  11. 11. a. Penguasaan metode, teknik dan prinsip- prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikanagama di sekolah; b. Penyusunan program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan agam a di sekolah. c. Perancangan metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasa npendidikan agama di sekolah. d. Penyusunan laporan hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pe ngawasan pendidikan agama berikutnya di sekolah. e. Pembinaan guru pendidikan agama dalam pengelolaan dan administrasi pendidikan agama berdas arkanmanajemen peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah. f. Pembinaan guru pendidikan agama dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pendidikan agama disekolah. g. Mendorong guru pendidikan agama untuk merefleksikan kelebihan dan kekurangannya dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. h. Pemantauan pengelolaan pendidikan agama di sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan dalamrangka peningkatan mutu pendidikan agama. i. Pemantauan pelaksanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama di sekolah. 3. Kompetensi supervisi akademik meliputi: a. Pemahaman konsep, teori dasar, prinsip, karakteristik, dan kecenderungan perkembanganpendidikan agama di sekolah. b. Pemahaman konsep, teori, teknologi, prinsip, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan prosespembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekol ah.
  12. 12. c. Pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam menyusun silabus pendidikan agama di sekolahberlandaskan standar isi, standar kompetensi, kompetensi dasar, standar kompetensi lulusan, danprinsip pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. d. Pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, teknikpembelajaran dan bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa dalam b idangpendidikan agama di sekolah. e. Pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam menyusun RPP pendidikan agama di sekolah, f. Pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan dikelas dan atau di luar kelas untuk mengembangkan potensi siswa dalam bidang pendidikan agama di sekolah. g. Pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam mengelola, merawat, mengembangkan ,menggunakan media pendidikan, dan fasilitas pembelajaran pendidikan agama di sekolah. h. Pemberian motivasi bagi guru pendidikan agama untuk memanfaatkan teknologi informasi dankomunikasi untuk pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah. 4. Kompetensi evaluasi pendidikan agama meliputi; a. Penyusunan kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama d i sekolah b. Pembimbingan bagi guru agama dalam menentukan aspek- aspek yang penting dinilai dalampembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah c. Penilaian kinerja guru agama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkanmutu pendidikan agama di sekolah d. Pemantauan pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan dan hasil belajar siswa serta mengana lisisnyauntuk perbaikan mutu pendidikan agama di sekolah
  13. 13. e. Pembinaan guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan a gama di sekolah f. Pengolahan data hasil penilaian kinerja guru pendidikan agama; dan g. Analisis faktor pendukung dan kendala dalam pengembangan pendidikan agama di sekolah sebagai bahankebijakan. 5. Kompetensi Kompetensi penelitian pengembangan meliputi; a. Penguasaan berbagai jenis, pendekatan, dan metode penelitian dalam pendidikan agama b. Kemampuan menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugaspengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas pendidikan agama c. Penyusunan proposal penelitian pendidikan agama baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif d. Pelaksanaan penelitian pendidikan agama untuk pemecahan masalah pendidikan agama, dan pe rumusankebijakan pendidikan agama yang bermanfaat bagi tugas tanggung jawab pengawas pendidikan agama; e. Pengolahan data hasil penelitian pendidikan agama baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif f. Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan agama dan/atau bidang kepengawasan danmemanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan agama g. Penyusunan panduan, buku dan/atau modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawas an disekolah sebagai tindaklanjut hasil penelitian h. Pelaksanaan penelitian tindakan kepengawasan dalam rangka peningkatan mutu supervisi p endidikanagama
  14. 14. i. Pemberian bimbingan kepada guru pendidikan agama untuk merencanakan dan melaksanaka npenelitian tindakan kelas dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran pendidikan agama di kelas; dan j. Kerjasama dengan kepala sekolah untuk melaksanakan penelitian tindakan sekolah dalam rangkapeningkatan mutu pengelolaan pendidikan agama di sekolah. 6. Kompetensi sosial meliputi; a. Kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas pendidikan agama b. Sikap aktif dalam kegiatan organisasi profesi pendidikan agama dan asosiasi pengawas pendidika n. c. Kemampuan untuk melakukan komunikasi yang baik dengan komunitas sekolah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kepengawasa n pendidikan agama. d. Sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas. Pengawas dan Guru Pendidikan Agama Islam dalam kontek tugas dan tanggung jawabnya bersama-sama memiliki kompetensi untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan termasuk pembentukan karakter peserta didik di sekolah. Olehnya itu menurut Permen Nomor 16 tahun 2010 Pasal 16 menyatakan bahwa kompetensi guru PAI, yaitu Guru Pendidikan Agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial,profesional, dan kepemimpinan. 1. Kompetensi pedagogik meliputi: a. Pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, danintelektual
  15. 15. b. Penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama c. Pengembangan kurikulum pendidikan agama d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan danp engembangan pendidikan agama f. Pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki d alam bidangpendidikan agama g. Komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; h. Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan agama i. Pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidika n agamadan j. Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama. 2. Kompetensi kepribadian meliputi: a. Tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia b. Penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat c. Penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa d. Kepemilikan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa p ercayadiri, serta e. Penghormatan terhadap kode etik profesi guru. 3. Kompetensi sosial meliputi: a. Sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras,kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi b. Sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas; dan
  16. 16. c. Sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah dan warga masyarakat. 4. Kompetensi Profesional meliputi; a. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pe ndidikanagama. b. Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama. c. Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif. d. Pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan di ri. 5. Kompetensi kepemimpinan meliputi: a. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhla k mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama. b. Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaanpengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah. c. Kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaanpengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah. d. Kemampuan kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamal an ajaranagama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalambingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia D. Faktor Penghambat dan Pendukung Kepengawasan Pendidikan Islam di SMA/SMK Kota Tarakan. Pengawas dan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merasa telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, namun hal itu tidaklah cukup untuk menjadi dasar
  17. 17. keberhasilan pendidikan dalam membentuk karakter peserta didik, olehnya itu terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung yang harus diperhatikan guna melakukan koreksi terhadap pengembangan tugas-tugas kepengawasan serta meningkatnya kompetensi guru-guru PAI SMA/SMK di Kota Tarakan, adapun faktor penghambat dan pendukung tersebut adalah; 1. Penghambat a. Koordinasi yang kurang antara pengawas pendidikan Islam Dinas Pendidikan Kota Tarakan dengan pengawas kependidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. b. Terjadi ketidak seimbangan antara jumlah guru PAI dengan pengawas pendidikan Islam pada dua instansi tersebut c. Kompetensi tenaga kepengawasan belum mencapai standar yang diharapkan. d. Kurangnya pemerataan guru PAI pada sejumlah sekolah, dilain sisi terdapat sekolah yang tidak mencukupi jam wajib mengajar sehingga sulit bagi pengawas menertibkan program akademiknya. 2. Pendukung a. Guru-guru PAI SMA/SMK mayoritas memiliki kualifikasi pendidikan sarjana b. Guru-guru PAI memiliki wadah organisasi MGMP, assosiasi guru agama yang menghimpun kegiatan guru PAI. c. Jumlah guru-guru PAI SMA/SMK se Kota Tarakan cukup memadai E. Karakter yang Hendak Dicapai pada Peserta Didik Implementasi tugas kepengawasan pendidikan Islam dalam meningkatkan kompetensi guru PAI berdampak langsung pada pembentukan karakter peserta didik, baik karakter itu berana kognitif, afektif maupun psikomotor. Adapun bentuk karakter yang hendak dicapai oleh pemerintah dalam program pendidikan budaya dan karakter bangsa (PBKB) adalah 18 Poin, yaitu;
  18. 18. • Religius • Jujur • Toleransi • Disiplin • Kerja Keras • Kreatif • Mandiri • Demokratis • Rasa Ingin Tahu • Semangat Kebangsaan • Cinta Tanah Air • Menghargai Prestasi • Bersahabat/Komunikati • Cinta Damai • Gemar Membaca • Peduli Lingkungan • Peduli Sosial • Tanggung jawab Pembinaan karakter peserta didik di sekolah-sekolah ditunjang oleh nilai falsafah yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia, sehingga menjadi pendukung kelancaran program PBKB , adapun nilai-nilai tersebut adalah; 1. Agama 2. Pancasila Budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. 3. Tujuan Luhur Pendidikan Nasional F. Dilema Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik SMA/SMK di Kota Tarakan
  19. 19. Peran pengawas pendidikan Islam dalam upaya pembentukan karakter peserta didik merupakan peran tidak langsung, namun sifatnya sangat urgen karena pengawas sumber informasi utama bagi guru PAI dalam mengembangkan kompetensi. Pengawas tidaklah hanya “progress checking” dari kehadiran guru di sekolah, tapi lebih dari itu adalah membina, menilai dan melakukan pengembangan program untuk pembinaan guru secara maksimal. Karena itu pengawas, guru-guru PAI dan peserta didik adalah satu sistem kerja yang tak terpisahkan. Pengawas sebagai unsur pemantaun, guru PAI adalah pembina langsung di sekolah, sedangkan peserta didik mesin hitung yang digerakkan untuk membentuk dirinya menjadi cerdas dan berkarakter. Dalam hal inilah pentingnya semua guru mata pelajaran tidak boleh menutup mata, bahwa membentuk karakter peserta didik adalah tanggung jawab seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Guru-guru mata pelajaran non agama dan pendidikan kewarganegaraan tidak memahami bahwa PBKB bukan hanya domainnya guru PAI tapi juga seluruh bidang studi yang diajarkan pada peserta didik. Kalau sisten pendidikan berjalan sesuai dengan aturan dalam kontek pengawas berperan maksimal untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya plus guru PAI menakukan pembinaan secara penuh di sekolah, maka peserta didik yang berkarakter akan mudah terwujud karena memang peserta didik adalah mesing hitung yang cerdas, meskipun masing-masing peserta didik memiliki dasar karakter yang berbeda.
  20. 20. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pengawas pendidikan Islam sesuai dengan aturan Menteri Agama bertugas melakukan pengawasan meliputi penilaian, pembinaan, penelitian, pelaporan dan tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mencapai tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional. Karena itu pengawas agama harus lebih berkompeten dari guru PAI, kapan terjadi sebaliknya maka tujuan pendidikan Islam dan tujan pembentukan karakter peserta didik sulit akan terwujud. 2. Antara satu pengawas dengan pengawas yang lain khususnya pengawas kependidikan Islam, seyogyanya terdapat koordinasi yang kompak baik dari pengawas Kementerian Agama Kota maupun pengawas dari Dinas Pendidikan Kota. Karena itu keseimbangan jumlah antara dua instansi tersebut. Di samping itu terdapat pemerataan jumlah pengawas dengan jumlah guru PAI. 3. Peran pengawas PAI tidak Cuma sekedar progress checking, tetapi mempunyai peran yang lebih besar dalam membina dan menilai guru PAI. Di samping itu peran semua unsur pendidik mengarahkan pendidikan dan pengajaran itu pada pembentukan karakter tampa menyerakan sepenuhnya pada guru PAI atau guru pendidikan kewarganegaraan.
  21. 21. B. Saran-saran 1. Hendaknya Dinas Pendidikan Kota bersama Badan Kepegawaian Kota Tarakan melakukan pemerataan dan penertiban guru PAI pada setiap sekolah, hingga tidak terjadi penumpukan, sementara di tempat lain yang kosong guru Pendidikan Agama Islamnya. 2. Hendaknya Dinas Pendidikan Kota dan Kantor Kementerian Agama Kota melakukan pembinaan dan pelatihan untuk pengawas pendidikan Islam demi menjaga imege bahwa guru lebih berkompeten dari pengawas. 3. Hendaknya Pemerintah Kota Tarakan membentuk wadah konsolidasi guna memfasilitasi Dinas Pendidikan Kota dengan Kantor KementerianAgama Kota Tarakan, agar senantiasa bekerja sama dalam dalam mewujudkan visi misi peserta didik yang berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
  22. 22. DAFTAR PUSTAKA Dadang Suhardan, Supervisi Proesional dan Layanan dalam Meningkatkan mutu Pembelajaran Pembelajaran di Era Otonomi Cet. III; Bandung:Alfabeta, 2010 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya Semarang, Karya Toha Putra, 2002 Departemen Agama RI, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan Cet. XI; Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011 Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional Cet.1; Yogyakarta: Presma Sophe, 2004 Pius A. Partanto, dkk., Kamus Ilmiah Populer, Surabaya; Aloka, 1994 Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2000 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 12 Tahun 2007 Tentang Standar Sekolah/Madrasah Peraturan Menteri Agama RI. No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Syaiful Sagala, Kemampuan Profesionalisme Guru dan tenaga Kependidikan Cet. III; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011 Udin Syefuddin Saud, Pembangunan Profesi Guru Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2009 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Cet.IV; Sinar Grafika, 2003 [1]Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 1 2Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional (Cet.1; Yogyakarta: Presma Sophe, 2004), h. 40. 3Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Cet.IV; Sinar Grafika, 2003), h. 42 4Syaiful Sagala, Kemampuan Profesionalisme Guru dan tenaga Kependidikan (Cet. III; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 200. 5Dadang Suhardan, Supervisi Proesional dan Layanan dalam Meningkatkan mutu Pembelajaran Pembelajaran di Era Otonomi (Cet. III; Bandung:Alfabeta, 2010),h. 12. 6Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang, Karya Toha Putra, 2002), h. 805 7E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan (Cet. XI; Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), h. 19-20. [8]Ibid., h. 203 [9]Udin Syefuddin Saud, Pembangunan Profesi Guru (Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2009, h. 4 [10]Pius A. Partanto, dkk., Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya; Aloka, 1994), h. 247
  23. 23. [11]Ibid., h. 353 Diposkan 30th March 2013 oleh Suhardi Ahmad

×