Dokumen tersebut membahas tentang Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yang merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya yang tersedia guna meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. MPMBS bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat serta tanggung jawab sekolah atas mutu pendidikan melalui
2. Latar Belakang
Sekolah sebagai intitusi (lembaga) pendidikan, merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan,
memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya
sekedar tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem yang rumit dan
saling berkaitan, oleh karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan
pengelolaan. Lebih dari itu, kegiatan inti organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya manusia (SDM)
yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat,
serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan
bangsa.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merat
1. kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production
function atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen
2. penyelenggaran pendidikan nasional diselenggarakan secara birokratik-sentralistik sehingga
menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang
mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan
kondisi sekolah setempat
3. peran serta warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam
penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim.
Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, tentu saja perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah
satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu
berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah
4. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah ?
2. Apa tujuan dan manfaat Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah ?
3. Bagaimana prinsip umum Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah ?
4. Bagaimana strategi pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah,?
5. Bagaimana keterkaitan Faktor pendukung keberhasilan MPMBS ?
6. Bagaimana Penerapan TQM (Total Quality Management) ?
5. Pembahasan
.1 Pengertian Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
.2 Tujuan dan manfaat Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
.3 Prinsip umum Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
.4 Strategi pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
.5 Faktor pendukung keberhasilan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
.6 Total Quality Management (TQM)
6. Pengertian Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi
lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan-keluwesan kepada sekolah, dan mendorong
partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan
kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. MPMBS merupakan bagian dari
manajemen berbasis sekolah (MBS). Jika MBS bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja sekolah (efektivitas,
kualitas/mutu, efisiensi, inovasi, relevansi, dan pemerataan serta akses pendidikan), maka MPMBS lebih
difokuskan pada peningkatan mutu.
Me-manage atau mengelola sekolah artinya mengatur agar seluruh potensi sekolah berfungsi secara optimal dalam
mendukung tercapainya tujuan sekolah. Dengan demikian keberadaan Dewan Sekolah/Komite Sekolah merupakan
suatu kepatutan yang perlu ada dalam MPMBS, karena keberadaan sekolah diperlukan oleh masyarakat. Secara
substantif, peran dan fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh BP3 akan larut dan “melebur” ke dalam Komite
Sekolah. Dalam keadaan tertentu fungsi kelembagaan sebagai penampung dana partisipasi masyarakat masih
elevenn untuk dilanjutkan, maka dalam rangka MPMBS, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Dewan Sekolah
(Komite Sekolah).
7. Tujuan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
1. Meningkatkan Mutu Pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan
memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui
pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu
sekolah.
4. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.
5. Memperdayakan potensi sekolah yang ada agar menghasilkan lulusan yang berhasil guna dan berdaya
guna.
8. Manfaat MPMBS
1. Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya, karena bisa lebih mengetahui peta
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi.
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya khususnya input dan output pendidikan yang akan dikembangkan dan
didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
3. Pengambilan keputusan partisipatif yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan sekolah karena lebih tahu apa yang terbaik bagi
sekolahnya.
4. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana masyarakat turut serta mengawasi.
5. Keterlibatan warga sekolah dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
6. Sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan di sekolahnya kepada pemerintah, orang tua, peserta didik dan
masyarakat.
7. Sekolah dapat bersaing dengan sehat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
8. Sekolah dapat merespon aspirasi masyarakat yang berubah dengan pendekatan yang tepat dan cepat.
9. Prinsip umum MPMBS
1. Memiliki visi, misi, dan strategi ke arah pencapaian mutu pendidikan, khususnya mutu siswa sesuai
dengan jenjang sekolah masing-masing.
2. Berpijak pada “Power Sharing” (berbagi kewenangan),
3. Adanya profesionalisme semua bidang..
4. Melibatkan partisipasi masyarakat yang kuat
5. Menuju kepada terwujudnya Komite Sekolah.
6. Adanya transparansi dan akuntabilitas.
10. Strategi Pelaksanaan MPMBS
Strategi adalah langkah-langkah sistematis dan sistemik dalam melaksanakan rencana secara menyeluruh
(makro) dan berjangka panjang dalam pencapaian tujuan model MPMBS.
Penerapan disesuaikan dengan pemberlakuan MPMBS dibagi dalam tiga tingkatan MPMBS secara penuh
(tinggi), MPMBS tingkat menengah (sedang), sekolah dan MPMBS secara minimal (rendah)
11. Strategi Pelaksanaan
Dalam menentukan tingkatan sekolah dan MPMBS-nya ada lima persyaratan yang perlu dipenuhi yaitu :
1. Pemilihan Kepala sekolah dan guru
2. Pembentukan partisipasi masyarakat
3. Lokasi/kemampuan dasar orang tua
4. Kemampuan pengadaan dana
5. Nilai Ebtanas Murni
Implikasi penting dari penerapan model MPMBS adalah perlu disediakan penghargaan (reward) untuk
hukuman (punishment) terhadap sekolah yang berhasil dan tidak berhasilnya melaksanakan kegiatan model
MPMBS.
12. Faktor Pendukung keberhasilam
MPMBS
1. Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah yang professional
MPMBS akan berhasil jika ditopang oleh kemampuan professional kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara
efektif dan efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi di sekolah yang kondusif untuk proses belajar mengajar.
1. Kondisi sosial, ekonomi, dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan
Faktor eksternal akan turut menentukan keberhasilan MPMBS adalah kondisi tingkat pendidikan orang tua siswa dan
masyarakat. Kemampuan dalam membiayai pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong anak untuk terus belajar.
1. Dukungan pemerintah
Faktor ini sangat menentukan efektivitas dan implementasi MPMBS terutama bagi sekolah yang kemampuan orang
tua/masyarakatnya relatif belum siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Alokasi dana pemerintah
(APBN/APBD) dan pemberian kewenangan dalam pengelolaan sekolah kepada sekolah menjadi penentu keberhasilan.
1. Profesionalisme
Faktor ini sangat strategis menentukan mutu dan kinerja sekolah. Tanpa profesionalisme kepala sekolah, guru, pengawas, dan
tenaga kependidikan yang lain akan sulit dicapai PBM yang bermutu serta prestasi siswa
13. Total Quality Management (TQM)
Total Quality Management (TQM) adalah suatu pendekatan manajemen yang memusatkan perhatian
pada peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu komponen terkait.
Kunci pokok keberhasilan atau kegagalan implementasi TQM adalah manajemen komitmen. Apabila
manajemen mempunyai dan memegang teguh komitmennya, kemungkinan besar mereka akan berhasil.
Sebaliknya, apabila mereka kurang komitmen bisa dipastikan bahwa organisasi akan mengalami kegagalan
mencapai TQM. Komitmen terhadap waktu ini berupa kesadaran manajemen bahwa implementasi TQM,
tergantung pada kondisi sekolah, memerlukan pengorbanan waktu. Dalam hal ini manajemen harus
menyediakan waktu yang cukup berkonsentrasi pada TQM.
14. Komponen yang terkait dengan TQM
Pendidikan
1. Siswa
Kesiapan dan motivasi belajarnya.
1. Guru
Kemampuan professional, moral kerjanya (kemampuan personal) dan kerjasamanya (kemampuan sosial)
1. Kurikulum
Relevansi konten dan operasionalisasi proses pembelajarannya.
1. Dana, sarana dan prasarana
Kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran.
1. Masyarakat (Orang tua, pengguna lulusan dan perguruan tinggi)
Partisipasinya dalam pengembangan program sekolah. Mutu komponen-komponen tersebut di atas menjadi perhatian kepala
sekolah.
15. Penyebab kegagalan intern dalam TQM
1. tidak memadainya kualitas SDM yang tersedia untuk mencapai tingkat kualitas tertentu.
2. faktor cost. Manajemen mengabaikan perhitungan aspek pembiayaan, sehingga pembiayaan TQM
melebihi hasil yang bisa diraih
Salah satu implementasi TQM adalah untuk memperbaiki pula posisi keuangan (finance performance).
16. pengaruh ekstern organisasi
1. Ketidakmampuan mengontrol kualitas
2. Kurang memfokuskan pada “consumer” (murid dan masyarakat)
3. Peranan Kepala Dinas atau Kasi Dikdas
