Peningkatan Kompetensi Pengawas

30,246 views

Published on

Peningkatan Kompetensi Pengawas

  1. 1. PENINGKATAN KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH Drs. Mas Hari Sanyoto, MM Kasubdit Dikdas dan PLB Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional
  2. 2. Human Development Index in ASEAN + 3 Countries Source: UNDP - Human Development Report 2005 Country Life expectancy (years) Adult literacy rate (%) Gross enrolment ratio (%) GDP Per capita (PPP US$) HDI Rank SINGAPORE 78.7 92.5 87 24,481 25 BRUNEI DARUSSALAM 76.4 92.7 74 19,210 33 MALAYSIA 73.2 88.7 71 9,512 61 THAILAND 70.0 92.6 73 7,595 73 PHILIPPINES 70.4 92.6 82 4,321 84 VIETNAM 70.5 90.3 64 2,490 108 INDONESIA 66.8 87.9 66 3,361 110 MYANMAR 60.2 89.7 48 1,027 129 CAMBODIA 56.2 73.6 59 2,078 130 LAO PDR 54.7 68.7 61 1,759 133 JAPAN 82.0 - 84 27,967 11 KOREA, REP. OF 77.0 97.9 93 17,971 28 CHINA 71.6 90.9 69 5,003 85
  3. 3. Posisi Indonesia dalam Hal Kesejahteraan ? “ Papan bawah” (Peringkat 111 dari 129 negara) Berdasarkan Survey Bank Dunia (1995) – kriteria: Human Development Index (HDI)
  4. 4. <ul><li>Kualifikasi Pengawas TK/SD : 38 % belum S1 </li></ul><ul><li>Kualifikasi Pengawas Dikmen : 65% belum S2 </li></ul><ul><li>Rekruitmen : tidak didasarkan pada kompetensi </li></ul><ul><li>Belum ada Induction Program </li></ul><ul><li>Jabatan dan karir Pengawas tidak menarik </li></ul><ul><li>Kurang menguasai supervisi akademis </li></ul><ul><li>Kompetensi masih belum memadai </li></ul><ul><li>Remunerasi belum ditetapkan dengan baik </li></ul><ul><li>Belum ada CPD yang terprogram </li></ul><ul><li>Citra dan wibawa akademik masih rendah </li></ul><ul><li>Program kepengawasan belum disusun berdasarkan analisis kebutuhan sekolah </li></ul><ul><li>Laporan kepengawasan belum digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambil keputusan </li></ul>MENUJU PENGAWAS SEKOLAH PROFESIONAL DAN BERMARTABAT KONDISI SAAT INI PENGAWAS MASA DEPAN
  5. 5. JENIS PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN <ul><li>Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) </li></ul><ul><li>Pengawas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) </li></ul><ul><li>Pengawas Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (mata pelajaran / rumpun mata pelajaran/ Bimbingan dan Konseling); </li></ul><ul><li>Pengawas Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (mata petajaran /rumpun mata pelajaran / Bimbingan dan Konseling); </li></ul><ul><li>Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan (mata pelajaran/rumpun mata pelajaran /Bimbingan dan Konseling); </li></ul><ul><li>Pengawas Sekolah Luar Biasa; </li></ul>
  6. 6. TUGAS POKOK PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN <ul><li>Tugas Pokok Pengawas Satuan Pendidikan adalah melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan </li></ul><ul><li>Tugas pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan akademik dan manajerial </li></ul>
  7. 7. BEBAN KERJA PENGAWAS <ul><li>Beban kerja Pengawas satuan Pendidikan adalah melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada sekolah binaannya ekuivalen dengan beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu . </li></ul><ul><li>Ekuivalensi beban kerja pengawas satuan pendidikan meliputi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pemantauan pelaksanaan 8 SNP , dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. </li></ul><ul><li>Beban kerja pengawas satuan pendidikan menggunakan pendekatan jumlah sekolah atau jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dibina </li></ul>
  8. 8. Jumlah Sekolah Yang Wajib Dibina <ul><li>TK (PAUD Formal)/RA minimal 10 sekolah </li></ul><ul><li>SD/MI minimal 10 sekolah </li></ul><ul><li>SMP/MTs (mata pelajaran/rumpun mapel/BK) minimal 7 sekolah </li></ul><ul><li>SMA/MA (mata pelajaran/rumpun mapel/BK) minimal 5 sekolah </li></ul><ul><li>SMK/MAK (mata pelajaran/rumpun mapel/BK) minimal 5 sekolah </li></ul><ul><li>PLB minimal 5 sekolah </li></ul><ul><li>pengawas SMP/MTs, pengawas SMA/MA, pengawas SMK/MAK bagi Layanan Bimbingan Konseling sekurang-kurangnya 15 sekolah </li></ul>
  9. 9. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN <ul><li>Unsur dan sub unsur kegiatan pengawas satuan pendidikan yang dinilai angka kreditnya </li></ul><ul><li>Pendidikan </li></ul><ul><li>Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah </li></ul><ul><li>Diklat fungsional di bidang pengawasan satuan pendidikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) </li></ul><ul><li>Pengawasan Akademik dan Manajerial </li></ul><ul><li>Penyusunan program pengawasan satuan pendidikan </li></ul><ul><li>Pelaksanaan pembinaan </li></ul><ul><li>Pemantauan 8 standar pendidikan </li></ul><ul><li>Penilaian </li></ul><ul><li>Pembimbingan dan pelatihan profesional guru </li></ul><ul><li>Penyusunan laporan </li></ul><ul><li>Pengembangan Profesi berkelanjutan </li></ul><ul><li>Melaksanakan kegiatan karya tulis/karta ilmiah di bidang pendidikan/kepengawasan </li></ul><ul><li>Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan </li></ul><ul><li>Menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan satuan pendidikan </li></ul><ul><li>Penunjang </li></ul><ul><li>melaksanakan tugas lain yang relevan dengan kepengawasan </li></ul><ul><li>mendapat penghargaan </li></ul><ul><li>memperoleh ijazah lainnya </li></ul>
  10. 10. Kinerja Kep.Sek Dalam Mengelola Pendidikan Kinerja guru Dalam Pembelajaran Tugas Pokok Mitra Guru Inovator Konselor Motivator Kolaborator Asesor Evaluator Konsultan Fungsi TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG PENGAWAS SEKOLAH <ul><li>Penyusunan Program Pengawasan Sekolah </li></ul><ul><li>Pemantauan Pelaksanaan 8 Standar </li></ul><ul><li>Penilaian Adminstrasi, akademis dan fungsional </li></ul><ul><li>Pengawasan Daerah Khusus </li></ul>Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Mutu Proses Pembelajaran, Bimbingan dan Prestasi belajar Siswa TK/RA; SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA; SMK/MAK; PLB Wewenang <ul><li>Menentukan program peningkatan mutu pendidikan </li></ul><ul><li>Memilih dan menentukan metode kerja dan instrumen </li></ul><ul><li>Menilai dan menetapkan tingkat kinerja sekolah, kepala sekolah, guru dan tendik lain </li></ul><ul><li>Memberikan rekomendasi kepada Ka. Dinas pendidikan sebagai bahan pertimbangan kenaikan pangkat/jabatan dan promosi kepsek, guru dan tendik lain </li></ul>
  11. 11. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN OLEH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN <ul><li>KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH </li></ul><ul><li>Kepribadian </li></ul><ul><li>Sosial </li></ul><ul><li>Manajerial </li></ul><ul><li>Supervisi </li></ul><ul><li>Kewirausahaan </li></ul><ul><li>KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH </li></ul><ul><li>Kepribadian </li></ul><ul><li>Sosial </li></ul><ul><li>Supervisi Manajerial </li></ul><ul><li>Supervisi Akademik </li></ul><ul><li>Evaluasi Pendidikan </li></ul><ul><li>Penelitian dan </li></ul><ul><li>Pengembangan </li></ul><ul><li>KOMPETENSI GURU </li></ul><ul><li>Kepribadian </li></ul><ul><li>Sosial </li></ul><ul><li>Pedagogik </li></ul><ul><li>Profesional </li></ul>
  12. 12. KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH SOSIAL SUPERVISI AKADEMIK SUPERVISI MANAJERIAL EVALUASI PENDIDIKAN KEPRIBADIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Untuk TK/RA dan SD/MI Minimum S1/D4 kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi Untuk SMP/MTS, SMA/MA dan SMK/MAK minimum magister (S2) kependidikan berbasis S1 dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi <ul><li>Berstatus Guru >=8 tahun atau Kepala sekolah >=4 tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi </li></ul><ul><li>Miinimum III/c, Memiliki Sertifikat Pendidikan Fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan, </li></ul><ul><li>berusia <=50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas. </li></ul>Permendiknas No. 12, 2007
  13. 13. Pengawas Sekolah dituntut <ul><li>Sertifikasi </li></ul><ul><li>Jangan sampai pengawas sekolah datang ke sekolah untuk mensupervisi kepala sekolah atau guru yang sudah punya sertifikat profesi, tapi dia sendiri tidak bersertifikat </li></ul><ul><li>Menguasai KTSP </li></ul><ul><li>Jangan sampai guru dan kepala sekolah sudah tahu KTSP, tapi pengawasnya belum menguasai KTSP </li></ul><ul><li>Memahami 8 standar pendidikan </li></ul><ul><li>Memahami ICT </li></ul><ul><li>Walaupun tidak punya keterampilan dalam menggunakan ICT, tapi paling tidak punya pemahaman besarnya peran ICT dalam proses pembelajaran. Apalagi sekarang banyak guru maupun kepala sekolah yang memanfaatkan ICT. Pengawas sekolah yang tugas pokoknya melakukan supervisi manajerial dan akademik, sudah seharusnya memahami ICT. Ini memang tantangan berat terutama bagi pengawas-pengawas yang sudah tua. Mereka banyak yang alergi dengan komputer, bahkan memegang saja tidak pernah </li></ul>
  14. 14. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik yang : SERTIFIKASI GURU BAGI PENGAWAS <ul><li>Berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya 8 tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun </li></ul><ul><li>Memiliki sertifikat pendidik </li></ul><ul><li>Melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan </li></ul>(PP No. 74 Tahun 2008 tentang GURU pasal 15 ayat 4) (PP No. 74 Tahun 2008 tentang GURU pasal 67 Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat sebelum berlakunya PP ini diberi kesempatan dalam waktu 5 tahun untuk memperoleh Sertifikat Pendidik Jumlah Pengawas Sekolah ± 23.000
  15. 15. PP 74 Pasal 65 Guru dan Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas diberi sertifikat pendidik secara langsung apabila: sudah memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) sudah mempunyai golongan min IV/c Guru yang diberi sertifikat secara langsung • dari perguruan tinggi terakreditasi • dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, <ul><li>golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b </li></ul>
  16. 16. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang belum memenuhi kualifikasi S1 atau D IV Mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru Mempunyai golongan IV/a, atau angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila sudah Dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya PP ini
  17. 17. N = 23.090 NUPTK dan Dit. Tenaga Kependidikan, JANUARI 2009 Sertifikasi guru
  18. 18. JENJANG KEPANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH
  19. 19. KOMPETE N SI PENGAWAS SEKOLAH
  20. 20. JUMLAH SEKOLAH DALAM KEPENGAWASAN 6 SAMPEL KABUPATEN/KOTA : Kota Padang, Kab. Tanah Datar, Kota Surabaya, Kab. Probolinggo, Kota Makasar, Kab. Maros
  21. 21. LAMA BERKUNJUNG PENGAWAS 6 SAMPEL KABUPATEN/KOTA : Kota Padang, Kab. Tanah Datar, Kota Surabaya, Kab. Probolinggo, Kota Makasar, Kab. Maros
  22. 22. Standar kompetensi Pengawas sekolah Pengembangan silabus dan kurikulum pelatihan Pengawas sekolah Pengembangan bhn ajar peningkatan kompetensi Pelaksanaan TOT Master Trainer untuk memperkuat pelatihan pengawas Pengembangan pedoman seleksi dan rekrutmen Pengembangan kebijakan lisensi pengawas sekolah Pengembangan kebijakan CPD pengawas sekolah Pengembangan Sistem Karir pengawas sekolah Pemberdayaan Organisasi profesi pengawas sekolah Pemberdayaan Organisasi MKPS / KKPS Kerjasama Internasional dalam peningkatan kompetensi pengawas sekolah Penghargaan pengawas sekolah berprestasi dan berdedikasi Pengembangan sistem penilaian kinerja pengawas sekolah Mapping Kinerja Pengawas Sekolah Penelitian Tindakan Sekolah Pengembangan Tes Kompetensi dan Mapping Kompetensi Pengawas Pengembangan training reguler untuk Pengawas
  23. 23. Pengawas Kab/Kota Pengawas Kab/Kota Pengawas Kab/Kota Pengawas Kab/Kota Pengawas Kab/Kota Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah
  24. 24. LPMP Supervisi Satuan Pendidikan Pemberdayaan Pengawas Sekolah untuk melakukan supervisi satuan pendidikan Mekanisme Kerja Pengawas dalam melaksanakan supervisi sekolah Panduan, Instrumen supervisi oleh pengawas Pembiayaan untuk penugasan Pengawas melakukan supervisi sekolah Sistem Pelaporan hasil supervisi sekolah Fasilitas Ruang kerja dan sarana untuk pengawas dalam melakukan supervisi Pemanfaatan, tindak lanjut hasil supervisi oleh LPMP dan Dinas

×