Makalah ini membahas konsep kepengawasan pendidikan agama Islam di sekolah. Terdapat beberapa poin penting yang dijelaskan, yaitu definisi pengawas PAI, tugas pokok dan fungsinya, serta kompetensi yang harus dimiliki seorang pengawas. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman mengenai peran strategis pengawas dalam meningkatkan mutu pendidikan agama.

1. MAKALAH TENTANG KONSEP
KEPENGAWASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
OLEH:
TURMINAH, M.Pd.I
NIP: 196509141985032002
SEKOLAH DASAR NEGERI 5 JATIMULYO
JL. CENDANA II JATIMULYO KECAMATAN JATIAGUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015

2. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Seiring dengan gelombang refomasi di bidang politik sejak tahun 1998,
terjadi pula reformasi dibidang pendidikan, hal ini ditandai dengan
keluarnya Undang-Undang tentang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.
Reformasi dalam bidang pendidikan diarahkan pada standarisasi aspek-
aspek pendidikan. Standarisasi yang dimaksud sebagaimana terdapat
dalam UU No. 20 tentang Sisdiknas Bab IX Standar Nasional Pendidikan
pasal 35:
1. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses,
kompetensi lulusan,tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,
pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus
ditingkatkan secara berencana dan berkala.
2. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan
pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, Pengelolaan, dan pembiayaan.
Turunan dari UU No. 20 Tahun 2003 ini , dikeluarkan PP Nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di
dalamnya diatur delapan standar nasional pendidikan meliputi:
Standar kompetensi lulusan, Standar isi, Standar proses, Standar
pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan
prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan dan
Standar penilaian pendidikan.
Keluarnya PP Nomor 19 Tahun 2005 maka dikeluarkan Permendiknas No.
22 tahun 2006 Tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2007
Tentang Standar Kelulusan, Permendiknas Nomor 13 tahun 2007
Pendidik, Permendiknas Nomor 16 Standar Kualifikasi Pendidik,
Permendiknas Nomor 19 Tentang Standar Pengelolaan, Permendiknas
Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Penilaian, Permendiknas Nomor 24 Tentang
Sarana dan Prasarana, Permendiknas Nomor 41 tentang Standar Proses.

3. 2
Untuk menjelaskan standar kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik
dikeluarkan pula permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang pengawas
dan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang kepala sekolah Nomor
16 Tahun 2007 tentang guru. Permendiknas 25, 25, 26, 27 tahun 2008
secara berturut-turut tentang standar TU, Pustakawan Laboran dan
Konselor.
Khusus untuk pengawas, sebagaimana diatur dalam permendiknas 12
Tahun 2007, pengawas harus mempunyai 6 kompetensi yaitu: Kompetensi
Kepribadian ; (2) Kompetensi Sosial; (3) Kompetensi Pengawasan
Manajerial ; (4) Kompetensi Pengawasan Akademik; (5) Kompetensi
Evaluasi Pendidikan; dan (6) Kompetensi Penelitian Dan
Pengembangan: Pengawas dituntut untuk menguasai ke enam
kompetensi diatas seiring dengan kompleknya permasalahan pendidikan
dilapangan yang harus diselesaikan oleh pengawas. Dalam hal ini,
pekerjaan pengawas bukan lagi sekedar perpanjangan usia kerja
sebagaimana banyak terjadi di masa-masa sebelumnya, tetapi
pengawas dituntut untuk menjadi seorang profesional agar dapat
memberikan bimbingan kepada guru-guru, kepala madrasah dan
tenaga kependidikan diwilayah binaannya.
Dalam era reformasi pendidikan dewasa ini, peran pengawas sangat
penting dalam menggerakkan pendidikan melalui tugas pokoknya.
Tugas pokok pengawas ialah sebagai inspector, advisor, monitor,
reporter, evaluator dan performance leadership. Untuk menjalankan
tugas pokoknya tersebut, pengawas pendidikan hendaknya kompeten
dengan bidang tugasnya.
Dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 tentang pengawas
madrasah dan pengawas PAI pada sekolah, pada Bab II disebutkan
tugas dan fungsi. Pada pasal 2 ayat (2) pengawas PAI pada sekolah
meliputi Pengawas PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB,
dan/atau SMK. Pada pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa pengawas PAI
pada sekolah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pendidikan

4. 3
Agama Islam. Kemudian pada pasal 4 ayat (2) menjelaskan pengawas
PAI pada sekolah mempunyai fungsi melakukan: a) menyusun program
pengawasan PAI; b) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan
profesi guru PAI; c) pemantauan penerapan standar nasional PAI; d)
penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan e) pelaporan
pelaksanaan tugas kepengawasan.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang makalah, maka rumusan masalah yang
diajukan adalah;
1. Apa yang dimaksud konsep pengawasan PAI
2. Apa saja landasan hokum Pengawas PAI
3. Apa saja Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas PAI
4. Apa saja Ruang lingkup Kepengawasan PAI
5. Apa Saja Kompetensi yang harus dimiliki oleh Pengawas PAI
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses Pengawasan
7. Apa saja solusi dari kendala-kendala Pengawasan

5. 4
BAB II
PEMBAHASAN
A. KONSEP DASAR PENGAWAS PAI
Pengawasan pada umumnya diartikan dengan proses pengamatan dan
pencermatan kritis dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk
menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kemudian secara detail jika
dilihat dari fungsi administrasi dan manajemen, pengawasan
dikategorikan pengawasan administrasi dan pengawasan manajerial.
Pengawasan administrasi adalah pengawasan terhadap seluruh kegiatan
pada unit organisasi (sekolah) di semua aspek tugas dan pekerjaan.
Sedangkan pengawasan manajerial bersifat lebih sempit dan lebih khusus
tergantung pada manajer atau pimpinan aspek mana pengawasan itu
dilakukan. Apabila pengawas hendak melakukan pengawasan, kepala
sekolah meminta untuk melaksanakan pengawasan klinis terhadap guru
bidang studi tertentu yang dianggap kurang efektif dalam menggelar
tugas kependidikan dan pengajaran.
Definisi lain tentang pengawasan adalah kegiatan manajer yang
mengusahakan agar tugas-tugas terselenggara sesuai rencana yang
ditetapkan atau dengan hasil yang dikehendaki. Defenisi ini sejalan
dengan yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)
yang mengartikan pengawasan adalah suatu proses kegiatan seorang
pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan organisasi sesuai dengan
rencana, kebijakan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
118/1996 menyatakan bahwa pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dengan
melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan
administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.

6. 5
Menurut PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(SNP) juga menegaskan kriteria pengawas satuan pendidikan adalah
berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya delapan tahun atau kepala
sekolah sekurang-kurangnya empat tahun pada jenjang pendidikan
yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi, memiliki sertifikat
pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan, serta telah
lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.
Sedangkan pengawasan atas pelaksanaan tugas sekolah umum yang
dilakukan oleh pengawas Pendidikan Agama Islam adalah proses
kegiatan mengamati, membandingkan dan mengarahkan/
mempengaruhi serta menilai pelaksanaan tugas guru Pendidikan Agama
Islam pada sekolah umum sesuai dengan volume dan frekuensi yang
telah ditentukan.
Berdasarkan pengertian pengawas di atas makna yang serupa tetapi
tidak sama dalam hal tempat tugas. SK Menpan menitiberatkan
pengawas secara umum sedangkan dalam keputusan Dirjen Bimbaga
Islam Depag menitiberatkan khusus kepada pengawas di madrasah dan
guru Agama di sekolah umum. Menurut hemat penulis, dapat dipahami
bahwa pengawasan adalah proses atau usaha yang sistematis dan
terorganisir yang dilakukan untuk mencegah, mengarahkan, dan
memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam
pelaksnanaan kegiatan, sehingga terarah dan sesuai dengan rencana
dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika diterjemahkan terhadap
organisasi pendidikan (sekolah) maka pengawas adalah seorang yang
melaksanakan tugas pengawasan di sekolah untuk melihat atau
mengontrol program-programpendidikan dan pengajaran agar berjalan
sesuai dengan mekanisme pelaksanaannya. Dalam bidang pendidikan
sering disamakan antara pengawasan, inspeksi, dan pemeriksaan, serta
pengawasan. Pengawasan pendidikan dilakukan oleh pengawas yang
dilakukan di tingkat Kanwil, sedangkan inspeksi dilakukan di tingkat
inspektorat jenderal. Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa suatu jabatan
di bawah inspektur. Sedangkan pengawasan lebih diartikan sebagai

7. 6
fungsi pengawasan pendidikan yang berlaku bagi kepala sekolah atau
administrasi lainnya. Berdasarkan asumsi penulis bahwa pengawas
merupakan kegiatan membimbing dan mengarahkan.
Pengawasan Pendidikan berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, pasal 23 disebutkan bahwa pengawasan proses
pembelajaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 ayat (3)
meliputi pemantauan, pengawasan, evaluasi/pelaporan dan
pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Hal ini berarti bahwa
pelaksanaan pengawasan pendidikan di tingkat satuan pendidikan
memiliki cakupan dan ruang lingkup pemantauan, pengawasan,
evaluasi, pelaporan dan pengambilan langkah tindak lanjut.
1. Pemantauan
Pemantauan merupakan pengawasan yang dilaksanakan langsung
terhadap proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah.
Pemantauan ini diperlukan untuk melihat secara real pelaksanaan
proses pembelajaran dan pelaksanaan proses pendidikan secara
komprehensif dan faktual.
2. Pengawasan
Kegiatan pengawasan perlu dipahami asumsi-asumsi sebagai berikut:
a. Pengawasan mengarahkan perhatiannya pada dasar-dasar
pendidikan dan cara-cara belajar serta pengembangannya
dalam pencapaian tujuan pendidikan di sekolah.
b. Pengawasan berorientasi pada perbaikan dan pengembangan
proses pembelajarn secara total, termasuk pembinaan dan
peningkatan profesi keguruan, pengadaan fasilitas, peningkatan
pengetahuan dan keterampilan serta implementasi dan
pengembangan kurikulum secara benar.
c. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada setting for learning
(berpusat pada pembelajaran).
d. Pengawasan memberikan motivasi bagi tumbuh kembangnya
semangat dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan.

8. 7
e. Pengawasan memberikan pelayanan yang manusiawi dan
proporsional kepada para tenaga kependidikan, karena masing-
masing individu dari tenaga kependidikan tersebut memiliki
karakter dan etos kerja yang berbeda.
f. Pengawasan dapat memberikan motivasi bagi peningkatan
kualitas sekolah dan peningkatan semangat dan etos kerja tenaga
kependidikan.
Adapun tujuan pelaksanaan pengawasan pendidikan adalah untuk
mengembangkan dan meningkatkan situasi dan proses
pembelajaran menjadi lebih baik dan berkualitas. Secara rinci, tujuan
pelaksanaan pengawasan pendidikan ini adalah sebagai berikut :
a. Memberikan bantuan kepada guru dalam memodifikasi pola-
pola pembelajaran yang kurang efektif
b. Meningkatkan kinerja guru/tenaga kependidikan
c. Membantu memperbaiki dan meningkatkan kemampuan
pengelolaan sekolah agar proses dan hasil belajar dapat
tercapai dengan optimal
d. Menciptakan kualitas pengalaman pembelajaran dengan
mengefektifkan seluruh komponen pendidikan secara simultan
e. Memberikan semangat, agar seluruh tenaga pengelola
pendidikan di sekolah/madrasah mampu melaksanakan tugas
dan fungsinya secara efektif dan efisien
f. Mengaitkan peran penghubung (linking role) yang amat vital,
antara manajemen dan jenjang operasional sehingga
pengawasan mampu mewakili dalam penyampaian kebijakan
manajemen (pusat/kanwil) kepada aparat lapangan (para
pengelola sekolah) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak)
dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.
g. Melaksanakan fungsi sebagai pengendali mutu pendidikan,
sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan
sesuai aturan dan mampu mencapai target maksimal yang
diinginkan.

9. 8
Selain 7 (tujuh) fungsi pelaksanaan pengawasan pendidikan di atas,
Suhertian (1981) juga merinci beberapa tujuan pelaksanaan
pengawasan pendidikan, yaitu sebagai berikut:
a. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan
b. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar siswa
c. Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber
pengalaman belajar
d. Membantu guru dalam menggunakan metode dan alat
pembelajaran
e. Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa
f. Membantu guru dalam menilai kemajuan siswa dan hasil
pekerjaan itu sendiri
g. Membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja
guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka.
h. Membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa
gembira dengan tugas yang diperolehnya
i. Membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian
terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-
sumber masyarakat dan seterusnya
j. Membantu guru agar waktu dan tenaga tercurahkan
sepenuhnya dalam pembinaan sekolahnya.
Berdasarkan pada tujuan-tujuan tersebut, maka pelaksanaan
pengawasan pendidikan hendaknya dapat dipahami sebagai
suatu proses yang dilakukan oleh pengawas dalam membimbing
dan membantu guru di sekolah dalam upaya pencapaian proses
pendidikan yang baik, berkualitas, bermakna, efektif dan efisien.
Proses pendidikan yang baik, berkualitas, bermakna, efektif dan
efisien tersebut, dapat diindikasikan dengan beberapa point
sebagai berikut:
a. Kegiatan pengawasan membantu pencapaian kompetensi
b. Kegiatan pengawasan membantu guru dalam memantapkan
penguasaan materi pelajaran
c. Kegiatan pengawasan dapat menarik minat siswa untuk belajar.

10. 9
d. Kegiatan pengawasan mampu meningkatkan daya serap siswa
dalam belajar
e. Kegiatan pengawasan membantu meningkatkan ketercapaian
angka kelulusan siswa.
f. Kegiatan pengawasan membantu meningkatkan profesionalisme
pengelolaan administrasi sekolah.
g. Kegiatan pengawasan membantu meningkatkan keterampilan
guru dalam mengelola dan menggunakan media pembelajaran
2. Evaluasi
Evaluasi dimaksudkan sebagai proses penilaian terhadap proses
pembelajaran yang dilaksanakan, apakah sudah mencapai
kompetensi yang telah direncanakan atau belum. Selain itu evaluasi
juga dimaksudkan sebagai proses penilaian terhadap program
pembelajaran yang dilakukan di sekolah dalam setahun dan
semester. Pelaksanaan evaluasi dalam konteks pelaksanaan
pengawasan meliputi beberapa hal sebagai berikut:
a. Sarana dan sistem kerja yang digunakan dalam rangka
pencapaian tujuan dan kompetensi
b. Pelaksanaan dengan rencana dan kebijakan yang telah
ditentukan
c. Hasil sesuai dengan yang telah direncanakan
3. Pelaporan
Pelaporan merupakan data tertulis yang diperoleh dari hasil
pemantauan, pengawasan dan evaluasi. Data dalam bentuk report
tersebut menjadi dasar bagi pengawas untuk melakukan perbaikan
dan peningkatan proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah.
4. Tindak lanjut
Tindak lanjut merupakan lingkup terakhir dalam pengawasan, yang
dalam pelaksanaannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Tindak lanjut hasil pelaksanaan pengawasan berupa pelaksanaan
tugas, tanggung jawab dan kebijakan-kebijakan yang telah
ditetapkan.

11. 10
b. Pelaksanaan tindak lanjut diserahkan kepada pejabat yang
memiliki kewenangan.
c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang
berada di luar batas kewenangannya kepada unit lain atau
kepada atasan yang lebih tinggi untuk didistribusikan kepada unit
kerja yang lain.
d. Pelaksanaan tindak lanjut harus tetap dievaluasi dan dikontrol
secara berkala.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional PNS.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional PNS.

12. 11
11. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan
Tenaga Kependidikan.
12. Keputusan MENPAN Nomor 118/1996 tanggal 30 Oktober 1996
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka
Kreditnya.
13. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0322/O/1996 dan
Nomor 38 Tahun 1996 tanggal 30 Oktober 1996 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka
Kreditnya.
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah yang ketiga
kalinya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.08/MEN/2007.
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN-
KP/KP.430/2006 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan
Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian,
dan mutasi Kepegawaian lainnya PNS dilingkungan DKP.
C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN PAI
Yang dimaksud dengan ruang lingkup pengawasan adalah wilayah
daerah atau tepatnya yang menjadi objek untuk dipengawasan.
Sebetulnya apabila dicermati secara rinci, kegiatan pengawasan yang
sesuai dengan sasarannya atau ruang lingkupnya dapat dibedakan
menjadi tiga yaitu: pengawasan akademik, pengawasan administrasi,
dan pengawasan lembaga.
1. Pengawasan Akademik
Pengawasan akademik, adalah pengawasan yang menitik beratkan
pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-
hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran
pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu.
2. Pengawasan Administrasi

13. 12
Pengawasan Administrasi adalah pengawasan yang menitik beratkan
pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi
sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran.
3. Pengawasan Lembaga
Adapun pengawasan lembaga adalah yang menebarkan atau
menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang
berada di seantero sekolah jika pengawasan akademik diimaksudkan
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maka pengawasan
lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau
kinerja sekolah secara keseluruhan.
Wujud dari pelaksanaan dari ketiga ruang lingkup pengawasan
tersebut dapat dijabarkan dalam contoh berikut ini :
a. Untuk Komponen Siswa
SAK : Intensitas keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran,
misalnya ketepakauan perhatian pada proses
pembelajaran, frekuensi bertanya pada guru atau
mengambil kesempatan menjawab pertanyaan siswa lain,
keseriusan mengerjakan tugas, kerajinan mencatat.
SAD: Kerajinan siswa untuk hadir kesekolah, kesiapan siswa
menjelang pelajaran dimulai, kelengkapan buku catatan
dan kerapian buku catatan.
SLS : Banyaknya siswa yang terdaftar disekolah bersangkutan,
jumlah siswa yang menghasilkan piala kemenangan untuk
sekolah, kerajinan siswa untuk mengikuti lomba karya ilmiah
atau lomba-lomba yang lain.
b. Untuk Komponen Guru
SAK : Perhatian guru kepada siswa yang sibuk belajar,
penampilan guru dalam menjelaskan materi pelajaran,
keterampilan guru dalam menggunakan alat peraga.
Ketelitian guru dalam menilai hasil belajar siswa dikelas atau
mengoreksi pekerjaan tes.

14. 13
SAD : Beban mengajar guru, persiapan mengajar atau satuan
pelajaran, buku kumpulan soal, daftar nilai, catatan prestasi
siswa yang lain.
SLS : Banyaknya guru yang memiliki kewenangan mengajar mata
pelajaran yang sesuai, banyaknya guru yang berlatar
belakang pendidikan tinggi, jumlah piagam yang diperoleh
guru, semangat guru untuk mengikuti jenjang pendidikan
yang lebih tinggi.
c. Untuk Komponen Materi Kurikulum
SAK : Keluasan dan kedalaman materi yang disajikan dikelas,
keruntutan dan urutan penyajian materi, banyaknya dan
ketepatan contoh untuk memperkuat konsep, jumlah dan
jenis sumber bahan pendukung pokok bahasan yang
dibahas dikelas.
SAD : ketersediaan satuan pelajaran yang dibawa oleh guru dan
yang akan digunakan dalam pembelajaran, ketika guru
memasuki ruangan kelas, penyiapan peralatan sebelum
pelajaran dimulai, jadwal pelajaran, buku kemajuan kelas.
SLS: kelengkapan kepemilikan kurikulum, penyimpanan
perangkat kurikulum, kesempatan semua guru untuk
menelaah dan mempelajari perangkat kurikulum, upaya
yang dilakukan sekolah dalam rangka sosialisasi kurikulum.
d. Untuk Komponen Sarana Dan Prasarana
SAK: Ketersediaan alat peraga selama proses pembelajaran
berlangsung, ketepatan alat dengan pokok bahasan, benar
tidaknya penggunaan alat peraga, keterlibatan siswa dalam
menggunakan alat peraga.
SLS : Kondisi gedung dan ruang-ruang kelas, banyaknya buku
paket yang dimiliki oleh sekolah, pemilikan ruang serbaguna,
kondisi ruang-ruang pendukung kegiatan siswa.
e. Untuk Komponen Pengelolaan

15. 14
SAK : pembagian siswa dalam tugas kelompok, penunjukan siswa
yang disuruh maju kepapan tulis mengerjakan soal, cara
mengatur siswa yang mengganggu temannya.
SAD : Penempatan tempat duduk siswa, menyusun jadwal
penggunaan kelas khususnya mata pelajaran, mengatur
giliran penggunaan perpustakaan, mengatur kunjungan
kepalah sekolah ke kelas-kelas.
SLS : kepemimpinan kepala sekolah, penunjukan guru untuk
mewakili kepala sekolah mengadiri rapat kabupaten,
hubungan jalinan antara sekolah dengan BP3 dan
masyarakat lain.
f. Untuk Komponen Lingkungan Dan Situasi Umum.
SAK : Hiasan dinding dalam kelas, kebersihan kelas, ketenangan
suasana, kenyamanan udara, ventilasi, pajangan hasil siswa
dikelas.
SAD :Ketertiban pemasangan papan pengumuman, majalah
dinding, kerapian papan absensi, kerapian dokumen
pendukung pembelajaran.
SLS : Kerindangan halaman sekolah, keamanan sekolah,
kebersihan halaman, dan ruang-ruang kelas, kekeluargaan,
hubungan sekolah dengan BP3 dan masyarakat, hubungan
sekolah dengan sekolah lain.
4. Selain itu juga terdapat istilah lain tentang pengawasan, yaitu
“pengawasan klinis”.
Pengawasan klinis adalah suatu proses bimbingan yang bertujuan
untuk membantu pengembangan profesional guru atau calon guru
khususnya dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan
analisis data secara teliti dan objektif sebagai pegangan untuk
perubahan tingkah laku mengajar tersebut. Pengawasan klinis
termasuk bagian dari pengawasan pengajaran (Akademik).
Dikatakan pengawasan klinis karena prosedur pelaksanaannya lebih
ditekankan pada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang yang

16. 15
terjadi di dalam proses belajar mengajar dan kemudian secara
langsung diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan atau
kekurangan tersebut. Ibarat seorang dokter yang akan mengobati
pasiennya, mula-mula dicari dulu sebab dan jenis penyakitnya.
Setelah diketahui dengan jelas penyakitnya kemudian sang dokter
memberikan saran bagaimana sebaiknya agar penyakit itu tidak
semakin parah dan pada waktu itu juga dokter memberikan resep
obatnya.
Di dalam pengawasan klinis cara yang dilakukan adalah supervisor
mengadakan pengamatan terhadap cara guru mengajar, setelah itu
mengadakan diskusi dengan guru yang bersangkutan dengan tujuan
untuk memperoleh kebaikan maupun kelemahan yang terdapat
pada saat guru mengajar serta bagaimana usaha untuk
memperbaikinya.
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGAWAS PAI
Sesuai dengan SK MENPAN No. 118/1996 Bab II pasal 3 ayat 1 dikatakan
bahwa: “ Tugas pokok pengawas (pengawasanor) Pendidikan Agama
Islam adalah menilai dan membina teknis pelaksanaan Pendidikan
Agama Islam di Sekolah Umum, baik negeri maupun swasta, yang
menjadi tanggung jawabnya”. Pengawas PAI ini termasuk di dalamnya
penyelenggaraan pendidikan di madrasah.
Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pendidikan meliputi kurikulum,
proses belajar mengajar, evaluasi, dan kegiatan ekstra kurikuler. Secara
lebih rinci, tugas pengawas Pendidikan Agama Islam yang terbagi ke
dalam 2 (dua) kelompok, yakni pengawas pendidikan islam yang
bertugas pada satuan pendidikan dasar (TK, SD, RA dan MI) dan
pengawas pendidikan islam yang bertugas di satuan pendidikan
menengah:
1. Tugas pengawas pendidikan agama islam yang bertugas pada
satuan pendidikan dasar (TK, SD, RA, dan MI), adalah:

17. 16
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengambangan
agama islam di Taman Kanak-kanak dan penyelenggaraan
pendidikan di Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal, kecuali bidang
pengembangan selain agama islam.
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mata pelajaran
pendidikan agama islam di Sekolah Dasar dan penyelenggaraan
pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah, kecuali
mata pelajaran selain pendidikan agama islam.
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru
pendidikan agama islam pada TK dan SD dan guru serta tenaga
lain pada RA, BA, MI, dan MD, kecuali guru mata pelajaran selain
pendidikan agama islam.
d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler pendidikan agama islam pada TK dan SD serta di
RA, BA, MI, dan MD.
2. Tugas pengawas pendidikan agama islam yang bertugas pada
satuan pendidikan menengah, adalah:
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mata pelajaran
pendidikan agama islam di SLTP, SMA/SMK, dan SLB dan
penyelenggaraan pendidikan di MTs, MA, dan Madrasah Diniyah,
kecuali mata pelajaran selain pendidikan agama islam.
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru
pendidikan agama islam dari SLTP, SMA/SMK, dan SLB dan gru serta
tenaga lain di MTs, MA, dan MD, kecuali guru mata pelajaran
selain pendidikan agama islam.
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler pendidikan agama islam pada SLTP, SMA/SMK dan
SLB serta kegiatan ekstrakurikuler pada MTs, MA, dan MD.
Fungsi pengawasan adalah merupakan suatu kegiatan tetap yang
sejenis (mengenal, memantau, mengarahkan, menilai ,dan melaporkan)
dalam suatu organisasi yang menjadi tanggung jawab seseorang atau

18. 17
badan. Adapun fungsi pengawasan yang dikembangkan Pengawas
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum meliputi :
1. Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Pendidikan Dasar
a. Mengenal seluk beluk pengawasan dan kondisi medan di
lingkungan wilayah pengawasan.
b. Memantau pelaksanaan pengembangan kehidupan beragama di
TK.
c. Memantau pelaksanaan proses belajar mengajar yang di lakukan
oleh Guru Pendidikan Agama Islam pada SD dan SMP.
d. Memantau penggunaan kurikulum dan sarana pendidikan agama
islam pada SD dan SMP.
e. Memantau lingkungan sekolah dalam membina kehidupan
beragama.
f. Memantau faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan
pendidikan agama islam pada SD dan SMP.
g. Memeriksa ketentuan yang seharusnya berlaku dengan kenyataan
yang ada.
h. Mengarahkan kegiatan guru pendidikan agama islam SD dan SMP
kepada sasaran dan memperkirakan penyimpangan-
penyimpangan yang ditemui.
i. Menilai wawasan kemampuan profesional dan kerjasama guru
pendidikan agama islam SD dan SMP dalam melaksanakan proses
belajar mengajar.
j. Melaporkan hasil pengawasan yang meliputi evaluasi, proses
belajar mengajar, masalah-masalah yang di hadapi dan saran
pemecahannya kepada pembina pengawas.
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Pendidikan Menengah
a. Mengenal seluk beluk pengawasan dan kondisi medan lingkungan
wilayah pengawasan.
b. Memantau pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilakukan
guru pendidikan agama islam pada SMU dan SMK.
c. Memantau penggunaan kurikulum dan sarana pendidikan agama
islam pada SMU dan SMK.

19. 18
d. Memantau lingkungan sekolah dalam membina kehidupan
beragama.
e. Memantau faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan
pendidikan agama islam pada SMU dan SMK.
f. Memeriksa ketentuan yang seharusnya berlaku dengan kenyataan
yang ada.
g. Mengarahkan proses kegiatan guru pendidikan agama islam pada
SMU dan SMK kepada sasaran dan memperbaiki penyimpangan-
penyimpangan yang ditemui.
h. Menilai wawasan, kemampuan profesional dan kerjasama guru PAI
pada SMU dan SMK dalam melaksanakan proses belajar
mengajar.
i. Melaporkan hasil pengawasan, evaluasi proses belajar mengajar,
masalah-masalah yang dihadapi dan saran pemecahannya
kepada pembina pengawas.
E. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS PAI
Sesuai dengan bunyi SK Menpan No. 118/1996 Bab I pasal 1 angka (1)
yang menyatakan bahwa pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil
(PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah
dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis
pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah dasar
dan menengah. Maka wewenang dan tanggung jawab pengawas
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Wewenang pengawas
Adapun penjabaran wewenang pengawas antara lain adalah:
a. Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang
optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan kode etik profesi.
b. Menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya di
sekolah/madrasah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

20. 19
c. Menentukan dan mengusulkan program-program pembinaan
serta melakukan pembinaan.
2. Tanggung jawab pengawas
a. Terlaksananya kegiatan pengawasan/pengawasan atas
pelaksanaan pendidikan di sekolah/madrasah sesuai dengan
penugasannya pada TK, RA, BA, SD/MI atau SMP/MTs,
SMU/SMK/MA, MAK dan MD.
b. Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar dalam rangka
pencapaian tujuan pendidikan di sekolah, termasuk kualitas
pendidikan agama.
c. Meningkatnya kualitas guru, siswa, kepala sekolah/madrasah dan
seluruh
d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pendidikan di
sekolah/madrasah di wilayah pembinaannya.
e. Terhimpunnya data lengkap tentang:
1) Jumlah sekolah umum/madrasah,
2) Jumlah guru, baik NIP 15 maupun NIP 13,
3) Jumlah siswa muslim dan non muslim,
4) Jumlah sekolah yang memiliki ruang ibadah dan yang belum
memiliki,
5) Jumlah pengawas, dll.
F. KOMPETENSI PENGAWAS PAI
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang
pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi
kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan,
penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial. Kondisi di
lapangan saat ini tentu saja masih banyak pengawas sekolah/ madrasah
yang belum menguasai keenam dimensi kompetensi tersebut dengan
baik. Survei yang dilakukan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan pada
Tahun 2008 terhadap para pengawas di suatu kabupaten (Direktorat
Tenaga Kependidikan, 2008: 6) menunjukkan bahwa para pengawas

21. 20
memiliki kelemahan dalam kompetensi supervisi akademik, evaluasi
pendidikan, dan penelitian dan pengembangan. Sosialisasi dan pelatihan
yang selama ini biasa dilaksanakan dipandang kurang memadai untuk
menjangkau keseluruhan pengawas dalam waktu yang relatif singkat.
Selain itu, karena terbatasnya waktu maka intensitas dan kedalaman
penguasaan materi kurang dapat dicapai dengan kedua strategi ini.
Berdasarkan kenyataan tersebut maka upaya untuk meningkatkan
kompetensi pengawas harus dilakukan melalui berbagai strategi. Salah
satu strategi yang dapat ditempuh untuk menjangkau keseluruhan
pengawas dengan waktu yang cukup singkat adalah memanfaatkan
forum Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja
Pengawas Sekolah (MKPS) sebagai wahana belajar bersama. Dalam
suasana kesejawatan yang akrab, para pengawas dapat saling berbagi
pengetahuan dan pengalaman guna bersama-sama meningkatkan
kompetensi dan kinerjamereka.Forum tersebut akan berjalan efektif
apabila terdapat panduan, bahan kajian serta target pencapaian.
Dalam konteks inilah Bahan Belajar Mandiri.
1. Standar Kompetensi
Cakupan dimensi kompetensi pengawas yang terdapat dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Dalam peraturan tersebut
terdapat enam dimensi kompetensi, yaitu: kompetensi kepribadian,
supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan,
penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial. Setiap dimensi
kompetensi memiliki sub-sub sebagai kompetensi dasar yang harus
dimiliki seorang pengawas. Secara rinci kompetensi-kompetensi dasar
tersebut adalah sebagai berikut.
a. Dimensi Kompetensi Kepribadian
1) Memiliki tanggungjawab sebagai pengawas satuan
pendidikan.

22. 21
2) Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang
berkaitan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas
jabatannya.
3) Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal yang baru tentang
pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang
menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya.
4) Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada
stakeholder pendidikan.
b. Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial
1) Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam
rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
2) Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi,
tujuan dan program pendidikan di sekolah.
3) Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk
melak-sanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah.
4) Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan
menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan
berikutnya di sekolah.
5) Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi
satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu
pendidikan di sekolah.
6) Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan
bimbingan konseling di sekolah.
7) Mendorong guru dan kepala sekolah dalammerefleksikan hasil-
hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan
kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah.
8) Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan
memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah
dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.
c. Dimensi Kompetensi Supervisi Akademik

23. 22
1) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan
kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan
di TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/madrasah.
2) Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan
kecenderungan perkembangan proses
pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di
TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/madrasah.
3) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang
pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di
sekolah/madrasah berlandaskan standar isi, standar kompetensi
dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan
KTSP.
4) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan
strategi/metode/ teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat
mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang
pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di
sekolah/madrasah.
5) Membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di
TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/madrasah.
6) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran/ bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di
lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap
bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di
sekolah/madrasah.
7) Membimbing guru dalam mengelola, merawat,
mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan
fasilitas pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan
di TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/madrasah.
8) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk
pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di
TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/madrasah.

24. 23
d. Kompetensi Evaluasi Pendidikan
1) Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dalam
bidang pengembangan di TK/RA dan pembelajaran/
bimbingan di sekolah/madrasah.
2) Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang
penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang
pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di
sekolah/madrasah.
3) Menilai kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam
melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk
meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan
tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di
sekolah.
4) Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil
belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu
pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di
TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/ madrasah.
5) Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk
perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap
bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di
sekolah/madrasah.
6) Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala
sekolah/madrasah, kinerja guru, dan staf sekolah/madrasah.
e. Dimensi Kompetensi Penelitian dan Pengembangan
1) Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian
dalam pendidikan.
2) Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik
untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk
pengembangan karirnya sebagai pengawas.
3) Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal
penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.

25. 24
4) Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan
masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan
yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya.
5) Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan
baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
6) Menulis karya tulis ilmiah (PTS) dalam bidang pendidikan dan
atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk
perbaikan mutu pendidikan.
7) Menyusun pedoman/panduan dan/atau buku/modul yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di
sekolah/madrasah.
8) Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian
tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di
sekolah/madrasah.
f. Dimensi Kompetensi Sosial
1) Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka
meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya.
2) Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan
atau forum komunikasi pengawas.
G. PROFIL PENGAWAS DAN WAWASAN KEPENGAWASAN PAI
Dalam bagian ini ingin digambarkan sedikit tentang profil pengawas, baik
pengawas dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional maupun
pengawas dalam lingkungan Departemen Agama, dalam tiga dimensi
waktu, yaitu keadaan masa lalu, sekitar (1975-1995), keadaan sekarang
(1996-2000), dan gambaran yang akan datang.
1. Kondisi Pengawas pada Dekade (1975-1995)
a. Kedudukan penilik dan pengawas
Penilik TK/SD berkedudukan di Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan kabupaten/kotamadya, dan penilik agama

26. 25
TK/SD dan RA/MI berkedudukan di Kantor Departemen Agama
kabupaten/kotamadya.
Pengawas SMP dan SMU/SMK berkedudukan di Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan propinsi dan
pengawas pendidikan agama SLTP/MTs dan SMU/SMK/MA
berkedudukan di Kantor Wilayah Departemen Agama propinsi.
b. Tugas penilik dan pengawas
Penilik mempunyai tugas melakukan pengawasan/pengawasan
terhadap pelaksanaan pendidikan pada TK/SD dan RA/MI dalam
rangka membantu tugas kepala seksi terkait dalam lingkungan
Kantor Departemen kabupaten/kotamadya masing-masing.
Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan pendidikan pada SLTP/MTs dan SMU/SMK/MA
dalam rangka membantu tugas kepala bidang terkait dalam
lingkungan Kantor Wilayah Departemen masing-masing.
c. Profil penilik dan pengawas
Profil penilik dan pengawas pada saat itu adalah sebagai berikut:
1) Penilik secara fungsional melakukan tugas-tugas
kepengawasan ke sekolah-sekolah di wilayah tugasnya
masing-masing dan secara struktural merupakan aparat
kantor departemen masing-masing di tingkat kabupaten
dalam rangka membantu tugas kepala seksi yang
bersangkutan.
2) Kenaikan pangkat penilik tidak menggunakan angka kredit
tetapi berlaku sistem reguler, karena penilik disederajatkan
dengan kepala seksi dan pengawas disederajatkan dengan
kepala bidang.
3) Persyaratan untuk menjadi penilik/pengawas tidak terlalu
ketat.
2. Kondisi Pengawas pada Dekade (1996-2000)
a. Kedudukan pengawas

27. 26
Pengawas, baik TK/RA, SD/MI maupun SLTP/MTs dan SMU/MA
berkedudukan di Kantor Departemen Pendidikan Nasional dan
Departemen Agama kabupaten.
b. Tugas pengawas sekolah
Sejak berlakunya SK Menpan No. 118/1996 maka pengawas
sekolah/ pengawas pendidikan agama adalah pejabat
fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk
melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah
tertentu yang ditetapkan. Adapun tugas pokoknya adalah
menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada
sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang
menjadi tanggung jawabnya.
c. Profil pengawas pada saat ini
Profil pengawas setelah terbitnya SK Menpa No. 118/1996 dapat
digambarkan sebagai berikut :
1) Setelah ditetapkan sebagai pejabat fungsional penuh, gairah
kerja pengawas mengalami peningkatan, hal tersebut
disebabkan karena peluang untuk naik pangkat reguler yang
berlaku bagi para pejabat struktural dan PNS lainnya.
2) Mobilitas kerja pengawas (terutama pengawas TK/SD-RA/MI)
lebih tinggi, setelah mereka menerima bantuan kendaraan
operasional roda dua (sepeda motor) walaupun belum
seluruhnya menerima.
3) Kelompok kerja pengawas lebih aktif dibandingkan dengan
sebelumnya, karena tugas, wewenang dan tanggung jawab
ketua Pokjawas sudah sangat jelas.
4) Wawasan dan kemampuan profesional pengawas semakin
meningkat karena volume dan frekuensi pembinaan terhadap
pengawas semakin ditingkatkan dan penyediaan sarana
berupa buku-buku, baik buku teks pokok maupun penunjang
juga ditingkatkan.
5) Adanya kegiatan membuat karya ilmiah bagi pengawas
golongan IV/a ke atas, mendorong pengawas yang

28. 27
bersangkutan untuk banyak membaca/belajar lebih aktif.
Karena kalau tidak, kenaikan pangkatnya akan terhambat.
3. Kondisi Pengawas pada Dekade (2000-Sekarang)
Untuk memperoleh gambaran tentang pengawas masa depan
barangkali dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut :
a. Persyaratan untuk menjadi pengawas termasuk seleksi terhadap
calon pengawas betul-betul dilakukan secara ketat dan selektif.
b. Pengawas masa depan yang diinginkan antara lain adalah :
1) Memiliki misi, visi dan strategi yang jelas.
2) Memiliki pengetahuan yang luas dan skill yang tinggi dalam
bidang pengawasan/kepengawasan.
3) Memiliki pengetahuan yang luas dan skill yang tinggi dalam
bidang kependidikan dan pengajaran di sekolah.
4) Memiliki kemampuan manajerial yang memadai.
5) Memiliki kemampuan menilai dan membina teknis edukatif
dan administrasi.
6) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan
sebagainya.
c. Kemampuan memberikan pembinaan kepada para guru
tentang keterpaduan materi, yaitu antara materi pendais
dengan mata pelajaran lain dan sebaliknya.
d. Memiliki jaringan kerja (net working) dengan berbagai pihak
terkait.
e. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam membuat pendataan
tentang kondisi pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing,
terutama tentang lingkungan pendidikan, hasil belajar sisiwa,
kemampuan guru, sarana dan prasarana, kegiatan ekstra
kurikuler dan sebagainya.
Wawasan kepengawasan adalah cara pandang terhadap masalah-
masalah yang berkaitan dengan kepengawasan sehingga diperoleh
kejelasan, kedalaman dan keluasan pemahaman tentang
kepengawasan itu.

29. 28
Dalam rangka memperluas dan memperdalam wawasan kepengawasan
bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam berikut ini dikemukakan
beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan :
1. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam sistem pembinaan
Pendidikan Agama Islam.
Pembinaan Pendidikan Agama Islam sebagai suatu sistem terdiri dari
beberapa unsur yang kait mengait dan saling ketergantungan. Bila
salah satu unsur mengalami kemacetan atau ketidak beresan, akan
berpengaruh kepada unsur-unsur yang lain. Akibatnya sistem tidak
berjalan atau mengalami hambatan.
Adapun unsur-unsur dalam sistem dimaksud adalah :
a. Tujuan e. Sarana
b. Kurikulum f. Evaluasi
c. Ketenagaan g. Pengawasan
d. Siswa h. Laporan/informasi.
Pengawasan sebagai salah satu unsur dari sistem tersebut harus
berjalan dengan baik, begitu pula unsur-unsur lainnya. Bila unsur
pengawasan sebagai alat kendali dari seluruh unsur yang ada itu
tidak dapat berjalan, maka segala bentuk penyimpangan yang
terjadi tidak akan diketahui secara dini, akibatnya cepat atau lambat
sistem tersebut akan macet dan mengalami kerusakan.
Itulah sebabnya pengawasan sangat penting dan dijadikan fungsi
organik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pengawasan harus
dilakukan dengan penuh kesungguhan, kecermatan dan ketelitian
yang tinggi.
2. Bila dalam pembinaan sebagai suatu sistem, pengawasan merupakan
salah satu unsur, maka unsur pengawasan itu sendiri juga
memerlukan unsur-unsur yang lebih kecil. Oleh karena itu pengawasan
tersebut secara terpisah juga dapat dikatakan sebagai sistem.
Adapun unsur-unsur dalam pengawasan adalah :
a. Sasaran
Sasaran adalah suatu keadaan tertentu yang diinginkan pada
saat tertentu di kemudian hari atau :

30. 29
1) hasil yang diinginkan
2) perubahan yang diinginkan atau
3) hasil akhir.
b. Perencanaan
Perencanaan adalah aktifitas pokok tentang hal-hal yang akan
dikerjakan dan cara mengerjakannya dalam rangka mencapai
sasaran. Pelaksanaan kegiatan adalah jaringan perencanaan
yang menunjukkan adanya aktifitas atau pengerjaan. Biasanya
untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman, kegiatan
disusun dalam bentuk daftar yang menunjukkan perincian dari
kegiatan tersebut.
c. Evaluasi.
Evaluasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk
mengukur dan menilai perbedaan antara hasil dan pelaksanaan
kegiatan yang sebenarnya terjadi, dengan hasil dan pelaksanaan
kegiatan yang seharusnya.
d. Informasi/pelaporan
Informasi/pelaporan adalah keterangan, data atau bahan
mentah yang diproses untuk selanjutnya dipergunakan sebagai
bahan untuk mengecek keadaan yang sesungguhnya. Laporan
dimaksudkan untuk memberi informasi kepada pemimpin tentang
berbagai hal.
H. BENTUK-BENTUK PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PENGAWAS
Program yang baik tidak luput dari kendala atau rintangan dalam
aplikasinya. Dalam pelaksanaan pengawasan atau dalam
kepengawasan, ternyata banyak kendala-kendala yang dijumpai.
Berukut ini ada beberapa kendala antara lain:
1. Kurangnya Gairah Keilmuan Guru.
Tujuan utama pengawas adalah peningkatan kualitas guru. Namun,
guru menempa diri dengan berbagai kegiatan ilmiah tidak serta
merta meningkat kualitasnya. Sebab ada yang mengikutinya karena
kewajiban organisasi, terkesan terpaksa, sekedar mengikuti perintah,

31. 30
namun tidak mampu menyerap filosofi yang terkandung
didalamnya. Sehingga selesai acara, selesai sudah semuanya, tidak
ada efek yang ditimbulkan.
Kurangnya gairah keilmuan guru ini menjadi kendala utama
pengembangan kualitas guru. Disinilah pekerjaan berat bagi
pengawas karena bagaimana mengubah mental dan kesadaran
guru yang sudah terbentuk lama atau bawaan lahir. Namun disinilah
tantangan bagi pengawas sekolah. Keteladanan menjadi sumber
inspirasi, motivasi, dan imajinasi yang secara bertahap akan
memancarkan aura keilmuan dalam membangkitkan semangat
intelektualitas guru.
2. Pemimpin yang Kurang Berwibawa.
Kewibawaan sangat penting untuk menggerakkan perubahan.
Kewibawaan seseorang mampu menggerakkan orang lain secara
alaami dengan kekuatan spiritualnya. Kewibawaan bisa muncul
dengan kejujuran, konssisrtensi (istiqamah) dalam menerapkan
aturan, tidak pandang bulu, dan selalu mempertanggungjawabkan
sikap dan perbuatan yang dilakukan.
3. Lemahnya Kreativitas.
Pengawas sekolah membutuhkan kreativitas tinggi untuk mencari
solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah-
sekolah atau dilapangan. Pengawas harus jeli membaca masalah,
menganalisis, mengurai faktor penyebab dan hal-hal yang terkait
dengannya, menyuguhkan secara menyeluruh problem atau
masalah yang dihadapi, dan langkah yang harus diambil sebagai
solusi yang efektif. Pengawas sekolah harus memmpunyai data yang
akurat dan obyektif karena pengawas tidak sehari-hari mengikuti
proses belajar dan mengajar di sekolah binaannya.
Belum banyak supervisor yang memiliki kreativitas tinggi dalam
memecahkan masalah. Disinalah pentingnya supervisor
meningkatkan kompetensi secara maksimal. Sehingga, ia mampu

32. 31
mengembangkan gaya berfikir yang kreatif, kritis, inovatif, dan
produtif.
4. Mengedepankan Formalitas Mengabaikan Esensi.
Masih banyak pengawas yang melakukan pekerjaannya secara
tidak serius, asal-asalan, dan hanya mementingkan formalitas, ia
hanya datang, melihat-melihat, mengisi buku tamu, bertanya
sebentar, memnta tanda tangan, kemudian pulang. Banyak juga
kepala sekolah yang hAnya mempertahankan jabatan, tanpa
melakukan pemberdayaan dan pengembangan pribadi dan
lembaga secara terprogram. Kesibukan dijadikan alasan utama,
padahal jabatan adalah amanah yang harus dipertanggung-
jawabkan secara serius dan penuh pengabdian.
5. Kurangnya Fasilitas.
Fasilitas sekolah merupakan sarana vital bagi realisasi tujuan yang
direncanakan. Dengan adanya fasilitas sangat membantu guru
dalam mempecepat pemahaman dan melahirkan skill berharga
bagi anak-anak didik. Dengan sarana dan prasara bisa dilakukan
sewaqktu-waktu secara kreatif dan penuh tanggung jawab. Guru
bisa berperan sebagai dinamisator, fasilitator, dan motivator dalam
melatih anak didik untuk mengeluarkan kemampuan terbaik secara
terus menerus.
Menciptakan lingkungan kerja yang Kondusif di dalam lingkungan
kerja kepengawasan. Membantu mengembangkan kerjasama dan
kemitraan kerja terhadap semua unsur yang terkait dalam dunia
akademik. Membimbing dan mengarahkan para guru agar kualitas
mengajarnya terus meningkat. Menjalin kemitraan dan komitmen
yang kuat antara guru, kepala madrasah dan pengawas dalam
melaksanakan suvervisi. Memberikan sikap keteladanan dan terus
menerus melakukan motivasi kepada guru-guru agama secara
menyeluruh. Langkah-langkah tersebut menurut pengamatan
promovendus, berbanding lurus dengan peningkatan
provesionalisme guru

33. 32
Ada faktor-faktor yang menjadi kendala pengawas untuk
meningkatkan profesionalisme guru. Kendala-kendala itu, antara lain:
a. Masih adanya pengawas yang belum memiliki kesadaran dan
rasa tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas.
b. Masih adanya pengawas yang tidak memiliki kemampuan
profesional di bidang kepengawasan (suvervisi).
c. Masih ada pengawas yang diangkat sekendar memperpanjang
usia pensiun, sehingga kinerja rendah.
d. Kurangnya sarana-dan prasarana pengawas.
e. Kesejahteraan pengawas yang masih minim sehingga
mempengaruhi kinerja pengawasan.
f. Belum adanya motivasi agama yang dijunjung tinggi yakni
keikhlasan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain.
Dari sisi guru, masih adanya guru yang tidak mau dipengawasan
karena SDM sebagai guru yang tidak memadai. Adanya guru yang
merasa lebih senior dari pengawas sehingga bersikap acuh-tak acuk
ketika dipengawasan. Adanya guru yang merasa lebih pintar
sehingga ketika dipengawasan selalu berusaha mempertahankan
idenya dan merasa apa yang dilakukannya lebih benar dari pada
apa yang diarahkan oleh pengawas. Masih banyaknya guru tidak
tetap yang kesejahteraannya belum terpikirkan sehingga
berpengaruh pada kinerja pengajaran. Kurangnya sarana dan
prasarana pengawasan. Kurangnya komunikasi antar pihak yang
dipengawasan dan menpengawasan.
Ketidaklayakan pengawas sekolah saat ini harus kita akui, dan tidak
harus menyalahkan mereka, karena keterpurukan ini lebih
disebabkan kesalahan sistem dan/atau implementasinya yang
berjalan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti rekrutmen
pengawas sekolah bermasalah karena tidak sesuai standar yang
telah ditetapkan, pengawas sekolah belum diposisikan secara
strategis dalam sistem pendidikan.

34. 33
Kedepan, pengawas sekolah/madrasah harus direkrut secara benar
menurut standar yang telah ditetapkan dan terhindar dari intervensi
politik praktis atau politik etis/balas budi sebagaimana pernah
dilakukan oleh para penjajah masa dulu, kemudian para pengawas
sekolah/madrasah yang mengemban jabatan pengawas haruslah
diposisikan dan difungsikan secara strategis dan efektif dalam
sebuah sistem pendidikan yang selama ini terkesan sebagai jabatan
penghormatan, jabatan prestisus/bergensi menurut guru dan kepala
sekolah, tetapi hanya diposisikan dan difungsikan sebagai
pelengkap penderita, buktinya tempat mereka bekerja saja dalam
kondisi tidak layak ditempati oleh seorang supervisor yang mesti
dihormati oleh semua stakeholder pendidikan. Fakta lain,
menyebutkan adanya perbedaan perlakuan antara pengawas dan
penilik PAUD, seperti; insentif, tunjangan, perlindungan dan belum
adanya pemilahan tugas pokokpengawasaantaraaTK/SD.
Kurang efektifnya memposisikan pengawas sekolah dalam sistem
pendidikan ini menyebabkan jabatan pengawas sekolah kurang
mendapat tantangan, kurang memotivasi mereka untuk
membelajarkan dirinya, dan mengakibatkan keterasingan pengawas
sekolah dalam profesinya. Jika tidak diupayakan penguatan jabatan
pengawas sekolah dalam sistem pendidikan, maka penulis usulkan
lebih baik jabatan pengawas sekolah tersebut ditiadakan saja, dan 3
fungsi pengawas sekolah, yakni pemantauan, penilaian dan
pembinaan diserahkan kepada pihak lain, misalnya diserahkan
kepada kepala sekolah.
I. SOLUSI MENGATASI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH
PENGAWAS SEKOLAH
Sebagai solusi dari kendala yang dihadapi oleh pengawas sekolah
adalah sebagai berikut:
1. Menciptakan lingkungan kerja yang Kondusif di dalam lingkungan
kerja kepengawasan. Membantu mengembangkan kerjasama dan
kemitraan kerja terhadap semua unsur yang terkait dalam dunia

35. 34
akademik. Membimbing dan mengarahkan para guru agar kualitas
mengajarnya terus meningkat. Menjalin kemitraan dan komitmen
yang kuat antara guru, kepala madrasah dan pengawas dalam
melaksanakan pengawasan. Memberikan sikap keteladanan dan
terus menerus melakukan motivasi kepada guru-guru agama
secara menyeluruh
2. Sebaiknya pengawas menjadikan kepala sekolah dan guru sebagai
mitra kerja, supaya guru tidak menilai supervisor sebagai inspeksi.
Solusi lain, pengawas jangan pernah berhenti memberikan
bimbingan, nasehat dan dipecahkan bersama melalui musyawarah
kerja kepala sekolah (MKKS).
3. pelaksanaan tugas pengawas sekolah adalah Kementerian Agama
harus meningkatkan pengawas sesuai dengan kebutuhan guru dan
pentingnya peningkatan kualitas pengawas tentang skill ke
pengawasan, serta tetap memberikan pemahaman betapa
pentingnya pengawasan pendidikan, baik dari segi pengawasan
akademik maupun pengawasan manajerialnya.
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan
pengawasan pendidikan adalah:
a. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan yang
sebenarnya;
b. Membantu guru melihat lebih jelas persoalan dan kebutuhan
peserta didik pemula dan membantu mereka sedapat mungkin
agar dapat memenuhi kebutuhan itu;
c. Membantu guru mengembangkan kecakapan belajar lebih
besar;
d. Membantu guru melihat kesukaran peserta didik belajar dan
membantu pelajaran efektif;
e. Membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan
guru dalam suatu tim efektif, bekerjasama secara intelligent,
dan saling menghargai untuk mencapai tujuan yang sama;

36. 35
Dengan adanya uraian di atas bahwa sebagai pelaku pendidikan harus
mengetahui betapa pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh
pengawas sekolah.
Hasil pelaksanaan tugas pengawas sekolah adalah setelah diadakan
observasi, kunjungan kelas dan pengawasan oleh pengawas, secara jelas
diharapkan adanya perubahan sikap terhadap guru akan mengerti
bagaimana mengajar dan menggunakan metode yang baik.
Hendaknya pengawas menerapkan peranannya sebagai motivator,
artinya sebagai pengawas hendaknya:
1) Membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk
mencapai prestasi kerja yang semakin baik;
2) Mendorong guru mempraktekkan gagasan-gagasan baru yang
dianggap baik bagi penyempurnaan proses belajar mengajar;
3) Bekerjasama dengan guru untuk mewujudkan perubahan yang
dikehendaki;
4) Merangsang lahirnya ide baru; dan
5) Menyediakan rangsangan yang memungkinkan usaha-usaha
pembaharuan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
Uraian di atas cukup memberikan masukan kepada setiap pengawas
bahwa selaku pengawas harus mengetahui tugas pokoknya demi untuk
peningkatan mutu pendidikan. Sebagaimana tuntutan sekarang bahwa
sekolah dan madrasah harus berkompetisi demi kemajuan pendidikan di
Indonesia, sehingga pemerintah tidak membedakan sekolah negeri
dengan sekolah swasta.
Sekolah harus memperlihatkan kemajuan baik dari kualitas maupun dari
kualitas dari sarana dan prasarananya harus bermutu. Dari uraian
tersebut bahwa sebagai pelaku pendidikan harus mengetahui betapa
pentingnya menempatkan guru yang masih aktif dan produktif, demi
untuk meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam.

37. 36
Dipahami bahwa pelaksanaan kepengawasan pendidikan Islam juga
merupak-an suatu produksi untuk menghasilkan mutu yang diawasinya
untuk mencari cara bagaimana melakukan penilaian dan pembinaan
atas penyelenggaraan pendidikan pada sekolahdan madrasah secara
menyeluruh baik teknis pendidikan maupun administrasi, kecuali terhadap
rumpun mata pelajaran umum pengawasannya dilakukan oleh
pengawas sekolah dasar yang diangkat oleh Dinas Pendidikan.
Walaupun perangkat pembelajaran sudah dimiliki namun secara kontinyu
guru belum menerapkan secara maksimal, tentunya sangat berpengaruh
dalam meningkat-kan mutu pendidikan , Pada hal melihat tanggung
jawab selaku pengawas sudah dijelaskan dalam peraturan pemerintah.
Persoalan penilaian terhadap seorang pengawas pendidikan
seyogyanya tidak ditekan pada sejauhmana ia telah melaksanakan
tugasnya sesuai dengan uraian jabatan, melainkan sejauhmana ia telah
berhasil mewujudkan misi kepengawas-an-nya.
Oleh sebab itu, titik berat kriteria penilaian atas kinerja seorang pengawas
pendidikan haruslah pada perubahan yang terjadi sesuai dengan misi
kepengawasan-nya. Ini berarti bahwa meskipun seorang pengawas
akademik telah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai prosedur
administrasi yang ada. Namun jika tidak ada bukti-bukti mengenai
peningkatan keberhasilan pengajaran, maka kinerjanya harus dinilai
rendah. Salah satu acuan penting dalam penilaian ini adalah tidaknya
penga-jaran yang efektif dan terwujud atau isi kesepakatannya dibuat
bersama oleh guru dan kepala sekolah mengenai target output
pengajaran.
Lembaga pendidikan apapun bentuk dan sifatnya berusaha akan
memperbaiki input, proses, maupun outputnya. Dengan demikian,
lembaga pendidikan harus mempersiapkan hasil lulusannya yang
berkualitas, bermoral, berakhlak dan berprestasi yang membawa harum
lembaga pendidikannya.

38. 37
Dengan demikian, bahwa tujuan pengawasan pendidikan (pengawasan
pendidikan) di sekolah dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan.
2. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid-
murid.
3. Membantu guru dalam menggunakan belajar sumber-sumber
pengalaman belajar.
4. Membantu guru dalam menggunakan metode-metode danalat-
alat pelajaran modern.
5. Membantu guru dalam hal memenuhi kebutuhan belajar murid-
murid.
6. Membantu guru dalam hal menilai kemajuan murid-murid dan hasil
pekerjaan guru itu sendiri.
7. Membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira
dengan tugas-tugas yang diperolehnya.
8. Membantu guru dalam membina reaksi mental dan moral
pekerjaan
9. Membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian
terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-
sumber masyarakat dan seterusnya.
10. Membantu guru agar tenaga tercurahkan sepenuhnya dalam
pembinaan sekolah.
J. INDIKATOR KEBERHASILAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Keberhasilan Pengawas Pendidikan Agama Islam dapat dilihat dari
berbagai segi, sebagai berikut:
1. Dari segi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).
a. Kualitas Program Pengawasan, Pelaksanaan Program serta
laporan pelaksanaan Program.
b. Mampu menyusun strategi pengawasan dan terobosan baru
dalam melaksanakan program pengawasan.
c. Mampu mengatasi masalah dalam menjalankan tugas.

39. 38
d. Adanya kualitas hubungan antara Pengawasan dengan Guru,
Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan anggota stakeholder lainya.
e. Keberhasilan Pengawas dalam mempengaruhi stakeholder yang
dibina dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah.
2. Dari Segi Prestasi Kerja
a. Adanya Peningkatan Kinerja Guru Agama Islam.
b. Kebanggaan Guru Agama Islam dan Kepala Sekolah terhadap
proses dan hasil Pengawasan.
c. Komitmen Guru-guru Agama dalam menjalankan keputusan hasil
pengawasan dan manfaat langsung dalam pengembangan
pembelajaran.
d. Meningkatkan pengembangan Profesi guru Agama Islam.
3. Dari Segi Pengembangan profesi.
a. Jumlah dan Mutu Karya Ilmiah yang dihasilkan dan atau
dipublikasikan.
b. Jumlah Penyajian Karya Tulis dalam Seminar atau sejenisnya atas
permintaan (diluar tugas dinasnya).
c. Jumlah Karya inovatif bidang kepengawasan yang ditemukan.
d. Jumlah penyajian Karya Tulis dalam Loka Karya, Penataran atau
sejenisnya atas Permintaan (diluar tugas dinasnya).
e. Berprestasi aktif dalam Organisasi Profesi dan kegiatan.
4. Dari Segi Dampak terhadap Mutu
a. Meningkatnya Rata-rata Prestasi belajar Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam yang dicapai siswa pada setiap
Sekolah.
b. Meningkatnya Kegiatan Profesional Guru Agama Islam pada
Sekolah yang dibinanya.
c. Kesiapan Sekolah mengikuti lomba ketrampilan Agama antar
Sekolah.
d. Respon positif dan tindak lanjut Instansi Departemen Agama
setelah menerima Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan

40. 39
BAB III
KESIMPULAN
Pengawas sekolah sebagai tenaga kependidikan mempunyai peran
yang sangat strategis di dalam meningkatkan kualitas kinerja sekolah
melalui pembinaan, pengawasan di bidang akademik dan bidang
manajerial. Tugas dan tanggung jawab pengawas sekolah sangat
penting sehingga hanya pengawas ekolah yang memiliki kompetensi dan
kreativitas tinggi yang dapat mengemban tugas tersebut. Pengawas
sekolah adalah pengawas sekolah yang memiliki kompetensi pedagogik
dan kompetensi profesional yang unggul serta memiliki kepribadian yang
mulia, memiliki kompetensi sosial yang tinggi, dan secara nyata mampu
meningkatkan mutu sekolah.
Pengawasan adalah proses atau usaha yang sistematis dan terorganisir
yang dilakukan untuk mencegah, mengarahkan, dan memperbaiki
kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksnanaan
kegiatan, sehingga terarah dan sesuai dengan rencana dan tujuan yang
telah ditetapkan. Jika diterjemahkan terhadap organisasi pendidikan
(sekolah) maka pengawas adalah seorang yang melaksanakan tugas
pengawasan di sekolah untuk melihat atau mengontrol program-program
pendidikan dan pengajaran agar berjalan sesuai dengan mekanisme
pelaksanaannya.
Sesuai dengan SK menpan No. 118/1996 Bab II pasal 3 ayat 1 dikatakan
bahwa: “ Tugas pokok pengawas (pengawasanor) Pendidikan Agama
Islam adalah menilai dan membina teknis pelaksanaan Pendidikan
Agama Islam di Sekolah Umum, baik negeri maupun swasta, yang
menjadi tanggung jawabnya”. Sedangkan fungsi pengawasan adalah
merupakan suatu kegiatan tetap yang sejenis (mengenal, memantau,
mengarahkan, menilai ,dan melaporkan) dalam suatu organisasi yang
menjadi tanggung jawab seseorang atau badan.

41. 40
DAFTAR PUSTAKA
Asmani ,Jamal Ma’ruf i, Tips Efektif Pengawasan Pendidikan Sekolah, Cet. ;
Jogjakarta: Diva Press, 2012.
Asrohah, Hanun. Modul Manajemen Sekolah Efektif. Surabaya: Tidak
diterbitkan, 2010
Fathurrohman, Pupuh dan Suryana, Aa. Pengawasan Pendidikan dalam
Pengembangan Proses Pengajaran. Cet. I; Bandung: Refika
Aditma, 2011.
Departemen Agama RI. Petujunuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Angka Kreditnya,
Jakarta. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 1999
Departemen Agama RI. Panduan Tugas Jabatan Fungsional PPAI.
Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 2000
Purwanto, Ngalim Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2012.
Rivai,Veithzal dan Murni Syilviana, Education Management; Analisis Teori
dan Praktek. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2009,
Sahertian, Piet A. Kosep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan ; Dalam
Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT.
Rineka Cipta. 2000.
Soebagio, Atmodiwiryo. Manajemen Pengawasan dan Pengawasan
Sekolah. Jakarta: PT. Ardadizya Jaya, 2011
Suharsimi Arikunto, Dasar- dasar Supervisi. Jakarta: PT Reneka Cipta. 2004.
Suhardan, Dadang, Pengawasan Profesional, Cet. IV; Bandung: Alfabeta,
2010),
Sriyono, dkk. Teknik Belajar Mengajar dalam CBSA. Cet. I; Jakarta: Rineka
Cipta, 1992.
Suyono, S.Pd, Masalah Masalah Yang Dihadapi Guru, Kepala Sekolah Dan
Pengawas Dalam Tugas Profesional, 20 Agustus 2011
Wirawan, Kepemimpinan; Teori, Psikologi, Prilaku Organisasi, Aplikasi dan
Penelitian. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013.