Dokumen tersebut membahas tentang penerapan pendidikan berbasis kompetensi di sekolah, yang mencakup pengertian, kebijakan terkait, manajemen pelaksanaan, dan evaluasi. Penerapan pendidikan berbasis kompetensi diarahkan pada pembentukan kompetensi siswa melalui kurikulum dan pembelajaran yang berfokus pada pencapaian standar kompetensi. Sekolah perlu memahami standar nasional dan lokal s

1. A. Pendahuluan 1. Beberapa pengertian a. Manajemen: cara melakukan sesuatu secara benar (doing things right). b. Pendidikan berbasis materi (ilmu): materi ajar semakin banyak karena Ilmu terus berkembang. c. Pendidikan berbasis kompetensi, KBM diarahkan pd pembentukan kompetensi untuk melakukan suatu kegiatan, penerapan atau pengembangan ilmu.

2. d. Implikasi penerapan pendidikan berbasis kompetensi (KBK) - Kurikulum berorientasi pada kompetensi yang harus dikuasai siswa/lulusan. - S tandar kompetensi harus dirumuskan secara cermat - S tandar kompetensi dijabarkan menjadi sejumlah komp. dasar (kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa) - P embelajaran dengan pendekatan pembelajaran tuntas - S iswa yang belum kompeten di remidi - P enilaian mengacu pada standar kompetensi

3. B. Kebijakan Pendidikan Terkait Di samping KBK, kebijakan lain yang harus diikuti sekolah: PP, SPM, TUPOKSI unit/lembaga terkait, dan MPMBS 1. PP No 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000 PP No 22 th 1999 ttg Otonom Daerah, termasuk Pendidikan. PP No. 25 th 2000 ttg pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah (pemerintah pusat) dan Pemda, termasuk pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan.

4. Dalam hal pelaksanaan KBK, pemerintah memiliki wewenang: (1) menetapkan kebijakan dasar yaitu: standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar, silabi, dan materi pokok secara nasional (2) pedoman pelaksanaan seperti pedoman penilaian hasil belajar, pola pembelajaran, manajemen pelaksanaan, kalender pendidikan, dan waktu belajar efektif. (3) Dinas Pendidikan daerah kabupaten/ kota memiliki wewenang mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, merumuskan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan indikator pencapaiannya.

5. Untuk melaksanakan KBK secara optimal, sekolah dituntut memahami standar kompetensi dan silabi yang sudah ditetapkan pemerintah maupun pemerintah daerah dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik di sekolah maupun di luar sekolah, serta mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan sekolah. SPM yg ditetapkan Depdiknas, tetap berlaku pd pelaksanaan KBK, namun ada penyesuaian yg terkait dg pembelajaran secara tuntas, yaitu ttg : Tujuan, standar kompetensi siswa, strategi pembelajaran, penilaian, bimbingan belajar, dan layanan siswa.

6. Bimbingan S iswa berprestasi: B imbingan akademik untuk memperkaya pengalaman belajar atau mempercepat penyelesaian jenjang pendidikannya (lulus lebih awal). S iswa bermasalah: B imbingan belajar (akademik), psikologis, dan sosial untuk membantu siswa memecahkan masalah yang dihadapi supaya mencapai kompetensi tertentu, bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya dan atau. Siswa yang akan bekerja: Bimbingan karir.

7. Lembaga Pelaksana di Tingkat Sekolah yaitu: Komite Sekolah, Pengelola Sekolah, dan Guru 1) Peran Komite Sekolah: a) memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah, b) memberi dukungan (finansial, pemikiran dan tenaga) dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah, c) m engontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran sekolah, d) menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat di sekitar sekolah.

8. 2) Peran Sekolah adalah sebagai berikut: a) meningkatkan komunikasi dengan semua warga sekolah (guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, warga masyarakat sekitar sekolah, dan komite sekolah) b) mensosialisasikan konsep dan pelaksanaan KBK serta implikasinya terhadap siswa dan sekolah, dan c) menetapkan tahap dan administrasi pelaksanaan KBK, antara lain: - memahami standar kompetensi serta yang ditetapkan secara nasional dan daerah; - merumuskan kompetensi dan menyusun silabus sesuai kebutuhan masyarakat sekitar sekolah; - mohon bantuan ke Dinas Pend. Kab./Kota dan atau pakar dari perguruan tinggi dalam rangka menyusun silabus; - melakukan benchmarking, yaitu membandingkan silabus yg disusun sekolah dg silabus dari sekolah/pihak lain yg dipandang sebagai yang terbaik ; - mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kurikulum; - menata ulang penugasan guru sesuai kompetensinya; - meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan; - memberdayakan semua sumber daya sekolah.

9. Tugas unsur-unsur yang ada di sekolah a) Kepala Sekolah - menjamin tersedianya dokumen kurikulum, - membantu guru memahami dan melaksanakan kurikulum, - mengatur jadwal pertemuan guru dengan orang tua siswa, - menjalin hubungan dengan Dinas Pend. Kab./Kota/Prop.,dan perguruan tinggi, - menyusun laporan kpd stakeholders ttg hasil evaluasi perencanaan, pelaksanaan KBK di sekolah . b) Guru - mempelajari dan memahami kurikulum, - menyusun silabus dan mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa dan sekolah, - melaksanakan KBM yang berorientasi pada pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan, - mengumpulkan dan berbagi gagasan dengan sesama guru mengenai perencanaan KBM sesuai dengan prinsip KBK, - menghadiri pertemuan di tingkat sekolah, KKG/MGMP, tingkat kecamatan, dan kabupaten atau kota, dan - menyelesaikan tugas-tugas administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

10. C. Manajemen Pelaksanaan KBK di Sekolah Manajemen pelaksanaan KBK di sekolah merupakan bagian dari program peningkatan mutu pendidikan didukung oleh MPMBS MPMBS: model manajemen yg memberi otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif dengan melibatkan semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, warga masyarakat sekitar sekolah, dan komite sekolah).

11. Manajemen pelaksanaan KBK di sekolah meliputi perencanaan KBM, penyampaian kurikulum ( curriculum delivery ), PBM, evaluasi, dan idealnya termasuk akuntabilitas sekolah, yaitu kemampuan sekolah menyediakan informasi kepada pihak lain tentang rencana yang sudah disusun dan tingkat pencapaiannya, keberhasilan dan kegagalan, serta pendukung dan penghambatnya. Berdasar informasi tersebut pihak luar menetapkan derajat akuntabilitas sekolah. Secara operasional, pelaksanaan KBK di sekolah meliputi: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) pelaksanaan kegiatan, 4) evaluasi, dan 5) pelaporan.

12. Penyusunan Satuan Pelajaran KOMPETENSI dan SILABI NASIONAL SILABI SEKOLAH SEKOLAH PERGURUAN TINGGI TIM PEREKAYASA KURIKULUM MGMP SEKOLAH KOMPETENSI dan SILABI LOKAL Materi Ajar Satuan Pelajaran Fasilitas yang Diperlukan SDM yang Diperlukan

13. Penyusunan Rencana Kegiatan Belajar-Mengajar KOMPETENSI AWAL Yang dipersyaratkan SATUAN PELAJARAN RENCANA KEGIATAN SISWA RENCANA KEGIATAN GURU FASILITAS & WAKTU Yang diperlukan POLA PENILAIAN HASIL BELAJAR RENCANA TINDAK LANJUT

14. Penyusunan Rencana Penilaian Hasil Belajar Siswa KompetensiKognitif/ Afektif/Psikomotor SATUAN PELAJARAN Identifikasi Indiktor Kompetensi INSTRUMEN PENILAIAN TES TERTULIS/ UNJUK KERJA

15. Penyusunan Jadwal Kegiatan Belajar-Mengajar JUMLAH PESERTA DIDIK RENCANA KEGIATAN KURIKULER JADWAL KEGIATAN BELAJAR-MENGAJAR (KBM) SUMBER DAYA TERSEDIA PENGAYAAN REMIDI PENILAIAN HASIL BELAJAR KBM SELANJUTNYA

16. Tiga kemungkinan Hasil Penilaian KOMPETEN 75 - 85 % PENILAIAN KBM Waktu Terjadwal Sisa KOMPETENSI > 85 % Waktu Terjadwal Habis KOMPETENSI < 75 %

17. Manajemen Kegiatan Pembelajaran Tuntas KBM REMIDI KBM PENGAYAAN Akselerasi Kompetensi < 75 % dan waktu habis KBM REGULER BERIKUTNYA Penilaian Ulang Konselor / Wali Kelas Bimbingan Psikologis/ Akademik Kmpetensi Minimal 75 % Kompetensi 75 – 85 % dan waktu habis Kompetensi > 85 % dan waktu Tersisa Kompetensi 75 – 85 % dan waktu tersisa LAYANAN KBM INDIVVIDUAL

18. Jenis dan Sasaran Evaluasi EVALUASI Proses Masukan Hasil Evaluasi oleh Pihak Dalam (guru/kep.sek) Evaluasi oleh Pihak Luar (B.A.S.)

19. Laporan Guru Hambatan dan Upaya Mengatasi Wali Kelas LAPORAN Pencapaian Kompetensi Matapelajaran

20. Laporan Wali Kelas Pencapaian Kompetensi per Siswa Kepala Sekolah ORTU & Siswa Laporan Wali Kelas Profil Pencapaian Kompetensi per Kelas

21. Pola Laporan Kepala Sekolah AKREDITAS I KOMITE SEK. SISWA ORTU SISWA LAPORAN EVALUASI DIRI PENGAKUAN PENGGUNA LULUSAN DINAS PEND. KAB./KOTA