Dokumen tersebut membahas tentang profesionalisme aparatur sipil negara di era new normal, mencakup tuntutan era new normal seperti efisiensi, fleksibilitas kerja, dan peningkatan kompetensi; serta upaya pemerintah dalam mereformasi birokrasi untuk mencapai pelayanan publik yang prima.

1. PROFESIONALISME ASN
DI ERA NEW NORMAL
JAKARTA, 25 OKTOBER 2021
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
MENTERI PANRB
TJAHJO KUMOLO

2. 2
2019-2024

3. 3
3

4. 7PERINTAH PRESIDEN UNTUK KABINET INDONESIA MAJU
4

5. PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI KPK
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah menjadi Pegawai ASN
mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan sebagai Aparatur Sipil Negara
yang diselenggarakan oleh LAN bekerjasama dengan KPK
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK
K O M P E T E N S I Y A N G D I K E M B A N G K A N
Kebijakan Sistem Pembangunan Nasional
1
Kebijakan Pengelolaan Organisasi Pemerintah
2
Kebijakan Pengelolaan SDM Aparatur
3
5

6. PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
TERWUJUDNYA PEMERINTAH KELAS DUNIA
3. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH:
DEREGULASI
KEBIJAKAN
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
MANAJEMEN
PERUBAHAN
2. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
1. BIROKRASI YANG KAPABEL
AREA PERUBAHAN
TUJUAN
& SASARAN
Reformasi
Birokrasi
2020-2024 PERTUMBUHAN
EKONOMI
DAN
KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL
PENATAAN
ORGANISASI
PENATAAN
TATA
LAKSANA
PENGUATAN
AKUNTABILITAS
PENATAAN
SDM
APARATUR
PENGUATAN
PENGAWASAN
6

7. TUNTUTAN ERA NEW NORMAL
▪ EFISIENSI
▪ FLEKSIBILITAS KERJA
▪ PENINGKATAN KEBUTUHAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
▪ PENINGKATAN KESADARAN
KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA
ERA NEW NORMAL
7

8. 8
8
Penguatan Budaya Kerja
Core Value ASN “BerAKHLAK”

9. PANDUAN
PERILAKU
BerAKHLAK
9

10. TERIMA KASIH
10

11. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2014 - 2024
Ir. H. JOKO WIDODO
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Dr.(H.C.) Drs. H. MUHAMMAD JUSUF KALLA
Prof. Dr. (H.C.) K.H. MA'RUF AMIN
KABINET KERJA
H. TJAHJO KUMOLO, S.H.
2014 - 2019
MENTERI DALAM NEGERI
Plt. MENTERI HUKUM DAN HAM
KEPALA BNPP
WAKIL KETUA KOMPOLNAS RI
MENTERI PERTAHANAN Ad Interim
KABINET INDONESIA MAJU
H. TJAHJO KUMOLO, S.H.
2019 - 2024
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
1987 -2014
ANGGOTA DPR - MPRRI
2010 - 2014
SEKJEN PDI PERJUANGAN
KETUA FRAKSI PDI PERJUANGAN DPR RI
KETUA DPP PDI PERJUANGAN
DIREKTUR SDM LITBANG DPP PDI PERJUANGAN
1985 - 1993
KETUA KNPI JATENG - SEKJEN KNPI - KETUA UMUM KNPI
KETUA PPM - WANHAT FKPPI - WANTIM PEMUDAPANCASILA
SEKRETARIS MKGR - ANGGOTA DEWAN PENGURUS DHN ‘45/PENGURUS PLENO MUI JATENG
DEWAN SENSOR FILM/ANGGOTA IDF BAPENAS RI/RELAWAN GK - JOKOWI
2012
KETUA TIM SUKSES GUBERNUR DKI JAKARTA - BAPAK JOKO WIDODO
2014
KETUA TIM SUKSES PILPRES BAPAK JOKO WIDODO
PENGHARGAAN DAN TANDA JASA
BINTANG MAHAPUTERA ADIPRADANA DARIPRESIDEN,
BINTANG BHAYANGKARA UTAMA DARI KAPOLRI,
BINTANG KEHORMATAN RAJAWALI DARI KEPALA BIN,
BINTANG KEHORMATAN IPDN,
BINTANG EMAS POLRI,
PIN KEHORMATAN ALUMNI AKPOL,
GELAR ADAT KERAJAAN GOWA - GELAR ADAT KESULTANAN BUTON-
GELAR ADAT DUKU KAB. MAYBRAT PAPUA BARAT
PENDIDIKAN KHUSUS
FAKULTAS HUKUM UNDIP - 1985, LEMHANNAS RI - 1992, KURSUS SOSPOL ABRI - 1987,
PENATARAN PEMUDA KNPI DAN BP7 NASIONAL - 1984, JICA JEPANG - 1982

12. 11%
STRUKTURAL
15%
TEKNIS
36%
GURU
4.081.824
PNS INDONESIA
Posisi per Juni 2021
KOMPOSISI ASN
434.370 233.649 1.381.699
38%
PELAKSANA
(ADMINISTRASI)
1.569.636
KESEHATAN
386.833
Sumber:
Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (Juni 2021)
19.994 38.474
669.626
34.915
95.899
422.242
66.676
2.288.392
420.429
25.177
SD SMP SMA DI DII DIII DIV S1 S2 S3
75.637
DOSEN
362
276.037
970.414
1.249.245
1.548.382
37.384
0,01%
6,76%
23,77%
30,61%
37,93%
0,92%
18-20
21-30
31-40
41-50
51-60
>60
PENDIDIKAN
USIA
12

13. PERUBAHAN KONSEPSI ORGANISASI
(KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI)
4
ORGANISASI SAAT INI
(HIERARKIKAL)
ORGANISASI KE DEPAN
(FLEXIBLE)
Hirarki
“top down”
Birokrasi
Bertingkat
Silos
Instruksi yang
detail
Kerja Tim yang
bertanggung jawab
pada hasil
Perubahan cepat, dinamis,
sumber daya yang fleksibel
Kepemimpinan
yang mampu
mengarahkan dan
menggerakan
Fokus pada Aksi,
Bukan “kotak
dan garis”
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Proses Bisnis
yang Terintegrasi
13

14. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
Hindari Kerumunan
dan Menjaga Jarak
Memakai Masker
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19
1
Mencuci Tangan
PERCEPATAN VAKSINASI
2
14

15. TANTANGAN BANGSA
KORUPSI RADIKALISME
TERORISME
NARKOBA
BENCANA ALAM
PANDEMI COVID-19
15

16. AREA RAWAN
KORUPSI
PERENCANAAN
ANGGARAN
HIBAH DAN
BANSOS
PAJAK DAN
RETRIBUSI
PENGADAAN
BARANG DAN JASA
JUAL BELI
JABATAN
AREA RAWAN KORUPSI
16

17. MENTERI PANRB
DARI MASA KE MASA
17