SlideShare a Scribd company logo
Oleh:
Drs. FARID MA’RUF, S.T., M.M.
Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap
KERANGKA
PAPARAN
A. DASAR HUKUM
C. CAPAIAN POKOK-POKOK PROGRAM KERJA
DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN
CILACAP PERIODE 2015-2022
B. STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGURUS
KORPRI KABUPATEN CILACAP PERIODE 2015-
2022
E. EVALUASI
D. LAPORAN KEUANGAN
DAN ASSET
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 09 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korsa dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan MUNAS VIII KORPRI Nomor : KEP-05/MUNAS.VIII/XII/2015 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
KORPRI;
7. Keputusan Musyawarah Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor : Kep-05/MUSKAB/XII/2015 Tentang
Program Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2015-2020.
8. Keputusan Musyawarah Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor : Kep-06/MUSKAB/XII/2015 Tentang
Penetapan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Terpilih Periode 2015 – 2020 Sekaligus Sebagai Ketua Formatur.
9. Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11/KEP/DPK-Prov/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang
Pemberhentian Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2010-2015 dan Penetapan Komposisi dan Personalia Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2015-2020.
10. Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Tengah No. 09/KEP/DPK-Prov/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Penggantian
Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Periode 2015-2020.
11. Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Tengah No. 03/KEP/DPK-Prov/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang
Pengangkatan Pelaksana Tugas (CARETAKER) Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2015-2020.
12. Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Nomor: 35/DPK-Kab/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pengangkatan
Pelaksana Harian Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2015-2020.
.
Kerangka Paparan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
C. STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN CILACAP
PERIODE 2015-2022
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
C. PROGRAM KERJA DEWAN PENGURUS KORPRI
PERIODE 2015-2022
I. VISI KORPRI
“Terbangunnya jiwa korsa Pegawai
Republik Indonesia dalam rangka
menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa, melindungi dan
mensejahterakan anggota dan
mendukung terciptanya prinsip-
prinsip kepemerintahan yang baik.”
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
II. MISI
KORPRI
1. Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia
sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara.
2. Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan
perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat
pegawai Republik Indonesia.
3. Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertakwa,
professional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan
mampu melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan secara
transparan dan akunatabel.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
III. FUNGSI
KORPRI
1. Membangun jiwa korps (korsa).
2. Menjadi perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan.
4. Memberikan pengayoman dan perlindungan hukum.
5. Meningkatkan harkat dan martabat pegawai Republik Indonesia.
6. Meningkatkan ketaqwaan, profesionalisme dan disiplin serta bebas
KKN.
7. Mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan
akuntabel.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
IV. ARAH
KEBIJAKAN
&
SASARAN
1. Penguatan organisasi dan tata kerja dengan sasaran terbangunnya organisasi
KORPRI yang solid, kuat dan mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif
dan efisien.
2. Penguatan jiwa korps dengan sasaran terbangunnya soliditas dan solidaritas
anggota KORPRI sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan aparat birokrasi.
3. Pengembangan usaha dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota.
4. Pengayoman dan perlindungan hukum dengan sasaran terciptanya rasa aman
bagi anggota dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan.
5. Peningkatan profesionalisme, disiplin dan pemberian penghargaan dengan
sasaran terciptanya aparatur yang kompeten, berdedikasi dan berintegritas.
6. Arah kebijakan sebagaimana pada angka 1–5 tersebut di atas dilaksanakan
dengan sasaran terwujudnya suatu pemerintahan yang transparan dan
akuntabel.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
V. CAPAIAN POKOK-POKOK PROGRAM KERJA DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN CILACAP PERIODE 2015-2022
1. Bidang Organisasi dan Tata Kerja, antara lain :
a. Bekerjasama dengan organisasi sejenis, yaitu:
- BAZNAS :
 Penyaluran sembako 1.322 Paket @ Rp.150.000,-
 RTLH 188 Unit
- PMI :
 Donor Darah + 494 Ampul/Kantong
 Penyaluran bantuan kemanusiaan dampak bencana
Alam di Lombok, Palu dan Donggala Rp. 321.775.661,-
b. Membangun komunikasi dengan KORPRI unit OPD / Unit
kerja, DP KORPRI Kab lain DP KORPRI Provinsi dan Nasional
(menerima kunjungan/study banding, mengikuti sarasehan,
dan rakernas)
c. Mengembangkan keanggotaan KORPRI di jajaran BUMD dan
BLUD melalui program Dana Sosial Kematian KORPRI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
a. Meningkatkan solidaritas sesama
anggota KORPRI (Pembinaan)
b. Mendukung penggunaan seragam
KORPRI (setiap tanggal 17 dan
Upacara hari besar Nasional)
c. Meningkatkan rasa nasionalisme
dan kebangsaan anggota KORPRI
(lomba Pengucapan Pembukaan
UUD 1945 dan Panca Prasetya
KORPRI)
2. Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps , dan Wawasan
Kebangsaan, antara lain :
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
3. Bidang Usaha dan Kesejahteraan, antara lain :
a. Program Dana Sosial Kematian KORPRI untuk anggota yang meninggal dunia
dan anggota yang mengalami cacat tetap secara berkesinambungan
(Per 1 Januari 2021 Hak yang di berikan sebesar Rp. 20.000.000,-)
b. Program Sumbangan Sosial Purna Tugas (Tahun 2021 hak yang di terima
peserta yang pensiun sebesar Rp. 11.600.000,-)
c. Mengusulkan kepada Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kersejahteraan
anggota KORPRI (melalui peningkatan TPP setiap tahun)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
4. Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum, antara lain :
a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada
anggota KORPRI (KORPRI Unit OPD / Unit kerja,
eks Distrik Kec Kroya, eks Distrik Kec Sidareja,
eks Distrik Kec Majenang, Kec Sampang dan
Kec Kesugihan)
b. Membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum KORPRI Kab Cilacap (Pelantikan pengurus
LKBH KORPRI Kab Cilacap)
c. Memberikan pendampingan, bantuan hukum dan
advokasi bagi anggota KORPRI yang menghadapi
masalah hukum (Telah mendampingi dan
memberikan bantuan hukum bagi 3 anggota
KORPRI)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
5. Bidang Pengembangan Profesionalisme Aparatur, antara lain :
a. Mengusulkan diadopsinya materi-materi tentang KORPRI dalam kurikulum
Diklat (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas).
b. Mendorong pemberian penghargaan terhadap anggota KORPRI yang
berprestasi (ikut berpartisipasi membuat soal, untuk kegiatan seleksi pegawai
berprestasi)
c. Mendorong peningkatan kompetensi anggota KORPRI (Menyelenggarakan
lomba karya tulis dengan judul Bangga Mbangun Desa).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
6. Bidang Pengendalian, antara lain :
a. Mendorong terwujudnya reformasi birokrasi (Terlibat langsung / tidak langsung
pada 8 area perubahan).
b. Mendorong pelaksanaan program KORPRI secara transparan dan akuntabel
(Monitoring dan evaluasi pengelolaan Program Sosial KORPRI).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
7. Bidang Pengabdian Masyarakat, antara lain :
a. Bekerja sama dengan berbagai Instansi / Perusahaan dalam rangka membantu
pelaksanaan program pemerintah dalam bidang pengabdian masyarakat
(bantuan RTLH, air bersih, paket sembako, pengobatan gratis, pelayanan KB
gratis, Donor darah)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
D. LAPORAN KEUANGAN DAN ASSET
1. REKAPITULASI PENERIMAAN DANA HIBAH KORPRI KABUPATEN CILACAP
DARI TAHUN 2015 - 2021
Rekening Nomor : 2-012-04066-3
BPD Jateng Cilacap
NO Tgl/Bln/Thn SUMBER
HIBAH
PENERIMAAN
(Rp)
PENYERAPAN
(Rp)
SISA
(Rp)
KETERANGAN
1 24-Aug-15 APBD Definitif 250,000,000 250,000,000 -
2 25-May-16 APBD Definitif 250,000,000 250,000,000 -
3 20-Jun-17 APBD Definitif 400,000,000 400,000,000 -
4 17-Oct-18 APBD Definitif 250,000,000 250,000,000 -
5 8-May-19 APBD Definitif 350,000,000 350,000,000 -
18-Nov-19 APBD Perubahan 116,000,000 106,326,200 9,673,800 Sisa anggaran kegiatan Pengiriman peserta lomba
MTQ V Tk. KORPRI Provinsi Th. 2019
6 11-Jun-20 APBD Definitif 250,000,000 218,995,500 31,004,500 Anggaran Kegiatan MUSKAB Th. 2020
namun belum dilaksanakan karena Covid-19,
rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2022
7 13-Aug-21 APBD Definitif 600,000,000 600,000,000 -
JUMLAH …............................ 2,466,000,000 2,425,321,700 40,678,300
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
2. PENJUALAN ASSET
Rekening Nomor : 2-012-03940-1
BPD Jateng Cilacap
Atas Nama : KORPRI KAB. CILACAP
NO Tgl/Bln/Thn JENIS BARANG/
KENDARAAN
NILAI
PENJUALAN
(Rp)
KETERANGAN
1 8-Jul-20 Kendaraan Roda
Empat (Bus)
MERK / TYPE
Mitsubishi Colt
FE 114
18,000,000 Kondisi kendaraan rusak/tidak laik pakai
NOMOR POLISI R 1043 HB
NOMOR
RANGKA/MESIN
FE114022883 /
4D31C693596
ISI SILINDER 03298 CC
TAHUN 1986
WARNA Abu-abu
BAHAN BAKAR Solar
KELENGKAPAN BPKB dan STNK
SPESIFIKASI
BARANG/
KENDARAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
3. KORPRI PEDULI BANTUAN KEMANUSIAAN DAMPAK BENCANA ALAM
Rekening Nomor : 2-012-14349-7
BPD Jateng Cilacap
Atas Nama : KORPRI PEDULI
NO Tgl/Bln/Thn KETERANGAN PENERIMAAN
(Rp)
PENGELUARAN
(Rp)
SALDO
(Rp)
1 17-Oct-18 Saldo Awal 20,000 - 20,000
2 17 Okt'18 s/d
26 Feb'2022
Penerimaan dari
partisipan
129,419,000 - 129,439,000
3 17 Okt'18 s/d
26 Feb'2022
Penerimaan
Bunga Bank
471,209 129,910,209
4 29-Nov-18 Diberikan kepada
korban Gempa
Bumi dan
Tsunami di Palu,
Sigi dan
Donggala melalui
PMI Kab. Cilacap
121,400,414 8,509,795
5 17 Okt'18 s/d
26 Feb'2022
Pajak dan Adm
Bank
54,309 8,455,486
6 17 Okt'18 s/d
26 Feb'2022
Koreksi Mutasi 4,300,000 4,155,486
7 Saldo Akhir 26 Feb' 2022 …........................................................... 4,155,486
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
4. PROGRAM DANA SOSIAL KEMATIAN KORPRI
PERIODE TAHUN 2015-2022
I III IV V VI=(III+IV-V) VII=(IV-V) IX
1 Kepemimpinan Drs. SUTARJO. MM (29 Des' 2015 - 28 Feb'2018) :
- Saldo per 29 Desember 2015 (Sesuai LPJ 2,345,194,559 - - 2,345,194,559 -
Muskab 2015
- Per 30 Desember 2015 s/d 28 Februari 2018 2,345,194,559 5,595,614,426 5,605,493,270 2,335,315,715 (9,878,844) 373 orang
(Sesuai serah terima pelaksanaan tugas)
Jumlah Sub ................................................ 2,345,194,559 5,595,614,426 5,605,493,270 2,335,315,715 (9,878,844) 373 orang
2 Kepemimpinan Drs. FARID MA'RUF, ST,MM (1 Mar'2018 - 26 Feb' 2022) :
- Per 1 Maret 2018 s/d 31 Des' 2018 2,335,315,715 2,092,980,790 2,044,781,863 2,383,514,642 48,198,927 137 orang
- Tahun 2019 2,383,514,642 2,320,216,926 2,560,680,802 2,143,050,766 (240,463,876) 170 orang
- Tahun 2020 2,143,050,766 2,226,861,497 2,616,542,947 1,753,369,316 (389,681,450) 172 orang
- Tahun 2021 1,753,369,316 7,252,711,662 5,373,876,266 3,632,204,712 1,878,835,396 267 orang
- Tahun 2022 (Bln. Jan s/d Feb) 3,632,204,712 1,037,345,752 725,305,750 3,944,244,714 312,040,002 36 orang
2,335,315,715 14,930,116,627 13,321,187,628 3,944,244,714 1,608,928,999 782 orang
2,345,194,559 20,525,731,053 18,926,680,898 3,944,244,714 1,599,050,155 1,155 orang a. BPD Jateng Cilacap
b. PT. BKK Jateng
c. PT. Bank Surya Yudha
JML. PENERIMA
MANFAAT
VIII
BANK PENYIMPANAN
Jumlah Sub ....................................................
Jumlah Akumulatif (Jml. Sub 1 + 2) …….........
HASIL ANTARA
PENERIMAAN
DIKURANGI
PENGELUARAN
II
SALDO AKHIR
NO KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
5. IURAN WAJIB ANGGOTA
PERIODE TAHUN 2015-2022
PIUTANG JML. PENERIMA
I III IV V VI VII=(III+IV-V) VIII=(IV-V) IX X
1 Kepemimpinan Drs. SUTARJO. MM (1 Jul' 2017 - 28 Feb'2018) :
- 1 Juli 2017 s/d 28 Februari 2018
(Sesuai serah terima pelaksaan tugas )
- 225,959,304 26,854,401 199,104,903 -
Jumlah Sub ................................................ - 225,959,304 26,854,401 199,104,903 199,104,903
2 Kepemimpinan Drs. FARID MA'RUF, ST,MM (1 Mar'2018 - 26 Feb' 2022) :
- Per 1 Maret 2018 s/d 31 Des' 2018 199,104,903 227,693,734 93,571,138 333,227,499 134,122,596
- Tahun 2019 333,227,499 238,232,533 55,541,707 515,918,325 182,690,826
- Tahun 2020 515,918,325 266,542,057 136,170,611 110,000,000 536,289,771 130,371,446
- Tahun 2021 536,289,771 385,315,265 38,291,804 110,000,000 773,313,232 347,023,461 Bantuan dan
Pendampingan Hukum 1
- Tahun 2022 (Bln. Jan s/d Feb) 773,313,232 37,907,665 3,474,333 285,952,800 521,793,764 34,433,332
199,104,903 1,155,691,254 327,049,593 285,952,800 741,793,764 828,641,661
- 1,381,650,558 353,903,994 285,952,800 741,793,764 1,027,746,564 9 Orang BPD Jateng
Cilacap
NO KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN
Dalam kurun waktu dr. 31
Mei 2017 s/d 31 Mei 2020 :
Pelayanan konsultasi
hukum 6 orang
Bantuan dan
Pendampingan Hukum 2
orang
BANK
PENYIMPANAN
Jumlah Sub ....................................................
Jumlah Akumulatif (Jml. Sub 1 + 2) …….........
HASIL ANTARA
PENERIMAAN
DIKURANGI
PENGELUARAN
II
SALDO
AKHIR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
6. PROGRAM SUMBANGAN SOSIAL PURNA TUGAS KORPRI
PERIODE TAHUN 2015-2022
I III IV V VI=(III+IV-V) VII=(IV-V) IX
1 Kepemimpinan Drs. SUTARJO. MM (29 Des' 2015 - 28 Feb'2018) :
- Saldo per 29 Desember 2015 (Sesuai LPJ 15,623,163,126 - - - -
Muskab 2015
- Per 30 Desember 2015 s/d 28 Feb' 2018 15,623,163,126 16,279,235,690 16,648,641,999 15,253,756,817 (369,406,309) 2,483 orang
(Sesuai serah terima pelaksanaan tugas)
15,623,163,126 16,279,235,690 16,648,641,999 (656,072,564) 2,483 orang
2 Kepemimpinan Drs. FARID MA'RUF, ST, MM (1 Mar' 2018 - 26 Feb' 2022) :
- 1 Mar' 2018 s/d 31 des' 2018 15,253,756,817 6,412,406,728 527,003,742 21,139,159,803 5,885,402,986 111 orang
- Tahun 2019 21,139,159,803 7,612,324,577 14,523,241,443 14,228,242,937 (6,910,916,866) 1,432 orang
- Tahun 2020 14,228,242,937 8,503,910,030 9,892,086,874 12,840,066,093 (1,388,176,844) 899 orang
- Tahun 2021 12,840,066,093 7,663,210,718 9,010,407,631 11,492,869,180 (1,347,196,913) 774 orang
- Tahun 2022 (Bln. Jan s/d Feb) 11,492,869,180 1,161,775,921 24,254,585 12,630,390,516 1,137,521,336 1 orang
15,253,756,817 31,353,627,974 33,976,994,275 12,630,390,516 (2,623,366,301) 3,217 orang
15,623,163,126 47,632,863,664 50,625,636,274 12,630,390,516 (2,992,772,610) 5,700 orang a. BPD Jateng
b. PD. BPR BKK
c. PT. BKK Jateng
d. PT. Bank Surya Yudha
Jumlah Akumulatif (Jml. Sub 1 + 2) …….........
Jumlah Sub ....................................................
HASIL
ANTARA
JML.
PENERIMA
BANK PENYIMPANAN
II VIII
Jumlah Sub ....................................................
SALDO AKHIR
NO KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
7. Asset
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
E. BAHAN EVALUASI
1. Program Dansos Kematian
a. Regulasi / ketentuan terkait pengelolaan dan pemberian hak peserta, perlu ditinjau dan disempurnakan agar tidak terjadi
multitafsir dan memudahkan peningkatan pelayanan kepada peserta.
b. Masih terdapat kendala di dalam penerimaan setoran peserta secara manual yang sampai dengan saat ini berjalan,
sehingga perlu menggunakan mekanisme setoran secara virtual account/berbasis online dengan aplikasi (sampai dengan
saat ini proses pembuatan aplikasi sedang berjalan di Diskominfo Kabupaten Cilacap).
2. Iuran Wajib Anggota
Perlu Menyusun regulasi / ketentuan terkait pengelolaan dan pemberian manfaat anggota (saat ini manfaat yang diterima
anggota hanya Sosialisasi Hukum, Konsultasi, Bantuan dan Pendampingan Hukum melalui LKBH KORPRI).
3. Program Sumbangan Sosial Purna Tugas
Perlu segera dilakukan evaluasi mendalam oleh tim yang dibentuk secara khusus terhadap pengelolaan program untuk
menjamin keberlangsungannya.
4. Asset
Mengusulkan kembali rehab Gedung KORPRI ke Bupati Cilacap melalui APBD TA 2023, agar Gedung KORPRI lebih
representative disamping itu Details Engineering Desaign (DED) sudah ada.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Terimakasih
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
I Bidang Organisasi dan Tata Kerja
1 Mengembangkan dan mengefektifkan komunikasi,
koordinasi dan hubungan kerja antar pengurus
KORPRI di semua tingkatan dengan membangun
sistem jaringan internet dan membangun website.
Sudah dilaksanakan Grup Petugas/Pengurus KORPRI melalui
WhatsApp , website KORPRI
www.korpricilacapkab. , email
korpri.cilacapkab@gmail.com
2 Membangun kerjasama dengan organisasi sejenis. dengan Baznas Kab. Cilacap
Sudah dilaksanakan
Bantuan RTLH bagi anggota KORPRI
Kabupaten Cilacap pada acara HUT
KORPRI Tahun 2018 = 10 RTLH,Tahun
2019 = 48 RTLH dan Tahun 2020 = 70
RTLH
dengan PMI Sudah dilaksanakan Donor Darah pada acara tiap HUT
KORPRI dan Penyaluran Bantuan
Kemanusiaan Gempa Bumi di Palu dan
Donggala pada Tahun 2018
PGRI. IDI, PPNI, IBI Sudah
dilaksanakan
Dalam kegiatan Bhakti Sosial dan
Upacara pada tiap HUT KORPRI
PWRI Sudah dilaksanakan Pada kegiatan Upacara tiap HUT KORPRI
5. PROGRAM KERJA DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN CILACAP PERIODE 2015-2020
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
3 Mengembangkan keanggotaan KORPRI di jajaran
BUMN, BUMD, BLUD, BHMN, lembaga-lembaga
lain yang pegawainya digaji melalui anggaran
negara (APBN, APBD) dan PPPK (Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
BUMN dan BHMN sudah menjadi
anggota KORPRI Pusat
Berdasarkan Anggaran Dasar KORPRI
hasil MUNAS VIII Tahun 2015 Nomor :
KEP-05/MUNAS.VIII/XII/Tahun 2015
tanggal 5 Desember 2015, Pasal 16
"Hierarki Kepengurusan KORPRI"
BUMD Sudah dilaksanakan PD. BPR BKK Cilacap aktif mengikuti
Program Dana Sosial Kesetiakawanan
Kematian KORPRI
BLUD Sudah dilaksanakan RSUD Cilacap, RS Majenang, dan 38
UPTD. Puskesmas sudah menjadi
anggota KORPRI
4 Membangun komunikasi dengan Dewan Pengurus
KORPRI Unit OPD/ Unit Kerja, Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten lain, maupun Dewan Pengurus
KORPRI Provinsi dan Nasional, terutama dalam
rapat-rapat, kegiatan olah raga, seni dll.
dengan unit OPD / Unit Kerja
Tingkat Kab. Cilacap Sudah
dilaksanakan
Melakukan Pembinaan ASN di tiap Unit
KORPRI Kabupaten dan Kecamatan
secara rutin oleh Ketua DP KORPRI
beserta pengurus
Melalui Pertandingan Olahraga, MTQ dan
perlombaan pada tiap event HUT KORPRI
Kabupaten Cilacap
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
dengan Kabupaten lain Sudah
dilaksanakan
Menerima Study Banding dari Kota
Cilegon Tahun 2019 tentang LKBH
KORPRI Kab. Cilacap
Menerima Study Banding dari Kabupaten
Brebes pada Tahun 2020, tentang
Program Dana Sosial Kesetiakawanan
Kematian KORPRI Kab. Cilacap
Mengirimkan Peserta MTQ V KORPRI di
Boyolali Tahun 2019
dengan Provinsi Jawa Tengah
Sudah dilaksanakan
Menghadiri undangan Sarasehan tiap
HUT KORPRI Tk. Provinsi Jateng di
Semarang
dengan KORPRI Nasional Sudah
dilaksanakan
Menghadiri RAKERNAS di Jakarta pada
tanggal 25-26 Februari 2019
Mengikuti webinar
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
II
Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan
Kebangsaan
1 Meningkatkan rasa solidaritas sesama anggota KORPRI
untuk mewujudkan soliditas organisasi (melalui bhakti sosial,
kunjungan antar unit/kepengurusan, olahraga dll).
Sudah dilaksanakan RTLH, Donor Darah, Baksos, anjangsana,
Bantuan air bersih, Bantuan Kemanusian Gempa
Bumi, Bantuan Sembako Covid-19
2 Mengembangkan sistem pengawasan atasan langsung
secara berjenjang dalam rangka peningkatan disiplin
anggota KORPRI.
Sudah dilaksanakan Melalui Sistem SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
pada BKPPD Kab. Cilacap
3 Mendukung ditetapkannya sistem tata upacara yang baku
bagi anggota KORPRI.
Sudah dilaksanakan Dalam Upacara rutin tiap tgl. 17 dan hari-hari
besar Nasional
4 Mendukung pemakaian seragam KORPRI pada tanggal 17
setiap bulan dan upacara hari-hari besar nasional.
Sudah dilaksanakan Rutin tgl. 17 tiap bulannya dan hari-hari besar
Nasional
5 Melaksanakan tata upacara persemayaman dan upacara
pemakaman sebagai penghormatan kepada anggota
KORPRI yang meninggal dunia dimasa dinas di seluruh
tingkat kepengurusan KORPRI.
Sudah dilaksanakan Melalui Tim Upacara Penghormatan Terakhir
Jenazah ASN Aktif pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cilacap
6 Mengusahakan pembinaan karier pegawai berdasarkan
merrit system terlepas dari intervensi politik.
Sudah dilaksanakan Ketua DP KORPRI yang juga sebagai ketua
BAPERJAKAT telah melakukan upaya
pembinaan karir secara profesional sesuai
ketentuan peraturan perundangan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
7 Meningkatkan rasa Nasionalisme / sadar kebangsaan bagi
setiap anggota KORPRI guna memperkuat persatuan dan
kesatuan bangsa.
Sudah dilaksanakan Kegiatan Upacara tiap tgl. 17 , Hari-hari besar
Nasional, dan Lomba Panca Prasetya pada tiap
event HUT KORPRI
8 Menyelenggarakan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni
Daerah KORPRI (PORDA SENI KORPRI) minimal
sebanyak 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan KORPRI
untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam PORNAS
KORPRI.
Sudah dilaksanakan Melalui Pertandingan Olahraga dan Lomba-lomba
pada tiap event HUT KORPRI
9 Meningkatkan pembinaan keagamaan secara rutin bagi
anggota KORPRI.
Sudah dilaksanakan Pengajian Anggota KORPRI dalam rangka HUT
KORPRI Tahun 2018 dan Tahun 2019
III Bidang Usaha dan Kesejahteraan
1 Merintis terbangunnya usaha Koperasi di semua tingkat
kepengurusan yang mempunyai jejaring pengembangan
usaha, pemasaran, distribusi barang dan jasa, untuk
meningkatkan hasil usaha demi kesejahteraan anggota.
tidak bisa dilaksanakan dikarenakan
sdh ada koperasi sekar dgn anggota
pegawai, sehingga target sama
--
2 Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan melalui BPJS
Kesehatan bagi anggota KORPRI beserta keluarganya
dengan tata kelola yang lebih sederhana dan tidak
menyulitkan pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan bagi
anggota KORPRI dan keluarganya.
Sudah dilaksanakan Setiap rakor Forum Pemangku Kepentingan
BPJS baik di Cilacap maupun di Banyumas selalu
mengingatkan kepada BPJS agar dalam
pelayanan kepada ASN setiap hari semakin
meningkat
3 Melanjutkan Program Dana Sosial Kematian KORPRI untuk
anggota yang meninggal dunia dan anggota yang mengalami
cacat tetap secara berkesinambungan.
Sudah dilaksanakan dan masih
berjalan
Surat Pemberitahuan Anggota yang Meninggal
Dunia yang rutin tiap bulan dikirim ke OPD / Unit
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
4 Melanjutkan Program Sumbangan Sosial Purna Tugas
secara berkesinambungan.
Sudah dilaksanakan dan masih
berjalan
Laporan Keuangan Program Sumbangan Sosial
Purna Tugas KORPRI yang rutin tiap bulan
dikirim ke OPD / Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap
5 Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk
memprioritaskan peningkatan kesejahteraan anggota
KORPRI secara bertahap dan berkesinambungan.
Sudah Dilaksanakan Sekretaris Daerah selaku Ketua DP KORPRI
setiap tahun mengusulkan kepada Bupati Cilacap
dan telah direalisasikan, dimana sejak tahun
2015 sampai dengan sekarang TPP anggota
KORPRI setiap tahunnya selalu meningkat
IV Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum
1 Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk
menumbuhkan dan membangun kesadaran hukum bagi
anggota KORPRI.
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum
oleh LKBH KORPRI Kab. Cilacap
kepada anggota KORPRI
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI
Unit OPD / Unit Kerja pada tanggal 18 Oktober
2017 di Gedung KORPRI Kabupaten Cilacap
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI
Unit Kecamatan Ex Distrik Kecamatan Kroya
pada tanggal 28 Agustus 2018.
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI
Unit Kecamatan Ex Distrik Kecamatan Sidareja
pada tanggal 14 Oktober 2018.
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI
Unit Kecamatan Ex Distrik Kecamatan Majenang
pada tanggal 21 Oktober 2018.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI
Unit Kecamatan Sampang pada tanggal 14
November 2019
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI
Unit Kecamatan Kesugihan pada tanggal 20
November 2019
2 Memberikan pendampingan, bantuan hukum dan advokasi
bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum.
Melalui LKBH KORPRI telah
memberikan pendampingan dan
bantuan hukum kepada anggota yang
menghadapi masalah hukum
- Pendampingan kepada dr. RETNO (RSUD
Cilacap), Pendampingan, Bantuan Hukum
dan advokasi kepada Dra. YUNI MARTATI
(Guru SMA Negeri 3 Cilacap)
- Pendampingan kepada Sdri. ESTI SUYANTI
(Disporapar Kab. Cilacap) dalam Hak asuh
Anak
3 Membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH) KORPRI.
Sudah dilaksanakan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Cilacap Nomor : 105/DPK-
KAB/KEP/XI/Tahun 2016, tanggal 21 November
2016 tentang Penunjukan Keanggotaan LKBH
KORPRI Kabupaten Cilacap Periode Tahun
2015-2020
V Bidang Pengembangan Profesionalisme Aparatur
1 Mengembangkan sistem pembinaan pendidikan dan
pelatihan dalam rangka mewujudkan birokrat profesional
karier.
Sudah Dilaksanakan Berkoordinasi dengan OPD terkait dalam
pelaksanaan Diklat
2 Mengupayakan diadopsinya materi-materi KORPRI dalam
kurikulum dan sillaby pada pendidikan dan pelatihan
prajabatan dan penjenjangan jabatan struktural dan
fungsional.
Sudah Dilaksanakan Mengusulkan kembali agar setiap Latsar ASN
dan PKP diisi dengan meteri tentang KORPRI,
karena pada Diklat Latsar sebelumnya materi
tersebut sudah dimasukan kurikulum
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
3 Mendorong dikembangkannya sistem pemberian
penghargaan terhadap anggota KORPRI.
Ikut membuat soal seleksi
pegawai berprestasi dengan
materi tentang KORPRI
Mengirimkan soal seleksi pegawai
berprestasi ke BKPPD Kabupaten Cilacap
Memberikan penghargaan
kepada peserta lomba bidang
olahraga dan seni dalam HUT
KORPRI
Penghargaan berupa Trophy, Piagam dan
Uang Pembinaan bagi pemenang / juara
lomba
4 Mempelopori Gerakan Disiplin Nasional. Sudah Dilaksanakan Mewajibkan anggota KORPRI untuk
mengikuti upacara hari-hari besar
Nasional
Setiap pasca Cuti Hari Raya Idul Fitri dan
Tahun Baru selalu diadakan pemantauan
tingkat kehadiran anggota KORPRI
dengan OPD terkait
5 Mengupayakan Keterlibatan KORPRI dalam
BAPERJAKAT dan/atau masuk dalam Panitia
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan Tim
Penilai Kinerja.
Sudah dilaksanakan, Dirangkap
oleh Ketua dan Wakil Ketua I, II
Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Cilacap
Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor :
821.2/508/38/TAHUN 2020 tanggal 27
Maret 2020, tentang Pembentukan Tim
dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS
Kabupaten Cilacap Tahun 2020
6 Mendorong kompetensi anggota KORPRI dalam
rangka mendukung implementasi kebijakan Bangga
Mbangun Desa untuk mempercepat terwujudnya
Kabupaten Cilacap yang sejahtera secara merata.
Sudah dilaksanakan Lomba Karya Tulis pada event HUT
KORPRI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
VI Bidang Pengendalian
1 Mendorong terwujudnya reformasi birokrasi. Sudah dilaksanakan Terlibat secara langsung maupun tidak
langsung dalam mewujudkan reformasi
birokrasi pada 8 area perubahan :
Manajemen Perubahan, Penataan dan
Penguatan Organisasi, Penataan SDM,
Penataan Tatalaksana, Penguatan
Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas
Kerja, dan Peningkatan Pelayanan Publik.
2 Mendorong terlaksananya program sesuai
perencanaan dan dilaksanakannya pelaporan
secara berkala serta evaluasi yang menyeluruh
guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Sudah dilaksanakan Khususnya hal-hal krusial yang dalam
pelaksanaanya berpotensi mengalami
permasalahan, seperti Dana Sosial
Kematian, Sumbangan Sosial Purna
Tugas, Iuran Anggota serta pelaksanaan
pengelolaan anggaran KORPRI
3 Mendorong terciptanya situasi dan lingkungan kerja
yang kondusif.
Sudah dilaksanakan Dalam tiap kesempatan Ketua KORPRI
selalu mengingatkan kepada Pimpinan
OPD/Unit Kerja untuk menjaga
kondusifitas dan kesejahteraan pegawai
untuk saling menghargai dan menghormati
serta membagi tugas sesuai dengan
tupoksi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
4 Mengupayakan yudicial review kepada Mahkamah
Konstitusi untuk mengubah pasal-pasal yang
merugikan dan membatasi hak PNS.
Sudah dilaksanakan oleh Tim
LKBH KORPRI Kabupaten
Cilacap dengan melakukan
konsultasi ke LKBH KORPRI
Nasional di Jakarta yang diterima
oleh Bapak ADE GUNAWAN
selaku Kepala Biro Hukum dan
Organisasi Dewan Pengurus
KORPRI Nasional pada tanggal 2
November 2018
Surat LKBH KORPRI Nasional Nomor : B-
14/SJ//X/2018 tangal 11 Oktober 2018
perihal Pengujian Materiil Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2104 tentang Aparatur
Sipil Negara Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4)
huruf b yang ditujukan kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi
Pusat dan Instansi Daerah
VII Bidang Pengabdian Masyarakat
1 Melaksanakan program dan kegiatan kerjasama dengan
berbagai instansi/perusahaan dalam rangka membantu
program pemerintah, pengabdian masyarakat serta
meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
Pada tahun 2018 dan tahun 2019
dalam kegiatan HUT KORPRI bekerja
sama dengan BAZNAS Kabupaten
Cilacap memberikan bantuan RTLH
kepada anggota KORPRI Kabupaten
Cilacap
Tahun 2018 sebanyak 10 RTLH , Tahun 2019
sebanyak 48 RTLH, dan Tahun 2020 sebanyak
70 RTLH
Bantuan Air Bersih dari para OPD dan
BUMD melalui KORPRI Kabupaten
Cilacap kepada masyarakat yang
terkena bencana kekeringan / musim
kemarau di wilayah Kabupaten Cilacap
pada tahun 2018
Jumlah bantuan air bersih kepada masyarakat
sebanyak 93 tangki @ 5.000 liter air bersih
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
Bantuan sembako, suplemen, hand
sanitizer dan masker kepada Satgas
Covid-19 dan masyarakat dalam
rangka membantu Pemerintah
menghadapi pandemi Covid-19 pada
Tahun 2020
- 880 Paket (@ Rp. 100.000,-) sembako kepada
masyarakat di 24 Kecamatan
- 850 paket sembako @ Rp. 150.000,- kepada
masyarakat yang terkena korban banjir di Kec.
Kroya, Nusawungu, Bantarsari, Gandrungmangu
dan Sidareja dan Masyarakat tidak mampu di
Cilacap Kota dalam kegiatan bhakti sosial dalam
rangka HUT KORPRI Tahun 2020
Bekerja sama dengan PMI Kabupaten
Cilacap dalam kegiatan HUT KORPRI
dan bantuan kemanusiaan yang
terkena bencana alam Gempa Bumi
Donor Darah pada acara tiap HUT KORPRI dan
Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Gempa Bumi
di Palu dan Donggala pada Tahun 2018
Bekerja sama dengan Dinas
Kesehatan Kabupaten Cilacap
dalam kegiatan HUT KORPRI
Pengobatan gratis kepada masyarakat
Bekerja sama dengan Dinas KB,
PP dan PA Kabupaten Cilacap
dalam kegiatan HUT KORPRI
Pemberian KB Gratis kepada masyarakat
Bekerja sama dengan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Cilacap dalam
kegiatan HUT KORPRI
Pemberian KIA dan Akta Kelahiran kepada
Masyarakat

More Related Content

Similar to Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx

Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNSKeputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
Coach RFIRMANS
 
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 ~
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 ~Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 ~
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 ~
Asaka Cv
 
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copyPedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copyAsaka Cv
 
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copyJuknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
Redis Manik
 
SOSIALISASI UU ASN 2014
SOSIALISASI UU ASN 2014SOSIALISASI UU ASN 2014
SOSIALISASI UU ASN 2014
iceu novida adinata
 
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptxRPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
MuhammadMiftahusZama1
 
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Friska Mareti
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
KutsiyatinMSi
 
Kesetaraan antara PNS dan P3K diUU.ASN.20.2023.pdf
Kesetaraan antara PNS dan P3K diUU.ASN.20.2023.pdfKesetaraan antara PNS dan P3K diUU.ASN.20.2023.pdf
Kesetaraan antara PNS dan P3K diUU.ASN.20.2023.pdf
arpiahmad181
 
Modul manajemen asn cetak
Modul manajemen asn cetakModul manajemen asn cetak
Modul manajemen asn cetak
Harun Surya
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
Pemdes Wonoyoso
 
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
ShintaDevi11
 
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__DataStandar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__DataAi Risa
 
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptx
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptxPertemuan 8 strategi reformasi.pptx
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptx
UmmuFaizah7
 
Korpri, SDM dan Pelayanan Publik
Korpri, SDM dan Pelayanan PublikKorpri, SDM dan Pelayanan Publik
Korpri, SDM dan Pelayanan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Laporan ikm-2014
Laporan ikm-2014Laporan ikm-2014
Laporan ikm-2014Agih Cabe
 
2. Manajemen ASN.pdf
2. Manajemen ASN.pdf2. Manajemen ASN.pdf
2. Manajemen ASN.pdf
NagaTanggar
 
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxd7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
Herani3
 
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxd7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
Herani3
 
Se 7-mbu-07-2020
Se 7-mbu-07-2020Se 7-mbu-07-2020
Se 7-mbu-07-2020
NotToday8
 

Similar to Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx (20)

Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNSKeputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
 
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 ~
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 ~Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 ~
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 ~
 
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copyPedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
 
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copyJuknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
 
SOSIALISASI UU ASN 2014
SOSIALISASI UU ASN 2014SOSIALISASI UU ASN 2014
SOSIALISASI UU ASN 2014
 
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptxRPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
 
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
 
Kesetaraan antara PNS dan P3K diUU.ASN.20.2023.pdf
Kesetaraan antara PNS dan P3K diUU.ASN.20.2023.pdfKesetaraan antara PNS dan P3K diUU.ASN.20.2023.pdf
Kesetaraan antara PNS dan P3K diUU.ASN.20.2023.pdf
 
Modul manajemen asn cetak
Modul manajemen asn cetakModul manajemen asn cetak
Modul manajemen asn cetak
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
 
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
 
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__DataStandar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
 
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptx
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptxPertemuan 8 strategi reformasi.pptx
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptx
 
Korpri, SDM dan Pelayanan Publik
Korpri, SDM dan Pelayanan PublikKorpri, SDM dan Pelayanan Publik
Korpri, SDM dan Pelayanan Publik
 
Laporan ikm-2014
Laporan ikm-2014Laporan ikm-2014
Laporan ikm-2014
 
2. Manajemen ASN.pdf
2. Manajemen ASN.pdf2. Manajemen ASN.pdf
2. Manajemen ASN.pdf
 
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxd7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
 
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptxd7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx
 
Se 7-mbu-07-2020
Se 7-mbu-07-2020Se 7-mbu-07-2020
Se 7-mbu-07-2020
 

Recently uploaded

2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 

Recently uploaded (17)

2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 

Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx

  • 1. Oleh: Drs. FARID MA’RUF, S.T., M.M. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap
  • 2. KERANGKA PAPARAN A. DASAR HUKUM C. CAPAIAN POKOK-POKOK PROGRAM KERJA DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN CILACAP PERIODE 2015-2022 B. STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN CILACAP PERIODE 2015- 2022 E. EVALUASI D. LAPORAN KEUANGAN DAN ASSET
  • 3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri B. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 09 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korsa dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia; 6. Keputusan MUNAS VIII KORPRI Nomor : KEP-05/MUNAS.VIII/XII/2015 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI; 7. Keputusan Musyawarah Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor : Kep-05/MUSKAB/XII/2015 Tentang Program Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2015-2020. 8. Keputusan Musyawarah Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor : Kep-06/MUSKAB/XII/2015 Tentang Penetapan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Terpilih Periode 2015 – 2020 Sekaligus Sebagai Ketua Formatur. 9. Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11/KEP/DPK-Prov/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Pemberhentian Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2010-2015 dan Penetapan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2015-2020. 10. Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Tengah No. 09/KEP/DPK-Prov/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Penggantian Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Periode 2015-2020. 11. Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Tengah No. 03/KEP/DPK-Prov/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (CARETAKER) Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2015-2020. 12. Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Nomor: 35/DPK-Kab/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2015-2020. . Kerangka Paparan
  • 4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri C. STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN CILACAP PERIODE 2015-2022
  • 5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri C. PROGRAM KERJA DEWAN PENGURUS KORPRI PERIODE 2015-2022 I. VISI KORPRI “Terbangunnya jiwa korsa Pegawai Republik Indonesia dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melindungi dan mensejahterakan anggota dan mendukung terciptanya prinsip- prinsip kepemerintahan yang baik.”
  • 6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri II. MISI KORPRI 1. Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara. 2. Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat pegawai Republik Indonesia. 3. Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertakwa, professional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan mampu melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan secara transparan dan akunatabel.
  • 7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri III. FUNGSI KORPRI 1. Membangun jiwa korps (korsa). 2. Menjadi perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan. 4. Memberikan pengayoman dan perlindungan hukum. 5. Meningkatkan harkat dan martabat pegawai Republik Indonesia. 6. Meningkatkan ketaqwaan, profesionalisme dan disiplin serta bebas KKN. 7. Mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
  • 8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri IV. ARAH KEBIJAKAN & SASARAN 1. Penguatan organisasi dan tata kerja dengan sasaran terbangunnya organisasi KORPRI yang solid, kuat dan mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien. 2. Penguatan jiwa korps dengan sasaran terbangunnya soliditas dan solidaritas anggota KORPRI sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan aparat birokrasi. 3. Pengembangan usaha dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota. 4. Pengayoman dan perlindungan hukum dengan sasaran terciptanya rasa aman bagi anggota dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan. 5. Peningkatan profesionalisme, disiplin dan pemberian penghargaan dengan sasaran terciptanya aparatur yang kompeten, berdedikasi dan berintegritas. 6. Arah kebijakan sebagaimana pada angka 1–5 tersebut di atas dilaksanakan dengan sasaran terwujudnya suatu pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
  • 9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri V. CAPAIAN POKOK-POKOK PROGRAM KERJA DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN CILACAP PERIODE 2015-2022 1. Bidang Organisasi dan Tata Kerja, antara lain : a. Bekerjasama dengan organisasi sejenis, yaitu: - BAZNAS :  Penyaluran sembako 1.322 Paket @ Rp.150.000,-  RTLH 188 Unit - PMI :  Donor Darah + 494 Ampul/Kantong  Penyaluran bantuan kemanusiaan dampak bencana Alam di Lombok, Palu dan Donggala Rp. 321.775.661,- b. Membangun komunikasi dengan KORPRI unit OPD / Unit kerja, DP KORPRI Kab lain DP KORPRI Provinsi dan Nasional (menerima kunjungan/study banding, mengikuti sarasehan, dan rakernas) c. Mengembangkan keanggotaan KORPRI di jajaran BUMD dan BLUD melalui program Dana Sosial Kematian KORPRI
  • 10. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri a. Meningkatkan solidaritas sesama anggota KORPRI (Pembinaan) b. Mendukung penggunaan seragam KORPRI (setiap tanggal 17 dan Upacara hari besar Nasional) c. Meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan anggota KORPRI (lomba Pengucapan Pembukaan UUD 1945 dan Panca Prasetya KORPRI) 2. Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps , dan Wawasan Kebangsaan, antara lain :
  • 11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 3. Bidang Usaha dan Kesejahteraan, antara lain : a. Program Dana Sosial Kematian KORPRI untuk anggota yang meninggal dunia dan anggota yang mengalami cacat tetap secara berkesinambungan (Per 1 Januari 2021 Hak yang di berikan sebesar Rp. 20.000.000,-) b. Program Sumbangan Sosial Purna Tugas (Tahun 2021 hak yang di terima peserta yang pensiun sebesar Rp. 11.600.000,-) c. Mengusulkan kepada Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kersejahteraan anggota KORPRI (melalui peningkatan TPP setiap tahun)
  • 12. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 4. Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum, antara lain : a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada anggota KORPRI (KORPRI Unit OPD / Unit kerja, eks Distrik Kec Kroya, eks Distrik Kec Sidareja, eks Distrik Kec Majenang, Kec Sampang dan Kec Kesugihan) b. Membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Kab Cilacap (Pelantikan pengurus LKBH KORPRI Kab Cilacap) c. Memberikan pendampingan, bantuan hukum dan advokasi bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum (Telah mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi 3 anggota KORPRI)
  • 13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 5. Bidang Pengembangan Profesionalisme Aparatur, antara lain : a. Mengusulkan diadopsinya materi-materi tentang KORPRI dalam kurikulum Diklat (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas). b. Mendorong pemberian penghargaan terhadap anggota KORPRI yang berprestasi (ikut berpartisipasi membuat soal, untuk kegiatan seleksi pegawai berprestasi) c. Mendorong peningkatan kompetensi anggota KORPRI (Menyelenggarakan lomba karya tulis dengan judul Bangga Mbangun Desa).
  • 14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 6. Bidang Pengendalian, antara lain : a. Mendorong terwujudnya reformasi birokrasi (Terlibat langsung / tidak langsung pada 8 area perubahan). b. Mendorong pelaksanaan program KORPRI secara transparan dan akuntabel (Monitoring dan evaluasi pengelolaan Program Sosial KORPRI).
  • 15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 7. Bidang Pengabdian Masyarakat, antara lain : a. Bekerja sama dengan berbagai Instansi / Perusahaan dalam rangka membantu pelaksanaan program pemerintah dalam bidang pengabdian masyarakat (bantuan RTLH, air bersih, paket sembako, pengobatan gratis, pelayanan KB gratis, Donor darah)
  • 16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri D. LAPORAN KEUANGAN DAN ASSET 1. REKAPITULASI PENERIMAAN DANA HIBAH KORPRI KABUPATEN CILACAP DARI TAHUN 2015 - 2021 Rekening Nomor : 2-012-04066-3 BPD Jateng Cilacap NO Tgl/Bln/Thn SUMBER HIBAH PENERIMAAN (Rp) PENYERAPAN (Rp) SISA (Rp) KETERANGAN 1 24-Aug-15 APBD Definitif 250,000,000 250,000,000 - 2 25-May-16 APBD Definitif 250,000,000 250,000,000 - 3 20-Jun-17 APBD Definitif 400,000,000 400,000,000 - 4 17-Oct-18 APBD Definitif 250,000,000 250,000,000 - 5 8-May-19 APBD Definitif 350,000,000 350,000,000 - 18-Nov-19 APBD Perubahan 116,000,000 106,326,200 9,673,800 Sisa anggaran kegiatan Pengiriman peserta lomba MTQ V Tk. KORPRI Provinsi Th. 2019 6 11-Jun-20 APBD Definitif 250,000,000 218,995,500 31,004,500 Anggaran Kegiatan MUSKAB Th. 2020 namun belum dilaksanakan karena Covid-19, rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2022 7 13-Aug-21 APBD Definitif 600,000,000 600,000,000 - JUMLAH …............................ 2,466,000,000 2,425,321,700 40,678,300
  • 17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 2. PENJUALAN ASSET Rekening Nomor : 2-012-03940-1 BPD Jateng Cilacap Atas Nama : KORPRI KAB. CILACAP NO Tgl/Bln/Thn JENIS BARANG/ KENDARAAN NILAI PENJUALAN (Rp) KETERANGAN 1 8-Jul-20 Kendaraan Roda Empat (Bus) MERK / TYPE Mitsubishi Colt FE 114 18,000,000 Kondisi kendaraan rusak/tidak laik pakai NOMOR POLISI R 1043 HB NOMOR RANGKA/MESIN FE114022883 / 4D31C693596 ISI SILINDER 03298 CC TAHUN 1986 WARNA Abu-abu BAHAN BAKAR Solar KELENGKAPAN BPKB dan STNK SPESIFIKASI BARANG/ KENDARAAN
  • 18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 3. KORPRI PEDULI BANTUAN KEMANUSIAAN DAMPAK BENCANA ALAM Rekening Nomor : 2-012-14349-7 BPD Jateng Cilacap Atas Nama : KORPRI PEDULI NO Tgl/Bln/Thn KETERANGAN PENERIMAAN (Rp) PENGELUARAN (Rp) SALDO (Rp) 1 17-Oct-18 Saldo Awal 20,000 - 20,000 2 17 Okt'18 s/d 26 Feb'2022 Penerimaan dari partisipan 129,419,000 - 129,439,000 3 17 Okt'18 s/d 26 Feb'2022 Penerimaan Bunga Bank 471,209 129,910,209 4 29-Nov-18 Diberikan kepada korban Gempa Bumi dan Tsunami di Palu, Sigi dan Donggala melalui PMI Kab. Cilacap 121,400,414 8,509,795 5 17 Okt'18 s/d 26 Feb'2022 Pajak dan Adm Bank 54,309 8,455,486 6 17 Okt'18 s/d 26 Feb'2022 Koreksi Mutasi 4,300,000 4,155,486 7 Saldo Akhir 26 Feb' 2022 …........................................................... 4,155,486
  • 19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 4. PROGRAM DANA SOSIAL KEMATIAN KORPRI PERIODE TAHUN 2015-2022 I III IV V VI=(III+IV-V) VII=(IV-V) IX 1 Kepemimpinan Drs. SUTARJO. MM (29 Des' 2015 - 28 Feb'2018) : - Saldo per 29 Desember 2015 (Sesuai LPJ 2,345,194,559 - - 2,345,194,559 - Muskab 2015 - Per 30 Desember 2015 s/d 28 Februari 2018 2,345,194,559 5,595,614,426 5,605,493,270 2,335,315,715 (9,878,844) 373 orang (Sesuai serah terima pelaksanaan tugas) Jumlah Sub ................................................ 2,345,194,559 5,595,614,426 5,605,493,270 2,335,315,715 (9,878,844) 373 orang 2 Kepemimpinan Drs. FARID MA'RUF, ST,MM (1 Mar'2018 - 26 Feb' 2022) : - Per 1 Maret 2018 s/d 31 Des' 2018 2,335,315,715 2,092,980,790 2,044,781,863 2,383,514,642 48,198,927 137 orang - Tahun 2019 2,383,514,642 2,320,216,926 2,560,680,802 2,143,050,766 (240,463,876) 170 orang - Tahun 2020 2,143,050,766 2,226,861,497 2,616,542,947 1,753,369,316 (389,681,450) 172 orang - Tahun 2021 1,753,369,316 7,252,711,662 5,373,876,266 3,632,204,712 1,878,835,396 267 orang - Tahun 2022 (Bln. Jan s/d Feb) 3,632,204,712 1,037,345,752 725,305,750 3,944,244,714 312,040,002 36 orang 2,335,315,715 14,930,116,627 13,321,187,628 3,944,244,714 1,608,928,999 782 orang 2,345,194,559 20,525,731,053 18,926,680,898 3,944,244,714 1,599,050,155 1,155 orang a. BPD Jateng Cilacap b. PT. BKK Jateng c. PT. Bank Surya Yudha JML. PENERIMA MANFAAT VIII BANK PENYIMPANAN Jumlah Sub .................................................... Jumlah Akumulatif (Jml. Sub 1 + 2) ……......... HASIL ANTARA PENERIMAAN DIKURANGI PENGELUARAN II SALDO AKHIR NO KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN
  • 20. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 5. IURAN WAJIB ANGGOTA PERIODE TAHUN 2015-2022 PIUTANG JML. PENERIMA I III IV V VI VII=(III+IV-V) VIII=(IV-V) IX X 1 Kepemimpinan Drs. SUTARJO. MM (1 Jul' 2017 - 28 Feb'2018) : - 1 Juli 2017 s/d 28 Februari 2018 (Sesuai serah terima pelaksaan tugas ) - 225,959,304 26,854,401 199,104,903 - Jumlah Sub ................................................ - 225,959,304 26,854,401 199,104,903 199,104,903 2 Kepemimpinan Drs. FARID MA'RUF, ST,MM (1 Mar'2018 - 26 Feb' 2022) : - Per 1 Maret 2018 s/d 31 Des' 2018 199,104,903 227,693,734 93,571,138 333,227,499 134,122,596 - Tahun 2019 333,227,499 238,232,533 55,541,707 515,918,325 182,690,826 - Tahun 2020 515,918,325 266,542,057 136,170,611 110,000,000 536,289,771 130,371,446 - Tahun 2021 536,289,771 385,315,265 38,291,804 110,000,000 773,313,232 347,023,461 Bantuan dan Pendampingan Hukum 1 - Tahun 2022 (Bln. Jan s/d Feb) 773,313,232 37,907,665 3,474,333 285,952,800 521,793,764 34,433,332 199,104,903 1,155,691,254 327,049,593 285,952,800 741,793,764 828,641,661 - 1,381,650,558 353,903,994 285,952,800 741,793,764 1,027,746,564 9 Orang BPD Jateng Cilacap NO KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN Dalam kurun waktu dr. 31 Mei 2017 s/d 31 Mei 2020 : Pelayanan konsultasi hukum 6 orang Bantuan dan Pendampingan Hukum 2 orang BANK PENYIMPANAN Jumlah Sub .................................................... Jumlah Akumulatif (Jml. Sub 1 + 2) ……......... HASIL ANTARA PENERIMAAN DIKURANGI PENGELUARAN II SALDO AKHIR
  • 21. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 6. PROGRAM SUMBANGAN SOSIAL PURNA TUGAS KORPRI PERIODE TAHUN 2015-2022 I III IV V VI=(III+IV-V) VII=(IV-V) IX 1 Kepemimpinan Drs. SUTARJO. MM (29 Des' 2015 - 28 Feb'2018) : - Saldo per 29 Desember 2015 (Sesuai LPJ 15,623,163,126 - - - - Muskab 2015 - Per 30 Desember 2015 s/d 28 Feb' 2018 15,623,163,126 16,279,235,690 16,648,641,999 15,253,756,817 (369,406,309) 2,483 orang (Sesuai serah terima pelaksanaan tugas) 15,623,163,126 16,279,235,690 16,648,641,999 (656,072,564) 2,483 orang 2 Kepemimpinan Drs. FARID MA'RUF, ST, MM (1 Mar' 2018 - 26 Feb' 2022) : - 1 Mar' 2018 s/d 31 des' 2018 15,253,756,817 6,412,406,728 527,003,742 21,139,159,803 5,885,402,986 111 orang - Tahun 2019 21,139,159,803 7,612,324,577 14,523,241,443 14,228,242,937 (6,910,916,866) 1,432 orang - Tahun 2020 14,228,242,937 8,503,910,030 9,892,086,874 12,840,066,093 (1,388,176,844) 899 orang - Tahun 2021 12,840,066,093 7,663,210,718 9,010,407,631 11,492,869,180 (1,347,196,913) 774 orang - Tahun 2022 (Bln. Jan s/d Feb) 11,492,869,180 1,161,775,921 24,254,585 12,630,390,516 1,137,521,336 1 orang 15,253,756,817 31,353,627,974 33,976,994,275 12,630,390,516 (2,623,366,301) 3,217 orang 15,623,163,126 47,632,863,664 50,625,636,274 12,630,390,516 (2,992,772,610) 5,700 orang a. BPD Jateng b. PD. BPR BKK c. PT. BKK Jateng d. PT. Bank Surya Yudha Jumlah Akumulatif (Jml. Sub 1 + 2) ……......... Jumlah Sub .................................................... HASIL ANTARA JML. PENERIMA BANK PENYIMPANAN II VIII Jumlah Sub .................................................... SALDO AKHIR NO KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN
  • 22. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 7. Asset
  • 23. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri E. BAHAN EVALUASI 1. Program Dansos Kematian a. Regulasi / ketentuan terkait pengelolaan dan pemberian hak peserta, perlu ditinjau dan disempurnakan agar tidak terjadi multitafsir dan memudahkan peningkatan pelayanan kepada peserta. b. Masih terdapat kendala di dalam penerimaan setoran peserta secara manual yang sampai dengan saat ini berjalan, sehingga perlu menggunakan mekanisme setoran secara virtual account/berbasis online dengan aplikasi (sampai dengan saat ini proses pembuatan aplikasi sedang berjalan di Diskominfo Kabupaten Cilacap). 2. Iuran Wajib Anggota Perlu Menyusun regulasi / ketentuan terkait pengelolaan dan pemberian manfaat anggota (saat ini manfaat yang diterima anggota hanya Sosialisasi Hukum, Konsultasi, Bantuan dan Pendampingan Hukum melalui LKBH KORPRI). 3. Program Sumbangan Sosial Purna Tugas Perlu segera dilakukan evaluasi mendalam oleh tim yang dibentuk secara khusus terhadap pengelolaan program untuk menjamin keberlangsungannya. 4. Asset Mengusulkan kembali rehab Gedung KORPRI ke Bupati Cilacap melalui APBD TA 2023, agar Gedung KORPRI lebih representative disamping itu Details Engineering Desaign (DED) sudah ada.
  • 24. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri Terimakasih
  • 25. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri NO PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENJELASAN BUKTI I Bidang Organisasi dan Tata Kerja 1 Mengembangkan dan mengefektifkan komunikasi, koordinasi dan hubungan kerja antar pengurus KORPRI di semua tingkatan dengan membangun sistem jaringan internet dan membangun website. Sudah dilaksanakan Grup Petugas/Pengurus KORPRI melalui WhatsApp , website KORPRI www.korpricilacapkab. , email korpri.cilacapkab@gmail.com 2 Membangun kerjasama dengan organisasi sejenis. dengan Baznas Kab. Cilacap Sudah dilaksanakan Bantuan RTLH bagi anggota KORPRI Kabupaten Cilacap pada acara HUT KORPRI Tahun 2018 = 10 RTLH,Tahun 2019 = 48 RTLH dan Tahun 2020 = 70 RTLH dengan PMI Sudah dilaksanakan Donor Darah pada acara tiap HUT KORPRI dan Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Gempa Bumi di Palu dan Donggala pada Tahun 2018 PGRI. IDI, PPNI, IBI Sudah dilaksanakan Dalam kegiatan Bhakti Sosial dan Upacara pada tiap HUT KORPRI PWRI Sudah dilaksanakan Pada kegiatan Upacara tiap HUT KORPRI 5. PROGRAM KERJA DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN CILACAP PERIODE 2015-2020
  • 26. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri NO PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENJELASAN BUKTI 3 Mengembangkan keanggotaan KORPRI di jajaran BUMN, BUMD, BLUD, BHMN, lembaga-lembaga lain yang pegawainya digaji melalui anggaran negara (APBN, APBD) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). BUMN dan BHMN sudah menjadi anggota KORPRI Pusat Berdasarkan Anggaran Dasar KORPRI hasil MUNAS VIII Tahun 2015 Nomor : KEP-05/MUNAS.VIII/XII/Tahun 2015 tanggal 5 Desember 2015, Pasal 16 "Hierarki Kepengurusan KORPRI" BUMD Sudah dilaksanakan PD. BPR BKK Cilacap aktif mengikuti Program Dana Sosial Kesetiakawanan Kematian KORPRI BLUD Sudah dilaksanakan RSUD Cilacap, RS Majenang, dan 38 UPTD. Puskesmas sudah menjadi anggota KORPRI 4 Membangun komunikasi dengan Dewan Pengurus KORPRI Unit OPD/ Unit Kerja, Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten lain, maupun Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Nasional, terutama dalam rapat-rapat, kegiatan olah raga, seni dll. dengan unit OPD / Unit Kerja Tingkat Kab. Cilacap Sudah dilaksanakan Melakukan Pembinaan ASN di tiap Unit KORPRI Kabupaten dan Kecamatan secara rutin oleh Ketua DP KORPRI beserta pengurus Melalui Pertandingan Olahraga, MTQ dan perlombaan pada tiap event HUT KORPRI Kabupaten Cilacap
  • 27. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri NO PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENJELASAN BUKTI dengan Kabupaten lain Sudah dilaksanakan Menerima Study Banding dari Kota Cilegon Tahun 2019 tentang LKBH KORPRI Kab. Cilacap Menerima Study Banding dari Kabupaten Brebes pada Tahun 2020, tentang Program Dana Sosial Kesetiakawanan Kematian KORPRI Kab. Cilacap Mengirimkan Peserta MTQ V KORPRI di Boyolali Tahun 2019 dengan Provinsi Jawa Tengah Sudah dilaksanakan Menghadiri undangan Sarasehan tiap HUT KORPRI Tk. Provinsi Jateng di Semarang dengan KORPRI Nasional Sudah dilaksanakan Menghadiri RAKERNAS di Jakarta pada tanggal 25-26 Februari 2019 Mengikuti webinar
  • 28. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri NO PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENJELASAN BUKTI II Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan 1 Meningkatkan rasa solidaritas sesama anggota KORPRI untuk mewujudkan soliditas organisasi (melalui bhakti sosial, kunjungan antar unit/kepengurusan, olahraga dll). Sudah dilaksanakan RTLH, Donor Darah, Baksos, anjangsana, Bantuan air bersih, Bantuan Kemanusian Gempa Bumi, Bantuan Sembako Covid-19 2 Mengembangkan sistem pengawasan atasan langsung secara berjenjang dalam rangka peningkatan disiplin anggota KORPRI. Sudah dilaksanakan Melalui Sistem SKP (Sasaran Kerja Pegawai) pada BKPPD Kab. Cilacap 3 Mendukung ditetapkannya sistem tata upacara yang baku bagi anggota KORPRI. Sudah dilaksanakan Dalam Upacara rutin tiap tgl. 17 dan hari-hari besar Nasional 4 Mendukung pemakaian seragam KORPRI pada tanggal 17 setiap bulan dan upacara hari-hari besar nasional. Sudah dilaksanakan Rutin tgl. 17 tiap bulannya dan hari-hari besar Nasional 5 Melaksanakan tata upacara persemayaman dan upacara pemakaman sebagai penghormatan kepada anggota KORPRI yang meninggal dunia dimasa dinas di seluruh tingkat kepengurusan KORPRI. Sudah dilaksanakan Melalui Tim Upacara Penghormatan Terakhir Jenazah ASN Aktif pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 6 Mengusahakan pembinaan karier pegawai berdasarkan merrit system terlepas dari intervensi politik. Sudah dilaksanakan Ketua DP KORPRI yang juga sebagai ketua BAPERJAKAT telah melakukan upaya pembinaan karir secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundangan
  • 29. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri NO PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENJELASAN BUKTI 7 Meningkatkan rasa Nasionalisme / sadar kebangsaan bagi setiap anggota KORPRI guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah dilaksanakan Kegiatan Upacara tiap tgl. 17 , Hari-hari besar Nasional, dan Lomba Panca Prasetya pada tiap event HUT KORPRI 8 Menyelenggarakan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Daerah KORPRI (PORDA SENI KORPRI) minimal sebanyak 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan KORPRI untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam PORNAS KORPRI. Sudah dilaksanakan Melalui Pertandingan Olahraga dan Lomba-lomba pada tiap event HUT KORPRI 9 Meningkatkan pembinaan keagamaan secara rutin bagi anggota KORPRI. Sudah dilaksanakan Pengajian Anggota KORPRI dalam rangka HUT KORPRI Tahun 2018 dan Tahun 2019 III Bidang Usaha dan Kesejahteraan 1 Merintis terbangunnya usaha Koperasi di semua tingkat kepengurusan yang mempunyai jejaring pengembangan usaha, pemasaran, distribusi barang dan jasa, untuk meningkatkan hasil usaha demi kesejahteraan anggota. tidak bisa dilaksanakan dikarenakan sdh ada koperasi sekar dgn anggota pegawai, sehingga target sama -- 2 Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bagi anggota KORPRI beserta keluarganya dengan tata kelola yang lebih sederhana dan tidak menyulitkan pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan bagi anggota KORPRI dan keluarganya. Sudah dilaksanakan Setiap rakor Forum Pemangku Kepentingan BPJS baik di Cilacap maupun di Banyumas selalu mengingatkan kepada BPJS agar dalam pelayanan kepada ASN setiap hari semakin meningkat 3 Melanjutkan Program Dana Sosial Kematian KORPRI untuk anggota yang meninggal dunia dan anggota yang mengalami cacat tetap secara berkesinambungan. Sudah dilaksanakan dan masih berjalan Surat Pemberitahuan Anggota yang Meninggal Dunia yang rutin tiap bulan dikirim ke OPD / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
  • 30. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri NO PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENJELASAN BUKTI 4 Melanjutkan Program Sumbangan Sosial Purna Tugas secara berkesinambungan. Sudah dilaksanakan dan masih berjalan Laporan Keuangan Program Sumbangan Sosial Purna Tugas KORPRI yang rutin tiap bulan dikirim ke OPD / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5 Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI secara bertahap dan berkesinambungan. Sudah Dilaksanakan Sekretaris Daerah selaku Ketua DP KORPRI setiap tahun mengusulkan kepada Bupati Cilacap dan telah direalisasikan, dimana sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang TPP anggota KORPRI setiap tahunnya selalu meningkat IV Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum 1 Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk menumbuhkan dan membangun kesadaran hukum bagi anggota KORPRI. Pembinaan dan Penyuluhan Hukum oleh LKBH KORPRI Kab. Cilacap kepada anggota KORPRI Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI Unit OPD / Unit Kerja pada tanggal 18 Oktober 2017 di Gedung KORPRI Kabupaten Cilacap Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI Unit Kecamatan Ex Distrik Kecamatan Kroya pada tanggal 28 Agustus 2018. Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI Unit Kecamatan Ex Distrik Kecamatan Sidareja pada tanggal 14 Oktober 2018. Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI Unit Kecamatan Ex Distrik Kecamatan Majenang pada tanggal 21 Oktober 2018.
  • 31. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri NO PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENJELASAN BUKTI Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI Unit Kecamatan Sampang pada tanggal 14 November 2019 Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI Unit Kecamatan Kesugihan pada tanggal 20 November 2019 2 Memberikan pendampingan, bantuan hukum dan advokasi bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum. Melalui LKBH KORPRI telah memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada anggota yang menghadapi masalah hukum - Pendampingan kepada dr. RETNO (RSUD Cilacap), Pendampingan, Bantuan Hukum dan advokasi kepada Dra. YUNI MARTATI (Guru SMA Negeri 3 Cilacap) - Pendampingan kepada Sdri. ESTI SUYANTI (Disporapar Kab. Cilacap) dalam Hak asuh Anak 3 Membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI. Sudah dilaksanakan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Nomor : 105/DPK- KAB/KEP/XI/Tahun 2016, tanggal 21 November 2016 tentang Penunjukan Keanggotaan LKBH KORPRI Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2015-2020 V Bidang Pengembangan Profesionalisme Aparatur 1 Mengembangkan sistem pembinaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan birokrat profesional karier. Sudah Dilaksanakan Berkoordinasi dengan OPD terkait dalam pelaksanaan Diklat 2 Mengupayakan diadopsinya materi-materi KORPRI dalam kurikulum dan sillaby pada pendidikan dan pelatihan prajabatan dan penjenjangan jabatan struktural dan fungsional. Sudah Dilaksanakan Mengusulkan kembali agar setiap Latsar ASN dan PKP diisi dengan meteri tentang KORPRI, karena pada Diklat Latsar sebelumnya materi tersebut sudah dimasukan kurikulum
  • 32. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri NO PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENJELASAN BUKTI 3 Mendorong dikembangkannya sistem pemberian penghargaan terhadap anggota KORPRI. Ikut membuat soal seleksi pegawai berprestasi dengan materi tentang KORPRI Mengirimkan soal seleksi pegawai berprestasi ke BKPPD Kabupaten Cilacap Memberikan penghargaan kepada peserta lomba bidang olahraga dan seni dalam HUT KORPRI Penghargaan berupa Trophy, Piagam dan Uang Pembinaan bagi pemenang / juara lomba 4 Mempelopori Gerakan Disiplin Nasional. Sudah Dilaksanakan Mewajibkan anggota KORPRI untuk mengikuti upacara hari-hari besar Nasional Setiap pasca Cuti Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru selalu diadakan pemantauan tingkat kehadiran anggota KORPRI dengan OPD terkait 5 Mengupayakan Keterlibatan KORPRI dalam BAPERJAKAT dan/atau masuk dalam Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan Tim Penilai Kinerja. Sudah dilaksanakan, Dirangkap oleh Ketua dan Wakil Ketua I, II Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 821.2/508/38/TAHUN 2020 tanggal 27 Maret 2020, tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Cilacap Tahun 2020 6 Mendorong kompetensi anggota KORPRI dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Bangga Mbangun Desa untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Cilacap yang sejahtera secara merata. Sudah dilaksanakan Lomba Karya Tulis pada event HUT KORPRI
  • 33. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri NO PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENJELASAN BUKTI VI Bidang Pengendalian 1 Mendorong terwujudnya reformasi birokrasi. Sudah dilaksanakan Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan reformasi birokrasi pada 8 area perubahan : Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan SDM, Penataan Tatalaksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kerja, dan Peningkatan Pelayanan Publik. 2 Mendorong terlaksananya program sesuai perencanaan dan dilaksanakannya pelaporan secara berkala serta evaluasi yang menyeluruh guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sudah dilaksanakan Khususnya hal-hal krusial yang dalam pelaksanaanya berpotensi mengalami permasalahan, seperti Dana Sosial Kematian, Sumbangan Sosial Purna Tugas, Iuran Anggota serta pelaksanaan pengelolaan anggaran KORPRI 3 Mendorong terciptanya situasi dan lingkungan kerja yang kondusif. Sudah dilaksanakan Dalam tiap kesempatan Ketua KORPRI selalu mengingatkan kepada Pimpinan OPD/Unit Kerja untuk menjaga kondusifitas dan kesejahteraan pegawai untuk saling menghargai dan menghormati serta membagi tugas sesuai dengan tupoksi
  • 34. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri NO PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENJELASAN BUKTI 4 Mengupayakan yudicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pasal-pasal yang merugikan dan membatasi hak PNS. Sudah dilaksanakan oleh Tim LKBH KORPRI Kabupaten Cilacap dengan melakukan konsultasi ke LKBH KORPRI Nasional di Jakarta yang diterima oleh Bapak ADE GUNAWAN selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dewan Pengurus KORPRI Nasional pada tanggal 2 November 2018 Surat LKBH KORPRI Nasional Nomor : B- 14/SJ//X/2018 tangal 11 Oktober 2018 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Instansi Daerah VII Bidang Pengabdian Masyarakat 1 Melaksanakan program dan kegiatan kerjasama dengan berbagai instansi/perusahaan dalam rangka membantu program pemerintah, pengabdian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 dalam kegiatan HUT KORPRI bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Cilacap memberikan bantuan RTLH kepada anggota KORPRI Kabupaten Cilacap Tahun 2018 sebanyak 10 RTLH , Tahun 2019 sebanyak 48 RTLH, dan Tahun 2020 sebanyak 70 RTLH Bantuan Air Bersih dari para OPD dan BUMD melalui KORPRI Kabupaten Cilacap kepada masyarakat yang terkena bencana kekeringan / musim kemarau di wilayah Kabupaten Cilacap pada tahun 2018 Jumlah bantuan air bersih kepada masyarakat sebanyak 93 tangki @ 5.000 liter air bersih
  • 35. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri NO PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENJELASAN BUKTI Bantuan sembako, suplemen, hand sanitizer dan masker kepada Satgas Covid-19 dan masyarakat dalam rangka membantu Pemerintah menghadapi pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 - 880 Paket (@ Rp. 100.000,-) sembako kepada masyarakat di 24 Kecamatan - 850 paket sembako @ Rp. 150.000,- kepada masyarakat yang terkena korban banjir di Kec. Kroya, Nusawungu, Bantarsari, Gandrungmangu dan Sidareja dan Masyarakat tidak mampu di Cilacap Kota dalam kegiatan bhakti sosial dalam rangka HUT KORPRI Tahun 2020 Bekerja sama dengan PMI Kabupaten Cilacap dalam kegiatan HUT KORPRI dan bantuan kemanusiaan yang terkena bencana alam Gempa Bumi Donor Darah pada acara tiap HUT KORPRI dan Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Gempa Bumi di Palu dan Donggala pada Tahun 2018 Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dalam kegiatan HUT KORPRI Pengobatan gratis kepada masyarakat Bekerja sama dengan Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap dalam kegiatan HUT KORPRI Pemberian KB Gratis kepada masyarakat Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dalam kegiatan HUT KORPRI Pemberian KIA dan Akta Kelahiran kepada Masyarakat