Downloaded 82 times
Uploaded bywillbesame
Materi Manajemen Kinerja Organisasi PPPK.pdf
Dokumen ini membahas manajemen kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kementerian Agama RI tahun 2024, menekankan pentingnya menjaga integritas dan disiplin dalam pelayanan publik. Hal ini juga mencakup peraturan mengenai status kepegawaian, jenis-jenis cuti, gaji, dan sanksi disiplin yang harus dipatuhi oleh PPPK. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan kepastian hukum dalam penegakan disiplin pegawai.
More Related Content
Similar to Materi Manajemen Kinerja Organisasi PPPK.pdf
Materi Manajemen Kinerja Organisasi PPPK.pdf
- 1. PENGENALAN MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI Eka HartatyLamusu ORIENTASI PPPK KEMENAG RI TAHUN 2024
- 2. MANAJEMEN PPPK BIRO KEPEGAWAIANSEKRETARIAT JENDERAL
- 3. “Para PPPK yangdilantik untuk tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik” ”Ikhlas mengabdi ke bangsa, jangan setelah diterima bekerja asal-asalan, mentang- mentang sudah punya SK. Apalagi Kemenag merupakan kementerian dengan postur jumbo. Harapannya tubuh besar jadi semangat kita juga besar dalam memberi pelayanan terbaik untuk bidang keagamaan dan pendidikan" Gus Menteri, 15 Agustus 2023, Pelantikan PPPK
- 4. GOOD GOVERNANCE RPJM 1(2005-2009) REFORMASI BIROKRASI RPJM 2 (2010-2014) SISTEM MERIT RPJM 3 (2015-2019) BIROKRASI BERKELAS DUNIA RPJM 4 (2020-2024) 2 3 4 SMART ASN Profil: INTEGRITAS NASIONALISME PROFESIONALISME WAWASAN GLOBAL IT & BAHASA ASING HOSPITALITY NETWORKING ENTREPRENEURSHIP WORLD CLASS GOVERNMENT 2024 1 DIGITAL LEADER DIGITAL TALENT + MODERAT ASN Profil ASN Kementerian Agama KOMITMEN KEBANGSAAN TOLERANSI ANTI KEKERASAN PENERIMAAN TRADISI
- 5. Pegawai Aparatur SipilNegara
- 6.
- 7. Manajemen PPPK Peraturan PemerintahNomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12. Hak Cuti PPPK Jenis- Jenis Cuti PPPK
- 13.
- 14. @kempanrb Kementerian PANRB www.menpan.go.id @kemenpanrb CARITAHU PERBEDAAN PNS & PPPK, YUK! Geser ke kiri
- 15. @kempanrb Kementerian PANRB www.menpan.go.id @kemenpanrb *UUNo. 5/2014 tentang ASN WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menduduki jabatan pemerintahan WNI yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan PNS (Pegawai Negeri Sipil) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Aparatur Sipil Negara (ASN)adalah profesi bagi pegawai negeri sipil(PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah Apa sih Bedanya PNS dan PPPK? ASN
- 16. @kempanrb Kementerian PANRB www.menpan.go.id @kemenpanrb Usiaminimal 20 tahun Usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar - - Usia minimal 18 tahun Usia maksimal 35 tahun - - PNS (Pegawai Negeri Sipil) PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja) Batas Usia saat Melamar CPNS & PPPK *Pasal 23 ayat (1) huruf a PP No. 11/2017 *Pasal 16 huruf a PP No. 49/2018
- 17. @kempanrb Kementerian PANRB www.menpan.go.id @kemenpanrb SeleksiAdministrasi Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Kompetensi Bidang Seleksi Administrasi Seleksi Kompetensi a. Manajerial b. Teknis c. Sosial Kultural PNS (Pegawai Negeri Sipil) PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja) Tahapan Seleksi CPNS & PPPK *Pasal 26 PP No. 11/2017 *Pasal 19 PP No. 49/2018 1. 2. 3. 1. 2.
- 18. @kempanrb Kementerian PANRB www.menpan.go.id @kemenpanrb *PPNo. 49/2018 tentang Manajemen PPPK PNS (Pegawai Negeri Sipil) PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja) *UU No. 5/2014 tentang ASN Pemberhentian dengan predikat tertentu. PNS diberhentikan dengan hormat karena: 1. 2. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat apabila: 1. 2. Meninggal dunia Atas permintaan sendiri Mencapai batas usia pensiun Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban a. b. c. d. e. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir Meninggal dunia Atas permintaan sendiri Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati a. b. c. d. e. Pemberhentian Hubungan Kerja pada PNS & PPPK Catatan: *Pemutusan hubungan perjanjian kerjaPPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam Jabatan yang diduduki.
- 19. @kempanrb Kementerian PANRB www.menpan.go.id @kemenpanrb Dapatmenduduki seluruh jabatan pemerintahan Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri PANRB No. 76/2022 Tidak dapat mengisi JPT Pratama - - PNS (Pegawai Negeri Sipil) PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja) Kedudukan PNS & PPPK
- 20. Gaji Pokok Tunjangan Keluarga TunjanganPangan Tunjangan Jabatan Tunjangan Kinerja (bagi PPPK di Pemerintah Pusat) Tambahan Penghasilan Pegawai (bagi PPPK di Pemerintah Daerah) Tunjangan Resiko/Bahaya (bagi jabatan tertentu) Tunjangan Khusus (bagi PPPK dengan kondisi khusus) Tunjangan Profesi (bagi Guru dan Dosen) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gaji Tunjangan Kinerja Tunjangan Kemahalan 1. 2. 3. @kempanrb Kementerian PANRB www.menpan.go.id @kemenpanrb Gaji dan Tunjangan PNS & PPPK Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Pangan Tunjangan Jabatan Tunjangan Kinerja (bagi PNS di Pemerintah Pusat) Tambahan Penghasilan Pegawai (bagi PNS di Pemerintah Daerah) Tunjangan Resiko/Bahaya (bagi jabatan tertentu) Tunjangan Khusus (bagi PNS dengan kondisi khusus) Tunjangan Profesi (bagi Guru dan Dosen) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PNS PPPK Gaji Tunjangan Kinerja Tunjangan Kemahalan 1. 2. 3. *Peraturan Presiden No. 98/2020 *PP No. 49/2018 *PP No. 11/2017 jo PP No. 17/2020 *Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PNS
- 21. @kempanrb Kementerian PANRB www.menpan.go.id @kemenpanrb 58tahun bagi pejabat administrasi 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional - - - 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama - - - Batas Usia Pensiun PNS & PPPK PNS PPPK *UU No. 5/2014 tentang ASN *PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK
- 22. Surat Edaran MenteriPANRB Nomor 11 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Selasa, 11 Juli 2023
- 23. 2 UU No. 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 104 Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPK. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin PPPK serta melaksanakan berbagai Upaya peningkatan disiplin. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin PP No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK Pasal 52 Berdasarkan ketentuan disiplin yang diatur dalam PP ini, PPK pada setiap instansi menetapkan disiplin PPPK. Disiplin PPPK ditetapkan berdasarkan karakteristik pada setiap instansi Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Disiplin PNS DASAR PELAKSANAAN DISIPLIN PPPK
- 24. Latar Belakang 3 Menjamin tatatertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas PPPK Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin bagi PPPK (Pasal 51 PP 49/2018) Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi pemerintah menetapkan ketentuan mengenai disiplin PPPK yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan instansi masing- masing APAKAH SUDAH DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN SEMESTINYA???
- 25.
- 26.
- 27. Maksud dan Tujuan 6 MaksudTujuan Mengingatkan dan mendorong Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah menetapkan peraturan tentang disiplin PPPK sebagao bentuk kepastian hukum dalam memeriksa, menetapkan dan mengenakan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK 1. Terwujudnya kepastian hukum dalam memutuskan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin PPPK sebagai upaya pengingkatan disiplin PPPK. 2. Tersedianya peraturan tentang disiplin PPPK sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan, penetapan dan pengenaan hukuman/sanksi bagi PPPK
- 28. 7 DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK sbegaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2019 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomo 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
- 29. 8 Isi Edaran 1. SetiapInstansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK 2. Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap Instansi Pemerintah menetapkan ketentuan terkait disiplin PPPK sesuai dengan karakteristik pada setiap instansi 3. Ketentuan tentang disiplin PPPK, paling sedikit memuat materi/substansi sebagai berikut: a. Norma atau ketentuan yang mengatur Kewajiban bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 dan PP 94 Tahun 2021 b. Norma atau ketentuan yang mengatur mengenai Larangan sebagaimana diatur dalam PP 94 Tahun 2021 c. Bentuk pelanggaran disiplin, tingkat dan jenis hukuman atau sanksi disiplin yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik ASN dan/atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat 4. Materi/substansi dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja yang dibuat antara Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang ditunjuk dengan calon PPPK berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan PPPK. 5. Tata cara pengenaan sanksi disipiplin bagi PPPK, termasuk ketentuan pejabat yang berwenang menghukum, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.
- 30. 9 Ketentuan Disiplin PPPK *Normaatau ketentuan yang mengatur Kewajiban bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 dan PP 94 Tahun 2021 setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabatpemerintah yang berwenang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab menyimpan rahasiajabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuarı peraturan perundang-undangan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepadasetiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan Pasal 23 UU ASN Pasal 3 PP Diisiplin PNS
- 31. 10 Ketentuan Disiplin PPPK *Normaatau ketentuan yang mengatur Kewajiban bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 dan PP 94 Tahun 2021 Pasal 4 PP Diisiplin PNS a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS; b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan; c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan; d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja; g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.
- 32. 11 Ketentuan Disiplin PPPK *Normaatau ketentuan yang mengatur mengenai Larangan sebagaimana diatur dalam PP 94 Tahun 2021 Pasal 5 PP Diisiplin PNS a. menyalahgunakanwewenang; b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan; c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain; d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; f. melakukan pungutan di luar ketentuan; g. melakukan kegiatan yang merugikan negara; h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- 33. 12 j. memberikan dukungan kepadacalon Presiden/WakilPresiden, calonKepala Daerah/WakilKepala Daerah,calon anggota DewanPerwakilan Rakyat, calonanggota DewanPerwakilan Daerah, atan calonDPRD dengancara: a. ikut kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atributPNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNSlain; d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; f. mengadakan kegiatan yang mengarahkepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk Ketentuan Disiplin PPPK *Norma atau ketentuan yang mengatur mengenai Larangan sebagaimana diatur dalam PP 94 Tahun 2021 Pasal 5 PP Diisiplin PNS
- 34. SKB PEMBINAAN DAN PENGAWASANNETRALITAS ASN
- 36. 15 Ketentuan Disiplin PPPK *Bentukpelanggaran disiplin, tingkat dan jenis hukuman atau sanksi disiplin yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik ASN dan/atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Hukuman Disiplin Ringan a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; atau c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman Disiplin Sedang a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (enam) bulan; atau c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (enam) bulan; Hukuman Disiplin Berat a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Pasal 8 -15 PP Diisiplin PNS Jenis hukuman disiplin berat yang berhubungan dengan jabatan tidak berlaku bagi PPPK (PPPK → Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja)
- 37. 16 Perjanjian Kerja Lampiran III(Perjanjian Kerja) Peraturan BKN No 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN No 18 Tahun 2020
- 38. 17 Perjanjian Kerja Lampiran III(Perjanjian Kerja) Peraturan BKN No 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN No 18 Tahun 2020
- 39. 18 Perjanjian Kerja Lampiran III(Perjanjian Kerja) Peraturan BKN No 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN No 18 Tahun 2020
- 40. 19 Perjanjian Kerja Lampiran III(Perjanjian Kerja) Peraturan BKN No 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN No 18 Tahun 2020
- 41. 20 Tata cara pengenaanhukuman (Pasal 26-39 PP Disiplin PNS) 1. Pemanggilan oleh atasan langsung; 2. Pemeriksaan (oleh atasan langsung untuk hukuman disiplin ringan / tim pemeriksa untuk hukuman disiplin sedang dan berat); 3. Penjatuhan hukuman. Jika hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan APIP. APIP merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada APH. Pejabat yang berwenang menghukum (Pasal 16-25 PP Disiplin PNS) 1. Presiden 2. Pejabat Pembina Kepegawaian; 3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; 4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara; 5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara; 6. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan 7. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.
- 42.
- 43. CUTI BAGI PPPK PeraturanPemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK
- 44. 1 Peraturan Pemerintah Nomor49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 2 Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PPPK 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 45. Cuti adalah keadaantidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti merupakan hak bagi ASN. Cuti diberikan oleh PPK. PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya. Pejabat di lingkungannya sebagaimana dimaksud pada paling rendah pejabat administrator atau pejabat lain yang setara yang memimpin satuan unit kerja. Pendelegasian wewenang pemberian cuti ditetapkan dengan keputusan PPK.
- 46. cuti tahunan; cuti besar; cuti sakit; cuti melahirkan; cuti karena alasan penting; cuti bersama; dan cuti di luar tanggungan negara. cuti tahunan; cuti sakit; cuti melahirkan; dan cuti bersama; PP 11/2017 Jo PP 17/2020 PP 49/ 2018
- 47. Pasal 315 PNS yangmenduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan. Pasal 81 PPPK yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan hak cuti tahunan. PP 11/2017 JO PP 17/2020 PP 49/ 2018
- 48. 1 Permintaan cuti tahunandapat diberikan paling sedikit 1 (satu) hari kerja. 2 3 5 PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja diatas 2 (dua) tahun mendapatkan cuti 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan 6 PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja diatas 3 (tiga) tahun mendapatkan cuti 24 (dua puluh) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan Dalam hal hak atas cuti tahunan akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) hari kalender. 7
- 49. a Ibu, bapak, istri/suami,anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia Salah seorang anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal Melangsungkan perkawinan pertama b c PPPK tidak harus memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun dapat diberikan cuti tahunan, apabila: Dalam hal PPPK telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud, Cuti dimaksud mengurangi cuti tahunan yang bersangkutan. Lamanya hak atas cuti tahunan diberikan paling lama 6 (enam) hari kerja.
- 50. 1 PPPK yangmenduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan hak cuti tahunan. 2 Liburan sebagaimana dimaksud merupakan liburan pada saat akhir semester di masing-masing sekolah dan perguruan tinggi sesuai dengan kalender akademik.
- 51. PPPK yang sakitlebih hari berhak atas cuti sakit Mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti Melampirkan surat sakit dari dokter 1 Hari 14 Hari >14 Hari Mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti Melampirkan surat sakit dari dokter Mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti Melampirkan surat sakit dari dokter dokter yang berstatus pegawai negeri sipil atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan Kesehatan pemerintah. Cuti diberikan paling lama 1 (satu) bulan.
- 52. 1 PPPK yangmengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter atau bidan. 2 PPPK yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja. PPPK yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3
- 53. PPPK yang menggunakanhak cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lamanya cuti melahirkan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK, PPPK berhak atas cuti melahirkan.
- 54. Cuti Bersama PPPKmengikuti ketentuan cuti Bersama PNS Cuti Bersama PPPK tidak memotong cuti tahunan PPPK yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak digunakan. Penambahan hak atas cuti tahunan hanya dapat digunakan pada tahun berjalan, kecuali hari terakhir dalam tahun berjalan (digunakan tahun berikutnya)