SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
PENDAHULUAN
SITUASI EKSTERNAL DAN INTERNAL
TUPOK, VISI & MISI
DIREKTORAT PAMOBVIT POLDA KALSEL
PELAKSANAAN & HASIL
1
2
3
4
HAMBATAN & PERMASALAHAN
PENUTUP
5
6
1
A. MAKSUD
 LAP INI DI SUSUN DLM RANGKA MEMBERI
GAMBARAN UMUM TTG SIKON KAMTIBMAS
OBVITNAS DI WILKUM POLDA KALSEL & KINERJA
PAMOBVIT JAJARAN POLDA KALSEL SERTA HAL2
LAIN YG BERKAITAN ERAT DG TUGAS & TGJWB PAM
OBVIT POLDA KALSEL.
B. TUJUAN
 SBG BAHAN MASUKAN & DIJADIKAN BAHAN
PERTIMBANGAN DLM MENETAPKAN BIJAK DLM
RANGKA PELAKS TUGAS PAM OBVIT DI WILKUM
POLDA KALSEL
►RENJA DIT PAMOBVIT POLDA KALSEL TA.
2012 PRIORITASKAN UPAYA2 BANGUN &
DAYAKAN BERBAGAI OTORITAS KELOLA
OBYEK VITAL, PARIWISATA DAN VIP / VVIP ,
KAT KUAL YANMAS SERTA JAMIN TETAP
HARSITKAMTIBNAS YG KONDUSIF
►UTK MENCIPTAKAN POLRI KHUSUSNYA PAM
OBVIT POLDA KALSEL YG PROF, BERMORAL &
MODERN SEBAGAIMANA YG TELAH
TERENCANA DIPERLUKAN ADANYA SUATU
DINAMIKA ORGAN AGAR PELAKS TUGAS DPT
BERJALAN SCR SINAMBUNG SPY DIPEROLEH
HASIL YG OPT.
1. ST KAPOLRI NO. : ST / 1807 / IX / 2012 TGL 6 SEP 2012
TTG PEMBERITAHUAN PELAKS WASRIK RUTIN ITWIL IV
ITWASUM POLRI TAHAP II ASPEK PELAKS & DAL TA.
2012 DI POLDA KALSEL
2. RUJUKAN REN WAS TAHUNAN ITWASUM POLRI TA.
2012 NOMOR : RENWAS / -1 / I / 2012 TANGGAL 12
JANUARI 2012
3. RENJA DIT PAM OBVIT POLDA KALSEL TH 2012
LAPORAN INI DISUSUN MELIPUTI RUANG
LINGKUP TTG SIT DAERAH, SIT KAMTIBMAS, SIT
KESATUAN, TUGAS REALISASI AGGR & BIJAK
KAPOLDA KALSEL SERTA HASIL PELAKS TUGAS
SELAMA TH 2012 SERTA HAMBATAN &
PERMASALAHAN YG PERLU DPT PERHATIAN
RUANG LINGKUP DASAR
UMUM MAKSUD DAN TUJUAN
2
KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN KEAMANAN
3
• KONDISI SOSIAL POLITIK DI INDONESIA JELANG PEMILU TH 2014:
 PENGARUH GLOBAL KRISIS KEPEMIMPINAN DI TIMUR TENGAH, KRISIS
EKONOMI DI EROPA BERPENGARUH THDP NEGARA – NEGARA ASEAN &
MELEMAHNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SCR MAKRO DAN MIKRO.
 PERUBAHAN BESAR DALAM TATANAN POLITIK UU OTDA (INDIKATOR
PENTING ADL MENGUAKNYA KEWENANGAN PEMDA, TUNTUTAN PEMENUHAN
HAK WARGA DAN HAM.
 PERUBAHAN POLITIK TDK SEIMBANG DGN PERCEPATAN KEBIJAKAN BIDANG
HUKUM, SOSIAL, EKONOMI SEHINGGA BERPOTENSI KETIDAKPUASAN MASY (YG
MERASA KEPENTINGANNYA TDK TERAKOMODIR).
 KEPENTINGAN POK TERTENTU UTK MERAIH TUJUAN MEREKA.
BERPENGARUH THD STABILITAS KEAMANAN, EKONOMI DAN PERTUMBUHAN INVESTASI BAIK
DITINGKAT LOKAL, PROVINSI MAUPUN NASIONAL.
SEKTOR ESDM
4
 PENURUNAN PRODUKSI BATUBARA
 PEMBAHARUAN ENERGI MSH DIDOMINASI OLEH BBM
 SUBSIDI BBM TERUS MENINGKAT, TDK TEPAT SASARAN
 PEMANFAATAN ENERGI BLM EFISIEN DAN BLM OPTIMALNYA
PELAKSANAAN PRINSIP GOOD MINING PRESTICE
 PENYELEWENGAN BBM BERSUBSIDI (SOLAR KE PERUSAHAAN).
POTENSI DAN ANCAMAN
 PENCURIAN PERALATAN OPERASIONAL DI WIL OBYEK VITAL
 PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI UTK KEPERLUAN
PERTAMBANGAN
 TERDAPAT DUA KUASA PERTAMBANGAN (KP) PT. ADARO
INDONESIA DAN PT. ARUTMIN INDONESIA YG TRMSK
OBVITNAS DAN BEBERAPA KP DARI OBYEK VITAL LAINNYA,
SISANYA ADALAH PERTAMBANGAN ILEGAL YG BERPOTENSI
MENIMBULKAN MASALAH (TUMPANG TINDIH LAHAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL)/SUMBER KEPMEN ESDM
NO: 2288 K / 07/ MEM/2008
 INDIKASI ADANYA BACKING OLEH PEMODAL DAN OKNUM
DLM ILEGAL MINING
PEMICU
KONFLIK
SOSIAL,
HORIZONTAL
&VERTIKAL
SEKTOR PERHUBUNGAN
5
I. BANDARA :
 TIDAK DILENGKAPI DGN X RAY KHUSUS
SEHINGGA SERING TERJADI PEMASOKAN
OBAT/ NARKOTIKA MELEWATI BANDARA
 BLM MAKSIMALNYA KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI
DLM RANGKA PAM BANDAR UDARA DAN
PELABUHAN
 DOKUMEN KARGO TDK SESUAI DGN BARANG
 PERMASALAHAN TANAH BANDARA
II. PELABUHAN :
 PENCURIAN ASET DI ATAS KAPAL,
 PENCURIAN BATUBARA DI ATAS KAPAL,
 PREMANISME / PUNGLI
 PEDAGANG ASONGAN / LIAR
 CALO
 ANGKUTAN LIAR
 PERMASALAHAN LAHAN/TANAH PELABUHAN
POTENSI
MENIMBULKAN
GANGGUAN
PENYELUNDUPAN &
KEJAHATAN TRANS
NATIONAL CRIME
SEKTOR PARIWISATA
 LEMAHNYA KOORDINASI ANTARA
PELAKU USAHA PARIWISATA
 MOU ANTARA POLRI DGN
KEMENBUDPAR
BLM TEREALISASI DGN BAIK
 SOP PENGAMANAN BLM ADA
 MAPPING KERAWANAN PADA OBYEK
WISATA
 PELAYANAN PENGAMANAN BIDANG
PARIWISATA MASIH PERLU
DITINGKATKAN
PERLU
PENINGKATAN
KOORDINASI
6
 ASPEK KOORDINASI DAN
PERENCANAAN PENGAMANAN
 KESIAPAN PERSONIL, PERALATAN
 PELATIHAN PAM VVIP / VIP BLM
MAKSIMAL
 SOP BLM TUNTAS
PERLU
PENINGKATAN
KOORDINASI
DAN PERAN
7
BAB II SITUASI EKSTERNAL OBVITNAS &
INTERNAL PAM OBVIT
S I T U A S I
E K S T E R N A L
8
OBVITNAS WILAYAH POLDA KALSEL 9
1. KEP MEN KIMPRASWIL NO : 337 KPTS/M/2004
 PENCURIAN ASET DI ATS KAPAL
 PENCURIAN BATUBARA DI ATS KAPAL
 PREMANISME / PUNGLI
 PENCURIAN ASET
 LIMBAH PENGOLAHAN
BENTANG ALUR
SUNGAI BARITO
IPA AHMAD YANI
BANJARMASIN
IPA PRAMUKA,
BANJARMASIN
3. KEP MEN ESDM NO : 3407 K/07/MEM/2012
LANJUTAN 10
PLTU & GI ASAM-ASAM,
TALA
REGION CONTROL CENTER
KALSELTENG & GI CEMPAKA,
BANJARBARU
PENCURIAN ASET
PENCURIAN BBM DI ATS KAPAL
PREMANISME / PUNGLI
PENCURIAN ASET
KONFLIK LAHAN DGN MASYARAKAT/PEMILIK KP LAIN
PEMBEBASAN LHN TERSENDAT DAN SALAH SASARAN
PETI DISEKITAR KAWASAN PKP2B
PENCURIAN ASET
PENCURIAN BBM DI ATS KAPAL
PREMANISME / PUNGLI
PENCURIAN ASET
KONFLIK LAHAN DGN MASYARAKAT
PEMBEBASAN LHN TERSENDAT DAN SALAH SASARAN
KURG TEPAT PROGRAM CSR
 PENCURIAN ASET
 KEBAKARAN
 PENCURIAN ASET
 KEBAKARAN
PENCURIAN ASET
PENCURIAN BBM DI ATS KAPAL
PREMANISME / PUNGLI
PENETAPAN OBVITNAS BARU
UNIT BISNIS EP PERTAMINA
TABALONG
PT. ADARO INDONESIA
TABALONG Dan BALANGAN
DEPO BANJARMASIN/ DEPO
KOTABARU & FSO
“OSB CILACAP”
PT. ARUTMIN INDONESIA
TALA, TANBU, KOTABARU
FASILITAS PENYIMPANAN AKR
BANJARMASIN & STAGEN
OBVITNAS WILAYAH POLDA KALSEL 11
2. KEPMEN PERINDUSTRIAN NO : 620/M-IND/KEP/12/2012 (BARU)
PT. SMART TBK,
KTB
PT. INDOCEMENT
TUNGGAL
PRAKARSA, KTB
 PENCURIAN BUAH SAWIT
 PENGRUSAKAN LAHAN
 PENCURIAN ASET
PELABUHAN TRISAKTI
BANJARMASIN
PELABUHAN BATULICIN
(KHUSUS)
TANAH BUMBU
PELABUHAN BONGKAR MUAT
BANJARMASIN
PELABUHAN KHUSUS
BANJARMASIN
PELABUHAN STAGEN
KOTABARU
KUASA PERTAMBANGAN PKB2B
BANJAR, TAPIN, BALANGAN, KOTABARU
TANAH LAUT &TANAH BUMBU
(KEPMEN PERHUBUNGAN NOMOR : KM 72 TH 2004)
12
 PENCURIAN ASET DAN BRG PENUMPANG
 PREMANISME / PUNGLI
 CALO
 PENCURIAN ASET
 PREMANISME / PUNGLI
 PENCURIAN ASET
 PREMANISME / PUNGLI
 PENCURIAN ASET
 PREMANISME / PUNGLI
 PENCURIAN ASET DAN BRG PENUMPANG
 PREMANISME / PUNGLI
 CALO
 PENCURIAN ASET
 PREMANISME / PUNGLI
PASAR TERAPUNG
BANJARMASIN
KANTOR GUBERNUR
BANJARMASIN
JEMBATAN BARITO
BANJARMASIN
HOTEL BERBINTANG
BANJARMASIN
( NON KEPMEN )
13
 PENCURIAN
 PREMANISME / PUNGLI
 PENCURIAN
 PREMANISME / PUNGLI
 UNJUK RASA
 AKSI TEROR
 KEBAKARAN
 PREMANISME
 PENCURIAN
BANDARA INTERNASIONAL
SYAMSUDIN NOOR
BANJARBARU
BANDARA WARUKIN
TANJUNG (TABALONG)
BANK KANTOR
CABANG UTAMA
BANJARMASIN
BANDARA SYAMSIR
ALAM STAGEN
KOTABARU
14
 PENCURIAN
 PERAMPASAN
 PENCURIAN, PERAMPOKAN
 KEBAKARAN
 PENCURIAN
 PERAMPASAN
 PREMANISME
 PENCURIAN
 PERAMPASAN
 PREMANISME
POK BAKUMPAI :25 ORG
POK
PUTRA KELADAN
283 ORG
POK
PUTRA TAPIN
124 ORG
JETI 4
PT. KALIMANTAN
PRIMA PERSADA
JETI KUNING
PT. HASNOR GROUP
Keladan
Sei Selai
Sei Puting
JETI MANUAL /
LOK BONTAR
PT. BARA MULTI
GROUP
Jemb. Rumpiang
POK BERSAMAAN MARABAHAN :60 ORG
POK NAGA LAUT
47 ORG
POK KOPERASI
MITRA BERSAMA
285 ORG
Marabahan
Benua Anyar
POK BAKUMPAI 77 : 50 ORG
Jemb. Barito
Banjarmasin
Muara Barito
POK GOTONG
ROYONG 576 ORG
Perush tambang wil kab.Tapin, Banjar dan
balangan menggunakan jalur Barito unuk
transport
Kab.Tapin, Banjar , balangan dan batola
menggunakan jalur Barito unuk transport
perdagangan segala bidang
15
LANJUTAN
S I T U A S I
I N T E R N A L
16
NO UNIT ORGANISASI
POLRI PNS
KETDSP RIIL JML
PA/BA
DSP RIIL JML
III/II
PA BA PA BA III II III II
1 PIMPINAN 2 2 0
2 SUBBAGRENMIN
6 3 1 8 - 5 / +
5
6 2 3 0 -3 / -2 POLRI
PA = -
15
3
BAGBINOPSNAL
5 0 3 4 -2 / + 4 0 2 0 0 0 /-2 BA = -
34
4
SUBDITWASTER
5 10 3 12 -2 / + 2 0 2 0 0 0 / -2 PNS
III = -3
5
SUBDITWISATA
5 16 3 9 -2 / -7 0 2 0 0 0 / -2 II = -12
6
SUBDITLEMNEG
5 16 3 11 -2 /-5 0 2 0 0 0 /-2
7 SUBDITKILAS 5 16 3 6 -2 /-10 0 2 0 0 0 /-2
JUMLAH 33 61 13 51 -20 / -
10
6 12 3 0 -3 /-
12
1. DAFTAR PERSONIL
17
POLRES JAJARAN
NO NAMA SATWIL KANIT ANGGOTA KET
1 POLRESTA BANJARMASIN 1 28
2 POLRES BANJARBARU 1 5
3 POLRES BATOLA 1 10
4 POLRES BANJAR 1 2
5 POLRES TANAH LAUT 1 2
6 POLRES KOTABARU 1 3 BELUM ADA
7 POLRES TAPIN 1 3 STRUKTUR
8 POLRES HSS 1 6 SAT
PAMOBVIT
9 POLRES HST 1 14
10 POLRES HSU 1 3
11 POLRES BALANGAN 1 6
12 POLRES TABALONG 1 10
13 POLRES TANBU 1 4
JUMLAH 13 72
18
2. MATLOG
NO JENIS JMLH B RR RB KET
1.
2.
3.
SENPI LARAS PANJANG
AMUNISI
RANMOR R4
25 PUCUK
4000 BUTIR
1 UNIT
BAIK
BAIK
BAIK
-
-
-
-
-
-
10 PUCUK SV 2
15 PUCUK RM
2000 BUTIR KALORI 7,62 MM
2000 BUTIR KALORI 5,56 MM
MERK DAIHATSU TERIOS
19
20
MAK PROG / KEGIATAN DIPA TA. 2013 REALISASI % KET
060.01.10 PROG HARKAMTIBMAS 5,595,540,000 1.347.407.063 24,08 %
3128
LAYANAN PERKANTORAN
HARKAMTIBMAS 5,595,540,000 1.347.407.063 24,08 %
- PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 5,351,711,000 1.296.595.063 24,23 %
- PENYUSUNAN PROGRAM,
ANGGARAN & RENCANA KERJA 2,080,000 2,080,000 100 %
- PENYUSUNAN RKA-KL, SRAA & DIPA 2,080,000 0 %
- PENYUSUNAN & EVALUASI LAKIP 2.080.000 0 %
- PERAWATAN PERALATAN KANTOR 5,180,000 2.040.000 39,38 %
- PENGKAJIAN & ANALISA REFORMASI
BIROKRASI 2,440,000 0 %
- PERAWATAN KENDARAAN
BERMOTOR
RODA 4/6/8 16,350,000 2.989.100 18,28 %
- PENGADAAN PERALATAN /
PERLENGKAPAN
KANTOR 41,200,000 6.890.900 16,73 %
3. ANGGARAN DIPA TA 2013
21
- PENEGAKKAN HUKUM ANGGOTA / PNS
POLRI
( SIDANG DISIPLIN / KODE ETIK ) 4,300,000 0 %
- DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN 16,920,000 0 %
- DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 54,300,000 12.000.000 22.10 %
- ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI 21,900,000 7.200.000 32.88 %
131.002
PENYELENGGARAAN PENGAMANAN
KEPOLISIAN 74,999,000 17.612.000 23.48 %
- PENGAMANAN OBJEK VITAL 74,999,000 17.612.000 23.48 %
RENCANA PENARIKAN DANA TA 2013
KOD
E PROGRAM / KEGIATAN PAGU
BULAN
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI
A
PEMBAYARAN GAJI &
TUNJANGAN
5,351,711,000 411,670,076 411,670,076 411,670,076
411,670,076
411,670,076 411,670,076 823,340,164
E SUN PROGRAM, ANG & RENJA
2,080,000
2,080,000
F SUN RKA-KL, SRAA & DIPA
2,080,000
2,080,000
G
PENYUSUNAN DAN EVALUASI
LAKIP 2,080,000
2,080,000
V
PERAWATAN PERALATAN
KANTOR 5,180,000 647,500 647,500
647,500 647,500
AB PENGKAJIAN DAN ANALISIS RBP
2,440,000
1,220,000
AY WAT RANMOR RODA 4/6/10 16,350,000 5,450,000 5,450,000
BW
PENG ALAT/PERLENGKAPAN
KANTOR
41,200,000 3,433,000 3,433,000
3,433,000 3,433,000
3,433,000 3,433,000 3,433,000
DC SIDANG DISIPLIN
4,300,000
2,150,000
FR DUK OPERASIONAL KEPOLISIAN 16,920,000 720,000
720,000 720,000
720,000 4,860,000 720,000 720,000
FY DUK OPERASIONAL SATKER 54,300,000 2,900,000 17,500,000 13,500,000
GA
ULP NON ORGANIK / JAGA
FUNGSI
21,900,000 1,860,000 1,680,000
1,860,000 1,800,000
1,860,000 1,800,000 1,860,000
CW
MENYELENGGARAKAN PAM
KEPOLISIAN
74,999,000 6,129,000
6,129,000
6,129,000 6,129,000 6,852,000 6,129,000 6,129,000
JUMLAH 5,595,540,000 427,983,076 429,740,576 423,823,076
428,550,576
437,884,076 454,490,576 837,360,664
JUMLAH SD BULAN 5,595,540,000 427,983,076 857,723,652 1,281,546,728 1,710,097,304 2,147,981,380 2,602,471,956 3,439,832,620
PROSENTASE 8 15 23 31 38 47 61
22
LANJUTAN
…KODE PROGRAM / KEGIATAN
BULAN PENANGGUNG
JAWABAGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
A PEMBAYARAN GAJI & TUNJANGAN 411,670,076 411,670,076 411,670,076 411,670,076 411,670,076KA SUBBAG RENMIN
E SUN PROGRAM, ANG & RENJA KA SUBBAG RENMIN
F SUN RKA-KL, SRAA & DIPA KA SUBBAG RENMIN
G PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAKIP KA SUBBAG RENMIN
V PERAWATAN PERALATAN KANTOR 647,500 647,500 647,500 647,500KA SUBBAG RENMIN
AB PENGKAJIAN DAN ANALISIS RBP 1,220,000KA SUBBAG RENMIN
AY WAT RANMOR RODA 4/6/10 5,450,000 KA SUBBAG RENMIN
BW
PENG ALAT/PERLENGKAPAN
KANTOR
3,433,000 3,433,000 3,433,000 3,433,000 3,437,000KA SUBBAG RENMIN
DC SIDANG DISIPLIN 2,150,000KA SUBBAG RENMIN
FR DUK OPERASIONAL KEPOLISIAN 720,000 4,860,000 720,000 720,000 720,000
KABAG BINOPS &
KA SUBBAG RENMIN
FY DUK OPERASIONAL SATKER 2,900,000 17,500,000 KABAG BINOPS
GA ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI 1,860,000 1,800,000 1,860,000 1,800,000 1,860,000 KABAG BINOPS
CW
MENYELENGGARAKAN PAM
KEPOLISIAN
6,129,000 6,129,000 6,857,000 6,129,000 6,129,000 KASUBDIT
JUMLAH 424,470,576 427,903,076 430,678,576 444,810,576 427,844,576
JUMLAH SD BULAN 3,864,303,196 4,292,206,272 4,722,884,848 5,167,695,424 5,595,540,000
PROSENTASE 69 77 84 92 100
23
BAB III. TUPOK, VISI MISI & PELAKSANAAN
TUPOK
VISI & MISI
24
TUPOK
1. PERKAP 22 TAHUN 2010 DIT PAMOBVIT TK POLDA BERTUGAS
MENYELENGGARAKAN GIAT PAM THD OBJEK KHUSUS, GIAT DLM
FASILITAS LEMNEG, PERWAKILAN ASING, LINGKUNGAN INDUSTRI
TMSK VIP DAN OBJEK PARIWISATA YG PERLU PAM KHUSUS.
2. PERKAP 23 THN 2010 TUPOKSI SAT PAMOBVIT ADALAH
MENGAMANKAN OBJEK VITAL PD TK POLRES MELIPUTI : PROYEK /
INSTALASI VITAL, OBJEK WISATA, WAS TERTENTU DAN VIP YG
MEMERLUKAN PAM KEPOLISIAN.
3. SELAIN OBJEK TSB, BG SATWIL LBH FOCUS PD OBVITNAS, LEMNEG,
PERWAKILAN ASING, LINGKUNGAN INDUSTRI, PAM ( TR KABAHARKAM
POLRI NOMOR : ST / 1053 / V / 2011 TGL 23 MEI 2011 )
25
VISI
26
VISI
 TESELENGGARANYA PELAYANAN
KAMTIBMAS YANG PRIMA
TEGAKNYA HUKUM
TERWUJUDNYA KEAMANAN YANG
MANTAP
TERJALINNYA SINERGI
POLISIONIL YANG PROAKTIF
MISI
27
 LAKS DETEKSI DINI THDP POTENSI-POTENSI YG DPT
MENIMBULKAN ANCAMAN DAN GANGGUAN
 BERIKN PAM SCRA MUDAH, RESPONSIF DAN TDK
DISKRIMINASI
 BERIKN KECEPTN BANTUAN MAUPUN PERTOLONGAN DNG
ETIKA STANDAR PELAYANAN YG TINGGI
 WUJUDKN SINERGI POLISIONAL DLM MENGELIMINASI
MASALH YG AKBTKN ANCAMAN & GANGGUAN YG
MENGENDAP DI DLM BNGUN ( PAMERSHIP BUILDING /
NETWORKING)
 TGKN HUKUM SCRA PROFESIONAL, OBYEKTIF,
PROPOSIONAL,TRANSPARAN & AKUNTABEL
 MENGELOLA SCRA PROFESIONAL, TRANSPARAN
AKUNTABE & MODERN THDP SUMBER DAYA DIT PAMOBVIT
WJDNYA PERUBHN CR MINDSET DAN POLA KINERJA DR
PENINDAK JD PELAYN ( PUBLIC SERVICE) KPD PERSONEL
DIT PAM OBVIT POLDA KALSEL
 BINA & KRJ SAMA DGN PAM SWAKARSA & PTG PAM LAINYA
PADA
OBYEK VITAL
OBYEK
PARIWISATA
OBYEK KHUSUS
VIP/VVIP
28
PELAKSANAAN
NO PAM HSL YG DICAPAI KET
2012 2013
1. PT. ARUTMIN
INDONESIA SITE
BATULICIN
( SURAT PT. ARUTMIN
INDONESIA NOMOR :
004/JW/PTAI-
/KTP/E/02.12 )
-PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI
-PATROLI SEBANYAK 120 KALI
-PENANGKAPAN PETI SEBANYAK 3
KALI
LOKASI :
- JL.KODECO KM 19 TAMBANG SUNGKAI
KEC. SIMP. 4
- DS. BATU HARANG KM 51 KEC.
MENTEWE
- DS.MANGKAL API KM 75 KEC. LASUNG
-PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI
-PATROLI SEBANYAK 120 KALI
 PENANGKAPAN PETI SEBANYAK 1
KALI
LOKASI :
- PIT KM 14
 TINDAKAN UPAYA PERSUASIF DI
DAERAH :
- PIT SUNGKAI KM 17 (MANUALAN/
KARUNGAN)
- PIT KM 14 (MEKANIK)
- PIT ATA (MEKANIK
- KP CK KM 22 PIT 1
- KP CK PIT 5
- KP CK PIT 2
- LOKASI KM 22
- PIT MANGKAL API
1 BULAN 1 KALI
PAM
1 MINGGU 5 KALI
PATROLI
DISERAHKAN KE
POLRES TANBU
29
NO PAM HSL YG DICAPAI KET
2012 2013
2. PT. PERTAMINA
TERMINAL
BANJARMASIN
( SURAT PT. PERTAMINA
NO : 153/F34113/2011-
SO TGL 29 SEPT 2011 )
-PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI
-PATROLI SEBANYAK 180 KALI
-KOORDINASI DENGAN PIHAK
MANAJEMEN SEBANYAK 3 KALI
-PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI
-PATROLI SEBANYAK 180 KALI
-KOORDINASI DENGAN PIHAK
MANAJEMEN SEBANYAK 4 KALI
1 BULAN 1
KALI PAM
1 BULAN 30
KALI
PATROLI
30
NO PAM HSL YG DICAPAI KET
2012 2013
3. PT. GAWI MAKMUR
KALIMANTAN ( GMK )
KAB. TANAH BUMBU
( SURAT PT. GMK NO :
017/GMK-BJM/DL/V/2012 TGL
21 JUNI 2012 )
- PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI
- PATROLI SEBANYAK 180 KALI
- PENANGKAPAN PETI SEBANYAK 2
KALI
LOKASI :
 KM 4 GMK BLOK C KEC. SATUI
 KM 6 GMK BLOK E KEC. SATUI
- KOOORDINASI DENGAN PIHAK
MANAJEMEN SEBANYAK 4 KALI
- PENGAMANAN SEBANYAK 6
KALI
- PATROLI SEBANYAK 180 KALI
- PENANGKAPAN PETI NIHIL
- TINDAKAN PERSUASIF
- KOOORDINASI DENGAN PIHAK
MANAJEMEN SEBANYAK 6
KALI
1 BULAN 1
KALI PAM
1 BULAN 30
KALI PATROLI
DISERAHKAN
KE KRIMSUS
POLDA
KALSEL DAN
POLSEK
SATUI
31
NO PAM HSL YG DICAPAI KET
2012 2013
4.
5.
PT. GAWI MAKMUR
KALIMANTAN ( GMK )
KAB. TANAH LAUT
( SURAT PT. GMK NO :
017/GMK-BJM/DL/V/2012
TGL 21 JUNI 2012 )
PT. SMART TBK KAB.
KOTABARU ( SURAT PT.
SMART TBK NOMOR : STM.
001/SECO PSM 3/XII/2011
TGL 31 DESEMBER 2011)
- PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI
- PATROLI SEBANYAK 180 KALI
- PENANGKAPAN PETI NIHIL
- KOORDINASI DENGAN PIHAK
MANAJEMEN SEBANYAK 5 KALI
- PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI
- PATROLI SEBANYAK 180 KALI
- PENANGKAPAN PETI NIHIL
- KOORDINASI DENGAN PIHAK
MANAJEMEN SEBANYAK 5 KALI
-PENGAMANAN SEBANYAK 12 KALI
DI 2 TEMPAT :
- KEBUN JORONG
- KEBUN KINTAP
- PATROLI SEBANYAK 360 KALI
- PENANGKAPAN PETI NIHIL
- KOORDINASI DENGAN PIHAK
MANAJEMEN SEBANYAK 6 KALI
-
-
-
1 BULAN 1
KALI PAM
1 BULAN 30
KALI
PATROLI
1 BULAN 1
KALI PAM
1 BULAN 30
KALI
PATROLI
32
NO PAM HSL YG DICAPAI KET
2012 2013
6. PT. SMART TBK KAB.
TANAH LAUT ( SURAT PT.
SMART TBK NOMOR : STM.
001/SECO PSM 3/XII/2011 TGL 31
DESEMBER 2011)
- PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI
- PATROLI SEBANYAK 180 KALI
- PENANGKAPAN PETI NIHIL
- KOORDINASI DENGAN PIHAK
MANAJEMEN SEBANYAK 3 KALI
-
-
-
-
1 BULAN 1
KALI PAM
1 BULAN 30
KALI
PATROLI
33
NO PAM /PATROLI HSL YG DICAPAI GIAT KET
2012 2013
7.
8.
9.
10.
RAPAT PARIPURNA DPRD
PROV. KALSEL DAN PAM
KANTOR KPU PROV. KALSEL
PATROLI TERPADU KE
PELABUHAN TRISAKTI
BANJARMASIN DAN BANDARA
SYAMSUDIN NOOR
MAPING DI WILAYAH PT.
DARMA HENWA TBK DI KAB.
TANAH LAUT ( SURAT NO : S-
0386/PTDH/HR/ACP/0812 TGL 3
AGT 2012 )
PAM OBYEK WISATA BUDAYA,
WISATA BAHARI, WISATA
MODERN, WISATA BELANJA DAN
MOBILITAS PARA WISATAWAN
PELAKSANAAN RAPAT BERJALAN DGN BAIK
DAN LANCAR DIHADIRI OLEH KETUA DPRD
PROV. KALSEL
-SITUASI UNTUK ARUS MUDIK DI PELABUHAN
TRISAKTI DAN TERMINAL BARANG
PELABUHAN TRISAKTI BANJARMASIN MSH
AMAN TERKENDALI
- SITUASI DI BANDARA SYAMSUDIN NOOR
BANJARBARU BERJALAN DGN AMAN, ARUS
MUDIK PENUMPANG MSH BERJALAN NORMAL.
KOORDINASI BERJALAN BAIK SELANJUTNYA
AKAN DIBUAT MOU ANTARA DIT PAMOBVIT
DGN PT. DARMA HENWA
SITUASI AMAN DAN TERTIB KEGIATAN ATAU
AKTIFITAS MASYARAKAT BERJALAN DENGAN
LANCAR
96 KALI
82 KALI
1 KALI
96 KALI
96 KALI
82 KALI
-
96 KALI
I BULAN 16
KALI PAM
I BULAN 12
KALI PAM
I BULAN
16 KALI
PAM
34
NO NAMA SATWIL OBVITNAS OBVIT LAIN KET
1. RESTA B. MASIN -DEPO PERTAMINA
-IPA A. YANI
-IPA PRAMUKA
-PT. AKR CORPORINDO, Tbk
-PELABUHAN TRISAKTI
- PLN JL. LAMBUNG MANGKURAT
-TELKOM JL. LAMBING
MANGKURAT
- PASAR TERAPUNG
- BANK INDONESIA
- BANK KANTOR CABANG
UTAMA ( BNI, MANDIRI, BRI, BCA
)
- KANTOR GUBERNUR
-HOTEL BERBINTANG
BANJARMASIN
2. RES B. BARU -DPPU BANDARA SYAMSUDDIN
NOOR
-REGION CONTROL CENTER (
PT. PLN )
- PT. TELKOM P.M NOOR
- PT. PLN WIL. KALSELTENG
- PT. PLN WIL. GARDU INDUK
- PDAM INTAN BANJAR
3. RES BANJAR - -PLN SEI. TABUK
-PT. TELKOM JL. SUKARAMAI
-KAWASAN PERTAMBANGAN (
PT. PAMA, PMT, PPA )
-PUSAT PERBELANJAAN INTAN
4. RES BATOLA BENTANGAN ALUR SUNGAI
BARITO
-JEMBATAN BARITO
- PT. PLN PUTRI JUNJUNG BUIH
- PT. TELKOM P. ANTASARI
- PERKEBUNAN ( PT. BARITO
PUTRA PLANTATION )
DATA KERAWANAN
35
LANJUTAN
NO NAMA SATWIL OBVITNAS OBVIT LAIN KET
5. RES TAPIN - -PERTAMBANGAN ( PT. SKB, PT.
AGM, PT. KPP, PT. SIS )
-PERKEBUNAN ( PT. TRIBUANA
MAS, PT. KAP, PT. PBB )
-PERBANKAN
-PDAM
-TELKOM
6. RES HSS - -PERBANKAN
-PT. PLN ABDUL MUIS
-PT. TELKOM MUARAKATA
7. RES HST - -PERBANKAN
-PT. PLN
-PT. TELKOM
8. RES HSU - -PERBANKAN
-PT. PLN DAN PT. TELKOM
9. RES BALANGAN PT. ADARO INDONESIA -PERBANKAN
-PERTAMBANGAN ( PT.
MANTIMIN COAL MINNING, PT.
PARAMITHA CIPTA SARANA )
-PT. SARIBUMI SINAR KARYA (
TAMBANG BIJI BESI )
10. RES TABALONG PT. ADARO INDONESIA -PERBANKAN
-PERTAMBANGAN
-PT. PLN DAN PT. TELKOM
36
LANJUTAN
NO NAMA SATWIL OBVITNAS OBVIT LAIN KET
11. RES TANAH LAUT -PT. ARUTMIN INDONESIA SITE
ASAM-ASAM & KINTAP
-PLTU & GI ASAM-ASAM
-PT. SMART, Tbk
-PLN DATU DAIM
-PDAM A. SAIRANI
-PERBANKAN
-PERUSAHAAN PERKEBUNAN
12. RES TANAH BUMBU PT. ARUTMIN INDONESIA SITE
BATULICIN DAN SATUI
-PELABUHAN BATULICIN
-PLN
-PDAM
-PERBANKAN
13. RES KOTABARU -PT. ARUTMIN INDONESIA
SENAKIN & NPCTL
-DEPO KOTABARU
-PT. AKR CORPORINDO, Tbk
STAGEN
-PT. INDOCEMENT, Tbk TARJUN
-PT. SMART, Tbk
-PERBANKAN
-PT. PLN
-PT. TELKOM
-KAWASAN INDUSTRI ( PT. BSS
PKS, PT. ITP TARJUN, PT. ALAM
RAYA )
-KAWASAN PERKEBUNAN ( PT.
SMART, PT. INHUTANI II )
-PELABUHAN FERRY TJ. SERDANG,
PELABUHAN FERRY STAGEN
-BANDARA STAGEN
37
PERMASALAHAN
NO NAMA PERUSAHAAN/
TEMPAT
KERAWANAN KET
1. PT. ADARO INDONESIA -PENCURIAN ASET – ASET PERUSAHAAN,
-KONFLIK LAHAN DENGAN MASYARAKAT
KARENA HARGA TIDAK COCOK,
-PEMBEBASAN LAHAN TERSENDAT & SALAH
SASARAN
-KURANG TEPAT PROGRAM CSR
2. PT. ARUTMIN INDONESIA -PENCURIAN ASET – ASET PERUSAHAAN,
-KONFLIK LAHAN DENGAN MASYARAKAT /
PEMILIH KP LAIN / HGU KARENA HARGA
TIDAK COCOK,
-PEMBEBASAN LAHAN TERSENDAT
- PETI DI SEKITAR KAWASAN PKP2B
3. BENTANGAN ALUR
SUNGAI BARITO
-PENCURIAN ASET DI ATAS KAPAL,
-PENCURIAN BATUBARA DI ATAS KAPAL,
-PREMANISME / PUNGLI
38
39
- Secara umum sudah dilakukan pencatatan ttg
administrasi penerimaan dana Non APBN
- Pertanggung jawaban (Wabku ) penerimaan
dana Non APBN pada umumnya belum dibuat
- Laporan penerimaan masih ada yg belum
dilaporkan ke Bidkeu untuk SM I
- Kewilayahan masih belum mencatat hasil
penerimaan kdlm laporan keuangan satkernya
KEP KAPOLRI NOMOR : KEP / 19 / I / 2012 TGL 16 JAN 2012
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN DANA NON APBN PAM OBVITNAS &
OBVIT YG DIKELOLA BUMN
40
KEP KAPOLRI NOMOR : KEP / 19 / I / 2012 TGL 16 JAN 2012
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN DANA NON APBN PAM OBVITNAS &
OBVIT YG DIKELOLA BUMN
NO SATWIL
HASIL
KET
PENCATATAAN
ADMIN DANA
NON APBN
PERWABKU CaLK PENERIMAAN
PIHAK KE III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
POLRES TABALONG
POLRES BALANGAN
POLRES HSU
POLRES HSS
POLRES HST
POLRES TAPIN
POLRES BATOLA
POLRESTA B.MASIN
POLRES B.BARU
POLRES BANJAR
POLRES TANAH LAUT
POLRES TANBU
POLRES KOTABARU
DIT POLAIR
SAT BRIMOB
SUDAH
SUDAH
SUDAH
SUDAH
SUDAH
SUDAH
SUDAH
SUDAH
SUDAH
SUDAH
SUDAH
SUDAH
SUDAH
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BLM MMBUAT BUKU HIBAH
BLM MMBUAT BUKU HIBAH
BLM MMBUAT BUKU HIBAH
BLM MMBUAT BUKU HIBAH
BLM MMBUAT BUKU HIBAH
BLM MMBUAT BUKU HIBAH
BLM MMBUAT BUKU HIBAH
BLM MMBUAT BUKU HIBAH
BLM MMBUAT BUKU HIBAH
BLM MMBUAT BUKU HIBAH
BLM MMBUAT BUKU HIBAH
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
BELUM
RP. 102.555.000,-
RP. 21.000.000,-
RP. 24.000.000,-
RP. 38.105.000,-
RP. 35.470.000,-
RP. 40.740.000,-
RP. 39.120.000,-
RP. 135.970.000,-
RP. 95.673.000,-
RP.122.000.000,-
RP. 35.470.000,-
RP. 84.000.000,-
RP. 63.000.000,-
-
-
41
TR KAPOLDA KALSEL NOMOR : ST / 60 / I / 2013 TGL 12 JAN 2013
TENTANG
PELAKS PEMERIKSAAN LAP KEU POLRI OLEH BPK RI DI POLDA KALSEL
LAKS TGL 21 JAN 2013
KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT
1. Terdapat Minimal 5
Rekening Milik Satker Di
Lingkungan Polda
Kalimantan Selatan
Yang Belum Mendapat
Persetujuan Dari
Kementerian Keuangan
Permasalahan tersebut
mengakibatkan
Pembaca laporan
keuangan tidak
terinformasi dengan
baik mengenai dana-
dana non APBN yang
berada dalam
pengelolaan Polri, dan
timbulnya resiko
pemanfaatan dana-
dana non APBN yang
tidak sesuai dengan
peruntukannya.
- Kabid Keuangan
Polda Kalsel kurang
cermat dalam
menertiban
rekening satker
yang berada di
lingkungan Polda
Kalsel
- Direktur Pamobvit
Polda Kalsel dan
Kabid Keuangan
Polda Kalsel kurang
cermat dalam
melakukan
penatausaan
rekening yang
berada dalam
pengelolaannya
Bahwa rekening penampungan
penerimaan dana pamobvit milik Satker
Direktorat Pamobvit Polda Kalsel belum
mendapatkan persetujuan dari
Kementerian Keuangan R.I adapun
rekening yang timbul dari No. Rek.
00301001560302 pada BRI sejumlah
Rp50.000.000,00 sesuai dengan rekening
koran tertanggal 26 Januari 2013 akan
disalurkan sesuai dengan peruntukaannya.
Dan berdasarkan rekening No. Rek.
0310007553400 Bank Mandiri sejumlah
Rp1.418.081,00 benar telah ditutup pada
tanggal 16 Agustus 2012 berdasarkan surat
Direktur Pamobvit Polda Kalsel Nomor :
B/46/VIII/2012/Ditpamobvit tanggal 15
Agustus 2012,
KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT
rincian setoran awal Rp1.000.000,00
merupakan dana operasional pengamanan
yang diambil untuk membuka rekening
penampungan penerimaan dana pamobvit
a.n Prabowo Syuni Kaur Keuangan
Direktorat Pamobvit Polda Kalsel,
sedangkan nilai Rp418.081,00 tertuang
dalam rekening koran Bank Mandiri bulan
Juni, Juli dan Agustus 2012.
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007
maka Satker Direktorat Pamobvit Polda
Kalsel telah mengajukan permohonan
persetujuan pembukaan rekening
penerimaan untuk mendapatkan
persetujuan dari Bendahara Umum Negara
ke Puskeu Mabes Polri dengan nomor
rekening BRI 00301001560302 melalui
Bidkeu Polda sesuai dengan surat Direktur
Pamobvit Polda Kalsel Nomor : B/ND-
189/VIII/2012/Ditpamobvit tanggal 24
Agusus 2012 dan Nomor : B/ND-
228/X/2012/Ditpamobvit tanggal 4 Oktober
2012.
42
KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT
2. Pencatatan Aset
Tetap – Peralatan
dan Mesin Dalam
SIMAK BMN Belum
Akurat
- Informasi
mengenai posisi
(nilai) asset tetap
– peralatan dan
mesin, yang
disajikan dalam
Neraca
Direktorat
Pamobvit Polda
Kalsel per 31
Desember 2012
belum
menggambarkan
posisi
persediaan yang
sebenarnya
karena masih
terdapat barang
yang kurang
tercatat sebesar
Rp71.360.000,00.
- SDM/personil yang
menangani
pengelolaan asset
tetap belum
sepenuhnya
memahami
ketentuan
mengenai
pencatatan dan
pelaporan asset
tetap dalam laporan
keuangan.
- Koordinasi antar
unit-unit
organiasasi
(penerima barang
dan operator
SIMAK BMN) yang
bertanggung jawab
atas pelaporan
asset dalam
laporan keuangan
belum berjalan
dengan baik.
- Telah melakukan koreksi
pencatatan peralatan aset tetap -
peralatan dan mesin senilai
Rp71.360.000,00 berupa :
1. Pembelian Peralatan dan Mesin
Rp.66.246.000,00
2. Pembelian Kaca Pintu Utama Satker
Direktorat Pamobvit Polda Kalsel
Rp4.500.000,00
3. Pembelian Peralatan Listrik dan Lampu
Rp614.000,00
Sesuai dengan Berita Acara Pencatatan
Barang Milik Negara yang berasal dari
dana Non APBN
- Pencatatan Aset tetap – perlatan dan
mesin dalam Aplikasi SIMAK BMN
Direktorat Pamobvit Polda Kalsel telah
sesuai dengan pencatatan tersebut
diatas sebagaimana bukti Laporan
Posisi Barang Milik Negara di Neraca
Aplikasi SIMAK BMN Direktorat
Pamobvit Polda Kalsel (Laporan Posisi
Barang Milik Negara di Neraca Per 31
Desember 2012 )
43
KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT
3. Aset Gedung dan
Bangunan Sebesar
Rp22.000.000,00
Belum Tercatat Pada
Neraca Ditpamobvit
Permasalahan
tersebut
mengakibatkan nilai
asset gedung dan
bangunan pada
Neraca Ditpamobvit
Polda Kalsel per 31
Desember 2012
kurang catat
(understated)
sebesar
Rp22.000.000,00
- Tim penyusunan
laporan
keuangan
kurang cermat
dalam
menyajikan nilai
asset gedung
dan bangunan.
- Kurangnya
koordinasi
antara Bagian
Logistik dengan
Operator SIMAK
BMN pada
Ditpamobvit
dalam
pencatatan atas
asset gedung
dan bangunan.
Telah melakukan pencatatan di
Neraca Aplikasi SIMAK BMN
Direktorat Pamobvit Polda Kalsel
berupa aset tetap dalam renovasi
sebesar Rp22.000.000,00
sebagaimana lampiran Posisi Barang
Milik Negara di Neraca per 31
Desember 2012 tersebut diatas.
44
KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT
4. Pengelolaan Dana
Pengamanan Objek
Vital Pada Direktorat
Pamobvit Belum
Memadai
- Penyajian saldo
kas lainnya dan
setara kas pada
neraca Polda
Kalsel TA 2012
tidak dapat
diyakini
kewajarannya.
- Terdapat potensi
penyalahgunaan
pemanfaatan
dana non APBN
dhi. Dana
pamobvit yang
tidak sesuai
dengan
peruntukannya
karena tidak
adanya
transparansi dan
akuntabilitas
pengelolaan
dana non APBN.
- Tidak ada
mekanisme
pengawasan dan
pelaporan secara
berjenjang atas
dana-dana non
APBN dari tingkat
Polres sampai
dengan tingkat
Polda (dhi. Bid.
Keuangan Polda;
- Penanggung jawab
pamobvit kurang
memahammi
mekanisme
Perkapolri
No.KEP/19/I/2012
juncto Peraturan
Kapolri No. 22
Tahun 2011 dalam
mengelola dana
pengamanan objek
vital nasional
sebagai dana non
APBN;
- Telah melakukan pencatatan di Neraca
SAKPA Direktorat Pamobvit Polda
Kalsel per 31 Desember 2012 sebesar
Rp51.750.000,00 selanjutnya
berdasarkan pencatatan tersebut maka
pada tanggal 22 Januari 2013 telah
melakukan penyetoran PPH 21 ke Kas
Negara dengan bukti setor sebagai
berikut :
a. NTPN : 0315120115010003 sebesar
Rp4.500.000,00
b. NTPN : 0407071214020914 sebesar
Rp2.250.000,00
c. NTPN : 1401010512020906 sebesar
Rp2.250.000,00
d. NTPN : 1012021400030411 sebesar
Rp2.250.000,00
e. NTPN : 0010000700040010 sebesar
Rp4.500.000,00
f. NTPN : 0910050802030103 sebesar
Rp4.500.000,00
g. NTPN : 1300000515060707 sebesar
Rp4.500.000,00
h. NTPN : 0305011513111214 sebesar
Rp4.500.000,00
45
KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT
- Terdapat potensi
hilangnya
peralatan dan
perlengkapan
yang dibiayai
dari dana
pamobvit.
- Penerimaan dan
penggunaan
dana pamobvit
yang terdapat
dalam Buku Kas
Non APBN tidak
dapat diyakini
keakuratan dan
akuntabilitasnya.
- Penanggungjaw
ab pamobvit dan
Bendahara
Satker membuat
pertanggungjaw
aban keuangan
yang tidak
sesuai dengan
realisasi
penggunaannya.
i. NTPN : 1506150512030411
sebesar Rp 4.500.000,00
j. NTPN : 0913100110091315 sebesar
Rp 4.500.000,00
k. NTPN : 0807041013060303 sebesar
Rp 4.500.000,00
l. NTPN : 0204151001080509 sebesar
Rp 4.500.000,00
m. NTPN : 0008011214150512 sebesar
Rp 4.500.000,00
- Penerimaan dana dukungan
operasional dari PT. Smart Tbk
dan PT Hutan Rindang Banua
telah dilakukan pencatatan dan
laporan keuangan Buku Kas
Bank Manual Non APBN sampai
dengan bulan Desember 2012
(sebagaimana pencatatan buku
kas bank terlampir).
46
KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT
- Telah melakukan perubahan
pencatatan Buku Kas Bank
Manual Non APBN antara lain :
a. Telah melakukan pencatatan
dalam Buku Kas Bank Manual
Non APBN penerimaan dari 2
(dua) perusahaan yakni PT.
Smart, Tbk dan PT. Hutan
Rindang Banua.
b. Telah melakukan koreksi
pencatatan atas sewa kendaraan
bermotor yang diperuntukan
untuk pergeseran pasukan yang
akan melaksanakan Pengamanan
digunakan menjadi dukungan
kegiatan Supervisi / Pemetaan
sesuai dengan Surat Perintah
Direktur Pamobvit Polda Kalsel,
sebagaimana pendukung
administrasi terlampir.
47
KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT
- Pembelian Peralatan dan Mesin,
Renovasi Bangunan Kantor dan
Rumah Dinas Jabatan Direktur
Pamobvit Polda Kalsel serta
Pemasangan Instalasi Listrik
Satker Direktorat Pamobvit Polda
Kalsel telah tercatat di Aplikasi
SIMAK BMN Direktorat Pamobvit
Polda Kalsel, sebagaimana
lampiran Laporan Posisi Barang
Milik Negara di Neraca per 31
Desember 2012 tersebut diatas.
48
INTERNAL
EKSTERNAL
BID ORGAN
PERS
MAT
FAS
DUKGAR
BLM TERBENTUKNYA STRUKTUR SAT PAMOBVIT DI SATWIL
KETERBATASAN PERS (DSP = 112 ORG,RIIL = 73 ORG( 65%)
KURANG 39 ORG ( 35 %)
ALFUNG & ALKOM ( RANMOR : 1 UNIT, SENPI LARAS PANJANG :
20 PUCUK,SENPI REV : 7 PUCUK, AMUNISI : 2000 BTR)
RUANGAN DIT PAMOBVIT(MSH PINJAM PAKAI GEDUNG
BHAYANGKARI)
RAPAT KOORDINASI DGN OTORITAS OBVITNAS, SOSIALISASI,
PEMETAAN OBJEK VITAL,
OPSNAL
RANMOR PATROLI TRBATAS & TDK SESUAI DGN KONDISI
DAERAH
TAMBANG &
KEBUN
PERAT PER-UU, LEGALITAS PERUSAHAAN
LEGALITAS TANAH / LAHAN ( TUMPANG TINDIH, DUPLIKASI
SURAT-SURAT, PENGAKUAN LAHAN
SOSBUD (PREMANISME, BACKING OKNUM INSTANSI)
INVESTASI
HAMBATAN
49
BID PERS
JAM PIMPINAN & BIN TEKNIS MASING – MASING FUNGSI
B. UPAYA
BID ORGAN
PEMBUATAN KONSEP AKSELERASI PERAN KONSULTAN & AUDIT SISTEM
USUL BENTUK SAT PAMOBVIT
SOSIALISASI : 3 KALI
PELATIHAN : 9 KALI DIKJUR PAM OBVIT: 1 KALI
RPT KOORDINASI
BIN MENTAL
BID MAT
PEMANFAATAN UTK KEPENTINGAN TUGAS
HARWAT
RIKSA SCR BERKALA
BID SARPRAS HIBAH BARANG DAN JASA RENOVASI BANGUNAN RUANGAN PAM OBVIT
BID OPSNAL
KOORDINASI DGN OTORITAS OBVITNAS
MOU ( PT. ADARO INDONESIA DAN PT. DEMITRA PERKASA DGN POLDA KALSEL,
PT. PERTAMINA (PERSERO) PUSAT DGN MABES POLRI, PT. PLN (PERSERO) PUSAT DGN MABES POLRI
JUKLAP PENGAMANAN
PATROLI WISATA & LEMBAGA NEGARA
PAM & MAPPING OBVITNAS
PENANGKAPAN ILLEGAL MINNING
2450
PEMBUATAN KONSEP PENINGKATAN KUAT & PUAN FUNGSI PAMOBVIT SRT METODE PAM &
MANAGEMEN AUDIT SISPAM
PENGAMANAN FISIK OBVITNAS ( TAMBANG , PERTAMINA, PERKEBUNAN )
OPERASI TERPUSAT DAN KEWILAYAHAN
WASPADA, NORMATIF, CERMAT, JUNJUNG TINGGI HAM &
PROFESIONAL
BANJARMASIN, 18 JULI 2013
SEKIAN
&
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
HANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBI
HANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBIHANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBI
HANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBIDadang DjokoKaryanto
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...01112015
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
 
Jadwal penugasan tenaga ahli
Jadwal penugasan tenaga ahliJadwal penugasan tenaga ahli
Jadwal penugasan tenaga ahliRizal Sabans
 
Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT Buku Utama
Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT Buku UtamaPedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT Buku Utama
Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT Buku UtamaLestari Rachmawati
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Laporan anev capaian kinerja tw 1
Laporan anev capaian kinerja tw 1Laporan anev capaian kinerja tw 1
Laporan anev capaian kinerja tw 1Imam Pirdaus
 
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaBatasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaDidi Sadili
 
Paparan Musrenbang 2018
Paparan Musrenbang 2018Paparan Musrenbang 2018
Paparan Musrenbang 2018wedusputih
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurPenataan Ruang
 
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan
 
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa BaliRencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa BaliPenataan Ruang
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILPERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILAchmad Wahid
 
8. laporan hasil anev spkt 2018
8. laporan hasil anev spkt 20188. laporan hasil anev spkt 2018
8. laporan hasil anev spkt 2018Imam Pirdaus
 
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNSKeputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNSCoach RFIRMANS
 
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHSPermenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHSLAKSMI WIJAYANTI
 

What's hot (20)

Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Saber pungli
Saber pungliSaber pungli
Saber pungli
 
HANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBI
HANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBIHANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBI
HANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBI
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
 
6 April Linmas.ppt
6 April Linmas.ppt6 April Linmas.ppt
6 April Linmas.ppt
 
Jadwal penugasan tenaga ahli
Jadwal penugasan tenaga ahliJadwal penugasan tenaga ahli
Jadwal penugasan tenaga ahli
 
Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT Buku Utama
Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT Buku UtamaPedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT Buku Utama
Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT Buku Utama
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
Laporan anev capaian kinerja tw 1
Laporan anev capaian kinerja tw 1Laporan anev capaian kinerja tw 1
Laporan anev capaian kinerja tw 1
 
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaBatasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
 
Paparan Musrenbang 2018
Paparan Musrenbang 2018Paparan Musrenbang 2018
Paparan Musrenbang 2018
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
 
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020
 
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa BaliRencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILPERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 
8. laporan hasil anev spkt 2018
8. laporan hasil anev spkt 20188. laporan hasil anev spkt 2018
8. laporan hasil anev spkt 2018
 
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNSKeputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
 
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHSPermenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
 

Viewers also liked

STANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNAL
STANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNALSTANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNAL
STANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNALKARYA DHARMA JAYA
 
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI Dadang DjokoKaryanto
 
Commander Wish Kapolri
Commander Wish KapolriCommander Wish Kapolri
Commander Wish KapolriKukuh Setiawan
 
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRIPAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRIKukuh Setiawan
 
Paparan nkp polair-AKBP DADANG DK 2015-JAMBI
Paparan nkp polair-AKBP DADANG DK 2015-JAMBIPaparan nkp polair-AKBP DADANG DK 2015-JAMBI
Paparan nkp polair-AKBP DADANG DK 2015-JAMBIDadang DjokoKaryanto
 
Paparan sosialisasi rbp
Paparan sosialisasi rbpPaparan sosialisasi rbp
Paparan sosialisasi rbprbpkalbar
 
Manajemen sekuriti - fungsi-fungsi sekuriti
Manajemen sekuriti - fungsi-fungsi sekuritiManajemen sekuriti - fungsi-fungsi sekuriti
Manajemen sekuriti - fungsi-fungsi sekuritiimamsoekarno
 
seleksi anggota polri melalui SAG Polda metro jaya 2014
seleksi anggota polri melalui SAG Polda metro jaya 2014seleksi anggota polri melalui SAG Polda metro jaya 2014
seleksi anggota polri melalui SAG Polda metro jaya 2014Wiyatputera Dwiasi
 
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIWoro Handayani
 
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DKMANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DKWoro Handayani
 
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Contoh form perawatan kendaraan. docx
Contoh form perawatan kendaraan. docxContoh form perawatan kendaraan. docx
Contoh form perawatan kendaraan. docxPriyo Hadi
 
Tindak lanjut penjabaran program prioritas kapolri
Tindak lanjut penjabaran program prioritas kapolriTindak lanjut penjabaran program prioritas kapolri
Tindak lanjut penjabaran program prioritas kapolriKukuh Setiawan
 

Viewers also liked (20)

SOP Review Fixed
SOP Review FixedSOP Review Fixed
SOP Review Fixed
 
STANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNAL
STANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNALSTANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNAL
STANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNAL
 
Pembinaan Security di Perusahaan
Pembinaan Security di PerusahaanPembinaan Security di Perusahaan
Pembinaan Security di Perusahaan
 
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI
 
Renpam kunjungan tb 1
Renpam  kunjungan tb 1Renpam  kunjungan tb 1
Renpam kunjungan tb 1
 
Bab 1 NKP sespimmen POLRI
Bab 1 NKP sespimmen POLRIBab 1 NKP sespimmen POLRI
Bab 1 NKP sespimmen POLRI
 
Commander Wish Kapolri
Commander Wish KapolriCommander Wish Kapolri
Commander Wish Kapolri
 
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRIPAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
 
Paparan nkp polair-AKBP DADANG DK 2015-JAMBI
Paparan nkp polair-AKBP DADANG DK 2015-JAMBIPaparan nkp polair-AKBP DADANG DK 2015-JAMBI
Paparan nkp polair-AKBP DADANG DK 2015-JAMBI
 
Contoh paparan
Contoh paparanContoh paparan
Contoh paparan
 
Paparan sosialisasi rbp
Paparan sosialisasi rbpPaparan sosialisasi rbp
Paparan sosialisasi rbp
 
Peng pam
Peng pamPeng pam
Peng pam
 
Manajemen sekuriti - fungsi-fungsi sekuriti
Manajemen sekuriti - fungsi-fungsi sekuritiManajemen sekuriti - fungsi-fungsi sekuriti
Manajemen sekuriti - fungsi-fungsi sekuriti
 
seleksi anggota polri melalui SAG Polda metro jaya 2014
seleksi anggota polri melalui SAG Polda metro jaya 2014seleksi anggota polri melalui SAG Polda metro jaya 2014
seleksi anggota polri melalui SAG Polda metro jaya 2014
 
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
 
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DKMANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
 
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Contoh form perawatan kendaraan. docx
Contoh form perawatan kendaraan. docxContoh form perawatan kendaraan. docx
Contoh form perawatan kendaraan. docx
 
Tindak lanjut penjabaran program prioritas kapolri
Tindak lanjut penjabaran program prioritas kapolriTindak lanjut penjabaran program prioritas kapolri
Tindak lanjut penjabaran program prioritas kapolri
 
saber pungli
saber punglisaber pungli
saber pungli
 

Similar to PAMOBVIT

Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan EkonomiPosisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan EkonomiF W
 
6 A,(15 1)Tranformasi
6 A,(15 1)Tranformasi6 A,(15 1)Tranformasi
6 A,(15 1)Tranformasizafeen zafeen
 
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota SurakartaPaparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota SurakartaBagus ardian
 
RTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.ppt
RTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.pptRTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.ppt
RTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.pptAndrewWeb1
 
6 A,(9 1 5)Perikanan
6 A,(9 1 5)Perikanan6 A,(9 1 5)Perikanan
6 A,(9 1 5)Perikananzafeen zafeen
 
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxPaparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxHartantyUtami1
 
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIWoro Handayani
 
hsgdhd gdhdgdh.pptx
hsgdhd gdhdgdh.pptxhsgdhd gdhdgdh.pptx
hsgdhd gdhdgdh.pptxyantifritz
 
Ukm Konvensional vs cyberpreneurship
Ukm Konvensional  vs cyberpreneurshipUkm Konvensional  vs cyberpreneurship
Ukm Konvensional vs cyberpreneurshipF W
 
MATERI HUKUM LINGKUNGAN awal perkuliahan.ppt
MATERI  HUKUM LINGKUNGAN  awal perkuliahan.pptMATERI  HUKUM LINGKUNGAN  awal perkuliahan.ppt
MATERI HUKUM LINGKUNGAN awal perkuliahan.pptvalentinoaquila
 
Paparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangPaparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangSarif Sidik
 
Paparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangPaparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangSarif Sidik
 
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixSlide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixBagoes Prasetya
 
Tw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambeskoTw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambeskokambesko
 
Tw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambeskoTw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambeskokambesko
 
Tw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambeskoTw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambeskokambesko
 

Similar to PAMOBVIT (20)

Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan EkonomiPosisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi
 
6 A,(15 1)Tranformasi
6 A,(15 1)Tranformasi6 A,(15 1)Tranformasi
6 A,(15 1)Tranformasi
 
Puji tipikor paparan
Puji tipikor paparanPuji tipikor paparan
Puji tipikor paparan
 
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota SurakartaPaparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
 
RTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.ppt
RTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.pptRTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.ppt
RTL PENANGANAN STUNTING BELHIL.ppt
 
6 A,(9 1 5)Perikanan
6 A,(9 1 5)Perikanan6 A,(9 1 5)Perikanan
6 A,(9 1 5)Perikanan
 
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxPaparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
 
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
 
6 a,(17.5)gt
6 a,(17.5)gt6 a,(17.5)gt
6 a,(17.5)gt
 
Capaian rbp
Capaian rbpCapaian rbp
Capaian rbp
 
hsgdhd gdhdgdh.pptx
hsgdhd gdhdgdh.pptxhsgdhd gdhdgdh.pptx
hsgdhd gdhdgdh.pptx
 
Ukm Konvensional vs cyberpreneurship
Ukm Konvensional  vs cyberpreneurshipUkm Konvensional  vs cyberpreneurship
Ukm Konvensional vs cyberpreneurship
 
MATERI HUKUM LINGKUNGAN awal perkuliahan.ppt
MATERI  HUKUM LINGKUNGAN  awal perkuliahan.pptMATERI  HUKUM LINGKUNGAN  awal perkuliahan.ppt
MATERI HUKUM LINGKUNGAN awal perkuliahan.ppt
 
Paparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangPaparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreang
 
Paparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangPaparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreang
 
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixSlide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
 
Persentase pak dadang 2
Persentase pak dadang 2Persentase pak dadang 2
Persentase pak dadang 2
 
Tw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambeskoTw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambesko
 
Tw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambeskoTw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambesko
 
Tw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambeskoTw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambesko
 

PAMOBVIT

  • 1.
  • 2. PENDAHULUAN SITUASI EKSTERNAL DAN INTERNAL TUPOK, VISI & MISI DIREKTORAT PAMOBVIT POLDA KALSEL PELAKSANAAN & HASIL 1 2 3 4 HAMBATAN & PERMASALAHAN PENUTUP 5 6 1
  • 3. A. MAKSUD  LAP INI DI SUSUN DLM RANGKA MEMBERI GAMBARAN UMUM TTG SIKON KAMTIBMAS OBVITNAS DI WILKUM POLDA KALSEL & KINERJA PAMOBVIT JAJARAN POLDA KALSEL SERTA HAL2 LAIN YG BERKAITAN ERAT DG TUGAS & TGJWB PAM OBVIT POLDA KALSEL. B. TUJUAN  SBG BAHAN MASUKAN & DIJADIKAN BAHAN PERTIMBANGAN DLM MENETAPKAN BIJAK DLM RANGKA PELAKS TUGAS PAM OBVIT DI WILKUM POLDA KALSEL ►RENJA DIT PAMOBVIT POLDA KALSEL TA. 2012 PRIORITASKAN UPAYA2 BANGUN & DAYAKAN BERBAGAI OTORITAS KELOLA OBYEK VITAL, PARIWISATA DAN VIP / VVIP , KAT KUAL YANMAS SERTA JAMIN TETAP HARSITKAMTIBNAS YG KONDUSIF ►UTK MENCIPTAKAN POLRI KHUSUSNYA PAM OBVIT POLDA KALSEL YG PROF, BERMORAL & MODERN SEBAGAIMANA YG TELAH TERENCANA DIPERLUKAN ADANYA SUATU DINAMIKA ORGAN AGAR PELAKS TUGAS DPT BERJALAN SCR SINAMBUNG SPY DIPEROLEH HASIL YG OPT. 1. ST KAPOLRI NO. : ST / 1807 / IX / 2012 TGL 6 SEP 2012 TTG PEMBERITAHUAN PELAKS WASRIK RUTIN ITWIL IV ITWASUM POLRI TAHAP II ASPEK PELAKS & DAL TA. 2012 DI POLDA KALSEL 2. RUJUKAN REN WAS TAHUNAN ITWASUM POLRI TA. 2012 NOMOR : RENWAS / -1 / I / 2012 TANGGAL 12 JANUARI 2012 3. RENJA DIT PAM OBVIT POLDA KALSEL TH 2012 LAPORAN INI DISUSUN MELIPUTI RUANG LINGKUP TTG SIT DAERAH, SIT KAMTIBMAS, SIT KESATUAN, TUGAS REALISASI AGGR & BIJAK KAPOLDA KALSEL SERTA HASIL PELAKS TUGAS SELAMA TH 2012 SERTA HAMBATAN & PERMASALAHAN YG PERLU DPT PERHATIAN RUANG LINGKUP DASAR UMUM MAKSUD DAN TUJUAN 2
  • 4. KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN KEAMANAN 3 • KONDISI SOSIAL POLITIK DI INDONESIA JELANG PEMILU TH 2014:  PENGARUH GLOBAL KRISIS KEPEMIMPINAN DI TIMUR TENGAH, KRISIS EKONOMI DI EROPA BERPENGARUH THDP NEGARA – NEGARA ASEAN & MELEMAHNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SCR MAKRO DAN MIKRO.  PERUBAHAN BESAR DALAM TATANAN POLITIK UU OTDA (INDIKATOR PENTING ADL MENGUAKNYA KEWENANGAN PEMDA, TUNTUTAN PEMENUHAN HAK WARGA DAN HAM.  PERUBAHAN POLITIK TDK SEIMBANG DGN PERCEPATAN KEBIJAKAN BIDANG HUKUM, SOSIAL, EKONOMI SEHINGGA BERPOTENSI KETIDAKPUASAN MASY (YG MERASA KEPENTINGANNYA TDK TERAKOMODIR).  KEPENTINGAN POK TERTENTU UTK MERAIH TUJUAN MEREKA. BERPENGARUH THD STABILITAS KEAMANAN, EKONOMI DAN PERTUMBUHAN INVESTASI BAIK DITINGKAT LOKAL, PROVINSI MAUPUN NASIONAL.
  • 5. SEKTOR ESDM 4  PENURUNAN PRODUKSI BATUBARA  PEMBAHARUAN ENERGI MSH DIDOMINASI OLEH BBM  SUBSIDI BBM TERUS MENINGKAT, TDK TEPAT SASARAN  PEMANFAATAN ENERGI BLM EFISIEN DAN BLM OPTIMALNYA PELAKSANAAN PRINSIP GOOD MINING PRESTICE  PENYELEWENGAN BBM BERSUBSIDI (SOLAR KE PERUSAHAAN). POTENSI DAN ANCAMAN  PENCURIAN PERALATAN OPERASIONAL DI WIL OBYEK VITAL  PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI UTK KEPERLUAN PERTAMBANGAN  TERDAPAT DUA KUASA PERTAMBANGAN (KP) PT. ADARO INDONESIA DAN PT. ARUTMIN INDONESIA YG TRMSK OBVITNAS DAN BEBERAPA KP DARI OBYEK VITAL LAINNYA, SISANYA ADALAH PERTAMBANGAN ILEGAL YG BERPOTENSI MENIMBULKAN MASALAH (TUMPANG TINDIH LAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL)/SUMBER KEPMEN ESDM NO: 2288 K / 07/ MEM/2008  INDIKASI ADANYA BACKING OLEH PEMODAL DAN OKNUM DLM ILEGAL MINING PEMICU KONFLIK SOSIAL, HORIZONTAL &VERTIKAL
  • 6. SEKTOR PERHUBUNGAN 5 I. BANDARA :  TIDAK DILENGKAPI DGN X RAY KHUSUS SEHINGGA SERING TERJADI PEMASOKAN OBAT/ NARKOTIKA MELEWATI BANDARA  BLM MAKSIMALNYA KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI DLM RANGKA PAM BANDAR UDARA DAN PELABUHAN  DOKUMEN KARGO TDK SESUAI DGN BARANG  PERMASALAHAN TANAH BANDARA II. PELABUHAN :  PENCURIAN ASET DI ATAS KAPAL,  PENCURIAN BATUBARA DI ATAS KAPAL,  PREMANISME / PUNGLI  PEDAGANG ASONGAN / LIAR  CALO  ANGKUTAN LIAR  PERMASALAHAN LAHAN/TANAH PELABUHAN POTENSI MENIMBULKAN GANGGUAN PENYELUNDUPAN & KEJAHATAN TRANS NATIONAL CRIME
  • 7. SEKTOR PARIWISATA  LEMAHNYA KOORDINASI ANTARA PELAKU USAHA PARIWISATA  MOU ANTARA POLRI DGN KEMENBUDPAR BLM TEREALISASI DGN BAIK  SOP PENGAMANAN BLM ADA  MAPPING KERAWANAN PADA OBYEK WISATA  PELAYANAN PENGAMANAN BIDANG PARIWISATA MASIH PERLU DITINGKATKAN PERLU PENINGKATAN KOORDINASI 6
  • 8.  ASPEK KOORDINASI DAN PERENCANAAN PENGAMANAN  KESIAPAN PERSONIL, PERALATAN  PELATIHAN PAM VVIP / VIP BLM MAKSIMAL  SOP BLM TUNTAS PERLU PENINGKATAN KOORDINASI DAN PERAN 7
  • 9. BAB II SITUASI EKSTERNAL OBVITNAS & INTERNAL PAM OBVIT S I T U A S I E K S T E R N A L 8
  • 10. OBVITNAS WILAYAH POLDA KALSEL 9 1. KEP MEN KIMPRASWIL NO : 337 KPTS/M/2004  PENCURIAN ASET DI ATS KAPAL  PENCURIAN BATUBARA DI ATS KAPAL  PREMANISME / PUNGLI  PENCURIAN ASET  LIMBAH PENGOLAHAN BENTANG ALUR SUNGAI BARITO IPA AHMAD YANI BANJARMASIN IPA PRAMUKA, BANJARMASIN
  • 11. 3. KEP MEN ESDM NO : 3407 K/07/MEM/2012 LANJUTAN 10 PLTU & GI ASAM-ASAM, TALA REGION CONTROL CENTER KALSELTENG & GI CEMPAKA, BANJARBARU PENCURIAN ASET PENCURIAN BBM DI ATS KAPAL PREMANISME / PUNGLI PENCURIAN ASET KONFLIK LAHAN DGN MASYARAKAT/PEMILIK KP LAIN PEMBEBASAN LHN TERSENDAT DAN SALAH SASARAN PETI DISEKITAR KAWASAN PKP2B PENCURIAN ASET PENCURIAN BBM DI ATS KAPAL PREMANISME / PUNGLI PENCURIAN ASET KONFLIK LAHAN DGN MASYARAKAT PEMBEBASAN LHN TERSENDAT DAN SALAH SASARAN KURG TEPAT PROGRAM CSR  PENCURIAN ASET  KEBAKARAN  PENCURIAN ASET  KEBAKARAN PENCURIAN ASET PENCURIAN BBM DI ATS KAPAL PREMANISME / PUNGLI PENETAPAN OBVITNAS BARU UNIT BISNIS EP PERTAMINA TABALONG PT. ADARO INDONESIA TABALONG Dan BALANGAN DEPO BANJARMASIN/ DEPO KOTABARU & FSO “OSB CILACAP” PT. ARUTMIN INDONESIA TALA, TANBU, KOTABARU FASILITAS PENYIMPANAN AKR BANJARMASIN & STAGEN
  • 12. OBVITNAS WILAYAH POLDA KALSEL 11 2. KEPMEN PERINDUSTRIAN NO : 620/M-IND/KEP/12/2012 (BARU) PT. SMART TBK, KTB PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, KTB  PENCURIAN BUAH SAWIT  PENGRUSAKAN LAHAN  PENCURIAN ASET
  • 13. PELABUHAN TRISAKTI BANJARMASIN PELABUHAN BATULICIN (KHUSUS) TANAH BUMBU PELABUHAN BONGKAR MUAT BANJARMASIN PELABUHAN KHUSUS BANJARMASIN PELABUHAN STAGEN KOTABARU KUASA PERTAMBANGAN PKB2B BANJAR, TAPIN, BALANGAN, KOTABARU TANAH LAUT &TANAH BUMBU (KEPMEN PERHUBUNGAN NOMOR : KM 72 TH 2004) 12  PENCURIAN ASET DAN BRG PENUMPANG  PREMANISME / PUNGLI  CALO  PENCURIAN ASET  PREMANISME / PUNGLI  PENCURIAN ASET  PREMANISME / PUNGLI  PENCURIAN ASET  PREMANISME / PUNGLI  PENCURIAN ASET DAN BRG PENUMPANG  PREMANISME / PUNGLI  CALO  PENCURIAN ASET  PREMANISME / PUNGLI
  • 14. PASAR TERAPUNG BANJARMASIN KANTOR GUBERNUR BANJARMASIN JEMBATAN BARITO BANJARMASIN HOTEL BERBINTANG BANJARMASIN ( NON KEPMEN ) 13  PENCURIAN  PREMANISME / PUNGLI  PENCURIAN  PREMANISME / PUNGLI  UNJUK RASA  AKSI TEROR  KEBAKARAN  PREMANISME  PENCURIAN
  • 15. BANDARA INTERNASIONAL SYAMSUDIN NOOR BANJARBARU BANDARA WARUKIN TANJUNG (TABALONG) BANK KANTOR CABANG UTAMA BANJARMASIN BANDARA SYAMSIR ALAM STAGEN KOTABARU 14  PENCURIAN  PERAMPASAN  PENCURIAN, PERAMPOKAN  KEBAKARAN  PENCURIAN  PERAMPASAN  PREMANISME  PENCURIAN  PERAMPASAN  PREMANISME
  • 16. POK BAKUMPAI :25 ORG POK PUTRA KELADAN 283 ORG POK PUTRA TAPIN 124 ORG JETI 4 PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA JETI KUNING PT. HASNOR GROUP Keladan Sei Selai Sei Puting JETI MANUAL / LOK BONTAR PT. BARA MULTI GROUP Jemb. Rumpiang POK BERSAMAAN MARABAHAN :60 ORG POK NAGA LAUT 47 ORG POK KOPERASI MITRA BERSAMA 285 ORG Marabahan Benua Anyar POK BAKUMPAI 77 : 50 ORG Jemb. Barito Banjarmasin Muara Barito POK GOTONG ROYONG 576 ORG Perush tambang wil kab.Tapin, Banjar dan balangan menggunakan jalur Barito unuk transport Kab.Tapin, Banjar , balangan dan batola menggunakan jalur Barito unuk transport perdagangan segala bidang 15
  • 17. LANJUTAN S I T U A S I I N T E R N A L 16
  • 18. NO UNIT ORGANISASI POLRI PNS KETDSP RIIL JML PA/BA DSP RIIL JML III/II PA BA PA BA III II III II 1 PIMPINAN 2 2 0 2 SUBBAGRENMIN 6 3 1 8 - 5 / + 5 6 2 3 0 -3 / -2 POLRI PA = - 15 3 BAGBINOPSNAL 5 0 3 4 -2 / + 4 0 2 0 0 0 /-2 BA = - 34 4 SUBDITWASTER 5 10 3 12 -2 / + 2 0 2 0 0 0 / -2 PNS III = -3 5 SUBDITWISATA 5 16 3 9 -2 / -7 0 2 0 0 0 / -2 II = -12 6 SUBDITLEMNEG 5 16 3 11 -2 /-5 0 2 0 0 0 /-2 7 SUBDITKILAS 5 16 3 6 -2 /-10 0 2 0 0 0 /-2 JUMLAH 33 61 13 51 -20 / - 10 6 12 3 0 -3 /- 12 1. DAFTAR PERSONIL 17
  • 19. POLRES JAJARAN NO NAMA SATWIL KANIT ANGGOTA KET 1 POLRESTA BANJARMASIN 1 28 2 POLRES BANJARBARU 1 5 3 POLRES BATOLA 1 10 4 POLRES BANJAR 1 2 5 POLRES TANAH LAUT 1 2 6 POLRES KOTABARU 1 3 BELUM ADA 7 POLRES TAPIN 1 3 STRUKTUR 8 POLRES HSS 1 6 SAT PAMOBVIT 9 POLRES HST 1 14 10 POLRES HSU 1 3 11 POLRES BALANGAN 1 6 12 POLRES TABALONG 1 10 13 POLRES TANBU 1 4 JUMLAH 13 72 18
  • 20. 2. MATLOG NO JENIS JMLH B RR RB KET 1. 2. 3. SENPI LARAS PANJANG AMUNISI RANMOR R4 25 PUCUK 4000 BUTIR 1 UNIT BAIK BAIK BAIK - - - - - - 10 PUCUK SV 2 15 PUCUK RM 2000 BUTIR KALORI 7,62 MM 2000 BUTIR KALORI 5,56 MM MERK DAIHATSU TERIOS 19
  • 21. 20 MAK PROG / KEGIATAN DIPA TA. 2013 REALISASI % KET 060.01.10 PROG HARKAMTIBMAS 5,595,540,000 1.347.407.063 24,08 % 3128 LAYANAN PERKANTORAN HARKAMTIBMAS 5,595,540,000 1.347.407.063 24,08 % - PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 5,351,711,000 1.296.595.063 24,23 % - PENYUSUNAN PROGRAM, ANGGARAN & RENCANA KERJA 2,080,000 2,080,000 100 % - PENYUSUNAN RKA-KL, SRAA & DIPA 2,080,000 0 % - PENYUSUNAN & EVALUASI LAKIP 2.080.000 0 % - PERAWATAN PERALATAN KANTOR 5,180,000 2.040.000 39,38 % - PENGKAJIAN & ANALISA REFORMASI BIROKRASI 2,440,000 0 % - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/8 16,350,000 2.989.100 18,28 % - PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR 41,200,000 6.890.900 16,73 % 3. ANGGARAN DIPA TA 2013
  • 22. 21 - PENEGAKKAN HUKUM ANGGOTA / PNS POLRI ( SIDANG DISIPLIN / KODE ETIK ) 4,300,000 0 % - DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN 16,920,000 0 % - DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 54,300,000 12.000.000 22.10 % - ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI 21,900,000 7.200.000 32.88 % 131.002 PENYELENGGARAAN PENGAMANAN KEPOLISIAN 74,999,000 17.612.000 23.48 % - PENGAMANAN OBJEK VITAL 74,999,000 17.612.000 23.48 %
  • 23. RENCANA PENARIKAN DANA TA 2013 KOD E PROGRAM / KEGIATAN PAGU BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI A PEMBAYARAN GAJI & TUNJANGAN 5,351,711,000 411,670,076 411,670,076 411,670,076 411,670,076 411,670,076 411,670,076 823,340,164 E SUN PROGRAM, ANG & RENJA 2,080,000 2,080,000 F SUN RKA-KL, SRAA & DIPA 2,080,000 2,080,000 G PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAKIP 2,080,000 2,080,000 V PERAWATAN PERALATAN KANTOR 5,180,000 647,500 647,500 647,500 647,500 AB PENGKAJIAN DAN ANALISIS RBP 2,440,000 1,220,000 AY WAT RANMOR RODA 4/6/10 16,350,000 5,450,000 5,450,000 BW PENG ALAT/PERLENGKAPAN KANTOR 41,200,000 3,433,000 3,433,000 3,433,000 3,433,000 3,433,000 3,433,000 3,433,000 DC SIDANG DISIPLIN 4,300,000 2,150,000 FR DUK OPERASIONAL KEPOLISIAN 16,920,000 720,000 720,000 720,000 720,000 4,860,000 720,000 720,000 FY DUK OPERASIONAL SATKER 54,300,000 2,900,000 17,500,000 13,500,000 GA ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI 21,900,000 1,860,000 1,680,000 1,860,000 1,800,000 1,860,000 1,800,000 1,860,000 CW MENYELENGGARAKAN PAM KEPOLISIAN 74,999,000 6,129,000 6,129,000 6,129,000 6,129,000 6,852,000 6,129,000 6,129,000 JUMLAH 5,595,540,000 427,983,076 429,740,576 423,823,076 428,550,576 437,884,076 454,490,576 837,360,664 JUMLAH SD BULAN 5,595,540,000 427,983,076 857,723,652 1,281,546,728 1,710,097,304 2,147,981,380 2,602,471,956 3,439,832,620 PROSENTASE 8 15 23 31 38 47 61 22
  • 24. LANJUTAN …KODE PROGRAM / KEGIATAN BULAN PENANGGUNG JAWABAGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER A PEMBAYARAN GAJI & TUNJANGAN 411,670,076 411,670,076 411,670,076 411,670,076 411,670,076KA SUBBAG RENMIN E SUN PROGRAM, ANG & RENJA KA SUBBAG RENMIN F SUN RKA-KL, SRAA & DIPA KA SUBBAG RENMIN G PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAKIP KA SUBBAG RENMIN V PERAWATAN PERALATAN KANTOR 647,500 647,500 647,500 647,500KA SUBBAG RENMIN AB PENGKAJIAN DAN ANALISIS RBP 1,220,000KA SUBBAG RENMIN AY WAT RANMOR RODA 4/6/10 5,450,000 KA SUBBAG RENMIN BW PENG ALAT/PERLENGKAPAN KANTOR 3,433,000 3,433,000 3,433,000 3,433,000 3,437,000KA SUBBAG RENMIN DC SIDANG DISIPLIN 2,150,000KA SUBBAG RENMIN FR DUK OPERASIONAL KEPOLISIAN 720,000 4,860,000 720,000 720,000 720,000 KABAG BINOPS & KA SUBBAG RENMIN FY DUK OPERASIONAL SATKER 2,900,000 17,500,000 KABAG BINOPS GA ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI 1,860,000 1,800,000 1,860,000 1,800,000 1,860,000 KABAG BINOPS CW MENYELENGGARAKAN PAM KEPOLISIAN 6,129,000 6,129,000 6,857,000 6,129,000 6,129,000 KASUBDIT JUMLAH 424,470,576 427,903,076 430,678,576 444,810,576 427,844,576 JUMLAH SD BULAN 3,864,303,196 4,292,206,272 4,722,884,848 5,167,695,424 5,595,540,000 PROSENTASE 69 77 84 92 100 23
  • 25. BAB III. TUPOK, VISI MISI & PELAKSANAAN TUPOK VISI & MISI 24
  • 26. TUPOK 1. PERKAP 22 TAHUN 2010 DIT PAMOBVIT TK POLDA BERTUGAS MENYELENGGARAKAN GIAT PAM THD OBJEK KHUSUS, GIAT DLM FASILITAS LEMNEG, PERWAKILAN ASING, LINGKUNGAN INDUSTRI TMSK VIP DAN OBJEK PARIWISATA YG PERLU PAM KHUSUS. 2. PERKAP 23 THN 2010 TUPOKSI SAT PAMOBVIT ADALAH MENGAMANKAN OBJEK VITAL PD TK POLRES MELIPUTI : PROYEK / INSTALASI VITAL, OBJEK WISATA, WAS TERTENTU DAN VIP YG MEMERLUKAN PAM KEPOLISIAN. 3. SELAIN OBJEK TSB, BG SATWIL LBH FOCUS PD OBVITNAS, LEMNEG, PERWAKILAN ASING, LINGKUNGAN INDUSTRI, PAM ( TR KABAHARKAM POLRI NOMOR : ST / 1053 / V / 2011 TGL 23 MEI 2011 ) 25
  • 27. VISI 26 VISI  TESELENGGARANYA PELAYANAN KAMTIBMAS YANG PRIMA TEGAKNYA HUKUM TERWUJUDNYA KEAMANAN YANG MANTAP TERJALINNYA SINERGI POLISIONIL YANG PROAKTIF
  • 28. MISI 27  LAKS DETEKSI DINI THDP POTENSI-POTENSI YG DPT MENIMBULKAN ANCAMAN DAN GANGGUAN  BERIKN PAM SCRA MUDAH, RESPONSIF DAN TDK DISKRIMINASI  BERIKN KECEPTN BANTUAN MAUPUN PERTOLONGAN DNG ETIKA STANDAR PELAYANAN YG TINGGI  WUJUDKN SINERGI POLISIONAL DLM MENGELIMINASI MASALH YG AKBTKN ANCAMAN & GANGGUAN YG MENGENDAP DI DLM BNGUN ( PAMERSHIP BUILDING / NETWORKING)  TGKN HUKUM SCRA PROFESIONAL, OBYEKTIF, PROPOSIONAL,TRANSPARAN & AKUNTABEL  MENGELOLA SCRA PROFESIONAL, TRANSPARAN AKUNTABE & MODERN THDP SUMBER DAYA DIT PAMOBVIT WJDNYA PERUBHN CR MINDSET DAN POLA KINERJA DR PENINDAK JD PELAYN ( PUBLIC SERVICE) KPD PERSONEL DIT PAM OBVIT POLDA KALSEL  BINA & KRJ SAMA DGN PAM SWAKARSA & PTG PAM LAINYA PADA OBYEK VITAL OBYEK PARIWISATA OBYEK KHUSUS VIP/VVIP
  • 30. NO PAM HSL YG DICAPAI KET 2012 2013 1. PT. ARUTMIN INDONESIA SITE BATULICIN ( SURAT PT. ARUTMIN INDONESIA NOMOR : 004/JW/PTAI- /KTP/E/02.12 ) -PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI -PATROLI SEBANYAK 120 KALI -PENANGKAPAN PETI SEBANYAK 3 KALI LOKASI : - JL.KODECO KM 19 TAMBANG SUNGKAI KEC. SIMP. 4 - DS. BATU HARANG KM 51 KEC. MENTEWE - DS.MANGKAL API KM 75 KEC. LASUNG -PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI -PATROLI SEBANYAK 120 KALI  PENANGKAPAN PETI SEBANYAK 1 KALI LOKASI : - PIT KM 14  TINDAKAN UPAYA PERSUASIF DI DAERAH : - PIT SUNGKAI KM 17 (MANUALAN/ KARUNGAN) - PIT KM 14 (MEKANIK) - PIT ATA (MEKANIK - KP CK KM 22 PIT 1 - KP CK PIT 5 - KP CK PIT 2 - LOKASI KM 22 - PIT MANGKAL API 1 BULAN 1 KALI PAM 1 MINGGU 5 KALI PATROLI DISERAHKAN KE POLRES TANBU 29
  • 31. NO PAM HSL YG DICAPAI KET 2012 2013 2. PT. PERTAMINA TERMINAL BANJARMASIN ( SURAT PT. PERTAMINA NO : 153/F34113/2011- SO TGL 29 SEPT 2011 ) -PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI -PATROLI SEBANYAK 180 KALI -KOORDINASI DENGAN PIHAK MANAJEMEN SEBANYAK 3 KALI -PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI -PATROLI SEBANYAK 180 KALI -KOORDINASI DENGAN PIHAK MANAJEMEN SEBANYAK 4 KALI 1 BULAN 1 KALI PAM 1 BULAN 30 KALI PATROLI 30
  • 32. NO PAM HSL YG DICAPAI KET 2012 2013 3. PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN ( GMK ) KAB. TANAH BUMBU ( SURAT PT. GMK NO : 017/GMK-BJM/DL/V/2012 TGL 21 JUNI 2012 ) - PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI - PATROLI SEBANYAK 180 KALI - PENANGKAPAN PETI SEBANYAK 2 KALI LOKASI :  KM 4 GMK BLOK C KEC. SATUI  KM 6 GMK BLOK E KEC. SATUI - KOOORDINASI DENGAN PIHAK MANAJEMEN SEBANYAK 4 KALI - PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI - PATROLI SEBANYAK 180 KALI - PENANGKAPAN PETI NIHIL - TINDAKAN PERSUASIF - KOOORDINASI DENGAN PIHAK MANAJEMEN SEBANYAK 6 KALI 1 BULAN 1 KALI PAM 1 BULAN 30 KALI PATROLI DISERAHKAN KE KRIMSUS POLDA KALSEL DAN POLSEK SATUI 31
  • 33. NO PAM HSL YG DICAPAI KET 2012 2013 4. 5. PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN ( GMK ) KAB. TANAH LAUT ( SURAT PT. GMK NO : 017/GMK-BJM/DL/V/2012 TGL 21 JUNI 2012 ) PT. SMART TBK KAB. KOTABARU ( SURAT PT. SMART TBK NOMOR : STM. 001/SECO PSM 3/XII/2011 TGL 31 DESEMBER 2011) - PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI - PATROLI SEBANYAK 180 KALI - PENANGKAPAN PETI NIHIL - KOORDINASI DENGAN PIHAK MANAJEMEN SEBANYAK 5 KALI - PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI - PATROLI SEBANYAK 180 KALI - PENANGKAPAN PETI NIHIL - KOORDINASI DENGAN PIHAK MANAJEMEN SEBANYAK 5 KALI -PENGAMANAN SEBANYAK 12 KALI DI 2 TEMPAT : - KEBUN JORONG - KEBUN KINTAP - PATROLI SEBANYAK 360 KALI - PENANGKAPAN PETI NIHIL - KOORDINASI DENGAN PIHAK MANAJEMEN SEBANYAK 6 KALI - - - 1 BULAN 1 KALI PAM 1 BULAN 30 KALI PATROLI 1 BULAN 1 KALI PAM 1 BULAN 30 KALI PATROLI 32
  • 34. NO PAM HSL YG DICAPAI KET 2012 2013 6. PT. SMART TBK KAB. TANAH LAUT ( SURAT PT. SMART TBK NOMOR : STM. 001/SECO PSM 3/XII/2011 TGL 31 DESEMBER 2011) - PENGAMANAN SEBANYAK 6 KALI - PATROLI SEBANYAK 180 KALI - PENANGKAPAN PETI NIHIL - KOORDINASI DENGAN PIHAK MANAJEMEN SEBANYAK 3 KALI - - - - 1 BULAN 1 KALI PAM 1 BULAN 30 KALI PATROLI 33
  • 35. NO PAM /PATROLI HSL YG DICAPAI GIAT KET 2012 2013 7. 8. 9. 10. RAPAT PARIPURNA DPRD PROV. KALSEL DAN PAM KANTOR KPU PROV. KALSEL PATROLI TERPADU KE PELABUHAN TRISAKTI BANJARMASIN DAN BANDARA SYAMSUDIN NOOR MAPING DI WILAYAH PT. DARMA HENWA TBK DI KAB. TANAH LAUT ( SURAT NO : S- 0386/PTDH/HR/ACP/0812 TGL 3 AGT 2012 ) PAM OBYEK WISATA BUDAYA, WISATA BAHARI, WISATA MODERN, WISATA BELANJA DAN MOBILITAS PARA WISATAWAN PELAKSANAAN RAPAT BERJALAN DGN BAIK DAN LANCAR DIHADIRI OLEH KETUA DPRD PROV. KALSEL -SITUASI UNTUK ARUS MUDIK DI PELABUHAN TRISAKTI DAN TERMINAL BARANG PELABUHAN TRISAKTI BANJARMASIN MSH AMAN TERKENDALI - SITUASI DI BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARBARU BERJALAN DGN AMAN, ARUS MUDIK PENUMPANG MSH BERJALAN NORMAL. KOORDINASI BERJALAN BAIK SELANJUTNYA AKAN DIBUAT MOU ANTARA DIT PAMOBVIT DGN PT. DARMA HENWA SITUASI AMAN DAN TERTIB KEGIATAN ATAU AKTIFITAS MASYARAKAT BERJALAN DENGAN LANCAR 96 KALI 82 KALI 1 KALI 96 KALI 96 KALI 82 KALI - 96 KALI I BULAN 16 KALI PAM I BULAN 12 KALI PAM I BULAN 16 KALI PAM 34
  • 36. NO NAMA SATWIL OBVITNAS OBVIT LAIN KET 1. RESTA B. MASIN -DEPO PERTAMINA -IPA A. YANI -IPA PRAMUKA -PT. AKR CORPORINDO, Tbk -PELABUHAN TRISAKTI - PLN JL. LAMBUNG MANGKURAT -TELKOM JL. LAMBING MANGKURAT - PASAR TERAPUNG - BANK INDONESIA - BANK KANTOR CABANG UTAMA ( BNI, MANDIRI, BRI, BCA ) - KANTOR GUBERNUR -HOTEL BERBINTANG BANJARMASIN 2. RES B. BARU -DPPU BANDARA SYAMSUDDIN NOOR -REGION CONTROL CENTER ( PT. PLN ) - PT. TELKOM P.M NOOR - PT. PLN WIL. KALSELTENG - PT. PLN WIL. GARDU INDUK - PDAM INTAN BANJAR 3. RES BANJAR - -PLN SEI. TABUK -PT. TELKOM JL. SUKARAMAI -KAWASAN PERTAMBANGAN ( PT. PAMA, PMT, PPA ) -PUSAT PERBELANJAAN INTAN 4. RES BATOLA BENTANGAN ALUR SUNGAI BARITO -JEMBATAN BARITO - PT. PLN PUTRI JUNJUNG BUIH - PT. TELKOM P. ANTASARI - PERKEBUNAN ( PT. BARITO PUTRA PLANTATION ) DATA KERAWANAN 35
  • 37. LANJUTAN NO NAMA SATWIL OBVITNAS OBVIT LAIN KET 5. RES TAPIN - -PERTAMBANGAN ( PT. SKB, PT. AGM, PT. KPP, PT. SIS ) -PERKEBUNAN ( PT. TRIBUANA MAS, PT. KAP, PT. PBB ) -PERBANKAN -PDAM -TELKOM 6. RES HSS - -PERBANKAN -PT. PLN ABDUL MUIS -PT. TELKOM MUARAKATA 7. RES HST - -PERBANKAN -PT. PLN -PT. TELKOM 8. RES HSU - -PERBANKAN -PT. PLN DAN PT. TELKOM 9. RES BALANGAN PT. ADARO INDONESIA -PERBANKAN -PERTAMBANGAN ( PT. MANTIMIN COAL MINNING, PT. PARAMITHA CIPTA SARANA ) -PT. SARIBUMI SINAR KARYA ( TAMBANG BIJI BESI ) 10. RES TABALONG PT. ADARO INDONESIA -PERBANKAN -PERTAMBANGAN -PT. PLN DAN PT. TELKOM 36
  • 38. LANJUTAN NO NAMA SATWIL OBVITNAS OBVIT LAIN KET 11. RES TANAH LAUT -PT. ARUTMIN INDONESIA SITE ASAM-ASAM & KINTAP -PLTU & GI ASAM-ASAM -PT. SMART, Tbk -PLN DATU DAIM -PDAM A. SAIRANI -PERBANKAN -PERUSAHAAN PERKEBUNAN 12. RES TANAH BUMBU PT. ARUTMIN INDONESIA SITE BATULICIN DAN SATUI -PELABUHAN BATULICIN -PLN -PDAM -PERBANKAN 13. RES KOTABARU -PT. ARUTMIN INDONESIA SENAKIN & NPCTL -DEPO KOTABARU -PT. AKR CORPORINDO, Tbk STAGEN -PT. INDOCEMENT, Tbk TARJUN -PT. SMART, Tbk -PERBANKAN -PT. PLN -PT. TELKOM -KAWASAN INDUSTRI ( PT. BSS PKS, PT. ITP TARJUN, PT. ALAM RAYA ) -KAWASAN PERKEBUNAN ( PT. SMART, PT. INHUTANI II ) -PELABUHAN FERRY TJ. SERDANG, PELABUHAN FERRY STAGEN -BANDARA STAGEN 37
  • 39. PERMASALAHAN NO NAMA PERUSAHAAN/ TEMPAT KERAWANAN KET 1. PT. ADARO INDONESIA -PENCURIAN ASET – ASET PERUSAHAAN, -KONFLIK LAHAN DENGAN MASYARAKAT KARENA HARGA TIDAK COCOK, -PEMBEBASAN LAHAN TERSENDAT & SALAH SASARAN -KURANG TEPAT PROGRAM CSR 2. PT. ARUTMIN INDONESIA -PENCURIAN ASET – ASET PERUSAHAAN, -KONFLIK LAHAN DENGAN MASYARAKAT / PEMILIH KP LAIN / HGU KARENA HARGA TIDAK COCOK, -PEMBEBASAN LAHAN TERSENDAT - PETI DI SEKITAR KAWASAN PKP2B 3. BENTANGAN ALUR SUNGAI BARITO -PENCURIAN ASET DI ATAS KAPAL, -PENCURIAN BATUBARA DI ATAS KAPAL, -PREMANISME / PUNGLI 38
  • 40. 39 - Secara umum sudah dilakukan pencatatan ttg administrasi penerimaan dana Non APBN - Pertanggung jawaban (Wabku ) penerimaan dana Non APBN pada umumnya belum dibuat - Laporan penerimaan masih ada yg belum dilaporkan ke Bidkeu untuk SM I - Kewilayahan masih belum mencatat hasil penerimaan kdlm laporan keuangan satkernya KEP KAPOLRI NOMOR : KEP / 19 / I / 2012 TGL 16 JAN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN DANA NON APBN PAM OBVITNAS & OBVIT YG DIKELOLA BUMN
  • 41. 40 KEP KAPOLRI NOMOR : KEP / 19 / I / 2012 TGL 16 JAN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN DANA NON APBN PAM OBVITNAS & OBVIT YG DIKELOLA BUMN NO SATWIL HASIL KET PENCATATAAN ADMIN DANA NON APBN PERWABKU CaLK PENERIMAAN PIHAK KE III 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. POLRES TABALONG POLRES BALANGAN POLRES HSU POLRES HSS POLRES HST POLRES TAPIN POLRES BATOLA POLRESTA B.MASIN POLRES B.BARU POLRES BANJAR POLRES TANAH LAUT POLRES TANBU POLRES KOTABARU DIT POLAIR SAT BRIMOB SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BLM MMBUAT BUKU HIBAH BLM MMBUAT BUKU HIBAH BLM MMBUAT BUKU HIBAH BLM MMBUAT BUKU HIBAH BLM MMBUAT BUKU HIBAH BLM MMBUAT BUKU HIBAH BLM MMBUAT BUKU HIBAH BLM MMBUAT BUKU HIBAH BLM MMBUAT BUKU HIBAH BLM MMBUAT BUKU HIBAH BLM MMBUAT BUKU HIBAH BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM RP. 102.555.000,- RP. 21.000.000,- RP. 24.000.000,- RP. 38.105.000,- RP. 35.470.000,- RP. 40.740.000,- RP. 39.120.000,- RP. 135.970.000,- RP. 95.673.000,- RP.122.000.000,- RP. 35.470.000,- RP. 84.000.000,- RP. 63.000.000,- - -
  • 42. 41 TR KAPOLDA KALSEL NOMOR : ST / 60 / I / 2013 TGL 12 JAN 2013 TENTANG PELAKS PEMERIKSAAN LAP KEU POLRI OLEH BPK RI DI POLDA KALSEL LAKS TGL 21 JAN 2013 KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT 1. Terdapat Minimal 5 Rekening Milik Satker Di Lingkungan Polda Kalimantan Selatan Yang Belum Mendapat Persetujuan Dari Kementerian Keuangan Permasalahan tersebut mengakibatkan Pembaca laporan keuangan tidak terinformasi dengan baik mengenai dana- dana non APBN yang berada dalam pengelolaan Polri, dan timbulnya resiko pemanfaatan dana- dana non APBN yang tidak sesuai dengan peruntukannya. - Kabid Keuangan Polda Kalsel kurang cermat dalam menertiban rekening satker yang berada di lingkungan Polda Kalsel - Direktur Pamobvit Polda Kalsel dan Kabid Keuangan Polda Kalsel kurang cermat dalam melakukan penatausaan rekening yang berada dalam pengelolaannya Bahwa rekening penampungan penerimaan dana pamobvit milik Satker Direktorat Pamobvit Polda Kalsel belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan R.I adapun rekening yang timbul dari No. Rek. 00301001560302 pada BRI sejumlah Rp50.000.000,00 sesuai dengan rekening koran tertanggal 26 Januari 2013 akan disalurkan sesuai dengan peruntukaannya. Dan berdasarkan rekening No. Rek. 0310007553400 Bank Mandiri sejumlah Rp1.418.081,00 benar telah ditutup pada tanggal 16 Agustus 2012 berdasarkan surat Direktur Pamobvit Polda Kalsel Nomor : B/46/VIII/2012/Ditpamobvit tanggal 15 Agustus 2012,
  • 43. KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT rincian setoran awal Rp1.000.000,00 merupakan dana operasional pengamanan yang diambil untuk membuka rekening penampungan penerimaan dana pamobvit a.n Prabowo Syuni Kaur Keuangan Direktorat Pamobvit Polda Kalsel, sedangkan nilai Rp418.081,00 tertuang dalam rekening koran Bank Mandiri bulan Juni, Juli dan Agustus 2012. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 maka Satker Direktorat Pamobvit Polda Kalsel telah mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan untuk mendapatkan persetujuan dari Bendahara Umum Negara ke Puskeu Mabes Polri dengan nomor rekening BRI 00301001560302 melalui Bidkeu Polda sesuai dengan surat Direktur Pamobvit Polda Kalsel Nomor : B/ND- 189/VIII/2012/Ditpamobvit tanggal 24 Agusus 2012 dan Nomor : B/ND- 228/X/2012/Ditpamobvit tanggal 4 Oktober 2012. 42
  • 44. KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT 2. Pencatatan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Dalam SIMAK BMN Belum Akurat - Informasi mengenai posisi (nilai) asset tetap – peralatan dan mesin, yang disajikan dalam Neraca Direktorat Pamobvit Polda Kalsel per 31 Desember 2012 belum menggambarkan posisi persediaan yang sebenarnya karena masih terdapat barang yang kurang tercatat sebesar Rp71.360.000,00. - SDM/personil yang menangani pengelolaan asset tetap belum sepenuhnya memahami ketentuan mengenai pencatatan dan pelaporan asset tetap dalam laporan keuangan. - Koordinasi antar unit-unit organiasasi (penerima barang dan operator SIMAK BMN) yang bertanggung jawab atas pelaporan asset dalam laporan keuangan belum berjalan dengan baik. - Telah melakukan koreksi pencatatan peralatan aset tetap - peralatan dan mesin senilai Rp71.360.000,00 berupa : 1. Pembelian Peralatan dan Mesin Rp.66.246.000,00 2. Pembelian Kaca Pintu Utama Satker Direktorat Pamobvit Polda Kalsel Rp4.500.000,00 3. Pembelian Peralatan Listrik dan Lampu Rp614.000,00 Sesuai dengan Berita Acara Pencatatan Barang Milik Negara yang berasal dari dana Non APBN - Pencatatan Aset tetap – perlatan dan mesin dalam Aplikasi SIMAK BMN Direktorat Pamobvit Polda Kalsel telah sesuai dengan pencatatan tersebut diatas sebagaimana bukti Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Aplikasi SIMAK BMN Direktorat Pamobvit Polda Kalsel (Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Per 31 Desember 2012 ) 43
  • 45. KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT 3. Aset Gedung dan Bangunan Sebesar Rp22.000.000,00 Belum Tercatat Pada Neraca Ditpamobvit Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai asset gedung dan bangunan pada Neraca Ditpamobvit Polda Kalsel per 31 Desember 2012 kurang catat (understated) sebesar Rp22.000.000,00 - Tim penyusunan laporan keuangan kurang cermat dalam menyajikan nilai asset gedung dan bangunan. - Kurangnya koordinasi antara Bagian Logistik dengan Operator SIMAK BMN pada Ditpamobvit dalam pencatatan atas asset gedung dan bangunan. Telah melakukan pencatatan di Neraca Aplikasi SIMAK BMN Direktorat Pamobvit Polda Kalsel berupa aset tetap dalam renovasi sebesar Rp22.000.000,00 sebagaimana lampiran Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2012 tersebut diatas. 44
  • 46. KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT 4. Pengelolaan Dana Pengamanan Objek Vital Pada Direktorat Pamobvit Belum Memadai - Penyajian saldo kas lainnya dan setara kas pada neraca Polda Kalsel TA 2012 tidak dapat diyakini kewajarannya. - Terdapat potensi penyalahgunaan pemanfaatan dana non APBN dhi. Dana pamobvit yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana non APBN. - Tidak ada mekanisme pengawasan dan pelaporan secara berjenjang atas dana-dana non APBN dari tingkat Polres sampai dengan tingkat Polda (dhi. Bid. Keuangan Polda; - Penanggung jawab pamobvit kurang memahammi mekanisme Perkapolri No.KEP/19/I/2012 juncto Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2011 dalam mengelola dana pengamanan objek vital nasional sebagai dana non APBN; - Telah melakukan pencatatan di Neraca SAKPA Direktorat Pamobvit Polda Kalsel per 31 Desember 2012 sebesar Rp51.750.000,00 selanjutnya berdasarkan pencatatan tersebut maka pada tanggal 22 Januari 2013 telah melakukan penyetoran PPH 21 ke Kas Negara dengan bukti setor sebagai berikut : a. NTPN : 0315120115010003 sebesar Rp4.500.000,00 b. NTPN : 0407071214020914 sebesar Rp2.250.000,00 c. NTPN : 1401010512020906 sebesar Rp2.250.000,00 d. NTPN : 1012021400030411 sebesar Rp2.250.000,00 e. NTPN : 0010000700040010 sebesar Rp4.500.000,00 f. NTPN : 0910050802030103 sebesar Rp4.500.000,00 g. NTPN : 1300000515060707 sebesar Rp4.500.000,00 h. NTPN : 0305011513111214 sebesar Rp4.500.000,00 45
  • 47. KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT - Terdapat potensi hilangnya peralatan dan perlengkapan yang dibiayai dari dana pamobvit. - Penerimaan dan penggunaan dana pamobvit yang terdapat dalam Buku Kas Non APBN tidak dapat diyakini keakuratan dan akuntabilitasnya. - Penanggungjaw ab pamobvit dan Bendahara Satker membuat pertanggungjaw aban keuangan yang tidak sesuai dengan realisasi penggunaannya. i. NTPN : 1506150512030411 sebesar Rp 4.500.000,00 j. NTPN : 0913100110091315 sebesar Rp 4.500.000,00 k. NTPN : 0807041013060303 sebesar Rp 4.500.000,00 l. NTPN : 0204151001080509 sebesar Rp 4.500.000,00 m. NTPN : 0008011214150512 sebesar Rp 4.500.000,00 - Penerimaan dana dukungan operasional dari PT. Smart Tbk dan PT Hutan Rindang Banua telah dilakukan pencatatan dan laporan keuangan Buku Kas Bank Manual Non APBN sampai dengan bulan Desember 2012 (sebagaimana pencatatan buku kas bank terlampir). 46
  • 48. KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT - Telah melakukan perubahan pencatatan Buku Kas Bank Manual Non APBN antara lain : a. Telah melakukan pencatatan dalam Buku Kas Bank Manual Non APBN penerimaan dari 2 (dua) perusahaan yakni PT. Smart, Tbk dan PT. Hutan Rindang Banua. b. Telah melakukan koreksi pencatatan atas sewa kendaraan bermotor yang diperuntukan untuk pergeseran pasukan yang akan melaksanakan Pengamanan digunakan menjadi dukungan kegiatan Supervisi / Pemetaan sesuai dengan Surat Perintah Direktur Pamobvit Polda Kalsel, sebagaimana pendukung administrasi terlampir. 47
  • 49. KONDISI AKIBAT SEBAB TINDAK LANJUT - Pembelian Peralatan dan Mesin, Renovasi Bangunan Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Direktur Pamobvit Polda Kalsel serta Pemasangan Instalasi Listrik Satker Direktorat Pamobvit Polda Kalsel telah tercatat di Aplikasi SIMAK BMN Direktorat Pamobvit Polda Kalsel, sebagaimana lampiran Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2012 tersebut diatas. 48
  • 50. INTERNAL EKSTERNAL BID ORGAN PERS MAT FAS DUKGAR BLM TERBENTUKNYA STRUKTUR SAT PAMOBVIT DI SATWIL KETERBATASAN PERS (DSP = 112 ORG,RIIL = 73 ORG( 65%) KURANG 39 ORG ( 35 %) ALFUNG & ALKOM ( RANMOR : 1 UNIT, SENPI LARAS PANJANG : 20 PUCUK,SENPI REV : 7 PUCUK, AMUNISI : 2000 BTR) RUANGAN DIT PAMOBVIT(MSH PINJAM PAKAI GEDUNG BHAYANGKARI) RAPAT KOORDINASI DGN OTORITAS OBVITNAS, SOSIALISASI, PEMETAAN OBJEK VITAL, OPSNAL RANMOR PATROLI TRBATAS & TDK SESUAI DGN KONDISI DAERAH TAMBANG & KEBUN PERAT PER-UU, LEGALITAS PERUSAHAAN LEGALITAS TANAH / LAHAN ( TUMPANG TINDIH, DUPLIKASI SURAT-SURAT, PENGAKUAN LAHAN SOSBUD (PREMANISME, BACKING OKNUM INSTANSI) INVESTASI HAMBATAN 49
  • 51. BID PERS JAM PIMPINAN & BIN TEKNIS MASING – MASING FUNGSI B. UPAYA BID ORGAN PEMBUATAN KONSEP AKSELERASI PERAN KONSULTAN & AUDIT SISTEM USUL BENTUK SAT PAMOBVIT SOSIALISASI : 3 KALI PELATIHAN : 9 KALI DIKJUR PAM OBVIT: 1 KALI RPT KOORDINASI BIN MENTAL BID MAT PEMANFAATAN UTK KEPENTINGAN TUGAS HARWAT RIKSA SCR BERKALA BID SARPRAS HIBAH BARANG DAN JASA RENOVASI BANGUNAN RUANGAN PAM OBVIT BID OPSNAL KOORDINASI DGN OTORITAS OBVITNAS MOU ( PT. ADARO INDONESIA DAN PT. DEMITRA PERKASA DGN POLDA KALSEL, PT. PERTAMINA (PERSERO) PUSAT DGN MABES POLRI, PT. PLN (PERSERO) PUSAT DGN MABES POLRI JUKLAP PENGAMANAN PATROLI WISATA & LEMBAGA NEGARA PAM & MAPPING OBVITNAS PENANGKAPAN ILLEGAL MINNING 2450 PEMBUATAN KONSEP PENINGKATAN KUAT & PUAN FUNGSI PAMOBVIT SRT METODE PAM & MANAGEMEN AUDIT SISPAM PENGAMANAN FISIK OBVITNAS ( TAMBANG , PERTAMINA, PERKEBUNAN ) OPERASI TERPUSAT DAN KEWILAYAHAN
  • 52. WASPADA, NORMATIF, CERMAT, JUNJUNG TINGGI HAM & PROFESIONAL BANJARMASIN, 18 JULI 2013 SEKIAN & TERIMA KASIH