Sosialisasi Tingkat Desa tentang sanitasi

1. Sanitasi adalah perilaku disengaja untuk membudayakan hidup bersih dengan maksud mencegah
manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan
harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia
KOMPONEN SANITASI
SAMPAH DRAINASE
LIMBAH
RUMAH
TANGGA
AIR
BERSIH

2. Perlunya Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permukiman demi
Kesehatan Masyarakat
Masih Banyaknya yang menggunakan
Sarana Sanitasi Yang Belum Layak
Atau Open Defecation.
Tingkat Pencemaran Sumber Air
karena Limbah Yang Tidak Terkelola
Dengan Baik
Mendorong Peran serta Masyarakat
Dalam Rangka Percepatan
Pembangunan Bidang Sanitasi.
KONDISI AIR BAKU
PADA BADAN AIR
SEMAKIN
MEMPRIHATINKAN
KONDISI DAN
KEBIASAAN
PERILAKU
MASYARAKAT YANG
MEMANFAATKAN
SARANA SANITASI
SEADANYA

3. Dalam masa transisi pemerintahan periode kedua presiden Jokowi
dimana Peningkatan Kualitas SUMBER DAYA MANUSIA menjadi prioritas,
maka pembangunan Air Minum dan Sanitasi mutlak untuk dilakukan
mengingat:
 Berdasarkan Economic Impacts of Sanitation in Indonesia, Economics
of Sanitation Initiatives (ESI), World Bank, 2008.
 Biaya kerugian ekonomi yang timbul dari sanitasi yang buruk di
Indonesia mencapai US$6,3 miliar (IDR 56 triliun) per tahun.
 Biaya per kapita untuk sanitasi dan hygiene yang buruk di
perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang mencapai
sebesar IDR 224.000 (USD 25,40).
 Studi WHO tahun 2012 menunjukkan untuk setiap 1 USD yang
diinvestasikan pada sanitasi memberikan manfaat balik sebesar 5,5
USD dan untuk investasi pada air minum memberikan manfaat balik
sebesar 2 USD.
MENGAPA PEMBANGUNAN SANITASI PERLU JADI PRIORITAS

4. Apa Jadinya Jika Air Limbah Domestik
Tidak Dikelola?
Di Indonesia, air limbah domestik yang tidak dikelola
dengan baik menjadi penyumbang terbesar pencemaran
sumber air baku, yang mencakup air tanah dan air
permukaan/sungai. Hal ini sangat mengkhawatirkan
karena PDAM dan sebagian masyarakat bergantung pada
sumber-sumber air tersebut untuk memenuhi kebutuhan
airminumnya.
Apa Jadinya Jika Air Limbah Domestik Tidak Dikelola?
Di Indonesia, air limbah domestik yang tidak dikelola
dengan baik menjadi penyumbang terbesar
pencemaran sumber air baku, yang mencakup air
tanah dan air permukaan/sungai.
Hal ini sangat mengkhawatirkan karena PDAM dan
sebagian masyarakat bergantung pada sumber-sumber
air tersebut untuk memenuhi kebutuhan air
minumnya.
1. Kesehatan manusia
terancam
Stunting dan diare merupakan
dua masalah kesehatan besar
yang diakibatkan oleh sanitasi
buruk. Selain itu, beberapa
penyakit lain seperti infeksi
kulit dan kolera juga timbul
akibat sanitasi buruk.
2. Biaya produksi air
minum PDAM
meningkat
Pencemaran sumber air baku akan
meningkatkan biaya operasional
PDAM untuk mengolah air
menjadi layak konsumsi sehingga
layanan PDAM menjadi lebih
mahal.
3. Lebih sedikit masyarakat
mendapatkan layanan air
minum dari PDAM
Pencemaran sumber air baku
membuat PDAM tidak mempunyai
pasokan air cukup sehingga PDAM
‘terpaksa’ mengurangi produksinya.
Akibatnya tidak semua masyarakat
terlayani.
4. Menghambat
pertumbuhan ekonomi
Kualitas sanitasi dan air minum
yang buruk berdampak buruk bagi
kesehatan masyarakat. Akibatnya,
biaya kesehatan naik, produktivitas
masyarakat turun, dan
pertumbuhan ekonomi negara
terhambat.
Dampak pencemaran sumber air baku akibat air limbah domestik, antara lain:

5. Bagaikan dua sisi mata uang,
penyediaan akses air minum tidak
dapat dipisahkan dengan peningkatan
akses sanitasi. Sekitar 80 persen air
yang digunakan manusia akan keluar
dalam wujud air limbah.
Jika air limbah tersebut tidak dikelola
dengan baik sebelum kembali ke
lingkungan, maka air limbah tersebut
dapat mencemari sumber air minum
masyarakat. Akibatnya, kelangsungan
dan kualitas hidup warga terancam.
Kelola
Sanitasi Amankan
Air Minum
Menjadi air limbah domestik
yang meliputi limbah dari
kakus/black water dan limbah
dari luar kakus/grey water.
Diolah oleh
pengelola
Limbah domestik
P
E
NG
O
LAHA
NAIR
LIMBAH
Pengolahan
AirLimbah
Sumber air baku
(air permukaan/sungai,
danau, dll dan air tanah) Diolah oleh PDAM
PDAM
2
Disalurkan ke
masyarakat
3
Digunakan oleh
masyarakat
Bagaimana Air Limbah
Dapat Mempengaruhi Kualitas
Air Minum?
6
Masuk kembali ke
sumber air baku
6
6
7
4
5
1

7. KONDISI LINGKUNGAN PERMUKIMAN

8. DAMPAK SANITASI
DAMPAK KESEHATAN BURUK
LINGKUNGAN BURUK
AKTIFITAS TERGANGGU
PRODUKTIFITAS
MENURUN
KEBUTUHAN HIDUP TIDAK
TERCUKUPI
BABS

9. MATA RANTAI PENYAKIT DIARE

10. AKIBATNYA..............?????

11. milyaran rupiah
ongkos produksi
air naik per tahun
Akibat Sanitasi Yang Buruk :
 Kerugian ekonomi yang terkait sanitasi yang buruk diperkirakan sekitar Rp.58
triliyun per tahun
 Setiap tambahan konsentrasi pencemaran BOD sebesar 1 mg/liter pada sungai
meningkatkan biaya produksi air minum sekitar Rp 9.17/meter kubik 
menyebabkan kenaikan biaya produksi PDAM sekitar 25% dari rata-rata tarif air
nasional.
75% sungai di
Indonesia sudah
tercemar
50 dari 1000
bayi meninggal
karena diare
70% air tanah
di Indonesia
tercemar
14.000 ton per hari
tinja mencemari
badan air
STUNTING

12. STUNTING
Kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat sehingga
perawakannya pendek atau tidak sesuai dengan kurva
pertumbuhan stndart berdasarkan umur dan jenis
kelamin
Akibat Sanitasi Yang Buruk :

13. PENYEBAB STUNTING PENCEGAHAN STUNTING
 Kurangnya asupan nutrisi
 Kesehatan Ibu selama hamil
 Pola Asuh Anak
 Kesehatan anak, Kondisi
Sosial, Ekonomi dan
Lingkungan
 SANITASI BURUK
 Asupan Gizi 1000 hari
pertama kehidupan
 Sanitasi yang baik, seperti :
Cuci Tangan pakai sabun
Mandi 2 kali sehari
Tidak lupa menyiram toilet
Tidak menyimpan handuk
atau pakaian dalam kamar
mandi (PHBS)
 IPAL KOMUNAL/SPALD-S
Akibat Sanitasi Yang Buruk

14. UNTUK DAPAT MENGENDALIKAN AKU, KENALILAH AKU DENGAN BAIK

16. LEPTOSPIROSIS:

17. Kondisi sanitasi
lingkungan
BURUK
Penderita
Penyakit Berbasis
Air
MENINGKAT
Pembiayaan
Pengobatan
MEMBENGKAK
Infrastruktur Air
dan Sanitasi
TIDAK
MENCUKUPI
Perilaku higiene
BURUK
DIBUTUHKAN
PERUBAHAN
PERILAKU
HIGIENE
MASYARAKAT
DIBUTUHKAN
PEMBANGUNAN
SARANA AIR &
SANITASI
Dampak ke
Masyarakat
?

18. Kriteria Umum Pemilihan Titik Lokasi :
1. Kondisi rawan sanitasi (20%)
2. Tingkat kepadatan penduduk (30%)
3. Tingkat partisipasi warga masyarakat (50%)
- Masyarakat sangat membutuhkan sekali
- Kesiapan sumber daya
- Swadaya masyarakat
- Berkelanjutan

19. A. KRITERIA KHUSUS
1. Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air
Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) seluas ± 45 m 2 (3m x 15m)
2. Lahan yang digunakan adalah lahan bebas, sebisa mungkin tanah
negara / kas desa atau apabila milik perorangan harus ada surat hibah
dari pemilik
3. Apabila memilih teknologi perpipaan, posisi tanah lokasi IPAL harus
lebih rendah dari daerah pemanfaat
4. Terdapat badan air untuk membuang keluaran dari IPAL (sungai,
selokan, irigasi)
5. Calon pemanfaat untuk Pembangunan SPALD-T dan Minimal 50+1 KK
KRITERIA LOKASI

20. Ketentuan Pelaksanaan DAK SANITASI
1. PENERIMA MANFAAT adalah :
Masyarakat Berpenghasilan Rendah terutama kaum
perempuan dan kelompok rentan/marjinal yang berada
pada lingkungan yang rawan sanitasi, padat dan
kumuh
2. PELAKSANA : Warga Penerima Manfaat Yang Diwakili
Oleh
KSM (Panitia Pembangunan)
3. SUMBER DANA PROGRAM SANIMAS DAK adalah :
APBN
Dana Swadaya Masyarakat

21.  Acceptable : Pemilihan kegiatan
berdasarkan musyawarah
masyarakat.
 Transparent : dilaksanakan
masyarakat secara terbuka
 Accountable : dapat
dipertanggungjawabkan
 Sustainable : memberikan
manfaat kepada masyarakat
secara berkelanjutan
 Pemberdayaan
 Keberpihakan kepada yang miskin
 Otonomi dan desentralisasi
 Partisipatif
 Keswadayaan
 Keterpaduan program
pembangunan
 Penguatan kapasitas
kelembagaan
Prinsip : Pendekatan :

22. Semua Tahapan DIFASILITASI OLEH TFL
1. Sosialisasi Desa
2. Penandatangan
an Surat
Peryataan
Menerima
Program/Kesiap
an Masyarakat
3. Penyusunan
Proposal
A. TAHAP
PENYIAPAN
WARGA
B. TAHAP
PERENCANAAN
C. TAHAP
PELAKSANAAN FISIK
 Pembentukan KSM
 Penyusunan RKM
 Penyusunan DED
dan RAB
 Pengajuan Dok.
Renc.
Pembangunan
 Verifikasi RKM
Perencanaan
Pekerjaan
Pengaturan Tenaga
Kerja
Penyiapan Lokasi
Pengadaan Barang /
Jasa
Pengawasan Pelaks.
Konst.
Pelaporan Kegiatan
Rembug Warga
Pelaksana
Keterbukaan
Informasi
D. TAHAP OPERASI DAN
PEMELIHARAAN OLEH
MASYARAKAT
Pembuatan Laporan Akhir
KSM
 Pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban
Serah Terima Infrastruktur
O & P Oleh Masyarakat
 Pelestarian
 Prosedur

23. • Tersedia sumber air
• Kawasan rawan sanitasi mengacu Sanitasi-SSK dan
kawasan permukiman yang masuk kedalam RPI2JM
• Fasum Fasos utama daerah yang belum terlayani
prasarana sanitasi
• Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak untuk
segera ditangani
• Masyarakat menyatakan tertarik dan bersedia untuk
berpartisipasi melalui kontribusi, baik dalam bentuk
uang, barang maupun tenaga
PELAKSANAAN - SWAKELOLA (1)
PERSIAPAN
SELEKSI LOKASI
1

24. PELAKSANAAN - SWAKELOLA (2)
PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA
MASYARAKAT (KSM)
DIBENTUK & DITETAPKAN DALAM
MUSYAWARAH MASYARAKAT CALON
PENERIMA MANFAAT
MERUPAKAN WAKIL MASYARAKAT CALON
PENERIMA MANFAAT KEGIATAN DAK
BIDANG SANITASI
SUSUNAN PENGURUS
KSM MINIMAL :
• KETUA
• SEKRETARIS
• BENDAHARA
• TIM PERENCANAAN
• TIM PELAKSANAAN
• TIM PENGAWASAN
• PANITIA PENGADAAN
KSM
WARGA
PENERIMA
MANFAAT
2
DITETAPKAN DENGAN SK DARI KEPALA DINAS
PERSIAPAN
Pelaksanaan swakelola dilakukan melalui kontrak kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dan
ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)/Kepala SKPD yang membidangi sanitasi.
LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2019
KSM sebagai Tim Pelaksana Swakelola dibentuk melalui proses pemilihan lansung (tanpa aklamasi)
dengan mengedepankan kriteria bakal calon yang dikampanyekan kepada warga masyarakat calon
penerima manfaat di titik lokasi kegiatan. dengan bentuk dan susunan tim pelaksana ditetapkan
melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Penguasa Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran.
Petunjuk Pelaksanaan DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2018
Tata cara Penetapan Penerima Kegiatan (KSM)

25. PELAKSANAAN - SWAKELOLA (3)
PERENCANAAN
Penguatan Kelembagaan :
• Pengorganisasian
Masyarakat
• Pengembangan Institusi Lokal
• Indentifikasi, Seleksi dan
Implementasi Alternatif
pilihan teknologi DAK Bidang
sanitasi
• Penerapan Prilaku Hidup
Bersih dan Sehat dalam bentuk
pelatihan dan sosialisasi
2. Pelatihan Mandor
Mandor disiapkan untuk membangun
prasarana DAK Bidang Sanitasi terpilih sesuai
dengan DED yang telah disusun
1. Pelatihan KSM
KSM dibekali pengetahuan tentang organisasi
dan pengelolaan keuangan
3. Pelatihan Pengelola
Pengelola (KPP) disiapkan untuk
mengoperasikan dan memelihara sarana Fisik
Terbangun
4. Sosialisasi terhadap Masyarakat
Calon Pengguna diberi penjelasan tentang
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan
tata cara penggunaan sarana DAK Bidang
Sanitasi terbangun
PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
1

26. PELAKSANAAN - SWAKELOLA (4)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA MASYARAKAT
(RKM)
2
DOKUMEN
PERENCANAAN DAK
Diusulkan dan
disahkan dalam
Forum Musyawarah
di Lokasi Pelaksanaan
DOKUMEN PERENCANAAN
HARUS DISETUJUI OLEH SKPD
(UNSUR PEMDA TERKAIT)
PERENCANAAN
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Maksud, Tujuan dan Sasaran
3. Rincian Kegiatan
A. PROFIL TITIK LOKASI
B. KETERSEDIAAN LAHAN DAN
BAHAN
C. PENENTUAN CALON PENGGUNA
D. RENCANA KERJA MASYARAKAT
E. RENCANA TEHNIK RINCI (RTR) Atau
Detailed Engineering Design (DED) dan
dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
F. JADWAL PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
G. MEKANISME PENCAIRAN DANA
H. RENCANA PENGELOLAAN DANA dan
PELAPORAN
I. RENCANA PENGOPERASIAN dan
PEMELIHARAAN FASILITAS
SANITASI yg DIBANGUN
J. LAMPIRAN-LAMPIRAN :

27. PELAKSANAAN - SWAKELOLA (5)
Pelaksanaan Konstruksi dilaksanakan secara Swakelola oleh
Kelompok Masyarakat atau SKPD penanggung jawab
anggaran sesuai Perpres RI no 16 Tahun 2018
KONSTRUKSI
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat dilaksanakan dengan
pendampingan oleh TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan)
Pelaksanaan Konstruksi dilakukan setelah Rencana Kerja
Masyarakat (RKM) selesai disusun & disahkan oleh para wakil
stakeholder (SKPD, KSM & TFL)
Diverifikasi Oleh tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan)

28. PELAKSANAAN - SWAKELOLA (6)
PASCA KONSTRUKSI
PRASARANA
DAN SARANA
TERBANGUN
• KSM menyampaikan ke warga/ masyarakat
hasil pembangunan Prasarana & Sarana
DAK (dalam Forum Musyawarah Warga);
• Pembentukan & Penetapan Pengelola
Prasarana & Sarana Terbangun melalui
musyawarah masyarakat pengguna. Dapat
menggunakan KSM yang ada atau
membentuk pengelola yang baru;
• Masyarakat memperoleh fasilitasi dari
Pemda, TFL, pihak-pihak lain yang
berkompeten;
• Proses Pengelolaan dan Pemanfaatan DAK
dilakukan dengan cara musyawarah,
transparansi, akuntabilitas publik & Kontrol
sosial;
• Prasarana yang selesai dibangun segera
dilakukan proses serah terima aset;
• O&P dilakukan sesuai dengan SOP.

29. PENYALURAN DANA DAK BERBASIS
MASYARAKAT KEPADA KSM DILAKUKAN
MELALUI 3 TAHAP :
1. TAHAP I
Diberikan 25% dari keseluruhan dana, apabila
KSM telah siap melaksanakan pekerjaan (RKM
sudah disiapkan).
2. TAHAP II
Diberikan 45% dari keseluruhan dana apabila
pekerjaan telah mencapai minimal 20% dan LPD
Tahap 1 selesai
3. TAHAP III
Diberikan 30% , dari keseluruhan dana, apabila
pekerjaan telah mencapai minimal 60 % dan
LPD tahap 2 selesai.
PENYALURAN DANA DAK SANITASI
Upah tenaga kerja tidak boleh
melebihi 35% anggaran dana

30. • Bahan/Material
• Sewa Alat
• Upah Tukang
• Upah Pekerja
KEGIATAN NON FISIK SELAMA MASA PEMBANGUNAN
• Biaya Test Effluent pertama
• Slametan Buka Bumi
• Konsumsi Rembuk
• ATK
• K3
• Spanduk/Poster
• Transport ke bank
• Pelatihan KSM
62,5%
35%
2,5%

31. • ANGGOTA KSM ADALAH RELAWAN/KADER LINGKUNGAN
•Pembentukan KSM memperhatikan keterlibatan perempuan 30%
• Pengurus KSM dipilih oleh warga
• Berita Acara Pembentukan KSM dibuat oleh Kepala Desa
• Surat Permohonan dari Kepala Desa untuk SK Bupati
• KSM selanjutnya akan dibuatkan SK oleh Bupati*
* Sesuaikan dengan BUKU JUKNIS Tahun Pelaksanaan Program

32. TUPOKSI TIM PELAKSANA
SWAKELOLA KELOMPOK SWADAYA
MASYARAKAT (TPS - KSM)
Ketua : 1. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
2. Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapa
Bendahara : 1. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan
dokumentasi;
2. Melaksanakan surat menyurat;
3. Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap;
4. Mendokumentasikan seluruh laporan kegiatan;
5. Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat.
Sekertaris : 1. Menerima dan menyimpan uang;
2. Mengeluarkan/ membayar sesuai dengan realisasi, sesuai nota/kuitansi;
3. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
4. Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang;
5. Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertangungjawaban keuangan;
6. Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan
tahapan konstruksi, yaitu :

33. Tugas Tim Swakelola
 Tim Perencana
mempunyai tugas dan
tanggung jawab dalam
menyusun dokumen
Rencana Kerja Masyarakat
(RKM), membuat gambar
rencana kerja, spesifikasi
teknis, rincian biaya
pekerjaan, jadwal rencana
pelaksanaan pekerjaan.
 Tim Pelaksana
 mempunyai tugas dan
tanggungjawab dalam
melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan
yang direncanakan,
membuat gambar
pelaksanaan serta
membuat laporan
pelaksanaan pekerjaan.

34. Tugas Tim Swakelola
 Tim Pengawas
mempunyai tugas dan
tanggung jawab dalam
melaksanaakan
pengawasan terhadap
pelaksanaan dan
pelaporan, baik fisik
maupun administrasi
pekerjaan swakelola.
 Panitia Pengadaan
Bertugas untuk
melakukan pengadaan
barang/jasa yang
dibutuhkan dalam
pelasanaan swakelola, dan
anggota tim pengadaan
diperbolehkan bukan
PNS.

35. TUGAS KSM
PRA KONTRUKSI
1. Menyusun RKM
2. Melakukan Kontrak
dengan PPK Program
DAK
3. Mengajukan rencana
Pencairan
4. Menyusun rencana
Pengadaan dan tenaga
kerja
KONTRUKSI
 Mobilisasi dan
mengatur tenaga kerja
sesuai jadwal
 Melaporkan kemajuan
Pekerjaan dan
mendokumentasikan
proses kontruksi.

36. Syarat Pembukaan Rekening Bank
 Surat Permohonan pembuatan rekening
 Surat Penunjukan Specimen
 SK KSM
 Berita Acara Pembentukkan KSM
 KTP (3 Specimen)
 Ketua KSM
 Bendahara KSM
 Tim Pelaksana
 NPWP (bisa 1 specimen atau semua
specimen)
 Stempel KSM
 Surat Keterangan Domisili

37. Pioneer : World Bank, Borda NGO and AMPL Working Group
Paradigma Lama
(sebelum 2005)
Paradigma baru
TARGET ORIENTED
• Rendahnya kesadaran
masyarakat
• Sistem sanitasi tidak
berkelanjutan
• Belum adanya asosiasi
kepengurusan pasca
kontruksi
PUBLIC NEEDS ORIENTED
• Masyarakat berperan langsung
sebagai komponen
pembangunan  sense of
belonging (rasa memiliki)
• Sistem sanitasi menjadi
berkelanjutan
• Sudah adanya asosiasi
kepengurusan pasca kontruksi
• Pemerintah Daerah mendukung
penuh Penyelenggaraan Air
Limbah (Adanya UPT Air Limbah)
Perubahan Paradigma
Program Pengelolaan Air Limbah

38. 38

39. PASCA KONTRUKSI
 Ksm Melakukan Serah
terima Pekerjaan
kepada PPK DAK
 PPK Kegiatan
melakukan serah terima
ke KPP
KSM PPK Kegiatan
KPP

40. 40
SANIMAS DAK

43. IPAL di PROBOLINGGO

44. IPAL Komunal di MOJONGAPIT - JOMBANG

45. IPAL DOMESTIK JATIROTO– LUMAJANG
SLBM - 2014
WASHPLAN Pengelolaan AL Sistem Terpusat 45

46. MATUR
SUWUN