Dokumen tersebut merangkum sejarah dan perkembangan BPJS Kesehatan di Indonesia, mulai dari program jaminan kesehatan pemerintah tahun 1968 hingga berubah menjadi BPJS Kesehatan pada 2014. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip, manfaat, dan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS serta perbedaan antara KIS dan BPJS Kesehatan.

1. Kami akan mensosialisasikan
tentang BPJS Kesehatan

2. Nama: Endang Setyaningsih.AM.Keb,SST
TTL : Sragen, 1 Mei 1960
Status: Bidan Praktek Mandiri
Alamat: Jalan Sidorukun, Sigunggung
No HP : 081378380879

3.  1 Arti BPJS Kesehatan
 2 Sejarah singkat BPJS Kesehatan
 3 Kepesertaan wajib
 4 Prinsip Penyelenggaraan
 5 Syarat – Syarat Mengurus/ Menjadi
Anggota BPJS
 6 Cara Mendaftar Menjadi Anggota
BPJS

4.  7 Dasar hukum
 8 Manfaat BPJS Kesehatan
 9 Pengertian KIS
 10Fungsi KIS
 11Perbedaan Kartu Indonesia Sehat
(KIS) dan BPJS Kesehatan
 12Prosedur Pelayanan KIS
 13Cara Mendaftar KIS
 14Pertayaan

6.  1968 - Pemerintah Indonesia mengeluarkan
kebijakan yang secara jelas mengatur
pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri
dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta
anggota keluarganya berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri
Kesehatan membentuk Badan Khusus di
lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan
Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan
(BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada
waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan
sebagai cikal-bakal Asuransi Kesehatan Nasional.

7.  1984 - Untuk lebih meningkatkan program jaminan
pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat
dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang
Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri
Sipil,Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara)
beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan
penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum
Husada Bhak.
 1991 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 1991, kepesertaan program jaminan
pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada
Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis
Kemerdekaan beserta anggota keluarganya.
Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas
jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan
badan lainnya sebagai peserta sukarela.

8.  1992 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 1992 status Perum diubah menjadi
Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan
pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan,
kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi
untuk kepentingan pelayanan kepada peserta
dan manajemen lebih mandiri.
 2005 - PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh
Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI,
sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor
56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
(PJKMM/ASKESKIN).
 2014 - Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes
Indonesia (Persero) berubah nama menjadi BPJS

9.  UUD 1945
 UU No. 23/1992 tentang Kesehatan
 UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN)
 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor
56/MENKES/SK/I/2005

10.  Diselenggarakan secara serentak di seluruh
Indonesia dengan azas gotong royong sehingga
terjadi subsidi silang.
 Mengacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial.
 Pelayanan kesehatan dengan prinsip managed care
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 Program diselenggarakan dengan prinsip nirlaba.
 Menjamin adanya protabilitas dan ekuitas dalam
pelayanan kepada peserta.
 Adanya akuntabilitas dan transparansi yang terjamin
dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian,
efisiensi dan efektifitas.

11.  Setiap warga negara Indonesia dan warga
asing yang sudah berdiam di Indonesia
selama minimal enam bulan wajib menjadi
anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS.
 Setiap perusahaan wajib mendaftarkan
pekerjanya sebagai anggota BPJS.
Sedangkan orang atau keluarga yang
tidak bekerja pada perusahaan wajib
mendaftarkan diri dan anggota
keluarganya pada BPJS. Setiap peserta
BPJS akan ditarik iuran yang besarnya
ditentukan kemudian. Sedangkan bagi
warga miskin, iuran BPJS ditanggung

12.  Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi
pekerja di sektor formal, namun juga pekerja
informal. Pekerja informal juga wajib menjadi
anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib
mendaftarkan dirinya dan membayar iuran
sesuai dengan tingkatan manfaat yang
diinginkan.
 Jaminan kesehatan secara universal
diharapkan bisa dimulai secara bertahap
pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh
warga Indonesia sudah memiliki jaminan
kesehatan tersebut. Menteri Kesehatan Nafsiah
Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan
diupayakan untuk menanggung segala jenis
penyakit namun dengan melakukan upaya
efisiensi.

13.  Pertama kali tiap peseta terdaftar pada 1
fasilitas tingkat I yang ditetapkan oleh BPJS
kesehatan setelah mendapat rekomendasi
Dinas Kesehatan
 Minimal 3 bulan selanjutnya peserta berhak
memilih Fasilitas Kesehatan tingkat I yang
diinginkan
 Peserta harus memperoleh pelayanan
kesehatan tingkat I tempat peserta terdaftar
kecuali: 1. Berada di luar wilayah failitas
kesehatan tingkat I tempat peserta terdaftar ;
2. keadaan kegawatdaruratan medis

14.  Peserta yang perlu pelayanan gawat darurat dapat
langsung memperoleh pelayanan di tiap Fasilitas
Kesehatan
 Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di Fasilitas
Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan harus segera dirujuk ke Fasilitas Kesehatan
yang bekerjasama dengan BJS kesehatan setelah
keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dapat
dipindahkan
 Pemerintah (termasuk Pemda) bertanggung jawab atas
ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan
yankes untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan
 Pemerintah dapat memberi kesempatan kepada swasta
untuk berperan memenuhi ketersediaan Fasilitas
Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan

16.  Selain Menyerahkan Fotocopy Juga
Menunjukkan KTP, KK, Surat Nikah Asli
 Fotocopy KTP : 1 Lembar
 Fotocopy Kartu Keluarga : 1 Lembar
 Fotocopy Surat Nikah : 1 Lembar
 Pas Foto : 4X6,1 Lembar
 Surat Lahir/Akta Kelahiran : 1 Lembar
Dalam satu keluarga yang termasuk didalam
daftar KK harus menjadi anggota BPJS

17.  Minta formulir di meja pendaftaran dan
diisi data – data anggota BPJS, untuk
wilayah Pekanbaru JL.Sudirman depan
Taman Makam Pahlawan Pendaftaran
Pertama/1Ambil Nomor antrian
 Menunggu nomor antrian
 Setelah di panggil tentukan Dokter
PASKES nya . Contoh: Di Apotik Kartika
dengan dr.Fatriani

18.  Pembayaran Tiap bulan melalui bank
:BRI, BNI, Mandiri
 Untuk pembayaran kelas III tiap
bulannya RP.25.000,-
 Untuk pembayaran kelas II tiap
bulannya RP.50.000,-
 Untuk pembayaran kelas I tiap
bulannya RP.60.000,-
 Apabila sudah keluar kartu BPJS
pembayaran baru aktif setelah 1
minggu
 Alamat Kantor BPJS Di Jalan Sudirman
dekat Gramedia Pendaftaran Kedua/2

19.  Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52

20.  Manfaat medis; tidak terikat dengan besaran
iuran
 Manfaat non medis, meliputi: Manfaat akomodasi
(dibedakan berdasarkan skala besaran iuran) dan
Manfaat ambulans, hanya diberikan ungtuk
pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan
kondisi tertentu yang ditetapkan BPJS Kesehatan.
 Manfaat pelayanan promotif dan preventif,
meliputi: Penyuluhan kesehatan perorangan
(minimal Penyuluhan tentang pengelolaan faktor
resiko. Risiko penyakit dan PHBS); Imunisasi dasar
(meliputi BCG, DPT-HB, Polio, Campak); Keluarga
Berencana (konseling, kontrasepsi dasar,
vasektomi, tubektomi bekerjasama dengan
lembaga KB); Skrining kesehatan (mendeteksi risiko

21. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
 Pelayanan kesehatan Non Spesialistik:
 Administrasi pelayanan
 Pelayanan promotif dan preventif.
 Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
 Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun
non operatif
 Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
 Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis.
 Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat
pertama.
 Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi

22.  Rawat Jalan
 Administrasi pelayanan
 Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi
spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
 Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi
medis
 Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 Pelayanan alat kesehatan implant
 Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai
dengan indikasi medis
 Rehabilitasi medis
 Pelayanan darah
 Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan

23.  Perawatan Inap non Intensif
 Perawatan Inap di Ruang Intensif
 Pelayanan kesehatan yang telah
ditanggung dalam program pemerintah
tidak termasuk yang dijamin
 Peserta berhak dapat pelayanan alat
bantu kesehatan (jenis dan plafon harga
ditetapkan)

25.  Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui
prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang
berlaku;
 Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas
Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;
 Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program
jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau
cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
 Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
 Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
 Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;

26.  Pelayanan meratakan gigi (ortodensi);
 Gangguan kesehatan/penyakit akibat
ketergantungan obat dan/atau alkohol;
 Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri
sendiri, atau akibat melakukan hobi yang
membahayakan diri sendiri;
 Pengobatan komplementer, alternatif dan
tradisional, termasuk akupuntur, shin she,
chiropractic, yang belum dinyatakan efektif
berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health
technology assessment);
 Pengobatan dan tindakan medis yang
dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
 Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan
susu;

27.  Perbekalan kesehatan rumah tangga;
 Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa
tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
 Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada
hubungan dengan Manfaat Jaminan kesehatan
yang diberikan.

28.  3 November 2014 resmi Diluncurkan program
Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia
Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
 KIS adalah Kartu Indonesia Sehat, yang
nantinya diharapkan akan menjadi pengganti
kartu sejenis seperti BPJS.
 KIS lebih ditujukan untuk para fakir miskin dan
turunan dari program JKN. KIS menjadi
pengganti Jamkesmas karena peserta
Jamkesmas menjadi peserta KIS. Data-data
penerima KIS pun berasal dari BPJS Kesehatan.

29.  Sebagai kartu jaminan kesehatan, yang
dapat digunakan untuk mendapatkan
layanan kesehatan gratis di fasilitas
kesehatan tingkat pertama dan tingkat
lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit
yang diderita penerima KIS. KIS
merupakan perluasan dari program
Jaminan Kesehatan Nasional yang
diluncurkan pemerintah sebelumnya.

30.  Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah Nama
untuk Program Jaminan Kesehatan SJSN
(JKN) bagi penduduk Indonesia, khususnya
fakir miskin dan tidak mampu serta iurannya
dibayarkan oleh pemerintah.
 BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum
Publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan
Kesehatan SJSN (JKN).
 Jadi, KIS adalah program sementara BPJS
Kesehatan adalah badan yang ditugaskan
untuk menjalankan program tersebut.

31.  Menggunakan sistem rujukan berjenjang.
Untuk kontak pertama, peserta
memperoleh pelayanan kesehatan di
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
dimana yang bersangkutan terdaftar. Jika
perlu mendapatkan penanganan lebih
lanjut, maka dapat dirujuk ke Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan. Dalam kondisi
gawat darurat medis, peserta dapat
langsung memperoleh pelayanan
kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Lanjutan.

32.  Untuk tahap awal, mereka yang
mendapatkan KIS adalah Keluarga yang
mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera
(KKS), Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera,
dan Kartu Indonesia Pintar.
 Warga miskin yang dulu terdaftar di
Jamkesmas, sekarang terdaftar di Kartu
Indonesia Sehat. JKN dan KIS datanya juga
dari BPJS. Jadi, semuanya satu pintu. JKN
dan KIS itu kartunya, pelaksananya Di
Kantor BPJS.

33. 1.Apakah semua jaminan kesehatan sebelumnya akan
diganti?
 Kartu Askes, Kartu Jamkesmas, Kartu JKN-BPJS
Kesehatan, KJS, e-ID BPJS Kesehatan masih tetap
berlaku dan dapat dipergunakan untuk
mendapatkan Jaminan Kesehatan SJSN (JKN). Untuk
peserta baru yang berasal dari fakir miskin dan tidak
mampu, secara bertahap akan diterbitkan KIS.
2.Apakah mereka yang telah mendapat Kartu
Indonesia Sehat(KIS), dapat segera memperoleh
jaminan kesehatan?
 Iya, peserta yang sudah mendapat KIS dapat
memperoleh manfaat jaminan kesehatan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku.

34. TUHAN YESUS MEMBERKATI
AMIN