Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jkn unhas

586 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jkn unhas

  1. 1. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENUJU KEPESERTAAN SELURUH PENDUDUK (UHC) Kementerian Kesehatan RI 1
  2. 2. SISTEMATIKA PENYAJIAN 1 1 DISAIN PENYELENGGARAAN JKN DISAIN PENYELENGGARAAN JKN 2 KEPESERTAAN ,, IURAN DAN MANFAAT 2 KEPESERTAAN IURAN DAN MANFAAT 3 3 RENCANA AKSI RENCANA AKSI 2
  3. 3. 3
  4. 4. MENGAPA PERLU JAMINAN KESEHATAN? Karakteristik Yankes: • • • • • • • • Service/jasa, Dominasi profesional, Uncertainty, Price In-elastic, Asymetry Information, PPK Induced demand. Patient ignorancy, Externality, Individu/keluarga: Tak terjangkau Terpaksa bayar Tidak adil Membayar Sendiri Solusi : Jaminan Kesehatan Pelayanan Kesehatan terkendali
  5. 5. Belajar dari kasus Guilian Barre? tinggi Flu Iuran/contribution /expected cost = frekuensi x unit cost Frekuensi/org/th Contoh: Unit cost Guillan Bare Rp 900.000.000 per kasus. Beban berat bagi individu Pengalaman Askes, frekuensi GB per tahun < 1 dari 15.000.000 peserta (fakta) Iuran utk jamin GB= 1/15.000.000 x Rp 900.000.000 =Rp 60 per orang per tahun, Rp 5/org/bln (Minta saweran Rp 1000???). Total Iuran = ∑ (fxuc) TETAPI: Unit cost sakit Flu Rp 20.000 per kasus. Beban ringan bagi individu Pengalaman Askes, frekuensi flue per tahun = 1 x per orang per tahun Iuran utk jamin Flu= 1/1 x Rp 20.000 =Rp 20.000 per orang per tahun. (Rp 1650/org/bln) Guilian Barre rendah Unit cost tinggi
  6. 6. Mengapa diperlukan UU SJSN dan UU BPJS? • HANYA SEBGN KECIL MASYARAKAT MEMILIKI JAMINAN KES. (RAKYAT BELUM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN YANG MEMADAI). • MANFAAT YANG DIBERIKAN ATAS JAMINAN KESEHATAN BERAGAM BENTUKNYA, belum memiliki kesamaan dan belum berkeadilan bagi peserta dan provider . • Penyelenggara Jaminan kesehatan terpisah-pisah PERLU SINKRONISAI PENYELENGGARAAN Lahirnya UU SJSN dan UU BPJS
  7. 7. PENGERTIAN JAMINAN KESEHATAN  Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.  Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal 19 (1), UU No 40 thaun 204) Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (pasal 19 (2), UU No 40/2004)
  8. 8. DESAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROVIDER Prospektif Pelayanan Kesehatan KOMPREHENSIF PESERTA/PASIEN iuran Paket Benefit Pembayaran BPJS KES JAM. KESEHATAN TERKENDALI KONTRAK /MOU TELAAH UTILISASI KONTROL, PENGAWASAN STANDAR,DSB PENYELENGGARAAN : NIRLABA, DANA AMANAH PORTABILITAS , PROFESIONAL, BERKEADILAN, SOLIDARITAS SOSIAL, MENDORONG : PENERAPAN SPM, STANDAR/MUTU, TARIF, WIN-WIN SOLUTION, RS DAN BPJS TIDAK DIRUGIKAN, YANKES LEBIH FAIR, KOMPETISI DALAM MENJAGA MUTU PELAYANAN www.jpkm-online.net
  9. 9. PERSYARATAN IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (1) • JKN Harus dapat memberikan memberikan perlindungan, manfaat dan Akses pelayanan kesehatan yang sama untuk seluruh penduduk (pasal 19 UU SJSN ) • JKN harus dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh, Komprehensif sesuai kebutuhan medis berdasarkan kebutuhan dasar yang layak (UU SJSN pasal 22 ) 9
  10. 10. PERSYARATAN IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (2) • JKN harus dapat memberikan keadilan dalam pembiayaan kesehatan sehingga terjadi cross subsidi antara penduduk dan antara daerah • JKN harus dapat menjawab dan memberikan jalan keluar pada situasi ketidaksamaan daerah dalam memenuhi kebutuhan (Faskes, kecukupan biaya, kecukupan SDM, kecukupan untuk biaya operasional dan kecukupan dalam membayar biaya pelayanan kesehatan serta membangun solidaritas antar Penduduk) dalam konteks NKRI 10
  11. 11. DISAIN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL • Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif • Manfaat jaminan tsb terdiri dari manfaat medis dan non medis (akomodasi dan ambulans) • Dalam manfaat jaminan kesehatan diatur pelayanan yang dijamin dan pelayanan yang tidak dijamin
  12. 12. MANFAAT DAN PROSEDUR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL • Peserta Jaminan Kesehatan memperoleh pelayanan kesehatan dengan mengikuti prosedur pelayanan • Pelayanan kesehatan dalam JKN dengan memberlakukan sistem rujukan (pelayanan terstruktur dan berjenjang) • Fasilitas kesehatan yang digunakan dalam JKN meliputi fasilitas primer, sekunder dan tersier, baik milik pemerintah maupun swasta yg bekerjasama dgn BPJS
  13. 13. DASAR HUKUM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), (2), (3) UUD 1945 pasal 34 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  PP No 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI)  Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan  Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS
  14. 14. 14
  15. 15. PESERTA DAN IURAN Peserta Ctt PBI = Penerima Bantuan Iuran Iuran
  16. 16. PAKET MANFAAT JKN Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset), a) b) c) d) e) f) Pelayanan yg tidak dijamin; Tidak sesuai prosedur Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS Pelayanan bertujuan kosmetik, General check up, pengobatan alternatif, Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi, Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan
  17. 17. 3 3 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN JKN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN JKN 17
  18. 18. Fokus Persiapan Implementasi Jaminan Kesehatan : 1) Fasilitas kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur 2) Pembiayaan, transformasi kelembagaan dan program 3) Regulasi 4) Kefarmasian dan alat kesehatan 5) SDM dan Capacity Building 6) Sosialisasi dan advokasi
  19. 19. Progress Pokja BPJS Kesehatan Telah disusun: • Roadmap Jaminan Kesehatan 2012-2019 • Rancangan Perpres JamKes • Manfaat Jaminan Kesehatan dan usulan Besaran Iuran • Rencana Pengembangan Faskes, Sistem Rujukan dan Infrastuktur • Rencana Pengembangan SDM Kesehatan • Rencana Pengembangan Farmasi dan Alkes
  20. 20. RENCANA AKSI FASYANKES TINGKAT PERTAMA/PRIMER: FASYANKES TINGKAT PERTAMA/PRIMER: PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, dan Fasyankes Dasar PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, dan Fasyankes Dasar lainnya (Pemerintah dan Non Pemerintah) lainnya (Pemerintah dan Non Pemerintah) FASYANKES TINGKAT LANJUT FASYANKES TINGKAT LANJUT RUMAH SAKIT, KLINIK UTAMA (Pemerintah dan Non RUMAH SAKIT, KLINIK UTAMA (Pemerintah dan Non Pemerintah) Pemerintah) PENYEMPURNAAN STANDAR, PEDOMAN, AKREDITASI PENYEMPURNAAN STANDAR, PEDOMAN, AKREDITASI SISTEM RUJUKAN SISTEM RUJUKAN 20
  21. 21. RENCANA AKSI 21
  22. 22. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan SJSN • Telah diundangkan: – PP 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan – Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan • Dalam pembahasan di Panitia Antar Kementerian: – RPP tentang Pengelolaan Keuangan dan asset BPJS Kesehatan – R-Perpres tentang Besaran Iuran Jamkes 23 Diharapkan selesai bulan September 2013
  23. 23. • Dalam Pembahasan Pokja Regulasi: – RPP Hubungan Antar Lembaga BPJS – RPP tentang Revisi PP 69/1991 – RPP tentang Revisi PP 28/2003 – RPP Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewas atau Anggota Direksi yang melanggar ketentuan Larangan – Rancangan Perpres tentang Dewan Pengawas dan Dewan Direksi 24 Diharapkan selesai bulan Oktober 2013
  24. 24. Rancangan Permenkes turunan Perpres Jamkes • R-Permenkes tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional – – – – – – – – – – Persyaratan Faskes Tata Cara Yankes Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Penggunaan Hasil HTA Daftar dan Harga Obat, BMHP, Alat bantu kesehatan Pelayanan Kesehatan lain yg dijamin Penetapan Asosiasi Faskes Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Kendali Mutu dan Kendali Biaya Kompensasi pada ketiadaan Faskes 25 Diharapkan selesai bulan Agustus 2013
  25. 25. TERIMA KASIH 26

×