Kajian ini membahas analisis aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya yang terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Tujuan Pembangunan Bersama (TPB). Analisis aspek ekonomi meliputi kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung, dan praktik pengadaan. Sedangkan aspek lingkungan meliputi material, energi, air, keanekaragaman hayati, em

1. Kajian Aspek Ekonomi,
Lingkungan, Sosial dan Budaya
Keterkaitan dengan SDGs/TPB

2. Analisis Aspek EKONOMI
• Analisis terhadap Aspek Ekonomi dalam
penyusunan Studi Kelayakan perlu ditinjau juga
dari dimensi keberlanjutan ekonomi berkaitan
dengan dampak organisasi terhadap keadaan
ekonomi bagi pemangku kepentingannya, dan
terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional,
dan global.
• Aspek ekonomi dapat menggambarkan arus
modal yang berhubungan dengan pemangku
kepentingan, dan dampak ekonomi utama dari
proyek/bisnis yang digagas bagi masyarakat.
Marketing Mix
Analisis Aspek EKONOMI

3. Analisis Aspek EKONOMI ...
Analisis terhadap Aspek Ekonomi dalam
penyusunan Studi Kelayakan meliputi, a.l:
a. Aspek Kinerja ekonomi.
b. Aspek Keberadaan Pasar.
c. Aspek dampak ekonomi tidak
langsung.
d. Aspek Praktik Pengadaan.
ini ni …

4. .
• Aspek ini membahas dampak ekonomi
langsung dan nilai tambah ekonomi akibat
aktivitas organisasi.
• Aspek ini terdiri atas 4 (empat) indikator,
yaitu:
a. Aspek Kinerja ekonomi
ini ni …

5. 1. Nilai ekonomi langsung yang
dihasilkan dan didistribusikan
• Indikator ini meliputi pendapatan, biaya
operasi, imbal jasa (kompensasi)
karyawan, donasi, dan investasi
komunitas lainnya, laba ditahan, dan
pembayaran kepada penyandang dana
serta pemerintah.
a. Aspek Kinerja ekonomi …

6. 2. Implikasi finansial dan risiko serta
peluang lainnya kepada kegiatan
organisasi karena perubahan iklim.
• Perubahan iklim memberikan kesempatan
sekaligus risiko kepada organisasi,
investor dan pemangku kepentingan
lainnya.
• Organisasi mungkin akan menghadapi
risiko fisik akibat perubahan pola cuaca
dan sistem keikliman.
a. Aspek Kinerja ekonomi …

7. 3. Implikasi finansial dan risiko serta peluang
lainnya kepada kegiatan organisasi karena
perubahan iklim.
• Program manfaat pasti (Defined Benefit Plans)
mempunyai implikasi terhadap pemberi kerja
berupa kewajiban yang harus dipenuhi. Pilihan
program mempunyai pengaruh terhadap pemberi
kerja dan karyawan.
4. Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
• Indikator ini mengukur kontribusi pemerintah
setempat kepada organisasi.
a. Aspek Kinerja ekonomi …

8. .
• Aspek ini memberikan informasi mengenai
berbagai interaksi dalam pasar tertentu.
• Aspek ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu:
1. Indikator rentang rasio standar upah
terendah dibandingkan dengan upah
minimum setempat pada daerah
operasi utama, dan
2. Indikator proporsi manajemen senior
yang direkrut secara lokal dan
dipekerjakan di daerah operasi.
b. Aspek Keberadaan Pasar

9. .
Penjelasan:
1. Rasio upah standar pegawai pemula
indikator proporsi manajemen senior
yang direkrut secara lokal dan
dipekerjakan di daerah operasi.
• Indikator ini memperlihatkan bagaimana
organisasi memberikan kontribusi untuk
meningkatkan kesejahteraan karyawan
di daerah operasi utama.
b. Aspek Keberadaan Pasar …

10. 2. Perbandingan manajemen senior yang
dipekerjakan dari masyarakat lokal di
lokasi operasi yang signifikan.
• Indikator ini menunjukkan adanya jaminan
terdapatnya penduduk lokal dalam posisi
manajemen senior, karena akan
bermanfaat bagi komunitas lokal dan akan
meningkatkan kemampuan organisasi
dalam memahami kebutuhan lokal.
b. Aspek Keberadaan Pasar …

11. .
• Aspek ini mengukur dampak ekonomi yang timbul
akibat aktivitas dan transaksi ekonomi organisasi.
• Aspek ini terdiri atas 2 (dua) indikator, yaitu:
1. Pembangunan dan dampak dari investasi
infrastruktur dan jasa yang diberikan.
• Indikator ini menjelaskan bahwa perusahaan
dapat mempengaruhi perekonomian melalui
investasi dalam infrastruktur. Pengaruh
investasi infrastruktur dapat lebih luas dari
jangkauan operasi bisnis dan dinikmati
dalam periode panjang.
c. Aspek dampak ekonomi tidak langsung

12. c. Aspek dampak ekonomi tidak langsung
…
2. Dampak ekonomi tidak langsung
yang signifikan, termasuk besarnya
dampak.
• Dampak tidak langsung penting untuk
menilai dan memberikan pelaporan
atas perekonomian regional dan
komunitas lokal.

13. .
• Aspek ini hanya terdiri 1 (satu) indikator, yaitu
perbandingan pembelian dari pemasok
lokal di lokasi operasional yang
signifikan.
• Indikator ini dapat mencerminkan kontribusi
perusahaan terhadap kemajuan
perekonomian setempat serta
mempertahankan hubungan dengan
komunitas.
d. Aspek Praktik-Praktik Pengadaan

14. • Aspek lingkungan menggambarkan dampak
rencana operasional proyek/bisnis terhadap
sistem alami hidup dan tidak hidup, termasuk
ekosistem, tanah, air dan udara.
• Aspek ini meliputi hal-hal yang berhubungan
dengan input (misalnya material, energi, dan air).
• Sebagai tambahan, lingkungan ini melingkupi
kinerja yang berhubungan biodiversity (keragaman
hayati), kepatuhan lingkungan, dan informasi
relevan lainnya, seperti pengeluaran lingkungan
(environmental expenditure) dan dampaknya
terhadap produk dan jasa.
Analisis Aspek LINGKUNGAN
Analisis Aspek LINGKUNGAN

15. • Kategori Lingkungan ini terdiri atas 12 (dua
belas) aspek, yaitu :
a. Aspek Material / Bahan
b. Aspek Energi
c. Aspek Air
d. Aspek Keanekaragaman Hayati
e. Aspek Emisi
f. Aspek Efluen dan Limbah
Aspek pada Kategori Lingkungan

16. Aspek …..
g. Aspek Produk dan Jasa
h. Aspek Kepatuhan
i. Aspek Transportasi
j. Aspek Secara Keseluruhan
k. Aspek Assesmen Pemasok Atas Lingkungan
l. Aspek Mekanisme Pengaduan Terhadap
Lingkungan
Kategori Lingkungan …
ini ni …

17. .
• Aspek ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu:
1. Material atau bahan yang digunakan
berdasarkan berat atau volume, dan
2. Persentase bahan yang digunakan yang
merupakan bahan input daur ulang yang
dimaksudkan untuk mengidentifikasi
kemampuan perusahaan dalam
menggunakan bahan– bahan yang berasal
dari daur ulang.
a. Aspek Material / Bahan

18. .
• Aspek energi meliputi lima area penting dari
penggunaan energi suatu perusahaan.
• 5 (lima) area tersebut menjadi indikator dari
penggunaan energi yang harus dilaporkan
sebagai berikut:
1. Konsumsi energi dalam organisasi
2. Konsumsi energi di luar organisasi
3. Intensitas energi
4. Pengurangan konsumsi energi
5. Pengurangan kebutuhan energi dari
produk barang dan jasa.
b. Aspek Energi

19. .
• Aspek ini terdiri atas 3 (tiga) indikator sebagai
berikut:
1. Total pengambilan air berdasarkan
sumber.
2. Sumber air yang secara signifikan
dipengaruhi oleh pengambilan air.
3. Persentase dan total volume air yang
digunakan kembali dan didaur ulang.
c. Aspek Air

20. .
d. Aspek Keanekaragaman Hayati

21. .
e. Aspek Emisi

22. .
f. Aspek Efluen dan Limbah

23. .
• Di beberapa sektor, dampak produk dan jasa
selama fase pemakaiannya (misalnya
konsumsi air untuk mesin cuci) dan pada
akhir umur manfaatnya bisa sama atau
bahkan lebih besar daripada fase
produksinya.
• Signifikansi dampak tersebut ditentukan baik
oleh perilaku pelanggan maupun oleh desain
produk atau jasa.
• Organisasi diharapkan melakukan
pendekatan yang lebih proaktif untuk menilai
dan meningkatkan dampak lingkungan dari
barang dan jasa mereka.
g. Aspek Produk dan Jasa

24. g. Aspek Produk dan Jasa ...
• Aspek ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu :
1. Tingkat mitigasi dampak produk dan
jasa terhadap lingkungan, dan
2. Persentase produk yang terjual dan
kemasannya yang direklamasi menurut
kategori.

25. .
• Dalam situasi tertentu, pelanggaran bisa
menimbulkan kewajiban pembersihan (clean-
up obligation) atau kewajiban lingkungan
lainnya yang berbiaya tinggi.
• Catatan kepatuhan organisasi dapat
mempengaruhi kemampuan organisasi untuk
memperluas operasi atau mendapatkan izin.
• Aspek ini hanya meliputi 1 (satu) indikator,
yakni nilai moneter denda signifikan dan
jumlah total sanksi non-moneter karena
ketidakpatuhan terhadap undang- undang
dan peraturan lingkungan.
h. Aspek Kepatuhan

26. .
• Sistem transportasi berdampak luas terhadap
lingkungan, mulai dari kabut asap dan
kebisingan setempat (local smog and noise)
hingga pemanasan global.
• Aspek ini meliputi indikator dampak
lingkungan yang signifikan akibat
pengangkutan produk, barang-barang dan
bahan lain yang digunakan untuk operasi
organisasi serta pengangkutan tenaga kerja.
i. Aspek Transportasi

27. .
• Pengukuran pengeluaran untuk mitigasi dan
proteksi lingkungan memungkinkan
organisasi menilai efisiensi dari inisiatif
organisasi di bidang lingkungan.
Pengukuran ini juga memberikan masukan
yang berguna untuk menganalisis biaya-
manfaat internal.
Total pengeluaran dan investasi perlindungan
ingkungan berdasarkan jenis, yang
merupakan satu-satunya indikator yang
terdapat dalam aspek ini.
j. Aspek Secara Keseluruhan

28. .
• Aspek ini terdiri dari 2 (dua) indikator,
yaitu:
1. Persentase penyaringan pemasok baru
menggunakan kriteria lingkungan, dan
2. Dampak lingkungan negatif signifikan
aktual dan potensial dalam rantai
pasokan dan tindakan yang diambil.
k. Aspek Assesmen Pemasok Atas Lingkungan

29. .
• Aspek ini hanya meliputi 1 (satu) indikator,
yaitu jumlah pengaduan tentang dampak
lingkungan yang diajukan, ditangani, dan
diselesaikan melalui mekanisme
pengaduan resmi.
l. Aspek Mekanisme Pengaduan Terhadap
Lingkungan

30. • Aspek sosial dan busaya dalam Studi Kelayakan
mengkaji sistem sosial dan budaya di mana
proyek/bisnis akan beroperasi.
• Aspek sosial mencakup 4 sub kategori yaitu :
Sub kategori praktik tenaga kerja dan
pekerjaan yang layak
Sub kategori Hak Asasi Manusia (HAM)
Sub kategori Masyarakat
Sub kategori Tanggung jawab Produk
Analisis Aspek SOSIAL & BUDAYA
Analisis Aspek SOSIAL & BUDAYA

31. .
• Susunan indikator Tenaga Kerja secara
luas didasarkan pada pengertian kerja
yang layak.
• Rancangan itu dimulai dengan
keterangan tentang cakupan dan
keberagaman angkatan kerja organsasi
pelapor dengan menekankan pada aspek
distribusi/ penebaran jenis kelamin dan
kelompok usia.
• Sub kategori ini terbagi atas 8 Aspek :
Sub kategori praktik tenaga kerja dan
pekerjaan yang layak
ini ni …

32. Sub kategori praktik tenaga kerja …
• Sub kategori ini terbagi atas 8 Aspek :
a. Aspek Kepegawaian
b. Aspek Hubungan Industrial
c. Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja
d. Aspek Pelatihan dan Pendidikan
e. Aspek Keberagaman dan Kesetaraan Peluang
f. Aspek Remunerasi Untuk Laki-Laki dan
Perempuan
g. Aspek Assesmen Pemasok atas Praktik Tenaga
Kerja
h. Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah
Ketenagakerjaan

33. .
• Sub kategori Hak Asasi Manusia (HAM) ini
mengungkapkan informasi mengenai dampak dan
kegiatan dari organisasi terhadap hak-hak asasi
sipil dan politik dari para pemangku kepentingan.
• Aspek-aspek yang tercakup dalam sub kategori ini
mengacu pada standar internasional, terutama
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari
Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations
Universal Declaration of Human Rights) dan
Deklarasi ILO Tahun 1998 tentang Prinsip dan
Hak- Dasar di Tempat Kerja (ILO Declaration on
the Fundamental Principles and Rights at Work of
1998), khususnya delapan Konvensi Inti dari ILO.
Sub kategori Hak Asasi Manusia (HAM)

34. Sub Kategori HAM ...
• Walaupun berkaitan erat, penggolongan
HAM dan praktik ketenagakerjaan
mempunyai tujuan yang berbeda.
• Indikator HAM terfokus pada cara
perusahaan menangani dan menghormati
hak-hak dasar manusia, sedangkan
Indikator praktik ketenagakerjaan
menggambarkan kualitas pekerjaan dan
lingkungan kerja.

35. • Sub kategori ini meliputi 10 (sepuluh)
aspek, yaitu :
a. Aspek Investasi
b. Aspek Non Diskriminasi
c. Aspek Kebebasan Berserikat dan
Perjanjian Kerja Sama
d. Aspek Pekerja Anak
e. Aspek Kerja Paksa dan Kerja Wajib
Sub Kategori HAM ...

36. f. Aspek Praktik Keamanan
g. Aspek Hak Adat
h. Aspek Assesmen
i. Aspek Assesmen Pemasok
untuk Hak Asasi Manusia
j. Aspek Mekanisme Pengaduan
untuk Hak Asasi Manusia
Sub Kategori HAM ...

37. • Sub kategori kinerja untuk pekerja, hak asasi
manusia, dan tanggung jawab produk ditujukan
pada dampak-dampak sosial yang dihubungkan
dengan kelompok pemangku kepentingan tertentu
(seperti pegawai atau konsumen).
• Namun demikian, dampak sosial dari organisasi
juga terkait dengan interaksinya dengan struktur
pasar dan institusi sosial yang membentuk
lingkungan sosial di mana kelompok-kelompok
kepentingan saling berinteraksi. Interaksi
semacam ini, sebagaimana halnya pendekatan
organisasi dalam berhubungan dengan kelompok
sosial lain, seperti masyarakat, mewakili
komponen terpenting dari kinerja berkelanjutan.

38. Sub Kategori Masyarakat …
• Karenanya, sub kategori Masyarakat
memfokuskan pada dampak yang
ditimbulkan organisasi terhadap
masyarakat tempatnya beroperasi, dan
bagaimana interaksi organisasi dengan
institusi sosial lainnya dikelola dan
ditengahi.

39. • Sub kategori ini mencakup 7 (tujuh) aspek,
yaitu :
a. Aspek Masyarakat Lokal
b. Aspek Anti Korupsi
c. Aspek Kebijakan Publik
d. Aspek Kelakuan Tidak Bersaing
e. Aspek Kepatuhan
f. Aspek Asesmen Pemasok atas Dampak
pada Masyarakat
g. Aspek Mekanisme Dampak Pengaduan
Terhadap Masyarakat
Sub Kategori Masyarakat …

40. .
Sub kategori Tanggung jawab Produk
• Sub kategori tanggung jawab produk menjelaskan
dampak manajemen produk dan jasa terhadap
pelanggan dan pemakai.
• Perusahaan diharapkan memberikan perhatian
sepenuhnya kepada rancangan produk dan
jasanya untuk memastikan bahwa produk dan jasa
tersebut sesuai dengan pemakaian yang
dimaksudkan dan tidak berbahaya bagi kesehatan
dan keselamatan.
• Selain itu, komunikasi sehubungan dengan produk
dan jasa serta pemakai perlu memperhatikan
kebutuhan pelanggan akan informasi dan haknya
atas keleluasaan pribadi.

41. Sub kategori tanggung jawab produk
…
• Sub kategori ini terdiri atas 5 (lima)
aspek, yaitu:
a. Kesehatan dan Keselamatan
Pelanggan.
b. Aspek Pencantuman Label Produk
dan Jasa.
c. Aspek Komunikasi Pemasaran.
d. Aspek Privasi Pelanggan.
e. Aspek Kepatuhan.

42. Pertimbangan
Keterkaitan dengan
Sustainable Development (SD)
(Pembangunan Berkelanjutan)

43. Kaitan dgn Sustainable Development (SD)
(Pembangunan Berkelanjutan)

44. Sustainable Development Goals (SDGs)
• Isu terkini adalah tentang 17 butir tujuan
Sustainable Development Goals (SDGs) yang
dikeluarkan oleh organisasi internasional United
Nations (UN) pada tahun 2015 yang lalu.
(SDGs)

45. SDGs …
• SDGS adalah pembangunan berkelanjutan yang
disepakati oleh forum PBB (Perserikatan Bangsa-
Bangsa) yang memiliki 17 tujuan dengan 169 capain
yang telah dideklarasi oleh 193 anggota PBB.
• SDGs memiliki tujuan utama yaitu untuk mengakhiri
kemiskinan, melindungi bumi dan memastikan
kemakmuran dicapai oleh setiap negara di tahun 2030
mendatang.
• SDGs di Indonesia tersebut tidak lepas dari dukungan
dan kerjasama dengan mitra pembangunan dari
negara sahabat Indonesia.
• Banyak Kedutaan Negara2 Sahabat yang telah
berpartisifasi dalam implementasi SDGs di Indonesia.

46. • SDGs ini merupakan langkah global yang sistematis
dan perlu melibatkan multipihak agar TPB/SDGs
tercapai.
• Indonesia berkomitmen tinggi untuk
mengimplementasikan SDGs, baik di tingkat nasional
maupun subnasional, bahkan hingga ke tingkat
komunitas atau masyarakat.
 Indonesia telah mulai mengimplementasikan SDGs
tersebut, sejak dicanangkan oleh Presiden
Indonesia sejak Sidang Kabinet 31 Desember 2015
lalu.
 Telah ditetapkan PerPres No. 59/2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)/SDGs tersebut.
SDGs …

47. • Telah dibentuk Tim Koordinasi Nasional TPB
tersebut di Indonesia, yang diketuai langsung oleh
Presiden RI, dan BAPPENAS ditunjuk sebagai
Badan yang mengkoordinasi dan mengawasi
langsung pelaksanaan TPB/SDGs tersebut.
• Menteri PPN/Kepala BAPPENAS telah
menerbitkan Peraturan Menteri No. 7/2018
tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs.
• Telah juga disiapkan Roadmap s/d 2030: Rencana
Aksi Nasional + Rencana Aksi Daerah (5 tahunan
s/d Tahun 2030 nanti).
SDGs …

48. Dampak yang Ditimbulkan Akibat
Pembangunan Berkelanjutan
• Kegiatan pembangunan dapat menimbulkan
dampak positif dan negatif.
• Dampak positif pembangunan dapat
diketahui melalui indikator ekonomi, indikator
kualitas hidup, dan indikator gabungan.
• Dampak negatif pada umumnya ditandai
dengan kerusakan lahan, seperti
penggundulan hutan, penggersangan lahan,
pencemaran, pemanasan global, dan
penipisan lapisan ozon.

49. Dampak Positif Pembangunan
1. Menambah penghasilan penduduk sehingga
meningkatkan kemakmuran.
2. Perindustrian menghasilkan aneka barang yang
dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Perindustrian memperbesar kegunaan bahan
mentah.
4. Usaha perindustrian dapat memperluas lapangan
pekerjaan bagi penduduk.
5. Mengurangi ketergantungan Negara pada luar
negeri.
6. Dapat merangsang masyarakat untuk
meningkatkan pengetahuan tentang industri.

50. Dampak Negatif Pembangunan
• Pembangunan pengembangan sumber daya air
yang menimbulkan masalah kesehatan.
• Pencemaran oleh limbah industri, misalnya:
kerusakan tata guna lahan dan tata air tersebut,
laju erosi dan frekuensi banjir meningkat
• Pencemaran udara oleh gas buang yang
dihasilkan oleh proses produksi seperti asap
kendaraan bermotor, asap pabrik, dan hasil
aktivitas rumah tangga sehingga secara fisik dan
kimia melebihi ambang batas yang telah
ditetapkan. Seperti: Efek rumah Kaca (Green
House Effect), Kerusakan lapisan ozon, dan Hujan
Asam

51. Dampak Negatif …
• Pencemaran tanah :
a. Pembuangan ampas kimia, dan plastik
bekas pembungkus serta botol bekas
b. Buangan zat-zat atau barang yang tidak
terlarut dalam air
c. Pertanian dengan pemakaian pestisida
yang berlebihan

52. • Pencemaran Air :
Pencemaran air dapat menyebabkan
penurunan kualitas air dan
membahayakan makhluk hidup.
Penyebab terjadinya pencemaran air
adalah sampah yang tidak membusuk,
seperti plastik dan karet, limbah industri,
sisa pupuk dari usaha pertanian dan
tumpahan minyak dari kapal tangker.
Dampak Negatif …

53. Kasus SDGs
• Khusus poin 15 SDGs (yaitu Ekosistem Daratan) banyak
kasus yang terjadi di dunia yang dianggap merugikan, a.l:
 Di negara bagian India, Goa, yang terkenal dengan
keindahan alam serta pantainya dirusak oleh aktivitas
penambangan. Aktivitas penambangan ini merusak
sungai, hutan dan bukit-bukit di Goa demi mencari biji
besi.
 Pengeboman pada penambangan bauksit ilegal di
Pahang, Malaysia, pada tahun 2015. Pengeboman
tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan di
daerah setempat. Perhatian utamanya tertuju pada
pencemaran sumber air di Pahang, yang mengandung
kadar merkuri, arsenik dan logam berat yang
berbahaya setelah kasus pengeboman tersebut terjadi.
 Contoh kasus di Indonesia sendiri di antaranya terjadi
di daerah Bangka Belitung dan Kalimantan Timur …>

54. Kasus SDGs …
 Pada tahun 2017, di Bangka Belitung terjadi operasi
penambangan timah dengan Kapal Isap Produksi
(KIP) yang tidak memiliki izin di daerah destinasi
wisata pantai pasir padi. Perusahaan kemudian
dijatuhi hukuman denda Rp.1,1 miliar yang dinilai
sangatlah ringan.
 Kasus di Kalimantan Timur yang terjadi di tahun 2017
adalah kasus pembuangan limbah PLTU Batubara dari
salah satu anak perusahaan pertambangan besar di
Indonesia. Pembuangan limbah ini berupa fly ash dan
bottom ash (abu yang dihasilkan dari pembakaran
batubara) yang telah merusak ekosistem perairan di
Sungai Santan. Denda yang dikenakan ke perusahaan
yang bersalah juga dinilai sangat ringan, yaitu hanya
sebesar Rp.2 miliar.

55. • Beberapa contoh kasus di atas bisa jadi
mengindikasikan bahwa pihak perusahaan
pertambangan berani menghalalkan segala
cara demi memaksimalkan profit mereka dan
mengabaikan faktor lingkungan dan sosial
sekitar.
• Sedangkan hukum atau peraturan
penambangan di beberapa negara setempat
masih lemah dan belum tegas kepada para
pelaku perusakan lingkungan tersebut.
Kasus SDGs …

56. • Dalam rencana strategis organisasi/perusahaan (baik
jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka
pendek) yang terkait dengan pembangunan yang
akan dilakukan di tanah air Indonesia ini dipandang
perlu untuk mengacu dan inline dengan canangan 17
tujuan SDGs yang ada tadi.
Keterkaitan dengan SDGs

57. Keterkaitan dengan SDGs …
• Dalam implementasinya, pembangunan dan
aktivitas operasi yang dilakukan oleh
organisasi/perusahaan (di bidang ekonomi, sosial
ataupun terkait dengan lingkungan) diharapkan
dapat berkelanjutan/ berkesinabungan dari tahun
ke tahun, hingga tahun 2030 nanti.
• Saat ini, memang sudah banyak cara yang
dilakukan untuk mengajak semua pihak - baik
perusahaan, pemerintah maupun masyarakat -
untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap
isu lingkungan maupun sosial dari dampak
aktivitas operasional perusahaan.

58. (memisahkan diri)

59. Global Sourcing
• Di Indonesia telah ditangkal dengan adanya ketentuan
TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), yang
dikukuhkan dengan :
 PerPres No. 16/2018 jo No.12/2021 tentang
Pengadaan barang dan Jasa di Instansi Pemerintah,
yang salah satu tujuannya adalah optimalisasi
penggunaan produksi dalam negeri.
 Permenperin No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang intinya
setiap perusahaan didorong pemerintah untuk terus
meningkatkan penggunaan Komponen Dalam Negeri.
 Peraturan-peraturan lainya, berikut ini ….>

60. http://tkdn.kemenperin.go.id/regulasi.php
Regulasi Terkait TKDN
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018
Pemberdayaan Industrian
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015
Pelaksanaan Pembangunan dan Kilang Minyak Dalam Negeri
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019
Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Baterry Electric Vehicle)
untuk Transportasi Jalan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
Perindustrian

61. Regulasi Terkait TKDN …

62. Increase in Outsourcing
Increase in Outsourcing:
• Sedemikian banyak perusahaan saat ini telah
menerapkan pola perekrutan karyawan
melalui outsorcing yang akan mengurangi
komposisi karyawan tetap di perusahaan.
• Ini sejalan juga dengan dampak adanya
perubahan pola kerja di masa Revolusi
Industri 4.0, yang akan memperbanyak pola
kemitraan dalam hubungan industrial dengan
para karyawannya.

63. Drive for Efficiency
Drive for Efficiency:
• Saat ini sedang digalakkan penerapan Anti Fraud di berbagai
perusahaan di Indonesia.
 Dimana Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang
disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen
atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola,
karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu
muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil
atau melanggar hukum.
 Termasuk juga penyimpangan, error (kesalahan) dan
irregularities (ketidakberesan dalam masalah financial).
• Di berbagai usaha juga sudah diupayakan untuk berproduksi
seefien mungin dengan menerapkan berbagai ketentuan dan
aktivitas yang memiliki ukuran/standar yang jelas.
 Adanya SNI
 Penggalakan Gugus-gugus Kendali Mutu (TQM & TQC)
dengan pemanfaatna putaran P-D-C-A nya

64. Reliance upon Technology
Reliance upon Technology
• Adanya perkembangan zaman dengan adanya
Revolusi Industri menjadikan ketergantungan
usaha pada kemajuan teknologi. Tidak dapat
dielakkan bagi perusahaan untuk mengikuti dan
memanfaatkan kemajuan teknologi dimaksud.
• Berbagai industri di Indonesia saat ini telah mulai
menerapkan kemajuan teknologi digital, robotik
dan artificial intelligence (AI), terlebih lagi adanya
masa “Internet of Thing” saat ini.

65. Cyber crime
Cyber crime :
• Kejahatan di bidang cyber ini juga meningkat
pesat dengan adanya pemanfaatan tehnologi
digital saat ini.
• Walaupun sudah diterbitkannya UU ITE dan
adanya Bidang Khusus di jajaran Kepolisian
Indonesia yang menangani Cyber Crime ini,
nampaknya diperlukan pula ketentuan khusus di
dalam perusahaan untuk menangkal terjadinya
kejahatan di bidang cyber ini

66. • Atas digitalisasi yang sebegitu masif dan sangat terbuka
ini tentunya dunia akan memiliki kelemahan2 baru
berikutnya.
• Yaitu keamanan Cyber, seperti: Cyber attact dan Cyber
war di masa mendatang.
Cyber SECURITY

67. • Semua infrastruktur dan fasilitas akan digerakkan secara
digital, sehingga akan terjadi perang intelektual.
• Jangan heran di masa depan nanti seorang yang ahli jaringan
Cyber Security akan menjadi idola baru di masa depan.
Misalnya karena berhasil menghalau serangan virus yang akan
masuk ke jaringan sebuah negara/perusahaan.
Cyber HERO

68. Demand for e-Trading
Demand for e-Trading:
• Sudah mulai berlangsung di masyarakat perubahan
pola belanja ke arah pemesanan, pembelian dan
pembayaran menggunakan cara online.
• Pemerintah di Indonesia juga mengakomodasi
perkembangan e-trading ini, dengan adanya
Perpres No.16/2018 dan maraknya bermunculan
Perusahaan Star-up di Indonesia dengan segala
fleksibelitas yang diberikan.
• Bahkan saat ini juga telah berkembang pesat
perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang
pelayanan Jasa Keuangan (Financial
Technology/FINTECH), guna memberikan
kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

69. Procurement Strategy
Procurement Strategy:
• Proses pengadaan saat ini telah juga di atur
sedemikian baik, terutama di lingkungan
pemerintahan, melalui :
 Perpres No. 16/2018 jo No.12/2021
(Pengadaan di Pemerintah)
 Permenprin No. 2/2014 (TKDN, BMP &HEA),
dll
• Saat ini pun telah dimungkinkan untuk
pelaksanaan pengadaan secara e-
Procurement & e-Purchasing melalui toko-toko
daring dan e-Catalog yang ada.

70. 70
Reduced Product/Process
Costs
Improved Compliance
Reduced Inventory Costs
1
2
3
4
5
Reduced Maverick
Purchasing
Value Drivers Pain Points Mitigation/Savings Estimates
• Fragmented data
• Unreliable/inaccurate data
• Rampant off-contract spend
(approximately 27% of
indirect spend)
• Long lead times result in
purchase of large safety
stocks
Purchase requisition process-
ing time reduction of 70%-80%;
averaging a week faster
Purchase requisition process-
ing expense reduction up to
73%; price of goods 5%-10%
less on average
Data integrity is improved
through contract compliance,
strengthening a company’s
supplier negotiation leverage
Maverick spending decreases
up to 51%
Inventory expense reduction
between 25% - 50%
Improved Process Efficiency
• Long lead times due
to high manual processing,
1/3 time spent reviewing
manual requisitions
• High transaction costs
• Long supplier negotiations
• Non contract compliance
drives up price
e-Procurement benefits

71. BREXIT (Pemisahan Diri)
BREXIT (Pemisahan Diri):
• Terjadinya di awali dengan adanya
pemisahan diri negara-negara Uni Sovyet
menjadi negara-negara yang medeka. Diikuti
pula dengan adanya pemisahan Inggris dari
Uni Eropa dalam perekonomian dunia.
• Banyak juga di bidang ketata-negaraan
upaya-upaya untuk memisahkan diri dari
kesatuannya semula.

72. Severe Weather
Severe Weather:
• Perubahan cuaca dapat menjadi kendala dalam
keberlangsungan usaha.
• Produk yang diproduksi perlu menyesuaikan
dengan kebutuhan konsumen pada masa/musim
perubahan cuaca dimaksud, yang besar
kemungkinan produk lama tidak laku atau tersimpan
sebagai stock di gudang.
• Perubahan cuaca tersebut juga bisa mengakibatkan
terjadinya gangguan atau bencana bagi
perusahaan, sehingga dapat menghambat aktivitas
usaha.

73. Energy shortage
Energy shortage:
• Misalkan terjadinya hambatan dalam
penggunaan sumber daya listrik, jaringan
internet, kebutuah bahan bakar, juga
berkurangnya sumber energi bumi (bahan
tambang), keterbatasan bahan dari hasil
perkebunan, dll

74. Global Warming
Global Warming:
• Terjadinya peningkatan emisi karbon terus
berlanjut, menipisnya lapisan ozon, peningkatan
rata-rata suhu udara di permukaan bumi,
permukaan laut naik lebih cepat, dll yang dapat
mengakibatkan sedemikian banyak dampak bagi
kehidupan di muka bumi.
• Misalnya: Penurunan produksi, Perubahan pola
hidup hewan dan tanaman, menimbulkan banyak
penyakit bagi manusia, dll

75. Recruitment
Recruitment:
• Dominansi Generasi Millennial yang saat ini
(tahun 2020) diperkirakan sudah 60%, yang
akan meningkat menjadi sekitar 75% di tahun
2025 nanti, dengan karakteristik sendiri dan
periiaku kerja yang berbeda dari generasi
sebelumnya.

76. SUBSCRIBE, LIKE & Share

77. `
www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
e-mail: kanaidi63@gmail.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
WA. 0877 5871 1905
Pemateri Training