Dokumen tersebut membahas pengertian hukum administrasi negara menurut beberapa ahli seperti Van Apeldoorn, Logemann & Utrecht, dan Prajudi Atmosudirjo. Juga membahas teori residu menurut Van Vollenhoven yang menjelaskan ruang lingkup hukum administrasi negara sebagai sisa lapangan hukum setelah dikurangi hukum tata negara, pidana, dan perdata. Teori ini menegaskan adanya fungsi penting pemerintahan selain fungsi legis

1. DISKUSI 1 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
Yth. Tutor dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ
Bogor menyampaipaikan jawaban diskusi 1 mata kuliah Hukum Administrasi Negara:
Jawaban:
1) Pengertian Hukum Administrasi Negara1
.
Menurut Van Apeldoorn: HAN merupakan guidance law yang memberikan petunjuk
pada Lembaga-lembaga negara mengenai bagaimana cara menggunakan kewenangan
itu dalam praktik kehidupan pemerintahan sehari-hari.
Menurut Logemann & Utrecht: HAN adalah seperangkat norma-norma yang menguji
hubungan hukum istimewa yang ditiadakan untuk memungkinkan para pejabat
administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus.
Menurut Sir. W Ivor Jennings: HAN sesuangguhnya merupakan hukum yang
berhubungan dengan administrasi negara. Hukum ini jug amenentukan organisasi
kekuasaan dan tugas-tugas yang diemban oleh para pejabat administrasi.
Menurut Prajudi Atmosudirjo: HAN merupakan hukum mengenai operasi dan
pengendalian dari kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-
penguasa administrasi.
Dapat disimpulkan bahwa HAN adalah aturan/hukum yang mengatur bagaimana
menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan.
2) Maksud dari “teori residu” sebagai penjelasan dari ruang lingkup Hukum Administrasi
Negara menurut Van Vollenhoven yaitu sisa/residu dari lapangan hukum setelah
dikurangi hukum tata negara, hukum pidana materiil dan hukum perdata materiil. Adanya
teori ini residu ini memperjelas perbedaan antara hukum administrasi negara dan ilmu
hukum lainnya, terutama dengan Hukum Tata Negara. Lapangan Hukum Administrasi
1
Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan Kedua belas, Tangerang Selatan,
Universitas Terbuka, September 2020.Hal 1.21-1.22.

2. DISKUSI 1 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
Negara mempunyai wilayah yang tidak dibahas dalam lapangan hukum perdata, hukum
pidana, ataupun hukum tata negara2
.
Teori residu tersebut menyatakan bahwa segala yang tidak termasuk fungus perundang-
undangan (legislative) dan fungsi peradilan (yudikatif) adalah fungsi pemerintahan.
Pada prakteknya teori residu ini adalah menegaskan adanya fungsi penting
pemerintahan selain dari fungsi DPR (Pembentuk Undang-Undang) dan Peradilan.
Demikian disampaikan, atas masukan dan tanggapannya diucapkan terima kasih.
REFERENSI:
1) Inisiasi Tuton ke-1. Mata Kuliah Hukum Perdata. “Pengertian dan Ruang Lingkup
Administrasi Negara”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021
2) Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan
Kedua belas, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, September 2020.
2
Ibid Hal 1.28.