SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Original?
Lho Kok Bisa?
MEREK SAYA
DI GUGAT?
Saya Sudah lama pakai ! Meniru?
Ucapannya BEDA!
Itu Nama Mbah saya
hurufnya berbeda? Itu nama Umum!
OUGHH
APA???
MEREK
Tanda yang dapat ditampilkan secara
grafis berupa gambar, logo, nama,
kata, huruf, angka, susunan warna,
dalam bentuk 2 (dua) dimensi
dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,
hologram, atau kombinasi dari 2
(dua) atau lebih unsur tersebut untuk
membedakan barang dan/atau jasa
yang diproduksi oleh orang atau
badan hukum dalam kegiatan
perdagangan barang dan/atau Jasa
Barang
Merek Dagang
• Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan
hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
Jasa
Merek Jasa
• Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan
hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya
Dipergunakan bersama-sama
Merek Kolektif
• Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik
yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta
pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau
badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang
dan/atau jasa sejenis lainnya
UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Merek
Terkenal
- Permohonan pendaftaran Merek
ditolak jika Merek tersebut
mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya
dengan Merek terkenal (barang
dan/atau jasa baik sejenis atau tidak
sejenis yang memenuhi persyaratan
tertentu).
- Pelanggaran terhadap Merek terkenal,
Gugatan dapat diajukan oleh pemilik
merek terkenal atau penerima
lisensinya
Reputasi Merek terkenal
diperoleh karena
promosi yang gencar
dan besar-besaran,
investasi di beberapa
negara di dunia
Bukti pendaftaran Merek
tersebut di bebarapa
negara
Apabila belum cukup,
PN Niaga dapat
memerintahkan
Lembaga mandiri untuk
survey untuk
mendapatkan
kesimpulan terkenal atau
tidak Merek yang
menjadi dasar
penolakan
Pengetahuan umum
masyarakat mengenai
Merek tersebut di
bidang usaha yang
bersangkutan.
Penjelasan
Pasal 6 Ayat 1
huruf b
UU 15/2001
PROTOKOL
MADRID
- Praktis
- Hemat biaya dan waktu, karena hanya 1 x
pembayaran dan berlaku di semua negara
anggota protocol madrid
- Perlindungan pada seluruh anggota
protocol madrid
- Perlindungan dimulai sejak dilakukan
pendaftaran pertama kali negara asal
- Batas waktu pemeriksaan lebih Panjang
yaitu 18 bulan sehingga dilakukan lebih
teliti.
- Biaya registrasi merek dilakukan dengan
mata uang CHF (Swiss Franc)
KEUNTUNGAN:
Protocol Relating to the Madrid Agreement
Concerning the International Registration of Marks
atau yang selanjutnya disebut dengan Protokol
Madrid
Sistem pendaftaran merek secara internasional dari
negara asal pemohon yang ditujukan ke negara
tujuan yang menjadi anggota Protokol Madrid
Memiliki 102 anggota (100 negara-negara Uni
Eropa dan 2 Organisasi Kekayaan Intelektual
Afrika/OAPI) , total berjumlah118 negara (Des
2018.
Diatur dalam PP 22 /2018 tentang PENDAFTARAN
MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL
TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID
MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA
INTERNASIONAL
– Perlindungan Merek selama 10 tahun dan dapat
diperpanjang. Pemberian perlindungan berlaku
asas First Come to File.
– Berlakunya hak eksklusif bagi penggunaannya
baik pemilik merek tersebut atau pihak lain
berdasarkan Perjanjian lisensi atau waralaba
– Memberikan identitas sehingga meningkatkan
nilai bonafiditas bagi barang/jasa
– Memberikan perlindungan terhadap setiap upaya
penyalahgunaan atau peniruan Merek tersebut.
– Hak untuk mengajukan pembatalan terhadap
setiap merek pihak ketiga yang memiliki
kesamaan pada pokoknya atau seluruhnya
Pentingnya
Pendaftaran
Merek
Alasan Merek Tidak Bisa Di Daftar atau Di tolak
2. Merupakan atau menyerupai; (21
Ayat (2))
- Nama atau singkatan nama orang
terkenal, foto, atau nama badan
hukum yang dimiliki orang lain,
kecuali atas persetujuan tertulis
dari yang berhak;
- Tiruan atau menyerupai nama
atau singkatan nama, bendera,
lambang atau simbol atau
emblem suatu negara, atau
lembaga nasional maupun
internasional, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak
yang berwenang;
- Tiruan atau menyerupai tanda
atau cap atau stempel resmi yang
digunakan oleh negara atau
lembaga Pemerintah, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak
yang berwenang.
3. Pemohon memiliki itikad tidak baik
- bertentangan dengan ideologi negara,
peraturan perundang-undangan,
moralitas, agama, kesusilaan, atau
ketertiban umum;
- sama dengan, berkaitan dengan, atau
hanya menyebut barang dan/atau jasa
yang dimohonkan pendaftarannya;
- memuat unsur yang dapat menyesatkan
masyarakat tentang asal, kualitas, jenis,
ukuran, macam, tujuan penggunaan
barang dan/atau jasa yang dimohonkan
pendaftarannya atau merupakan nama
varietas tanaman yang dilindungi untuk
barang dan/atau jasa yang sejenis;
- memuat keterangan yang tidak sesuai
dengan kualitas, manfaat, atau khasiat
dari barang dan/atau jasa yang
diproduksi;
- tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- merupakan nama umum dan/atau
lambang milik umum.
20
21
UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Gugatan Merek
PENGHAPUSAN MEREK PEMBATALAN MEREK PELANGGARAN MEREK PENOLAKAN MEREK
- Pemilik merek
- Prakarsa Menteri
- Pihak ketiga yang berkepentingan (3 th berturut-
turut tidak dipakai)
- Diajukan Pihak berkepentingan
- Pemilik merek tidak terdaftar dapat
mengajukan pembatalan setelah
mengajukan permohonan kepada menteri
Pihak lain yang secara tanpa hak
menggunakan Merek yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya untuk barang dan/atau
jasa yang sejenis
Penolakan permohonan merek karena
alasan yang terdapat pada Pasal 20-21.
Sebagian atau seluruh barang atau jasa dari Merek
tersebut
- berlaku 5 tahun setelah pendaftaran merek
tersebut, kecuali ada iktikad tidak baik
dan/atau Merek bertentangan dengan
ideologi negara, peraturan perundang-
undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan
ketertiban umum
- Gugatan ganti rugi dan penghentian
semua kegiatan yang berkaitan dengan
Merek terkait.
Dapat diajukan banding pada komisi
banding dengan mengajukan permohonan
beserta uraian keberatan lengkap dan
alasan terhadap permohonan penolakan.
- Persamaan pada pokoknya atau seluruhnya pada
indikasi geografis
- bertentangan dengan ideologi negara, peraturan
perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan,
dan ketertiban umum
- kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi
budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau
nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun
temurun
- memenuhi kategori merek yang tidak dapat
didaftar atau ditolak (Ps.20-21)
- Selama dalam pemeriksaan dan untuk
mencegah kerugian yang lebih besar,
pemilik Merek dan/atau penerima
Lisensi selaku penggugat dapat meminta
penghentian kegiatan produksi,
peredaran, dan/atau perdagangan
barang dan/atau jasa yang
menggunakan Merek tersebut secara
tanpa hak
- Apabila dituntut untuk menyerahkan
barang, hakim dapat memerintahkan
penyerahan barang atau nilai barang
tersebut dilaksanakan setelah putusan
pengadilan mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Permohonan banding maks. 90 hari sejak
tamggal pengiriman surat penolakan dan 3
bulan untuk putusan sejak permohonan
banding tersebut diberikan.
Penolakan terhadap permohonan banding
dapat diajukan gugatan di Pengadilan
Niaga maks. 3 bulan sejak diterima putusan
penolakan permohonan banding tersebut.
UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Dilakukanoleh:
Pemohonataukuasanya
Pendaftaran
Merek
• Dilakukan secara elektronik atau non-elektronik
• Mengisi Permohonan secara lengkap (identitas pemohon
termasuk alamat kuasanya (jika ada), warna merek, kelas
barang/jasa dan uraian jenis barang/jasa (termasuk nama
barang dan pendaftaran di negara dimana pertama kali
diajukan apabila merek tersebut memiliki hak prioritas).
- permohonan ditandatangani pemohon/kuasanya.
• Lampiran label merek dan bukti pembayaran biayanya
• Surat Pernyataan kepemilikan merek.
UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
PROSES
PENERBITAN
SERTIPIKAT
MEREK
Sumber: Alur Proses Permohonan Pendaftaran
Merek Berdasarkan UU No. 20 Tahun
2016 - Kanwil Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta
(kemenkumham.go.id), Oktober 2021
PENYELESAIAN
SENGKETA MEREK
Keberatan
Pengadilan Niaga
Gugatan
Pengadilan Niaga
Kasasi
Mahkamah Agung
Peninjauan
kembali
Mahkamah Agung
Pengumuman
2 bulan
Sertipikat
sejak diterbitkan
Putusan PN
14 hari
Putusan Kasasi
180 hari
UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
U
P
A
Y
A
H
U
K
U
M
J
A
N
G
K
A
W
A
K
T
U
Terima Kasih atas perhatiannya
Silahkan klik tombol
Kami akan terus memberikan konten menarik dan informatif
Saran dan masukan positif akan diperhatikan
subscribe dan
like dibawah ini
Video ini hanya ditujukan untuk melakukan edukasi hukum tanpa memiliki maksud negatif apapun terhadap pihak
manapun sehingga setiap pihak yang melihat, mendengar dan menikmati video ini dapat memiliki pemahaman hukum
yang baik. Maju terus Indonesia!
share download

More Related Content

Similar to MEREK DAN HUKUM

HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.ppt
HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.pptHAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.ppt
HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.pptJUMADISAFF1
 
Uu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografis
Uu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografisUu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografis
Uu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografisLegal Akses
 
Uu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografis
Uu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografisUu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografis
Uu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografisLegal Akses
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaanEriRomadhon
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaanGindha Wayka
 
Merek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan
Merek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia PerusahaanMerek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan
Merek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia PerusahaanAnita Julia
 
Bab i peci
Bab i peciBab i peci
Bab i pecipeci
 
Hak Kekayaan Intelektual - Kelompok 8
Hak Kekayaan Intelektual - Kelompok 8Hak Kekayaan Intelektual - Kelompok 8
Hak Kekayaan Intelektual - Kelompok 8yoraayoraa
 
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.pptPresentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.pptEmirPohan2
 
13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...
13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...
13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...An Nisa Rizki Yulianti
 
Materi legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaanMateri legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaanRosita Dewi
 
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...Dyana Anggraini
 

Similar to MEREK DAN HUKUM (20)

HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.ppt
HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.pptHAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.ppt
HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.ppt
 
Merek
MerekMerek
Merek
 
Uu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografis
Uu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografisUu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografis
Uu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografis
 
Uu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografis
Uu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografisUu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografis
Uu tahun 2016 no. 20 tentang merek dan indikasi geografis
 
Bab10 haki
Bab10 hakiBab10 haki
Bab10 haki
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan
 
Melek Hukum Merk
Melek Hukum MerkMelek Hukum Merk
Melek Hukum Merk
 
Merek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan
Merek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia PerusahaanMerek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan
Merek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan
 
PPT HKI Kelompok 4.pptx
PPT HKI Kelompok 4.pptxPPT HKI Kelompok 4.pptx
PPT HKI Kelompok 4.pptx
 
Bab i peci
Bab i peciBab i peci
Bab i peci
 
(Bahan) tentang merek
(Bahan) tentang merek(Bahan) tentang merek
(Bahan) tentang merek
 
Pertemuan4
Pertemuan4Pertemuan4
Pertemuan4
 
Hak Kekayaan Intelektual - Kelompok 8
Hak Kekayaan Intelektual - Kelompok 8Hak Kekayaan Intelektual - Kelompok 8
Hak Kekayaan Intelektual - Kelompok 8
 
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.pptPresentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
 
Perlindungan Merek & Pengembangannya Sebagai Brand Image
Perlindungan Merek & Pengembangannya Sebagai Brand ImagePerlindungan Merek & Pengembangannya Sebagai Brand Image
Perlindungan Merek & Pengembangannya Sebagai Brand Image
 
13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...
13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...
13,hbl,an nisa rizki yulianti,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual,univers...
 
Materi legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaanMateri legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaan
 
Pengenalan merek pdf
Pengenalan merek pdfPengenalan merek pdf
Pengenalan merek pdf
 
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
 

Recently uploaded

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 

Recently uploaded (11)

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 

MEREK DAN HUKUM

  • 1. Original? Lho Kok Bisa? MEREK SAYA DI GUGAT? Saya Sudah lama pakai ! Meniru? Ucapannya BEDA! Itu Nama Mbah saya hurufnya berbeda? Itu nama Umum! OUGHH APA???
  • 2. MEREK Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau Jasa Barang Merek Dagang • Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Jasa Merek Jasa • Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya Dipergunakan bersama-sama Merek Kolektif • Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  • 3. Merek Terkenal - Permohonan pendaftaran Merek ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal (barang dan/atau jasa baik sejenis atau tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu). - Pelanggaran terhadap Merek terkenal, Gugatan dapat diajukan oleh pemilik merek terkenal atau penerima lisensinya Reputasi Merek terkenal diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia Bukti pendaftaran Merek tersebut di bebarapa negara Apabila belum cukup, PN Niaga dapat memerintahkan Lembaga mandiri untuk survey untuk mendapatkan kesimpulan terkenal atau tidak Merek yang menjadi dasar penolakan Pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 huruf b UU 15/2001
  • 4. PROTOKOL MADRID - Praktis - Hemat biaya dan waktu, karena hanya 1 x pembayaran dan berlaku di semua negara anggota protocol madrid - Perlindungan pada seluruh anggota protocol madrid - Perlindungan dimulai sejak dilakukan pendaftaran pertama kali negara asal - Batas waktu pemeriksaan lebih Panjang yaitu 18 bulan sehingga dilakukan lebih teliti. - Biaya registrasi merek dilakukan dengan mata uang CHF (Swiss Franc) KEUNTUNGAN: Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks atau yang selanjutnya disebut dengan Protokol Madrid Sistem pendaftaran merek secara internasional dari negara asal pemohon yang ditujukan ke negara tujuan yang menjadi anggota Protokol Madrid Memiliki 102 anggota (100 negara-negara Uni Eropa dan 2 Organisasi Kekayaan Intelektual Afrika/OAPI) , total berjumlah118 negara (Des 2018. Diatur dalam PP 22 /2018 tentang PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL
  • 5. – Perlindungan Merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Pemberian perlindungan berlaku asas First Come to File. – Berlakunya hak eksklusif bagi penggunaannya baik pemilik merek tersebut atau pihak lain berdasarkan Perjanjian lisensi atau waralaba – Memberikan identitas sehingga meningkatkan nilai bonafiditas bagi barang/jasa – Memberikan perlindungan terhadap setiap upaya penyalahgunaan atau peniruan Merek tersebut. – Hak untuk mengajukan pembatalan terhadap setiap merek pihak ketiga yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau seluruhnya Pentingnya Pendaftaran Merek
  • 6. Alasan Merek Tidak Bisa Di Daftar atau Di tolak 2. Merupakan atau menyerupai; (21 Ayat (2)) - Nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; - Tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; - Tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 3. Pemohon memiliki itikad tidak baik - bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; - sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; - memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; - memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; - tidak memiliki daya pembeda; dan/atau - merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. 20 21 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  • 7. Gugatan Merek PENGHAPUSAN MEREK PEMBATALAN MEREK PELANGGARAN MEREK PENOLAKAN MEREK - Pemilik merek - Prakarsa Menteri - Pihak ketiga yang berkepentingan (3 th berturut- turut tidak dipakai) - Diajukan Pihak berkepentingan - Pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan pembatalan setelah mengajukan permohonan kepada menteri Pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis Penolakan permohonan merek karena alasan yang terdapat pada Pasal 20-21. Sebagian atau seluruh barang atau jasa dari Merek tersebut - berlaku 5 tahun setelah pendaftaran merek tersebut, kecuali ada iktikad tidak baik dan/atau Merek bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang- undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum - Gugatan ganti rugi dan penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan Merek terkait. Dapat diajukan banding pada komisi banding dengan mengajukan permohonan beserta uraian keberatan lengkap dan alasan terhadap permohonan penolakan. - Persamaan pada pokoknya atau seluruhnya pada indikasi geografis - bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum - kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun - memenuhi kategori merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak (Ps.20-21) - Selama dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat meminta penghentian kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak - Apabila dituntut untuk menyerahkan barang, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan banding maks. 90 hari sejak tamggal pengiriman surat penolakan dan 3 bulan untuk putusan sejak permohonan banding tersebut diberikan. Penolakan terhadap permohonan banding dapat diajukan gugatan di Pengadilan Niaga maks. 3 bulan sejak diterima putusan penolakan permohonan banding tersebut. UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  • 8. Dilakukanoleh: Pemohonataukuasanya Pendaftaran Merek • Dilakukan secara elektronik atau non-elektronik • Mengisi Permohonan secara lengkap (identitas pemohon termasuk alamat kuasanya (jika ada), warna merek, kelas barang/jasa dan uraian jenis barang/jasa (termasuk nama barang dan pendaftaran di negara dimana pertama kali diajukan apabila merek tersebut memiliki hak prioritas). - permohonan ditandatangani pemohon/kuasanya. • Lampiran label merek dan bukti pembayaran biayanya • Surat Pernyataan kepemilikan merek. UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  • 9. PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT MEREK Sumber: Alur Proses Permohonan Pendaftaran Merek Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 - Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta (kemenkumham.go.id), Oktober 2021
  • 10. PENYELESAIAN SENGKETA MEREK Keberatan Pengadilan Niaga Gugatan Pengadilan Niaga Kasasi Mahkamah Agung Peninjauan kembali Mahkamah Agung Pengumuman 2 bulan Sertipikat sejak diterbitkan Putusan PN 14 hari Putusan Kasasi 180 hari UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis U P A Y A H U K U M J A N G K A W A K T U
  • 11. Terima Kasih atas perhatiannya Silahkan klik tombol Kami akan terus memberikan konten menarik dan informatif Saran dan masukan positif akan diperhatikan subscribe dan like dibawah ini Video ini hanya ditujukan untuk melakukan edukasi hukum tanpa memiliki maksud negatif apapun terhadap pihak manapun sehingga setiap pihak yang melihat, mendengar dan menikmati video ini dapat memiliki pemahaman hukum yang baik. Maju terus Indonesia! share download