Penjelasan mengenai Desain Industri

1. HUKUM KEKAYAAN ATAS INTELEKTUAL
(DESAIN INDUSTRI)
Disusun Oleh :
1. Atika Amalia
2. Tri Asriani
3. Bayu Agus Setiawan
4. Lilik Kurniawan
Dosen Pengampu :
Dr. Niru Anita Sinaga, S.H., M.H
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MARSEKAL DIRGANTARA
SURYADARMA
2018

2. APA ITU DESAIN INDUSTRI ?
 Dalam Bahasa Sehari-hari =>. sebuah desain yang diaplikasikan pada
sebuah barang/benda, produk, atau komoditas industri. Contoh sepeda
atau Handphone yang sering di gunakan merupakan sedikit gambaran
bagaimana seni yang ada pada sebuah industri.
 Dalam Istilah Bisnis => Mendesain suatu produk biasanya melaksanakan
pengembangan nilai-nilai estetika dan fungsi suatu produk untuk
memepertimbangkan beberapa aspek, misalnya kemampuan dapat
dipasarkannya suatu produk, biaya pembuatan , kemudahan dalam
transportasinya, kemudahan dalam penyimpanan, perbaikan dan
pembuangannya.
 Dalam UU Desain Industri => suatu Desain industri mengacu pada aspek
tampilan bentuk atau konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau
gabungannya yang memiliki kesan estetika (keindahan), sebagai contoh
dalam contoh sepeda tadi, desain industri dari sepeda dan bukan fungsi
produk sepeda tersebut

3. DESAIN
INDUSTRI
Kreasi
BENTUK
(3D)
Konfigurasi (3D)
Komposisi
(2D)
Garis
Warna
Garis & Warna
Gabungan
(2D dan/atau
3D)
Bentuk &
Konfigurasi
Konfigurasi
& Komposisi
Bentuk &
Komposisi
Bentuk,
Konfigurasi &
Komposisi
DESAIN INDUSTRI MENURUT UU NO .31/ 2000
(Pasal 1 Angka 1 UU NO
31 /2000)
Kesan
Estetis
Dapat Digunakan
untuk
menghasilkan
suatu produk,
barang, komoditi
industri, atau
Kerajinan Tangan

4. Garis- garis
Kontur
atau bentuk permukaan
dengan tinggi-
rendahnya yg ber-
beda-beda
Secara umum Pengertian dasar suatu “DESAIN INDUSTRI” dari UU yang
mengatur Desain Industri di beberapa negara:
Desain Industri diartikan kenampakan keseluruhan atau sebagian dari suatu
produk yang memiliki ciri-ciri :
Warna-warna
Mera
h
Kunin
g
Hija
u Biru
Bentuk
Tekstur/
relatif/
Konfigurasi
3D
Tampilan
Permukaan
Bahan
Ornamentasi atau
Konfigurasi 2D
Desain Industri dimaksudkan dapar diperbanyak dengan hasil yang sama
secara berulang-ulang

5. PENGERTIAN HAK DESAIN INDUSTRI
Hak Eksklusif Pendesain atas
Yang di berikan Hasil Karyanya
Negara
Melaksanakan sendiri atau memberikan
persetujuan kepada pihak lain untuk
melaksanakan hak tersebut
(Pasal 1 butir 5 UU No 31/2000)
Selama Waktu Tertentu (10 Tahun)

6. PROSEDURE PENDAFTARAN HAK DESAIN INDUSTRI
Mengajukan Permohonan ke Ditjen HKI &
Memenuhi Persyaratan Minumum
Pemeriksaan Administrasi dan Subtantif (atas
dasar Ps 1, Ps 4 & Ps 2 UU NO 31/2000 jo ps
26 PP 1/2005
Mendapatkan Tanggal Penerimaan
Publikasi
Didaftarkan
Sertifikat
DITOLAK
Tidak Termasuk
Desain Industri,
atau tidak baru atau
melanggar Ps. 4
Pemeriksaan Subtantif atas dasar
keberatan pihak lain (Ps 2 & Ps 4
Baru & tidak
melanggar Ps 4
Paling Lama 6 bln
Tidak Ada oposiis
Ada oposisi
Paling
Lama
3 Bln +
1 bln
3 Bln
1 Bln

7. PERSYARATAN PERMOHONAN
Persyaratan Minimum Untuk Mendapatkan Tanggal Penerimaan :
1. Mengisi Formulir Permohonan Desain Industri (4 Rangkap)
2. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain
Industri yang di mohonkan pendaftarannya.
3. Membayar Biaya Permohonan : sesuai yang telah di tentukan
berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah )

8. PERSYARATAN PERMOHONAN
 Persyaratan lain yang harus dilengkapi :
1. Surat pernyataan bahwa desain yang di mohonkan
pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.
2. Surat Pengalihan Hak apabila pemohon bukan pendesain
dan berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
3. Surat Kuasa (bila melalui kuasa/Konsultan HKI)
4. Bukti Prioritas bila menggunakan Hak Prioritas (Pemohon
dari luar Negeri)
5. Foto Copy KTP
6. Apabila permohonan diajukan oleh badan hukum,
melampirkan akta badan hukum dan Foto copy KTP salah
satu direksi yang menandatangani permohonan.

9. FORMULIR PERMOHONAN
Lembar 2 dari 2 (4 rangkap)
(51) Kelas desain industri (kelas locarno) :
Bersama ini saya/kami lampirkan5)
1 (satu) rangkap
Surat kuasa ( )
Surat pernyataan pengalihan hak atas desain industri ( )
Bukti pemilikan hak atas desain industri ( )
Bukti prioritas dan terjemahannya ( )
Dokumen(permohonan) desain industri dengan prioritas dan terjemahannya ( )
Dokumenlain: sebutkan beserta jumlahnya (misal: 3 pemohon = 3 KTP, lihat contoh) ( )
3 (tiga) rangkap
Uraian desain industri atau keterangan gambar ( )
Contoh fisik ( )
Gambar-gambar atau foto-foto desain industri: sebutkan jumlah tampak gambar ( )
Demikianpermohonan ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.
Yang mengajukan permohonan desain industri6)
Nama badan hukum hapus jika perorangan
tanda tangan asli
stempel badan hukum (jika ada)
hapus sebelum dicetak,lalu tekan “enter”4x untuktempat tanda tangan
Nama orang
Jabatan hapus jika perorangan
Keterangan :
1) Jika lebih dari satu pemohon, cukup satu saja yang dicantumkan pada formulir ini, sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran.
2) Alamat surat-menyurat.
3) Jika konsultan HKI atau kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, yang bekerja pada badan hukum tertentu dan bergerak di bidang HKI, maka sebutkan nama badan hukum yang bersangkutan.
4) Jika melebihi ruang yang disediakan, harap ditulis pada lampiran.
5) Berilah tanda centang ( a ) pada jenis dokumen yang dilampirkan.
6) Jika permohonan desain industri diajukan oleh
 lebih dari satu orang, maka satu orang yang ditunjuk oleh kelompok/grup sebagai pemohon.
 konsultan HKI atau kuasa, maka yang berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di kantor HKI, atau kuasa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
*) coret yang tidak perlu
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Lembar 1 dari 2 (4 rangkap)
FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
DESAIN INDUSTRI
Diisi oleh petugas
(15) Tanggal
permohonan
:
(22) Tanggal
penerimaan
:
(11) Nomor
permohonan
:
Diisi oleh petugas
Dengan ini saya/kami 1) ( )
(71) Nama pemohon :
(86) Warga negara :
Alamat 2) : Jalan/komplek/apartemen/dll, RT
RW
Kelurahan, Kecamatan
Kota atau Kabupaten + kode
pos, Provinsi
Telepon/fax :
No. HP :
E-mail :
NPWP :
Mengajukan permohonanpendaftaran desain industri
Melalui/tidak melalui *) konsultanHKI ( )
(74) Nama konsultanHKI :
Alamat 2) :
Nama badan hukum 3) :
Alamat badan hukum :
Nomor konsultan HKI :
Alamat e-mail :
Telepon/fax :
(54) Judul desain industri ( )
(72) Nama dan kewarganegaraan pendesain–pendesainnya 4) ( )
Permohonan pendaftaran desain industri ini diajukan dengan/tanpa hakprioritas : *) ( )
(33) Negara (32) Tanggal penerimaan
permohonan pertama
kali
(31) Nomor
prioritas
( )
Form No. 02/A/HKI/2001

10. LINGKUP HAK DESAIN INDUSTRI
Pemegang Hak Desain Industri memiliki
“HAK EKSLUSIF” untuk :
Melaksanakan dan
Melarang orang lain tanpa persetujuan
Membuat
Menjual
Mengimpor
Mengekspor, dan/atau
Mengedarkan
Barang yang diberikan Hak Desain Industri (Pasal 9 ayat 1)
Dikecualikan dari ketentuan tersebut apabila Desain Industri
untuk :
Keperluan penelitian , dan
Pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan
yang wajar dari Pemegang Hak Desain (Pasal 9 ayat 2)

11. PENGALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI
1. Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan :
a) Pewarisan,
b) Hibah
c) Wasiat
d) Perjanjian tertulis, atau
e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan (sebagai contoh: putusan pengadilan yang menyangkut
kepailitan.
2. Pengalihan hak desain industri wajib di catat dengan
membayar biaya (Pasal 31 ayat 2)
3. Pengalihan hak yang tidak dicatat, tidak berlaku pada pihak
ketiga (Pasal 31 ayat 4)

12. TINDAKAN YANG DIKATEGORIKAN
PELANGGARAN ATAS DESAIN INDUSTRI
Tindakan yang tanpa persetujuan pemilik Desain
Industri terdaftar membuat, memakai, menjual,
mengimpor, mengekpor, dan/atau mengedarkan
barang yang diberi Hak Desain Industri

13. KETENTUAN PIDANA DESAIN INDUSTRI
 Pasal 54 UU No. 31 /2000
1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta
rupiah)
2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 23 atau pasal
32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000
(empat puluh lima juta rupiah)
3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
(2) merupakan delik aduan