penjelasan mengenai salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual

1. Oleh :
1. Cendie Arie Tjahjono 170801032
2. Silmia Amalia 16080039
3. Yussiska Alex Erwanto 16080047
4. Ronald Ottom Baringin 16080032
5. Mahmukda 170801033
Dosen Pengampu :
Dr. Niru Anita Sinaga, SH. MH
Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

2. Pembahasan
Sejarah
Posisi Paten Indonesia
Definisi
Ketentuan Umum
Lingkup Perlindungan Paten
Hak Dan Kewajiban Pemegang Paten
Jangka Waktu Perlindungan Paten
Permohonan Paten
Alur Pengajuan Paten
PNBP Paten Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016
Kegunaan Paten
Ruang Lingkup

3. 1623
Raja James I
memberlakukan
“Statute of
Monopolies”
yang mengatur
pemberian
paten hanya
kepada temuan-
temuan baru
dimaksudkan
untuk
mendorong
inventor agar
mau membuka
temuan atau
pengetahuannya
demi kemajuan
masyarakat.
1790
Paten
pertama di
Amerika
Serikat
diberikan
tanggal 30
Juli 1790
atas
penemuan
metode
produksi
garam abu
(potassium
carbonate).
1840
Pemerintah
Kolonial Belanda
memperkenalkan
undang-undang
pertama
mengenai
perlindungan
HKI pada tahun
1844.
Selanjutnya,
Pemerintah
Belanda
mengundangkan
UU Merek
(1885), UU
Paten (1910),
dan UU Hak
Cipta (1912).
1945
Pada tanggal
17 Agustus
1945 bangsa
Indonesia
memproklami
rkan
kemerdekaan
nya.
Sebagaimana
ditetapkan
dalam
ketentuan
peralihan
UUD 1945,
seluruh
peraturan
perundang-
undangan
peninggalan
kolonial
Belanda
tetap
berlaku
selama tidak
bertentangan
dengan UUD
1945.
1953
Menteri
Kehakiman RI
mengeluarkan
pengumuman
yang merupakan
perangkat
peraturan
nasional
pertama yang
mengatur
tentang paten,
yaitu
Pengumuman
Menteri
Kehakiman No.
J.S. 5/41/4,
yang mengatur
tentang
pengajuan
semetara
permintaan
paten dalam
negeri, dan
Pengumuman
Menteri
Kehakiman No.
J.G. 1/2/17
yang mengatur
tentang
pengajuan
sementara
permintaan
paten luar
negeri.
1997
Pemerintah RI
merevisi
perangkat
peraturan
perundang-
undangan di
bidang KI,
yaitu UU Hak
Cipta 1987 jo.
UU No. 6
tahun 1982,
UU Paten
1989, dan UU
Merek 1992.
2001
Dalam upaya
untuk
menyelaraskan
semua
peraturan
perundang-
undangan di
bidang KI
dengan
Persetujuan
Trade-Related
Aspects of
Intellectual
Property
Rights
(TRIPS), pada
tahun 2001
Pemerintah
Indonesia
mengesahkan
UU No. 14
tahun 2001
tentang Paten
1988
Berdasarkan
Keputusan
Presiden No.
32 di tetapkan
pembentukan
Direktorat
Jendral Hak
Cipta, Paten
dan Merek (DJ
HCPM) untuk
mengambil alih
fungsi dan
tugas
Direktorat
Paten dan Hak
Cipta yang
merupakan
salah satu unit
eselon II di
lingkungan
Direktorat
Jendral Hukum
dan
Perundang-
undangan,
Departemen
Kehakiman.
2016
Pemerintah
Republik
Indonesia telah
mensahkan dan
memberlakukan
Undang-Undang
Paten baru
yaitu Undang-
Undang Nomor
13 tahun 2016
tentang
Paten(1) (1 (UU
Paten 2016).
Sejarah Paten
NKRI
2014
Pemerintah
menyadarkan
kepada
masyarakat
betapa
pentingnya
Hak Paten
serta
menuntun agar
masyarakat
menghargai
karya dengan
tidak
melakukan hal
yang
melanggar
sesuai UU
maka dibuat
UU no 14
Tahun 2001
tentang Hak
Paten

4. Posisi Paten Indonesia

5. Posisi Paten Indonesia

7. Ketentuan Umum
Invensi
Ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah
yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses
Inventor
Seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama
melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang
menghasilkan Invensi
Pemegang Paten
Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari
pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut
yang terdaftar dalam daftar umum Paten
Hak Prioritas
Hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam
Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of
Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement
Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal
Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah
satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

8. Ketentuan Umum
 Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang
bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi
berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih
dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas
Paten.
 Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak
memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan, dalam hubungan
kerja atau Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja
yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam
pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya
untuk menghasilkan Invensi atau Pemegang Paten atas Invensi
yangdihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas atau Pemegang
Paten dari Penerima Lisensi-wajib atau Pemegang Paten atas Paten
yang dilaksanakan oleh Pemerintah

9. LINGKUP PELINDUNGAN PATEN
Paten sederhana sebagaimana dimaksud
diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan
dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat
diterapkan dalam industri (Pasal 3 ayat (2))
Perlindungan
Paten Diberikan untuk Invensi yang baru,
mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan
dalam industri (Pasal 3 ayat (1))

10.  Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum,
atau kesusilaan;
 Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/ atau pembedahan yang
diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
 Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
 Makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
 Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali
proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.
LINGKUP PERLINDUNGAN
PATEN - INVENSI

11. LINGKUP PERLINDUNGAN
PATEN - SUBYEK PATEN
Pihak yang berhak memperoleh Paten
Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang
bersangkutan.
Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak
atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang
bersangkutan.
a. Jumlah tertentu dan sekaligus;
b. Persentase;
c. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan
hadiah atau bonus;
d. Bentuk lain yang disepakati para pihak.
Imbalan

12. Hak dan Kewajiban Pemegang
Paten
Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang
dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
 Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
diserahkan produk yang diberi Paten;
 Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk
membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf
Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten hanya berlaku terhadap
impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi
pelindungan Paten.
Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis,
larangan sebagaimana dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang
wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.

13. Jangka Waktu Perlindungan
Paten
 Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak Tanggal Penerimaan.
 Jangka waktu tidak dapat diperpanjang.
 Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan
diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
 Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
 Jangka waktu tidak dapat diperpanjang.
 Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten sederhana dicatat
dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
Paten
Paten
Sederhana

14. PERMOHONAN PATEN
Syarat dan Tata Cara Permohonan
 Paten diberikan berdasarkan Permohonan
 Diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
 Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi
yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
 Permohonan sebagaimana dimaksud dapat diajukan baik secara
elektronik maupun nonelektronik.
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit
memuat:
 Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
 Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal
Pemohon adalah bukan badan hukum;
 Nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan
hukum;
 Nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui
Kuasa; dan
 Nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali
dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas

15. Permohonan harus dilampiri persyaratan:
 Judul Invensi;
 Deskripsi tentang Invensi;
 Klaim atau beberapa klaim Invensi;
 Abstrak Invensi;
 Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk
memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
 Surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa
 Surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
 Surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan
diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
 Surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait
dengan jasad renik

16. Permohonan berdasarkan
Traktat Kerja Sama Paten
 Permohonan dapat diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama
Paten.
 Ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis
terhadap Permohonan yang berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan
berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten diatur dalam Peraturan
Menteri.

17. Alur Pengajuan Paten

18. PNBP Paten Berdasarkan PP
No. 45 Tahun 2016

19. PNBP Paten Berdasarkan
PP No. 45 Tahun 2016

23. Kegunaan Paten
 Menurut Munandar dan Sitanggang(2008) ada empat alasan mengapa sistem
paten diciptakan:
1. Untuk mengadakan penciptaan itu sendiri
2. Untuk menyebarluaskan penemuan yang sudah diperoleh
3. Untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan
eksperimen, produksi dan pemasaran atas penemuan yang ada
4. Untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu
 Paten merupakan pendorong bagi dilakukannya berbagai kegiatan riset dan
pengembangan secara efisien
 Mendorong berbagai perusahaan menyediakan anggaran besar untuk
penelitian, riset dan pengembangan suatu produk
Kegunaan Paten

24. Kegunaan Paten
• Paten sering dikritik sebagai alat kaum kapitalis
memanfaatkan posisi dominannya, karena mereka
dapat membayar untuk memanfaatkan suatu
penemuan
• Indonesia sangat kaya dengan warisan budaya jika
makanan khas tiap-tiap suku budaya di Indonesia
dipatenkan, mungkin Indonesia dapat memiliki
restoran-restoran terkenal di luar negeri
• Jika perlindungan hukum mengenai paten tidak
diterapkan dengan baik, orang yang berbakat
dibidang teknologi dan komputer akan pindah ke
negara lain yang lebih menghargai karyanya