REFORMASI BIROKRASI
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•175 views
Dokumen tersebut membahas tentang reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk tujuan, visi, misi, area perubahan, dan program percepatan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to REFORMASI BIROKRASI
Similar to REFORMASI BIROKRASI (20)
More from Idik Saeful Bahri
More from Idik Saeful Bahri (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
REFORMASI BIROKRASI
- 1. HUKUM KEPEGAWAIAN DAN KETENAGAKERJAAN IDIK SAEFUL BAHRI, M.H. Reformasi Birokrasi
- 2. Realita Birokrasi • Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktik KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan.
- 3. Reformasi Birokrasi • Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.
- 4. Legal Standing • Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.
- 5. Mewujudkan Good Governance • Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
- 6. Penataan Sistem • Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelanggaraan pemerintah dimana tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 7. Tujuan Reformasi Birokrasi • Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
- 8. Visi Reformasi Birokrasi • Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand design • Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. • Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.
- 10. Misi Reformasi Birokrasi • Sedangkan Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah : • Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. • Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan cultural set. • Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. • Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.
- 11. 8 Area Perubahan • Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari reformasi birokrasi tersebut maka ditetapkan 8 (delapan) area perubahan dan hasil yang diharapkan meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukanan pada tabel berikut.
- 13. 9 Program Percepatan • Dalam rangka mempercepat pencapaian hasil area perubahan refomasi birokrasi tersebut maka ditetapkanlah 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi. Program percepatan digunakan oleh seluruh instansi pemerintah untuk mendukung pelakansaan refomasi birokrasi di instansi masing-masing baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- 14. 9 Program Percepatan 9 Program percepatan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut: • Penataan Struktur Organisasi Pemerintah • Penataan Jumlah dan Distribusi PNS • Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka • Peningkatan Profesionalisasi PNS • Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi • Peningkatan Pelayanan Publik • Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur • Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri • Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur
- 15. Indikator Penilaian • Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program percepatan dan reformasi birokrasi tersebut maka ditentukan berdasarkan 3 (tiga) indikator utama, yakni Indeks Persepsi Korupsi, Peringkat Kemudahan Berusaha dan Jumlah Instansi Pemerintah yang Akuntabel.