yes

1. REFORMASI BIROKRASI
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA RI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KALIANDA, 2020

2. KATA PENGANTAR
Berkat rahmat Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, makalah tentang Reformasi Birokrasi
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan pada area tatalaksana dan
hambatannya ini dapat diselesaikan, proses penulisan ini mengalami beberapa kendala,
namun berkat kesungguhan dan kerja keras kendala-kendala itu dapat di atasi dengan baik,
makalah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan Reformasi
Birokasi.
Dalam makalah ini disajikan penjelasan tentang Pengertian Reformasi Birokrasi,
Penataan Tatalaksana (business process), Manajemen Tatalaksana, Hambatan Penataan
Tatalaksana dan Langkah-langkah Perbaikan Tatalaksana.
Dengan kerendahan hati kami sebagai penulis mengakui bahwa makalah ini masih jauh
dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut tegur sapa, saran dan kritikan yang
bersifat membangun agar makalah ini menjadi lebih baik sangat diharapkan dan diterima
dengan tangan terbuka. Mudah-mudahan makalah yang sederhana ini bermanfaat seluruh
ASN yang berada di naungan kantor kementerian agama kabupaten lampung selatan yang
ingin dan lebih memahami tentang Reformasi Birokrasi Pada Area Tatalaksana dan
Hambatannya.

3. DAFTAR ISI
Judul
Kata pengantar .................................................................................................................... 1
Daftar isi ............................................................................................................................. 2
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 3
1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 3
1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................... 4
1.3 Tujuan Penulisan ........................................................................................ 4
1.4 Manfaat ....................................................................................................... 4
BAB II PEMBAHASAN .................................................................................................. 5
2.1 Pengertian Reformasi Birokrasi................................................................... 5
2.2 Penataan Tatalaksana (Business Process) ................................................... 7
2.3 Manajemen Tatalaksana .............................................................................. 8
2.4 Hambatan Penataan Tatalaksana ................................................................. 11
2.5 Langkah-langkah Perbaikan Tatalaksana .................................................... 12
BAB III PENUTUP............................................................................................................ 13
3.1 Kesimpulan ................................................................................................. 13
Lampiran

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka pemerintah memiliki fungsi memberikan
berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam
bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Pelayanan publik
dengan demikian merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa
dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang
terkait dengan kepentingan publik.
Program Reformasi Birokrasi Nasional telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun
2010. Pelaksanaan reformasi birokrasi nasional sampai saat ini sudah memasuki tahap
kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
melalui PERMENPAN No. 11 Tahun 2015. Ada3 (tiga) sasaran yang ditetapkan Dalam
Road Map tersebut dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019.Ketiga
sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, antara lain :
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
Guna terwujudnya ketiga sasaran reformasi birokrasi di atas, ditetapkan area
perubahan reformasi birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup
birokrasi diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif guna mendukung
pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Ada 8 (delapan) area perubahan reformasi
birokrasi yang dimaksud, yaitu ; Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas,
Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan
Perundang-Undangan dan Pelayanan Publik. Reformasi pelayanan publik membangun
kepercayaan dari masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara
pelayanan publik seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk
tentang peningkatan pelayanan publik.
Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban
setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam reformasi diperlukan norma hukum yang
memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari
penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

5. 1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Reformas Birokrasi ?
2. Bagaimana Proses Penataan Tatalaksana dilaksanakan?
3. Apa yang dimaksud dengan Manajemen Tatalaksana?
4. Apa saja Hambatan dalam Penataan Tatalaksana ?
5. Bagaimana Langkah-langkah Perbaikan Tatalaksana?
1.3 Tujuan Penulisan
Penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Kita dapat memahami arti Reformasi Birokrasi .
2. Memahami Proses Penataan Tatalaksana.
3. Kita dapat mengerti Manajemen Tatalaksana.
4. Mengetahui hambatan dalam penataan tatalaksana.
5. Mengetahui Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk Perbaikan
Tatalaksana.
1.4 Manfaat
Manfaat dari penulisan Delapan Area Reformasi Birokrasi Penataan Tatalaksana
ini memberi pemahaman yang lebih kepada ASN dilingkungan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Lampung Selatan dimulai dari Pengertian Reformasi Birokrasi dan
Delapan Area Reformasi Birokrasi, Pemahaman tentang Penataan Tatalaksana,
Manajemen Penataan Tatalaksana dan Hambatan dalam Penataan Tatalaksana.

6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Reformasi Birokrasi
Terkait dengan usaha pemerintah dalam memperbaiki birokrasi, yang akhirnya
disebut sebagai reformasi birokrasi. Sehingga terdapat berbagai definisi tentang
reformasi birokrasi, dengan pengertian yang berbeda-beda tentang reformasi birokrasi.
Menurut MenPan (www.menpan.go.id, diakses 19 Agustus 2014), reformasi birokrasi
adalah upaya untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pada
penerapan pelayanan prima.
Menurut Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (www. ditjen.
kemenkumham.go.id, diakses 20 Agustus 2014), mengatakan bahwa reformasi
birokrasi adalah upaya perubahan, dimana perubahan yang dilakukan terkait reformasi
birokrasi yaitu : Perubahan cara berfikir, Penataan peraturan perundang-undangan,
Penguatan organisasi, Penataan tata laksana, Manajemen SDM aparatur, Penguatan
pengawasan, Penguatan akuntabilitas kinerja dan Peningkatan kualitas pelayanan
publik.
Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:72), mengatakan bahwa reformasi
birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai
cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas. Dimana reformasi biokrasi itu
mencakup beberapa perubahan yaitu:
a. Perubahan cara berfikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak), Maksudnya
yaitu birokrasi harus merubah pola berfikir yang terdahulu (buruk), birokrasi
harus memliki pola pikir yang menyadari bahwa mereka sebagai pelayan
masyarakat, harus mempunyai sikap dan pola perilaku yang baik, yang artinya
tidak menyimpang dari peraturan yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan
peraturan perundang-undangan .
b. Perubahan penguasa menjadi pelayan, maksudnya yaitu birokrasi harus merubah
sikap mereka, karena yang dapat kita ketahui selama ini bawha birokrasi selalu
menganggap bahwa mereka adalah penguasa dikarenakan memiliki jabatan yang
tinggi dibanding dengan masyarakat sehingga mereka beranggapan bahwa mereka
adalah penguasa yang harus selalu dihormati. Oleh sebab itu hal yang demikian
harus dihilangkan dari birokrasi.
c. Mendahulukan peranan dari wewenang, perubahan yang dimaksud adalah
birokrasi harus selalu mengutamakan perananannya sebagai pelayan masyarakat.
Harus mampu melayani masyarakat dengan baik, dengan menyampingkan
wewenangnya sebagai pejabat atau pegawai pemerintah.

7. d. Tidak berfikir hasil produksi tapi hasil akhir, perubahan yang dimaksud adalah
birokrasi harus selalu mengutamakan hasil akhir dari pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat seperti menciptakan kepuasan bagi masyarakat.
e. Perubahan manajemen kinerja, maksud yaitu merubah manajemen kinerja
birokrasi agar menjadi lebih efektif dibandingkan sebelumnya.
Sementara itu menurut Yehezkel Dror dalam Zauhar (2007:6), reformasi
administrasi yaitu suatu perubahan yang terencana terhadap aspek utama administrasi.
Menurut Zauhar (2007:11), mengatakan reformasi administrasi adalah upaya sadar
dan terencana untuk mengubah:
a. Struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau institusional/
kelembagaan), perubahan yang dilakukan mencakup struktur dan prosedur yang
ada pada birokrasi untuk membuat fungsi dari birokrasi tersebut lebih efektif.
b. Sikap dan prilaku birokrat (aspek prilaku), untuk meningkatkan efektifitas
organisasi dan terciptanya administrasi yang sehat serta menjamin tercapainya
tujuan pembangunan nasional, perubahan tersebut untuk memperbaiki sikap dan
prilaku dari birokrasi itu sendiri, guna menciptakan kesadaran birokrasi terhadap
tugasnya bukan sebagai penguasa lagi tetapi sebagai pelayan masyarakat.
Dalam hal ini, penjelasan tentang maksud dari reformasi birokrasi hampir sama
dengan maksud reformasi administrasi yakni sebagai usaha perubahan untuk
meningkatkan kualitas birokrasi. Setiap perubahan yang akan dilaksanakan selalu
berfokus terhadap birokrasi sebagai sasaran perubahan, hal ini dilaksanakan untuk
menyelesaikan permasalahan yang terdapat dimasyarakat. Mengingat bahwa birokrasi
selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat oleh sebab itu birokrasi dituntut untuk
mampu memaksimalkan tugas dan fungsinya nya sebagai pelayan dalam melayani
masyarakat. Agar hal tersebutdapat tercapai maka pemerintah sebagai yang
berwenang melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan.
2.2 Penataan Tatalaksana ( Business Process )
Organisasi dan tata laksana merupakan alat untuk mencapai visi dan misi
organisasi, pada tahun 2010 Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025, salah
satu agenda area perubahan yang dilakukan adalah di bidang Organisasi dan
Tatalaksana.
Tatalaksana (business process) adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan
saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Penataan tatalaksana dilaksanakan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan
tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Lampung Selatan. Target yang ingin dicapai melalui program ini
antara lain yaitu meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen
pemerintahan serta kinerja di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan.

8. Beberapa perbaikan/penataan dapat dilaksanakan secara intuitif dan segera tanpa
harus melalui proses analisis dan perbaikan business process yang panjang.
Perbaikan/penataan ulang tatalaksana (business process) perlu dilaksanakan apabila :
a. Terjadi perubahan arah strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung
Selatan (visi, misi dan sasaran strategis) yang berdampak pada atau
mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran (output) organisasi/unit
kerja.
b. Adanya keinginan/dorongan dari dalam Kantor Kementerian Lampung Selatan
atau pun dorongan dari publik/masyarakat sebagai salah satu pemangku
kepentingan untuk memperbaiki kinerja pelayanan public secara signifikan.
Sedangkan muara dari penataan tatalaksana (business process) yaitu, antara lain:
a. Pembuatan atau perbaikan Standar Operating Procedure (SOP), termasuk di
dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lampung Selatan.
b. Perbaikan struktur organisasi; dan
c. Pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (job descriptions).
2.3 Manajemen Tatalaksana
Sebagai acuan bagi Kantor Kementerian untuk membangun dan menata
tatalaksana (business process), dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.12 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Tatalaksana.
Pendekatan yang banyak digunakan di lingkungan manajemen organisasi dan
menjadi dasar dari proses penataan tatalaksana adalah Manajemen Tatalaksana
(Business Process Management). Menurut pendekatan ini penataan tatalaksana
merupakan suatu siklus. Dalam siklus tersebut penataan tatalaksana tercakup dalam
aktivitas Analisis Kebutuhan yang kemudian dilanjutan dengan aktivitas
Perancangan dengan menggunakan Pemodelan Proses. Meski proses penataan
tatalaksana sudah dilakukan hal ini tidak berarti tatalaksana yang disusun telah
memenuhi prinsip-prinsip dan manfaat suatu tatalaksana. Oleh karena itu, setelah
tersusun modelnya maka tatalaksana harus dapat terimplementasi dengan baik dan
diketahui keberhasilannya. Setelah teruji dan memenuhi kriteria yang diharapkan
selama implementasi, berikutnya dilakukan pemberlakuan. Pemberlakuan dilakukan
dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Tatalaksana
ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya tatalaksana yang
terbentuk dilakukan monitoring secara berkesinambungan dan berdasarkan fakta-fakta
yang ada dilakukan evaluasi kehandalannya.

9. Tujuan perbaikan Tatalaksana (business process) yaitu membuat proses lebih
efektif, efisien dan adaptif. Sedangkan target perbaikan Tatalaksana (business process)
antara lain :
a. Penurunan biaya.
b. Peningkatan kualitas output.
c. Peningkatan kualitas layanan.
d. Peningkatan kecepatan delivery.
2.4 Hambatan Penataan Tatalaksana
Semua usaha dan kerja keras reformasi birokrasi khususnya dalam area Penataan
Tatalaksana tidak lain adalah untuk membawa birokrasi kantor kementerian agama
kabupaten lampung selatan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan
efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Meskipun
demikian masih terdapat beberapa hambatan yang harus diselesaikan, diantaranya :
1. Masih rendahnya komitmen dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Masih terdapatnya proses bisnis/tatakerja/tatalaksana yang kurang jelas dan
transparan. Banyak hal yang seharusnya dilaksanakan dengan cepat seringkali
harus berjalan tanpa proses yang pasti disebabkan tidak terdapatnya sistem
tatalaksana yang baik. Hal tersebut kemudian mendorong terciptanya perilaku
hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur.
3. Manajemen kinerja yang belum dilaksanakan secara maksimal;
4. Penerapan tata kelola yang belum sepenuhnya diterapkan;
5. Manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan dengan baik.
Oleh sebab itu perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam
rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan dan pelayanan, serta untuk mengubah
mental aparatur.
2.4 Langkah-langkah Perbaikan Tatalaksana
Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No.12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana, adapun langkah
– langkah untuk melakukan perbaikan Tatalaksana (business process), antara lain :
1. Pahami harapan pengguna utama atas perbaikan dari Tatalaksana (business
process) dimaksud.
2. Pahami peraturan atau kebijakan yang mengatur Tatalaksana (business process)
dimaksud.

10. 3. Identifikasi perbaikan Tatalaksana (business process) yang diusulkan, biasanya
melalui:
a. Penyederhanaan proses (streamlining / simplification - S).
b. Penghilangan proses yang tidak perlu (elimination -E).
c. Pembuatan proses yang sama sekali baru (reengineering - R); atau
d. Pengotomatisasian proses (automation - A).
e. Perbaiki model Tatalaksana (business process) sesuai dengan perbaikan yang
telah dilakukan.
f. Dapatkan pengesahan dari pimpinan lembaga untuk diberlakukan (bila
diperlukan).

11. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Reformasi birokrasi adalah upaya perubahan, dimana perubahan yang dilakukan
terkait reformasi birokrasi yaitu : Perubahan cara berfikir, Penataan peraturan
perundang-undangan, Penguatan organisasi, Penataan tata laksana, Manajemen SDM
aparatur, Penguatan pengawasan, Penguatan akuntabilitas kinerja dan Peningkatan
kualitas pelayanan publik. Penataan tatalaksana dilaksanakan melalui serangkaian
proses analisis dan perbaikan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur di
kantor kementerian agama kabupaten lampung selatan. Target yang ingin dicapai
melalui program ini antara lain yaitu meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses
manajemen pemerintahan serta kinerja di kantor kementerian agama kabupaten
lampung selatan.
Tujuan perbaikan Tatalaksana (business process) yaitu membuat proses lebih
efektif, efisien dan adaptif. Sedangkan target perbaikan Tatalaksana (business process)
antara lain : Penurunan biaya, Peningkatan kualitas output, Peningkatan kualitas
layanan, Peningkatan kecepatan delivery.
Hambatan yang harus diselesaikan, diantaranya :
1. Masih rendahnya komitmen dalam upaya untuk melakukan pecegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Masih terdapatnya proses bisnis/tatakerja/tatalaksana yang kurang jelas dan
transparan.
3. Manajemen kinerja yang belum dilaksanakan secara maksimal;
4. Penerapan tata kelola yang belum sepenuhnya diterapkan;
5. Manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan dengan baik.
Oleh sebab itu perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka
mendorong efisiensi penyelenggaraan dan pelayanan, serta untuk mengubah mental
aparatur.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No.12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana,
langkah – langkah untuk melakukan perbaikan Tatalaksana (business process), antara
lain :
1. Memahami harapan pengguna utama atas perbaikan dari Tatalaksana (business
process) dimaksud.

12. 2. Pahami peraturan atau kebijakan yang mengatur Tatalaksana (business process)
dimaksud.
3. Identifikasi perbaikan Tatalaksana (business process) yang diusulkan, biasanya
melalui:
a. Penyederhanaan proses (streamlining / simplification - S).
b. Penghilangan proses yang tidak perlu (elimination -E).
c. Pembuatan proses yang sama sekali baru (reengineering - R); atau
d. Pengotomatisasian proses (automation - A).
e. Perbaiki model Tatalaksana (business process) sesuai dengan perbaikan yang
telah dilakukan.
f. Dapatkan pengesahan dari pimpinan lembaga untuk diberlakukan (bila
diperlukan).

13. Lampiran ;
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2019-2022
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
pemerintah telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi (RB) melalui Grand
Design RB Nasional 2010 – 2025 (Perpres No. 81 Tahun 2010) dengan tujuan:
“Untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik
adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani
publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan
kode etik aparatur negara”.
Program ini dijabarkan melalui Road Map RB lima tahunan yang pada tahap
awal dilakukan untuk periode 2010 – 2014 (Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor
20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014),
meliputi 8 area perubahan (Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan
Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata
Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan,
Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)
ditambah satu pokja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk menjamin agar
pelaksanaan RB dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi, maka segala upaya
untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur perlu diarahkan kepada
perbaikan lingkungan birokrasi yang didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang baku menuju sistem manajemen publik yang lebih fleksibel dan
lebih berorientasi pada kepentingan publik.Setiap perubahan diharapkan dapat
memberikan dampak pada penurunan praktek KKN, pelaksanaan anggaran yang
lebih baik, manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat meningkat,
kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas
aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat, dan hasil-hasil
pembangunan secara nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Secara bertahap,

14. upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan.
Tujuan Reformasi Birokrasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Lampung Selatan secara umum yaitu kinerja birokrasi Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lampung Selatan menjadi lebih efektif dan efisien melalui pendekatan
yang sistematik untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan
menciptakan aparatur Negara yang bersih, profesional dan bertanggung jawab
serta selalu menghasilkan berbagai inovasi dalam rangka memberikan layanan
yang terbaik bagi masyarakat/publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka
kantor kementerian agama kabupaten lampung selatan membentuk Road Map
Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2022 yang akan menjadi patokan mengenai
kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan reformasi
birokrasi.
Dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2019-2022, kantor kementerian
agama kabupaten lampung selatan telah menyiapkan strategi dan program
Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai kantor
kementerian agama kabupaten lampung selatan di berbagai kebijakan dalam
delapan area perubahan. Hasilnya tentunya adalah peningkatan dan perubahan
positif di berbagai bidang, baik yang terkait dengan internal organisasi kantor
kementerian agama kabupaten lampung selatan maupun dengan peningkatan
kinerja kantor kementerian agama kabupaten lampung selatan.
1.1 Perubahan Secara Terencana
Strategi pembangunan nasional Tahun 2019-2022 dapat digambarkan
sebagai berikut:
Penguatan dilakukan melalui langkah-langkah umum sebagai berikut:
1. memelihara dan meningkatkan;
2. melanjutkan upaya perubahan;
3. Mengidentifikasi masalah dan mencari solusi pemecahannya;
4. Memastikan internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan berbasis kinerja
ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

15. a. Pelaksanaan tugas, pokok, wewenang dan fungsi berorientasi pada
prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
b. Kinerja difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome (hasil);
c. Seluruh unit kerja menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan
penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan
data kinerja;
d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja
unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi
secara keseluruhan. Setiap unit kerja, sesuai dengan tugas dan fungsinya,
secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja Kantor
Kementerian Agam Kabupaten Lampung Selatan secara keseluruhan.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan yaitu:
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. birokrasi yang memiliki pelayanan public yang berkualitas.
Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal tersebut di kantor
kementerian agama kabupaten lampung selatan akan mengubahmind set dan
cultural set birokrat kantor kementerian agama kabupaten lampung selatan
kearah yang lebih professional, produktif, dan akuntabel untukmemenuhike 3
(tiga) sasaran Reformasi Birokrasi. ProsesdansasaranReformasiBirokrasi
berorientasiuntukmeningkatkankepercayaan masyarakat menuju kondisi
profil birokrasi yang diharapkan pada tahun 2022.
1.2 Faktor Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi di kantor kementerian agama
kabupaten lampung selatan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di kantor kementerian agama
kabupaten lampung selatan terus mengiringi upaya pencapaian visi, misi, dan
kinerja yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan melibatkan semua
aspek yang mendukung. Faktor kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi di
kantor kementerian agama kabupaten lampung selatan antara lain:

16. 1. Komitmen semua level manajemen mengawal keberhasilan Reformasi
Birokrasi.
Dalam seluruh tahap Reformasi Birokrasi kantor kementerian agama
kabupaten lampung selatan, komitmen pimpinan selalu didapatkan,
ditandai dengan penandatangan kesiapan kantor kementerian agama
kabupaten lampung selatan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi,
serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi fokus prioritas kegiatan
kantor kementerian agama kabupaten lampung selatan.
2. Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui integrasi kegiatan utamanya
terkait revolusi mental aparatur kantor kementerian agama kabupaten
lampung selatan. Pada hakikatnya, seluruh pelaksanaan program dan
kegiatan di kantor kementerian agama kabupaten lampung selatan
merupakan program dan kegiatan yang mengalami proses perbaikan
secara terus menerus, dengan tujuan utama untuk kepentingan
masyarakat.
3. Mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung Reformasi
Birokrasi.
Keterlibatan seluruh komponen organisasi, merupakan salah satu
bentuk komitmen kantor kementerian agama kabupaten lampung
selatan untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi di lingkungan kantor
kementerian agama kabupaten lampung selatan. Upaya pengerahan
seluruh sumber daya juga akan dijalankan seiring dengan peningkatan
efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan prasarana
dan sarana.
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten. Reformasi Birokrasi
di lingkungan kantor kementerian agama kabupaten lampung selatan
diupayakan menjadi kebutuhan kantor kementerian agama kabupaten
lampung selatan, tidak hanya ketika Reformasi Birokrasi menjadi
prioritas pemerintah, tetapi sudah merupakan kebutuhan organisasi.
5. Pencapaian dan peningkatan target secara berkesinambungan. Pada
dasarnya Reformasi Birokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk
tujuan birokrasi yang lebih baik.
6. Upaya perbaikan dilakukan secara terus-menerus, holistik, terstruktur,
dan berorientasi pada hasil. Upaya perbaikan terus menerus akan

17. dilakukan baik dari sisi dokumen (akan menjadi living document)
maupun pada tahap implementasi serta monitoring dan evaluasinya.
Pelaksanaan reformasi birokrasi di kantor kementerian agama kabupaten
lampung selatan merupakan bagian dari komitmen penyelenggara negara
untuk menciptakan aparat sipil negara yang professional dan dapat diandalkan
untuk menghadapi tantangan yang besar di masa yang akan datang. Seperti
halnya kementerian atau lembaga negara lain, kantor kementerian agama
kabupaten lampung selatan juga menghadapi beberapa tantangan dan
permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi
pelayan masyarakat, seperti belum tertatanya organisasi secara baik,
disharmoni peraturan perundang-undangan, masih adanya tumpang tindih
tugas dan fungsi unit-unit organisasi, belum optimalnya kinerja dan
pengembangan sumber daya aparatur, serta belum maksimalnya pelaksanaan
pelayanan publik. Kesemuanya itu menuntut dilakukannya perbaikan secara
menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan agar tata pemerintahan yang baik
dapat diwujudkan.
Dalam konteks reformasi birokrasi di kantor kementerian agama
kabupaten lampung selatan, reformasi birokrasi diarahkan pada bagaimana
menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani
publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar
dan kode etik aparatur Negara. Dengan kata lain reformasi birokrasi kantor
kementerian agama kabupaten lampung selatan merupakan langkah strategis
untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna
dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang
agama dan keagamaan. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu
pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan
strategis menuntut birokrasi kantor kementerian agama kabupaten lampung
selatan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tersebut.
A. Harapan Pemangku Kepentingan
Harapan pemangku kepentingan adalah menjadikan Kementerian Agama
Kabupaten Lampung Selatan yang bersih dan KKN dan berwawasan modern
dalam era revolusi industri 4.0 serta menjadi kebangaan masyarakat
kabupaten lampung selatan.

18. B. Permasalahan Birokrasi
1. Permasalahan Bidang Manajemen Perubahan Pola Pikir/Mind Set dan
Budaya Kerja (Mental Aparatur)
Kantor kementerian agama kabupaten lampung selatan sebagai
lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang Agama dan
keagamaan, telah menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan pelayanan
publik yang baik, meskipun masih adanya keluhan pelanggan terhadap
lambatnya pelayanan, tidak konsisten dan tidak samanya persepsi petugas
pelayanan. Untuk itu perlu dilakukan upaya secara terus menerus untuk
meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai pada pelayanan
publik melalui pelatihan yang terstruktur dan merubah mindset pegawai
dari budaya feodal menjadi budaya melayani.
Pembentukan gugus revolusi mental merupakan upaya merubah mental
pegawai agar lebih profesional, adaptif dan melayani.
Permasalahan reformasi birokrasi secara nasional yang juga dapat terjadi
di kantor kementerian agama kabupaten lampung selatan terkait
manajemen perubahan adalah:
a. Peran dan fungsi birokrasi masih belum optimal.
Masih adanya keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas
pelayanan public diberbagai sector kehidupan, maraknya praktik
korupsi, kolusi,dan nepotisme (KKN)serta rendahnya akuntabilitas
kinerja aparatur.
b. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas
pelayanan
c. Rendahnya indikator tingkat kepercayaan masyarakat kepada
birokrasi.
d. Rendahnya kualitas pelayanan publik, mengakibatkan masyarakat
sebagai pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal (high cost
economy) untuk mendapatkan pelayanan publik.
e. Ketidakpastian (uncertainty) waktu dan biaya, menjadikan
masyarakat enggan berhubungan dengan birokrasi.

19. f. Merupakan gambaran dari ciri sebuah birokrasi tradisional.
Birokrasi tradisional dicirikan antara lain sikap minta dilayani, mahal
biaya, mempersulit dan Kondisi ini tidak boleh dibiarkan
berkepanjangan dan harus diubah agar menjadi lebih baik, yaitu
birokrasi mau melayani dengan sepenuh hati (willing to give good
services), murah biayanya (cheaper), serta mempercepat (faster)
layanan dan bukan sebaliknya.
2. Permasalahan Penguatan Peraturan Perundang-undangan
Beberapa permasalahan di dalam penataan peraturan perundang-undangan
di kantor kementerian agama kabupaten lampung selatan antara lain:
a. Pengaturan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pembentukan substansinya tidak konsisten sehingga menyulitkan
dalam perumusan dan pengharmonisasian penyusunan peraturan
perundang-undangan.
b. Masih adanya egoisme sektoral dari masing-masing instansi
terkait/unit kerja.
c. Wakil-wakil yang hadir dalam pembahasan peraturan perundang-
undangan sering berganti-ganti dan tidak berwenang mengambil
keputusan.
d. Substansi/materi muatan belum sempurna. Dan Pemrakarsa belum
menguasai substansi/materi muatan yang akan diatur.
Salah satu langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan yaitu perlunya dilakukan konsultasi publik
guna mendapatkan tanggapan/masukan terhadap rancangan peraturan
perundang-undangan yang sedang disusun, hal ini perlu dilakukan guna
mengetahui tingkat penerimaan masyarakat apabila suatu peraturan
perundang-undangan telah berlaku.
3. Permasalahan Penguatan Kelembagaan
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, diidentifikasi terdapat
duplikasi fungsi antar unit organisasi di lingkungan kantor kementerian
agama kabupaten lampung selatan maupun dengan instansi lain,
ketidaksesuaian jenjang organisasi, satuan organisasi yang berbeda fungsi

20. namun ditempatkan dalam satu kelompok, adanya pejabat yang melapor
kepada lebih dari seorang atasan, ketidaksesuaian struktur organisasi
dengan kinerja yang dihasilkan, dan ketidaksesuaian struktur organisasi
dengan mandat. Permasalahan yang sering muncul lainnya adalah adanya
tuntutan yang besar dari pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi yang diemban kantor kementerian agama kabupaten
lampung selatan. Hal ini menjadi masukan bagi kantor kementerian
agama kabupaten lampung selatan untuk melakukan penyempurnaan
organisasi ke arah yang lebih baik.
4. Permasalahan Penguatan Tata Laksana
Beberapa permasalahan di dalam penguatan tata laksana di kantor
kementerian agama kabupaten lampung selatan adalah sebagai berikut:
a. belum adanya alur proses bisnis di kantor kementerian agama
kabupaten lampung selatan sebagai dasar pembuatan SOP yang baik.
b. belum semua pimpinan berkomitmen untuk berubah dan mendukung,
terlibat, dan berpartisipasi dalam pengembangan e-government.
5. Permasalahan Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
Aparatur
Beberapa permasalahan di dalam Penguatan Sistem Manajemen Sumber
Daya Manusia (SDM) Aparatur di kantor kementerian agama kabupaten
lampung selatan adalah sebagai berikut:
a. Adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan ASN dengan adanya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
maka perlu penyesuaian yang lebih intens lagi dalam penataan
manajemen SDM.
b. Meluasnya kapasitas kinerja kantor kementerian agama kabupaten
lampung selatan di satu sisi juga dipengaruhi oleh perubahan
lingkungan strategis eksternal yang bergerak makin cepat putarannya
maupun eskalasinya. Dengan meningkatnya tugas dan fungsi kantor
kementerian agama kabupaten lampung selatan, meningkat pula beban
kerja yang dilakukannya. Adapun pemenuhan kebutuhan pegawai
sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal, yaitu antara lain adanya

21. kebijakan moratorium dan minimnya formasi yang disetujui untuk
masing-masing instansi.
c. penyusunan kebutuhan pegawai masih terdapat beberapa berbedaan
persepsi dalam penghitungan Analisis Beban Kerja sehingga perlu
penyetandaran dan aplikasi yang memudahkan dalam perhitungan
maupun monitoring dan evaluasi kebutuhan pegawai.
d. Dengan semakin berkembangnya uraian pekerjaan di kantor
kementerian agama kabupaten lampung selatan seiiring dengan
perkembangan lingkungan strategis, masih ada beberapa pekerjaan yang
masih belum terakomodir di beberapa unit kerja.
e. Adanya perkembangan dari Jabatan Fungsional Tertentu, maka perlu
selalu dilakukan review Analisis Jabatan dan Evaluasi jabatan guna
menentukan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan yang ada. Selain itu
penempatan dalam jabatan perlu dilakukan evaluasi apakah sesuai
penempatannya dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Dalam
upaya pengembangan kompetensi, perlu terus dilakukan upaya
pemetaan kompetensi dengan melakukan asesmen/penilaian
kompetensi. Pembuatan wadah untuk pengembangan inovasi-inovasi
asn kantor kementerian agama kabupaten lampung selatan masih
sangat minim sehingga masih perlu untuk dikembangkan.
f. Beberapa hal yang menyebabkan sulitnya mencari pegawai yang akan
mengikuti seleksi terbuka adalah kinerja pegawai belum berjalan
sehingga berdampak pada belum optimalnya identifikasi kelompok
pegawai yang potensial (talent pool) untuk kaderisasi kepemimpinan.
Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan
karier pegawai yang memiliki talent pool, namun belum
menggambarkan kompetensi yang utuh dari pegawai.Untuk itu secara
bertahap, kantor kementerian agama kabupaten lampung selatan
melakukan asesmen/kompetensi bagi seluruh pegawai. Dengan adanya
talent pool ini, akan memberikan gambaran kompetensi pegawai yang
kelak akan dilakukan secara terus menerus melalui pelatihan dan
penugasan yang sesuai.Masihkurangnya pemahaman pejabat
struktural dalam melakukan penilaian prestasi kerja adalah karena
regulasi yang ada belum secara jelas menyampaikan acuan-acuan
penilaian prestasi kerja pegawai.

22. 6. Permasalahan Penguatan Sistem Pengawasan
Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu
penyebab adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem
pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif
lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi
sebuah kebiasaan. Karena itu, perubahan perilaku koruptif aparatur harus
pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.
Program penguatan pengawasan yang efektif di lingkungan pemerintah
diwujudkan dengan membangun transparansi tata kelola pemerintahan dan
menjalankan reformasi birokrasi.
7. Permasalahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Beberapa permasalahan di dalam Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah
sebagai berikut:
a. masih adanya pimpinan di unit kerja kantor kementerian agama
kabupaten lampung selatan yang kurang mendukung dalam hal
komitmen mengenai penguatan akuntabilitas kinerja
8. Permasalahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Beberapa permasalahan di dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
adalah sebagai berikut:
a. kurangnya respon
Kondisi ini terjadi hampir semua tingkatan unsur pelayanan publik,
mulaipada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan ketua
dari instansi atau organisasi.Respon terhadap berbagai keluhan,
aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat ataubahkan
diabaikan.
b. Kurangnya sosialisasi penyampaian informasi.
Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat
malah berjalan lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
c. Kurangnya akses.
Berbagai pihak yang terkait dalam pelaksana pelayanan terletak jauh
darimasyarakat, sehingga masyarakat merasa sulit jika membutuhkan
pelayanan tersebut.

23. d. Kurang koordinasi.
Berbagai pihak pelaksana pelayanan yang terkait satu dengan lainnya
dirasa kurang dalam berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang
tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan
dengan instansi pelayanan lain yang terkait.
e. masih adanya SOP untuk pelayanan publik yang berbelit-belit sehingga
menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama.
f. Kurang mau mendengar aspirasi masyarakat.
Pada umumnya aparat pelayanan kurangmemiliki kemauan untuk
mendengar aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanandilaksanakan
dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.
C. Strategi Mengatasi Permasalahan
1. Strategi untukManajemen Perubahan
a. Pembuatan aturan hukum yang di dalamnya terdapat unit kerja
sebagai koordinator program manajemen perubahan.
b. Pengadaan gugus revolusi mental
c. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka
Reformasi Birokrasi
d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja
beberapa program terkait adalah sebagai berikut:
- Pencanangan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Bebas Korupsi, Bersih dan Melayani (WBBM).
- Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
- Peringatan Hari Anti Korupsi
- Penghematan energi
2. Strategi untukPenguatan Peraturan Perundang-undangan
a. Harmonisasi dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan
lainnya, khususnya peraturan yang terkait dengan materi yang akan
disusun.

24. b. pengendalian terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan
melalui penyusunan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan
Prolegkem (Program Legislasi Kementerian)
c. Peningkatan kompetensi pegawai yang menangani peraturan
perundang-undangan.
d. akses yang mudah terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Strategi untuk Penguatan Kelembagaan
a. pelaksanaan audit organisasi.
b. Penataan tugas dan fungsi unit kerja di pusat dan unit pelaksana
teknis.
4. Strategi untuk Penguatan Tata Laksana
a. Pembuatan aturan hukum yang mengatur mengenai pedoman
penyusunan SOP dan monev SOP di Lingkungan kantor kementerian
agama kabupaten lampung selatan.
b. Menyederhanakan sistem kerja, prosedur, dan mekanisme kerja.
c. Pembuatan alat (tools)untuk penyeragaman pembuatan prosedur kerja.
d. Standardisasi SOP dan norma waktu.
e. Pembuatan proses bisnis.
f. Mensosialisasikan pemanfaatan komputer dan jaringan komputer secara
luas dikalangan aparatur pemerintahan.
g. Pemanfaatan-pemanfaatan secara sederhana berupa layanan
komunikasi e mail, dan pemakaian arsip digital secara bersama (file
sharing).
h. Memodernisasi birokrasi dengan optimalisasi pemakaian teknologi
informasi dan komunikasi.
5. Strategi untuk Penguatan Sistem Manajemen SDM
a. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN.

25. b. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi
secara transparan dan berbasis kompetensi.
c. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka.
d. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center.
e. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai.
f. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis
kinerja.
g. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN.
h. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN.
i. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data
base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN.
6. Strategi untuk Penguatan Sistem Pengawasan
a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju
WBK/WBBM.
b. Pelaksanaan whistleblowing system (WBS).
c. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.
d. Pembangunan SPIP di seluruh lingkungan unit kerja
e. Penanganan pengaduan masyarakat.
f. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
g. Pemanfaatan Sistem IT bagi penguatan sistem pengawasan.
h. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM APIP.
7. Strategi untuk Penguatan Akuntabilitas Kinerja
a. Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC)
di seluruh unit KKP.
b. Penerapan penandatanganan perjanjian kinerja sampai dengan level
individu/staf.

26. c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara
periodik dengan system informasi berbasis teknologi informasi.
d. penyusunan revisi pedoman implementasi SAKIP kantor kementerian
agama kabupaten lampung selatan dan UPT.
e. Peningkatan kapasitas SDM terkait akuntabilitas kinerja.
f. Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan anggaran
kantor kementerian agama kabupaten lampung selatan serta diseminasi
kepada publik.
8. Strategi untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Pembuatan aturan hukum mengenai pelayanan publik di kantor
kementerian agama kabupaten lampung selatan.
b. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan
terintegrasi secara nasional.
c. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
d. Memodernisasi birokrasi dengan optimalisasi pemakaian teknologi
informasi dan komunikasi.