REFORMASI_BIROKRASI

1. REFORMASI BIROKRASI
WiridWinduro, S.Si, M.Si

2. A. Arti & Penting RB
 Arti : Merupakan proses upaya sistematis,
terpadu Dn komprehensif ditujukan untuk
merealisasikan tata pemerintahan yang baik
(Good Governance); sistem yang
memungkinkan terjadinya mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan negara yang
efektif dan efisien dengan menjaga sinergi
yang konstruktif di antara sektor swasta dan
masyarakat.

3. Konsep Birokrasi Max Weber
 Ciri-ciri birokrasi :
a.Adanya spesialisasi/pembagian kerja
b.Adanya hirarki
c. Adanya suatu system, prosedur-prosedur/
aturan
d.Hubungan bersifat impersonal
e.Promosi dan jabatan berdasarkan kecakapan
tidak boleh dihentikan sewenang2.

4. Pengaruh Political Will thd
RB
 Political Will pemerintah yang berkuasa dapat
dijadikan tolok ukur tingkat keseriusan dlam
menjalankan reformasi birokrasi.
 Contoh :
 Pemberantasan korupsi
 Pembenahan birokrasi
 Pencegahan suap, uang rokok, dll yang
mendorong kerusakan sistemik dan memperparah
kondisi patologi birokrasi yang sudah semakin
kritis.

5. Dikotomi Politik - Administrasi
 WoodrowWilson (1887) menyatakan bahwa
tujuan pemisahan administrasi publik dan
ilmu politik adalah untukmenciptakan
birokrat yang profesional dalam menyedian
pelayanan prima tanpa harus membedakan
pilihan politik warga negaranya. Agar negara
pada posisi netral sehingga memberikan
keadilan kepada publik sebagai agregasi
bangsa.

6. Ref Birokrasi dgn Revitalisasi
Konsep Publik
 George Frederikson (1997) menepis konsep
Woodrow Wilson. Secara faktual proses
politik dan administrasi publik sulit
dipisahkan. Oleh karena itu titik kajian yang
perlu adalah bagaimana mengkreasi
administrasi yang profesional, yakni
kemampuan birokrasi tampil prima dalam
memberi pelayanan.

7. Perspektif Publik menurut
Frederickson
 Pendekatan Revitalisasi konsep publik
melalui lima perspektif :
1. Perspektif pluralis
2. Perspektif Pilihan Publik (Public Choice)
3. Perspektif Legislatif
4. Perspektif penyedia layanan
5. Perspektif kewarganegaraan

8. Reformasi Birokrasi sebagai upaya pemerintah meningkatkan
kinerja melalui berbagai cara dgn tujuan efektivitas, efisien &
akuntabilitas.
Reformasi Birokrasi berarti :
1. Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola
tindak)
2. Perubahan penguasa menjadi pelayan
3. Mendahulukan peranan dari wewenang
4. Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir
5. Perubahan menajemen kinerja

9. 1. Tujuan reformasi birokrasi, mewujudkan
pemerintahan yang baik, bersih, transparan,
profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) melalaui :
a) Penataan Kelembagaan : struktur yg ramping dan
flat, yg tidak banyak jenjang hierarki.
b) Penataan Ketatalaksanaan : mekanisme, sistem dan
prosedur sederhana/ringkas, simpel, mudah dan
akurat melalui optimalisasi penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi, serta memiliki kantor,
sarana dan prasaran kerja yg memadai.

10. c) Penataan SDM aparatur, agar lebih bersih, sesuai
dengan kebutuhan organiasai dan segi kuantitas dan
kualitas (profesional, kompteten, beretika, berkinerja
tinggi dan sejahtera)
d) Akuntabilitas, kinerja berkualitas, efektif, efisien dan
kondusif.
e) Pelayanan dan Kualitas pelayanan, pelayanan prima
(cepat, tepat, adil, konsisten, transparan dan lain-
lain) memuaskan pelanggan dan mewuudkan Good
Governance.

11. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan
reformasi birokrasi Sofyan effendi :
1. RB sektor publik diarahkan pada peningkatan
kemampuan, profesionalisme dan netralitas
birokrasi publik, guna mengurangi kekaburan
peranan politik antara birokrat dan politisi.
2. Intervensi pemerintah terlalu besar dalam
kegiatan ekonomi, terbukti mengandung penuh
keterbatasan dan menyebabkan inefisiensi yg
besar.

12. Aspek Utama Membangun Birokrasi
1. MembangunVisi Birokrasi : Melalui proses
internalisasi mulai dari tgk nasional s.d kab/kota.
2. Membangun Manusia Birokrasi : benahi kualitas
kepemimpinan birokrasi.
3. Membangun Sistem Birokrasi (Pembenahan
struktur, terapkan strategi yg tepat, benahi
budaya organisasi)
4. Membangun Lingkungan Birokrasi, perhitungkan
pengaruh lingk politik, hukum,ekonomi, sosbud
dan teknologi.

13. ARAH : VISI, MISI, TUJUAN, PRINSIP,
SASARAN
 Visi Misi Reformasi Birokrasi
 Visi Reformasi :Terwujudnya pemerintahan
yang amanah atau terwujudnya tata
pemerintahan yang baik.
 Misi Reformasi : Mengembalikan cita dan
citra birokrasi pemerintah sebagai abdi
negara dan abdi masyarakat serta dapat
menjadi suri tauladan dan panutan
masarakat dalam menjalani kehidupan
sehari-hari.

14.  Tujuan Reformasi Birokrasi :
 Secara umum : mewujudkan kepemerintahan
yang baik, didukung oleh penyelenggara
neara yang profesional, bebas KKN dan
meningkatkan layanan kepada masyarakat,
sehingga tercapai pelayanan prima.

15.  Tujuan RB secara Khusus, antara lain :
1. Birokrasi bersih, bebas KKN
2. Birokrasi efisien, tidak boros dalam penggunaan
sumberdaya.
3. Birokrasi efektif, mampu mengemban tangung jawab
dan mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
4. Birokrasi Produktif, mampu menghasilkan keluaran yg
sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Birokrasi Sejahtera, digaji sesuai dengan beban tugas,
bobot dan tanggungjawab jabatan serta status sosial
sebagai ASN, dihargai masyarakat.

16. Prinsip Reformasi Birokrasi
1. Peningkatan kinerja, ditunjang profesionalisme.
2. Penghematan sumberdaya org. (5M 1T) Man, Money,
Material, Methode, Machine,Time)
3. Bukan sekedar menaikkan gaji
4. Remunerasi : bersifat nasional akan mengalami
perbaikan secara menyeluruh.
5. Tunjangan kinerja : - diberikan kepada yang
berprestasi ; - sebagai proyek percontohan ditentukan
beberapa unit kerja yang langsung melayani
masyarakat.
6. Mengakhiri (sebagai tolok ukur hasil penilaian hasil
reformasi birokrasi)

17. Sasaran Reformasi Birokrasi
1. Terwujudnya birokrasi Profesional, netral dam
sejahtera, mampu menempatkan diri sebagai
abdi negara dan abdi masyarakat guna
mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih
baik.
2. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang
proporsional, fleksibel, efektif, efisien di
lingkungan pmerintah pusat dan daerah
3. Terwujudnya ketatalaksanaan (plyanan publik)
yang cepat tepat, tidak berbelit dan sesuai
kebutuhan masyarakat.

18. Faktor Sukses Terpenting
Reformasi Birokrasi
1. Komitmen Pimpinan, karena masih kentalnya
budaya paternalistik dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia.
2. Kemauan Diri Sendiri, kemauan dan keikhlasan
penyelenggara pemerintahan untuk mereformasi
diri
3. Kesepahaman, ada persamaan persepsi thd
pelaksanaan ref birokrasi, terutama dari birokrat sendiri,
shg tidak terjd perbdaan pendpt yg mhambat reformasi.
4. Konsisten, dilaksanakan berkelanjutan dan
konsisten, shnga perlu ada ketaatan perencaan dan
pelaksanaan.

19. Strategi Reformasi Birokrasi, al :
1. Pembaharuan Mindset (pola pikir dan
culture set (pola budaya-kerja): -Tingkatkan
p’hasilan  pekerjaan seimbang dgn
imbalan; pengembangan budya kerja;
Internalisasi dan konkretisasi prinsip good
gov.
2. Sistem manajemen pemerintahan .....

20. 2. Sistem Manajemen Pemerintahan
 Ciptakan pola dasar organisasi sbg unit plaksana
pelayanan publik
 Ubah manj tatausah mjadi MSDM aparatur
 Simplikasi dan otomatisasi tatalaksana, SOP dan
mekanisme pely publik
 Pebaikan siste pengelolaan aset/baran milik
negara
 Perubahan sistem manajemen keuangan unit
pelayanan publik
 Perbaikan sistem pengawasan dan akuntabilitas
aparatur

21. RB meliputi :
1. Penataan Kelembagaan (Visi, Misi, Strategi /
Struktur Org yg efektif, efisien, rasional,
proporsional /Tupoksi yg rasional)
2. Penataan Manajemen (a. Sistem Kerja
Internal, b. Prosedur Kerja, c. Hub. Kerja
External, d. Perencanaan, Pelaksanaan,
Pemantauan, e. Pengelolaan sar-pras kerja,
f. Otomatisasi administrasi kantor, g.
Pemantauan teknologi informasi (e-gov), h.
Pengelolaan administrasi yg handal.

22. 3. Penataan SDM/Aparatur
a. Implementasi sistem merit
b. Sistem diklat yg efektif
c. Standar dan peningkatan kerja
d. Pola karier yg terencana
e. Standar kompetensi jabatan
f. Klasifikasi jabatan
g. Tugas, fungsi dan beban kerja proporsional
h. Rekruitmen sesuai prosedur
i. Penempatan pegawai sesuai keahlian
j. Remunerasi memadai
k. Perbaikan sistem informasi manajemen
kepegawaian
4. ....

23. 4. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)
a. Perencanaan strategik
b. Perencanaan kerja
c. Pengukuran dan evaluasi kerja
d. Pelaporan kinerja
5. Pelayanan Umum
a. Pelayanan Prima
b. Kualitas Pelayanan
c. Kepuasan pelanggan

24. Pola Pikir Reformasi Birokrasi
Reformasi
Birokrasi
Good Governance :
1. Kepastian hukum
2. Tertib
penyelenggaraan
negara
3. Kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsional
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efisiensi
9. Efektivitas
(UU No. 32Th. 2004)
Penataan Kelembagaan : (Visi, Misi, Strategi / Struktur
Org yg efektif, efisien, rasional, proporsional /Tupoksi yg
rasional)
Penataan Manajemen (a. Sistem Kerja Internal, b.
Prosedur Kerja, c. Hub. Kerja External, d. Perencanaan,
Pelaksanaan, Pemantauan, e. Pengelolaan sar-pras kerja,
f. Otomatisasi administrasi kantor, g. Pemantauan
teknologi informasi (e-gov), h. Pengelolaan administrasi
yg handal.
Penataan SDM/Aparatur
a. Implementasi sistem merit, b.Sistem diklat yg efektif,
c. Standar dan peningkatan kerja, d. Pola karier yg
terencana, e. Standar kompetensi jabatan, f. Klasifikasi
jabatan, g.Tugas, fungsi dan beban kerja proporsional, h.
Rekruitmen sesuai prosedur, i. Penempatan pegawai
sesuai keahlian, j. Remunerasi memadai, k. Perbaikan
sistem informasi manajemen kepegawaian
Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)
Perencanaan strategik, Perencanaan kerja, Pengukuran
dan evaluasi kerja, Pelaporan kinerja,
Pelayanan Umum : Pelayanan Prima, Kualitas Pelayanan,
Kepuasan pelanggan