Recommended
More Related Content
Similar to Reformasi Birokrasi dalam Model Kebijakan berdasarkan rencana strategis dan IT blueprint.pptx
Similar to Reformasi Birokrasi dalam Model Kebijakan berdasarkan rencana strategis dan IT blueprint.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Reformasi Birokrasi dalam Model Kebijakan berdasarkan rencana strategis dan IT blueprint.pptx
- 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Dalam Praktik Model Kebijakan Berdasarkan Rencana Strategis dan IT Blueprint AKBAR RACHMAWAN | 1204228148
- 2. LATAR BELAKANG ADANYA REFORMASI BIROKRASI • Praktek KKN yang masih berlangsung sampai saat ini. • Tingkat pelayanan public yang masih belum memenuhi harapan public • Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintah • Tingkat transparansi dan akuntabilitas yang masih rendah • Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah
- 3. DEFINISI Reformasi mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. (Susanto, 180). Birokrasi sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Reformasi Birokrasi suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Reformasi
- 4. TUJUAN Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan Menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy; Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
- 5. Visi : Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia TUJUAN JANGKA PANJANG
- 6. Contoh Kondisi atau Situasi saat ini Reformasi dilakukan sejak terjadinya krisis multidimensi tahun 1998 di Indonesia. Kondisi itu belum mampu mengangkat Indonesia ke posisi yang sejajar dengan negara- negara lain, baik negara-negara di Asia Tenggara maupun di Asia. Dalam hal perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam kaitan pemberantasan korupsi. Dalam hal pelayanan publik, pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.sudah ada pelayanan yang meningkat antara lain pelayanan kereta api Indonesia. Pelayanan samsat. Dalam kaitan dengan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, kondisinya masih banyak dikeluhkan masyarakat
- 7. Contoh Kondisi/Design Yang di Inginkan Bagi Indonesia
- 8. Prinsip – Prinsip Reformasi Birokrasi Outcomes oriented Terukur Efisien Efektif Realistik Konsisten Sinergi Inovatif Kepatuhan Dimonitor Reformasi
- 9. Tujuan Grand Design Reformasi Birokrasi
- 10. Sasaran Lima Tahunan Reformasi Birokrasi Sasaran lima tahun pertama (2010-2014). Sasaran reformasi birokrasi pada lima tahun pertama difokuskan pada penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sasaran lima tahun kedua (2015-2019). Pada lima tahun kedua dilanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah pada lima tahun pertama. Sasaran lima tahun ketiga (2020-2024). Pada periode lima tahun ketiga, reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua.
- 11. ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN RB
- 12. PERMASALAHAN BIROKRASI Organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Beberapa peraturan perundang- undangan di bidang aparatur negara masih ada yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir. Masalah utama SDM aparatur negara adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 01 03 02 04 Organisasi Peraturan perundang-undangan SDM Aparatur Kewenangan
- 13. Lanjutan … Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture- set) birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. 05 02 Pelayanan publik Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)
- 14. RENCANA STRATEGIS Rencana strategis adalah dokumen formal yang merumuskan visi, misi, tujuan jangka panjang, dan strategi pemerintah dalam mencapai visi dan misinya. Strategic Planning
- 15. Komponen-komponen Utama Tujuan Visi Misi Strategi Kinerja dan Evaluasi
- 16. Apa itu IT Blueprint Suatu perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. IT Blue Print berisikan sejumlah strategi untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai enabler dan menambah keunggulan kompetitif terhadap kompetitor.
- 17. Tujuan IT Blueprint Memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan privasi data dalam pengelolaan informasi pemerintah. Menyediakan panduan yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Membangun infrastruktur teknologi informasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung operasi pemerintah.
- 18. Ruang Lingkup IT Blueprint Pemantauan dan Evaluasi Menyediakan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kinerja teknologi informasi dan efektivitas implementasi IT Blueprint. Aplikasi Pemerintah Menetapkan kebutuhan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk berbagai fungsi pemerintah, seperti manajemen keuangan, pelayanan publik, dan administrasi. Infrastruktur Teknologi Merancang dan mengembangkan infrastruktur teknologi yang mencakup jaringan, server, dan sistem basis data untuk mendukung operasi pemerintah.
- 19. Pentingnya IT Blueprint dalam Konteks Pemerintahan Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat. Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam pengelolaan informasi pemerintah. Mengoptimalkan pelayanan publik dengan menyediakan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi dan layanan pemerintah. Mendukung transformasi digital pemerintah yang merupakan komponen penting dari upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang lebih baik.
- 20. Contoh IT Blueprint E-Gov
- 21. TERIMA KASIH! Akbar Rachmawan | 1204228148
- 22. Referensi https://mojokertokab.go.id/pmprb https://www.unpad.ac.id/2020/10/tjahjo-kumolo-pandemi-momentum-percepat-reformasi- birokrasi/ Jurnal Media Admnistrasi ISSN : 2503-1783, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 Adi, S. (2012). TEKNOLOGI INFORMASl DAN KOMUNIKASI (TIK) LEVERAGE MENUJU REFORMASI BIROKRASI. Masyarakat Telematika Dan Informasi, 3(1), 1–14 Sudarto, Y. (2006). E-Goverment dan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang baik. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Untuk Indonesia. Wastuhana, Yudha. (2021). REFORMASI BIROKRASI ERA INFORMASI TEKNOLOGI. Semarang. Jurnal Media Administrasi UNTAG.
Editor's Notes
- Outcomes oriented. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan reformasi birokrasi harus dapat mencapai hasil (outcomes) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tata laksana, peraturan perundangundangan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa pemerintahan Indonesia menuju pada pemerintahan kelas dunia. Terukur Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan outcomes oriented harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya. Efisien. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan outcomes orientedharus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional. Efektif. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran reformasi birokrasi. Realistik. Outputs dan outcomes dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal.\ Konsisten. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk individu pegawai. Sinergi. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan lainnya, satu program harus memberikan dampak positif bagi program lainnya. Kegiatan yang dilakukan satu instansi pemerintah harus memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya, dan harus menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan di setiap instansi. Inovatif. Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi K/L dan Pemda untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan best practices untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kepatuhan. Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dimonitor. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara melembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.