SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Kelompok I:
DEDE RUDINI
PUTRI HERDIYANTI
SITI NURANGGRAINI
Pembangunanadministrasi
Pembangunan administrasi suatu
konsep ilusif
Pembangunan Administrasi sendiri merupakan suatu upaya untuk
memperbaiki, membangun, meningkatkan kinerja administrasi negara
berkembang ke arah yang lebih baik dan diinginkan. Menurut Chandler
dan Plano dalam buku mereka yang diberi judul “The Public
Administration Dictionary”, menjelaskan bahwa Pembangunan
Administrasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan, memperbaiki
teknik, proses, dan sistem untuk menaikan atau meningkatkan kapasitas
administrasi suatu negara berkembang
Negara yang mampu menerapkan sistem pembangunannya sesuai
dengan keadaan negara tersebut maka akan berpeluang besar untuk maju
dari pada negara yang asal dalam menerapkan sebuah konsep
pembangunan. Segi-segi pembangunnan yang begitu kompleks harus
mampu diseimbangkan. Prinsipnya adalah membangun bersama,
walaupun prioritas tetap harus ada.
Pembaharuan administrasi dan
hambatannya
Menurut “Haka Been Lee” penyempurnaan administrasi
merupakan suatu usaha untuk menerapkan ide baru dalam sistem
administrasi, serta dengan sadar memperbaiki sistem tersebut bagi
pencapaian tujuan & sasaran pembangunan yang positif
penyempurnaan pembaharuan perubahan dan penyesuain
administrasi pemerintah untuk melakukan perbaikan administrasi
pemerintah, yaitu:
• Tujuan, susunan, prosedur organisasi lembaga negara baik yang
bersifat departemental atau non departemental.
• Sistem dan prosedur pengurusan alat-alat negara termasuk sikap dan
kesejahteraannya dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas
organisasi dalam mencapai pembangunan nasional.
HAMBATAN
Hambatan pada administrasi pembangunan yang ada di
Indonesia kerap muncul dari berbagai elemen dan khususnya
pada
Kalangan elit politik,Kalangan elit politik membuat
administrasi sebagai hal yang dapat dipermainkan demi
keuntungan sendiri maupun kelompok tertentu.
utang luar negeri dan juga eksploitasi sumberdaya alam.
Beban angsuran pokok dan juga bunga utang luar negeri
Indonesia menghisap sepertiga dari anggaran belanja pada
APBN dan membuat negara menjadi sulit untuk
mengembangkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan juga
mendorong sektor ekonomi menjadi lebih maju.
Birokrasi dapat menjadi pendorong dan penghambat
pembaharuan
Peranan aparatur dalam birokrasi pemerintahan sebagai unsur pembaruan harus
memiliki kemampuan untuk mendesain strategi usaha berencana yang mendorong
ke arah pembaruan dan pembangunan dalam berbagai kebijaksanaan atau dalam
suatu rencana maupun dalam realisasi pelaksanaannya. Juga kemampuannya
untuk melihat saling berkaitan dari berbagai segi yang perlu ditumbuhkan dengan
tidak kehilangan prioritasnya. Namun dalam realisasinya seringkali terjadi
inefisiensi yang dapat timbul karena faktor kelembagaan, prosedural, kurangnya
keahlian dan keterampilan, serta karena perilaku negatif para pelaksana.
Dengan demikian, perlu adanya reformasi dalam birokrasi pemerintah antara lain
berusaha mengubah sikap keterbukaan para pelakunya. Adalah hampir tidak
mungkin melakukan perubahan dan pembaruan prosedur dan aliran kerja menjadi
lancar, melakukan pembaruan pelayanan kepada masyarakat agar hasil lebih
responsif dan melakukan perubahan struktur birokrasi agar mampu bersaing,
tetapi menghalangi orang-orangnya untuk berkembang.
Dimensibirokrasi reformasiadministrasi
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan
dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama
menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan
sumber daya manusia aparatur
Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efesien tapi juga reformasi birokrasi menjadi
tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
cita-cita reformasi birokrasi adalah agar terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan,
partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya
budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan
pertanggung jawaban publik serta integritas pengabdian dalam
mengembangkan misi perjuangan bangsa, mewujudkan cita-cita dan tujuan
bernegara.
Deregulasi dan debirokratisasi
bagi peningkatan pelayanan
masyarakat
debirokratisasi bermakna ‘tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba
lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat’,
sedangkan deregulasi bermakna ‘tindakan atau proses menghilangkan atau
mengurangi segala aturan’. dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip
pelayanan publik yang maksimal antara lain:
1. Kesederhanaan
2. Kejelasaan dan kepastian
3. Keamanaan
4. Keterbukaan
5. Efesien
6. Ekonomis
7. Keadilan yang merata
8. Ketetapan waktu
Prinsip pelayanan
masyrakat
Desentralisasi dalam menunjang
pembangunan daerah
Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk
mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan
prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara
kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi
maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah
DalamkonteksIndonesia,desentralisasiadalahprogramyangbaik,karenaakan
mendorongkemajuan,pertumbuhan,danpemerataanbagi seluruhrakyat.Dalamparadigma
pemerintahanlamayangsentralistik,makaaspirasimasyarakatdaerahsulituntukdiserap.Dengan
desentralisasi,aspirasirakyatdi daerahsemakinmudahuntukdiserapdandilaksanakan.
Desentralisasidilakukandenganharapansupayaterjadipenataankelembagaanpemerintahyang
mengupayakansemakindekatnyapelayananpublikdankeputusan-keputusanpembangunan
ekonomidengan kepentinganmasyarakatdanpemerintahsetempat.Artinyadi sini bahwa
kesenjanganantaraaspirasirakyatdenganwujud pelaksanaannyaharussemakinkecil bahkan
dapatdihilangkan.Hal ini menuntutkualitaswakilrakyat(yang beradadiparlemen lokaldan
nasional)danaparatpemerintahdaerah(pemda)untukmemformulasikanaspirasimasyarakatnya,
danmewujudkandalamprogram-programpembangunanyangsesuai.
Kelompok 1.pptx

More Related Content

Similar to Kelompok 1.pptx

PERANAN PEMERINTAH DI DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBA...
PERANAN PEMERINTAH DI DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBA...PERANAN PEMERINTAH DI DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBA...
PERANAN PEMERINTAH DI DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBA...
AntonAnthony2
 
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxetikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
LauraGreen887065
 
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJAHUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
Abby Lee
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing government
Astri Yulia
 
Manajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN Berakhlak
Manajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN BerakhlakManajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN Berakhlak
Manajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN Berakhlak
SudiarStametPaloh
 
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
arya satria
 
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Septyarini Emppink
 

Similar to Kelompok 1.pptx (20)

Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)
 
Etika profesi PNS
Etika profesi PNSEtika profesi PNS
Etika profesi PNS
 
PERANAN PEMERINTAH DI DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBA...
PERANAN PEMERINTAH DI DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBA...PERANAN PEMERINTAH DI DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBA...
PERANAN PEMERINTAH DI DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBA...
 
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
 
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxetikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
 
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJAHUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
 
Makalah revormasi birokrasi
Makalah revormasi birokrasiMakalah revormasi birokrasi
Makalah revormasi birokrasi
 
Makalah revormasi birokrasi
Makalah revormasi birokrasiMakalah revormasi birokrasi
Makalah revormasi birokrasi
 
Makalah revormasi birokrasi STIP WUNA
Makalah revormasi birokrasi STIP WUNA Makalah revormasi birokrasi STIP WUNA
Makalah revormasi birokrasi STIP WUNA
 
Evaluasi kelembagaan pemerintah kabupaten
Evaluasi kelembagaan pemerintah kabupatenEvaluasi kelembagaan pemerintah kabupaten
Evaluasi kelembagaan pemerintah kabupaten
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing government
 
Manajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN Berakhlak
Manajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN BerakhlakManajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN Berakhlak
Manajemen Aparatur Sipil Negara Menuju ASN Berakhlak
 
Pembangunan Masyarakat Kota
Pembangunan Masyarakat KotaPembangunan Masyarakat Kota
Pembangunan Masyarakat Kota
 
Good government (kel 10)
Good government (kel 10)Good government (kel 10)
Good government (kel 10)
 
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
 
REFORMASI_BIROKRASI.pptx
REFORMASI_BIROKRASI.pptxREFORMASI_BIROKRASI.pptx
REFORMASI_BIROKRASI.pptx
 
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
 
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiBab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
 
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
 
Good governance
Good governanceGood governance
Good governance
 

More from natta sanjaya (12)

PLATFORM DIGITAL UMKM PANDEGLANG-Edit (1).pptx
PLATFORM DIGITAL UMKM PANDEGLANG-Edit (1).pptxPLATFORM DIGITAL UMKM PANDEGLANG-Edit (1).pptx
PLATFORM DIGITAL UMKM PANDEGLANG-Edit (1).pptx
 
PPT SOP BMD(1).pptx
PPT SOP BMD(1).pptxPPT SOP BMD(1).pptx
PPT SOP BMD(1).pptx
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
 
Kearsipan 4.ppt
Kearsipan 4.pptKearsipan 4.ppt
Kearsipan 4.ppt
 
Kearsipan 3.pptx
Kearsipan 3.pptxKearsipan 3.pptx
Kearsipan 3.pptx
 
Kearsipan 2.ppt
Kearsipan 2.pptKearsipan 2.ppt
Kearsipan 2.ppt
 
Part 1 & 2.pptx
Part 1 & 2.pptxPart 1 & 2.pptx
Part 1 & 2.pptx
 
Kearsipan 1.pptx
Kearsipan 1.pptxKearsipan 1.pptx
Kearsipan 1.pptx
 
Menset 6.pptx
Menset 6.pptxMenset 6.pptx
Menset 6.pptx
 
Menset 3.pptx
Menset 3.pptxMenset 3.pptx
Menset 3.pptx
 
Holilah fungsi dan gaya kepemimpinan kepala desa perempuan
Holilah fungsi dan gaya kepemimpinan kepala desa perempuanHolilah fungsi dan gaya kepemimpinan kepala desa perempuan
Holilah fungsi dan gaya kepemimpinan kepala desa perempuan
 
Part 1 demografi
Part 1 demografiPart 1 demografi
Part 1 demografi
 

Recently uploaded

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 

Recently uploaded (6)

Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 

Kelompok 1.pptx

  • 1. Kelompok I: DEDE RUDINI PUTRI HERDIYANTI SITI NURANGGRAINI Pembangunanadministrasi
  • 2. Pembangunan administrasi suatu konsep ilusif Pembangunan Administrasi sendiri merupakan suatu upaya untuk memperbaiki, membangun, meningkatkan kinerja administrasi negara berkembang ke arah yang lebih baik dan diinginkan. Menurut Chandler dan Plano dalam buku mereka yang diberi judul “The Public Administration Dictionary”, menjelaskan bahwa Pembangunan Administrasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan, memperbaiki teknik, proses, dan sistem untuk menaikan atau meningkatkan kapasitas administrasi suatu negara berkembang Negara yang mampu menerapkan sistem pembangunannya sesuai dengan keadaan negara tersebut maka akan berpeluang besar untuk maju dari pada negara yang asal dalam menerapkan sebuah konsep pembangunan. Segi-segi pembangunnan yang begitu kompleks harus mampu diseimbangkan. Prinsipnya adalah membangun bersama, walaupun prioritas tetap harus ada.
  • 3. Pembaharuan administrasi dan hambatannya Menurut “Haka Been Lee” penyempurnaan administrasi merupakan suatu usaha untuk menerapkan ide baru dalam sistem administrasi, serta dengan sadar memperbaiki sistem tersebut bagi pencapaian tujuan & sasaran pembangunan yang positif penyempurnaan pembaharuan perubahan dan penyesuain administrasi pemerintah untuk melakukan perbaikan administrasi pemerintah, yaitu: • Tujuan, susunan, prosedur organisasi lembaga negara baik yang bersifat departemental atau non departemental. • Sistem dan prosedur pengurusan alat-alat negara termasuk sikap dan kesejahteraannya dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai pembangunan nasional.
  • 4. HAMBATAN Hambatan pada administrasi pembangunan yang ada di Indonesia kerap muncul dari berbagai elemen dan khususnya pada Kalangan elit politik,Kalangan elit politik membuat administrasi sebagai hal yang dapat dipermainkan demi keuntungan sendiri maupun kelompok tertentu. utang luar negeri dan juga eksploitasi sumberdaya alam. Beban angsuran pokok dan juga bunga utang luar negeri Indonesia menghisap sepertiga dari anggaran belanja pada APBN dan membuat negara menjadi sulit untuk mengembangkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan juga mendorong sektor ekonomi menjadi lebih maju.
  • 5. Birokrasi dapat menjadi pendorong dan penghambat pembaharuan Peranan aparatur dalam birokrasi pemerintahan sebagai unsur pembaruan harus memiliki kemampuan untuk mendesain strategi usaha berencana yang mendorong ke arah pembaruan dan pembangunan dalam berbagai kebijaksanaan atau dalam suatu rencana maupun dalam realisasi pelaksanaannya. Juga kemampuannya untuk melihat saling berkaitan dari berbagai segi yang perlu ditumbuhkan dengan tidak kehilangan prioritasnya. Namun dalam realisasinya seringkali terjadi inefisiensi yang dapat timbul karena faktor kelembagaan, prosedural, kurangnya keahlian dan keterampilan, serta karena perilaku negatif para pelaksana. Dengan demikian, perlu adanya reformasi dalam birokrasi pemerintah antara lain berusaha mengubah sikap keterbukaan para pelakunya. Adalah hampir tidak mungkin melakukan perubahan dan pembaruan prosedur dan aliran kerja menjadi lancar, melakukan pembaruan pelayanan kepada masyarakat agar hasil lebih responsif dan melakukan perubahan struktur birokrasi agar mampu bersaing, tetapi menghalangi orang-orangnya untuk berkembang.
  • 6. Dimensibirokrasi reformasiadministrasi Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efesien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. cita-cita reformasi birokrasi adalah agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggung jawaban publik serta integritas pengabdian dalam mengembangkan misi perjuangan bangsa, mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.
  • 7. Deregulasi dan debirokratisasi bagi peningkatan pelayanan masyarakat debirokratisasi bermakna ‘tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat’, sedangkan deregulasi bermakna ‘tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi segala aturan’. dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang maksimal antara lain: 1. Kesederhanaan 2. Kejelasaan dan kepastian 3. Keamanaan 4. Keterbukaan 5. Efesien 6. Ekonomis 7. Keadilan yang merata 8. Ketetapan waktu Prinsip pelayanan masyrakat
  • 8. Desentralisasi dalam menunjang pembangunan daerah Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah
  • 9. DalamkonteksIndonesia,desentralisasiadalahprogramyangbaik,karenaakan mendorongkemajuan,pertumbuhan,danpemerataanbagi seluruhrakyat.Dalamparadigma pemerintahanlamayangsentralistik,makaaspirasimasyarakatdaerahsulituntukdiserap.Dengan desentralisasi,aspirasirakyatdi daerahsemakinmudahuntukdiserapdandilaksanakan. Desentralisasidilakukandenganharapansupayaterjadipenataankelembagaanpemerintahyang mengupayakansemakindekatnyapelayananpublikdankeputusan-keputusanpembangunan ekonomidengan kepentinganmasyarakatdanpemerintahsetempat.Artinyadi sini bahwa kesenjanganantaraaspirasirakyatdenganwujud pelaksanaannyaharussemakinkecil bahkan dapatdihilangkan.Hal ini menuntutkualitaswakilrakyat(yang beradadiparlemen lokaldan nasional)danaparatpemerintahdaerah(pemda)untukmemformulasikanaspirasimasyarakatnya, danmewujudkandalamprogram-programpembangunanyangsesuai.