Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Pembangunan administrasi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan negara berkembang. Birokrasi dapat menjadi pendorong atau penghambat reformasi administrasi. Desentralisasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan daerah melalui penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat.

1. Kelompok I:
DEDE RUDINI
PUTRI HERDIYANTI
SITI NURANGGRAINI
Pembangunanadministrasi

2. Pembangunan administrasi suatu
konsep ilusif
Pembangunan Administrasi sendiri merupakan suatu upaya untuk
memperbaiki, membangun, meningkatkan kinerja administrasi negara
berkembang ke arah yang lebih baik dan diinginkan. Menurut Chandler
dan Plano dalam buku mereka yang diberi judul “The Public
Administration Dictionary”, menjelaskan bahwa Pembangunan
Administrasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan, memperbaiki
teknik, proses, dan sistem untuk menaikan atau meningkatkan kapasitas
administrasi suatu negara berkembang
Negara yang mampu menerapkan sistem pembangunannya sesuai
dengan keadaan negara tersebut maka akan berpeluang besar untuk maju
dari pada negara yang asal dalam menerapkan sebuah konsep
pembangunan. Segi-segi pembangunnan yang begitu kompleks harus
mampu diseimbangkan. Prinsipnya adalah membangun bersama,
walaupun prioritas tetap harus ada.

3. Pembaharuan administrasi dan
hambatannya
Menurut “Haka Been Lee” penyempurnaan administrasi
merupakan suatu usaha untuk menerapkan ide baru dalam sistem
administrasi, serta dengan sadar memperbaiki sistem tersebut bagi
pencapaian tujuan & sasaran pembangunan yang positif
penyempurnaan pembaharuan perubahan dan penyesuain
administrasi pemerintah untuk melakukan perbaikan administrasi
pemerintah, yaitu:
• Tujuan, susunan, prosedur organisasi lembaga negara baik yang
bersifat departemental atau non departemental.
• Sistem dan prosedur pengurusan alat-alat negara termasuk sikap dan
kesejahteraannya dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas
organisasi dalam mencapai pembangunan nasional.

4. HAMBATAN
Hambatan pada administrasi pembangunan yang ada di
Indonesia kerap muncul dari berbagai elemen dan khususnya
pada
Kalangan elit politik,Kalangan elit politik membuat
administrasi sebagai hal yang dapat dipermainkan demi
keuntungan sendiri maupun kelompok tertentu.
utang luar negeri dan juga eksploitasi sumberdaya alam.
Beban angsuran pokok dan juga bunga utang luar negeri
Indonesia menghisap sepertiga dari anggaran belanja pada
APBN dan membuat negara menjadi sulit untuk
mengembangkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan juga
mendorong sektor ekonomi menjadi lebih maju.

5. Birokrasi dapat menjadi pendorong dan penghambat
pembaharuan
Peranan aparatur dalam birokrasi pemerintahan sebagai unsur pembaruan harus
memiliki kemampuan untuk mendesain strategi usaha berencana yang mendorong
ke arah pembaruan dan pembangunan dalam berbagai kebijaksanaan atau dalam
suatu rencana maupun dalam realisasi pelaksanaannya. Juga kemampuannya
untuk melihat saling berkaitan dari berbagai segi yang perlu ditumbuhkan dengan
tidak kehilangan prioritasnya. Namun dalam realisasinya seringkali terjadi
inefisiensi yang dapat timbul karena faktor kelembagaan, prosedural, kurangnya
keahlian dan keterampilan, serta karena perilaku negatif para pelaksana.
Dengan demikian, perlu adanya reformasi dalam birokrasi pemerintah antara lain
berusaha mengubah sikap keterbukaan para pelakunya. Adalah hampir tidak
mungkin melakukan perubahan dan pembaruan prosedur dan aliran kerja menjadi
lancar, melakukan pembaruan pelayanan kepada masyarakat agar hasil lebih
responsif dan melakukan perubahan struktur birokrasi agar mampu bersaing,
tetapi menghalangi orang-orangnya untuk berkembang.

6. Dimensibirokrasi reformasiadministrasi
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan
dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama
menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan
sumber daya manusia aparatur
Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efesien tapi juga reformasi birokrasi menjadi
tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
cita-cita reformasi birokrasi adalah agar terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan,
partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya
budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan
pertanggung jawaban publik serta integritas pengabdian dalam
mengembangkan misi perjuangan bangsa, mewujudkan cita-cita dan tujuan
bernegara.

7. Deregulasi dan debirokratisasi
bagi peningkatan pelayanan
masyarakat
debirokratisasi bermakna ‘tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba
lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat’,
sedangkan deregulasi bermakna ‘tindakan atau proses menghilangkan atau
mengurangi segala aturan’. dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip
pelayanan publik yang maksimal antara lain:
1. Kesederhanaan
2. Kejelasaan dan kepastian
3. Keamanaan
4. Keterbukaan
5. Efesien
6. Ekonomis
7. Keadilan yang merata
8. Ketetapan waktu
Prinsip pelayanan
masyrakat

8. Desentralisasi dalam menunjang
pembangunan daerah
Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk
mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan
prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara
kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi
maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah

9. DalamkonteksIndonesia,desentralisasiadalahprogramyangbaik,karenaakan
mendorongkemajuan,pertumbuhan,danpemerataanbagi seluruhrakyat.Dalamparadigma
pemerintahanlamayangsentralistik,makaaspirasimasyarakatdaerahsulituntukdiserap.Dengan
desentralisasi,aspirasirakyatdi daerahsemakinmudahuntukdiserapdandilaksanakan.
Desentralisasidilakukandenganharapansupayaterjadipenataankelembagaanpemerintahyang
mengupayakansemakindekatnyapelayananpublikdankeputusan-keputusanpembangunan
ekonomidengan kepentinganmasyarakatdanpemerintahsetempat.Artinyadi sini bahwa
kesenjanganantaraaspirasirakyatdenganwujud pelaksanaannyaharussemakinkecil bahkan
dapatdihilangkan.Hal ini menuntutkualitaswakilrakyat(yang beradadiparlemen lokaldan
nasional)danaparatpemerintahdaerah(pemda)untukmemformulasikanaspirasimasyarakatnya,
danmewujudkandalamprogram-programpembangunanyangsesuai.