2. B A B XX
ADMINISTRASI PEMERINTAII
A. PENDAHULUAN
Usaha penyempurnaan Administrasi Pemerintah secara
teratur dan bertahap dan terus-menerus semenjak tahun 1966
dan selama Repelita I, telah dilanjutkan dalam tahun pertama
(1974/75) Repelita II.
Sasaran dari kegiatan di bidang penyempurnaan Administrasi Pemerintah dalam tahun pertama Repelita I I ditujukan
kepada penyempurnaan sarana administrasi dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur untuk menggerakkan dan
memperlancar pelaksanaan pembangunan. Hal ini adalah penting karena tuntutan di bidang administrasi pemerintah dalam
Repelita II adalah jauh lebih besar dari pada apa yang dihadapi pada masa Repelita I sebagai akibat meningkatnya pembangunan.
Dalam hubungan ini maka pada tahun pertama pelaksanaan Repelita II dilakukan peningkatan usaha-usaha yang ditujukan kepada penyempurnaan segi-segi kelembagaan, prosedur kerja, kepegawaian serta sarana dan fasilitas kerja, baik
pada aparatur Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non
Departemen, aparatur perekonomian negara maupun aparatur
pemerintahan di daerah.
Penyempurnaan administrasi untuk sektor-sektor tertentu
yang memperoleh prioritas seperti misalnya perbaikan administrasi dalam pengadaan pangan, pembangunan perumahan,
perbaikan gizi rakyat, pembangunan prasarana, pembinaan
lembaga-lembaga keuangan, dan lain-lain termasuk pula dalam
ruang lingkup kegiatan dalam tahun pertama pelaksanaan
Repelita II.
781
3. Di dalam rangka penyempurnaan administrasi pemerintah
diusahakan pula perbaikan di bidang sistim pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh karena pembangunan akan
dapat lebih berhasil dengan adanya mobilisasi serta penggunaan dana-dana pembangunan secara efektif. Perbaikan sistim
administrasi dan pembiayaan pembangunan yang dilakukan
secara terus-menerus meliputi perencanaan program dan proyek, pengkaitan perencanaan dan penyusunan anggaran, prosedur pelaksanaan anggaran, laporan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek pembangunan.
B.
PENYEMPURNAAN
REPELITA I
ADMINISTRASI
PEMERINTAH
DALAM
Selama Repelita I sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan di bidang penyempurnaan administrasi pemerintah dan
telah menampakkan hasil-hasilnya pula. Usaha-usaha itu mencakup antara lain penertiban dan penyempurnaan organisasi
Pemerintah Pusat, hubungan kerja antar lembaga, organisasi
Pemerintah Daerah, administrasi kepegawaian, perusahaan
negara, administrasi pengawasan, administrasi keuangan serta
sistim administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Dalam bidang organisasi Pemerintah Pusat telah diadakan perumusan yang lebih tegas dan jelas tentang tugas pokok
dan fungsi departemen-departemen serta penertiban dalam
struktur organisasinya. Di samping itu juga telah dilakukan
penyederhanaan berbagai lembaga pemerintah lainnya serta
peningkatan efistensi kerjanya.
Pada tahun terakhir Repelita I telah disusun perbaikan
tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi departemen-departemen yang dengan demikian diharapkan akan lebih meningkatkan kemampuan kerja departemen-departemen dalam
rangka pelaksanaan Repelita II dengan permasalahannya yang
jauh lebih besar dan lebih kompleks dari pada Repelita I.
782
4. Usaha-usaha perbaikan dalam hubungan kerja, baik hubungan kerja antar lembaga maupun hubungan kerja dalam
lembaga itu sendiri telah menghasilkan adanya pola-pola dan
praktek-praktek hubungan kerja yang lebih mantap, baik dalam
aparatur Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah Daerah, maupun antara aparatur Pemerintah Pusat dengan aparatur Pemerintah Daerah. Bidang hubungan kerja ini merupakan bidang
yang cukup penting oleh karena dalam pelaksanaan tugastugas pemerintah khususnya program-program pembangunan
seringkali melibatkan beberapa lembaga pemerintah. Hal ini
terutama banyak terjadi dalam pelaksanaan program-program
pembangunan, seperti program keluarga berencana, program
peningkatan produksi pangan, program penanaman modal, tata
penyelenggaraan administrasi pembiayaan pembangunan,
administrasi bantuan luar negeri,
tata
penyelenggaraan
perdagang- an luar negeri khususnya untuk meningkatkan
ekspor, dan lain sebagainya.
Mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
telah dikeluarkan berbagai pedoman dan petunjuk agar segala kegiatan yang terjadi di daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Sebagai dasar dan pengarahan yang lebih
mantap sesuai dengan keadaan dalam pengembangan pelaksanaan otonomi daerah, sertatantra dan dekonsentrasi, maka
dalam tahun terakhir Repelita I, telah diundangkan Undangundang No. 5 tahun 1974 mengenai Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang No. 18
tahun 1965 yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang baru itu diharapkan agar dapat dijamin
keserasian antara pelaksanaan desentralisasi (otonomi), sertatantra, dan dekonsentrasi. Hal ini dibarengi pula dengan berbagai usaha penyusunan administrasi keuangan daerah.
Dalam bidang kepegawaian telah pula dilakukan usahausaha perbaikan secara terus-menerus. Usaha-usaha tersebut
antara lain berupa peningkatan penerimaan gaji pegawai ne-
783
5. geri secara bertahap yang dilakukan setiap tahun. Kecuali itu
tambahan gaji (tunjangan kerja) diberikan atas dasar gaji
pokok. Juga diadakan penyempurnaan dalam sistim dan prosedur pensiun sehingga keputusan serta pelaksanaan pembayaran pensiun berjalan dengan lebih mudah dan lebih lancar.
Salah satu usaha yang penting pula dalam perbaikan
bidang
kepegawaian
ini
ialah
diselenggarakannya
pendaftaran ulang pegawai negeri sipil pada bulan Maret
1974. Dari hasil pendaftaran ulang (tersebut telah diperoleh
data yang lengkap dan dapat lebih dipercaya mengenai
pegawai negeri sipil.
Data tersebut sangat penting artinya
sebagai dasar bagi perencanaan dan pembinaan pegawai
negeri sipil pada waktu yang akan datang.
Penertiban dan perbaikan terhadap badan-badan usaha
ne-gara
telah
dilakukan
dengan
mengadakan
penyederhanaan jumlah dan bentuknya. Dalam usaha
penertiban perusahaan-perusahaan negara itu Pemerintah
berpegang pada prinsip deetatisme dan demokrasi ekonomi.
Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 9 tahun 1969 telah
banyak perusahaan-per-usahaan negara yang dialihkan
bentuknya ke dalam salah satu bentuk badan usaha negara
yang baru yaitu : Perjan, Perum, atau Persero. Di samping itu
diusahakan supaya Perusahaanperusahaan Negara dapat
bekerja atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang
sehat.
Kecuali itu mulai pula dilakukan langkah-langkah pembinaan berbagai lembaga-lembaga keuangan serta Pasar
Uang dan Modal untuk menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi
dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan investasi
yang produktif.
Di bidang pengawasan telah dilakukan dan ditingkatkan
penertibannya,
baik
dalam
segi
organisasi
aparatur
pengawasan itu, maupun dalam segi sistim dan prosedur
pelaksanaan pengawasannya. Untuk lebih memantapkan
pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan antara lain
784
7. departemen, dalam hal ini Para Inspektur Jenderal. Di samping itu telah diangkat 3 orang Inspektur Jenderal Pembangunan yang dberi tugas mengawasi pelaksanaan proyekproyek pembangunan.
Usaha-usaha penyempurnaan dalam bidang administrasi
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan telah dilakukan
secara terus-menerus, terutama penyempurnaan perencanaan
program-program dan proyek dalam rencana tahunan. Sebagai
hasil dari penyempurnaan itu maka tinjauan terhadap hasil
pelaksanaan pembangunan dan perkiraan sumber-sumber pembiayaan dapat diselesaikan pada waktunya. Selanjutnya atas
dasar perkiraan itu dapat disusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai pencerminan utama dari rencana tahunan. Dalam hubungan ini terus-menerus diadakan
usaha peningkatan kemampuan unit-unit perencanaan departemen dan unit-unit perencanaan Daerah serta hubungan kerja
antar aparatur dalam bidang perencanaan. Di samping itu di
dalam administrasi pelaksanaan pembangunan telah pula dilakukan penyempurnaan sistim pembiayaan pembangunan dan
pengawasan keuangan negara. Hal itu antara lain dituangkan
dalam prosedur pelaksanaan anggaran yang ditetapkan tiap
tahun.
C.
KEBIJAKSANAAN DAN SASARAN PENYEMPURNAADMINISTRASI PEMERINTAH
AN
Tata penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan
peranan pemerintah dalam pembangunan. Pembangunan dewasa ini yang mempunyai prioritas di bidang ekonomi, penyelenggaraannya
bersendikan
demokrasi
ekonomi.
Pembangunan ekonomi yang didasarkan pada demokrasi
ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang
peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah
berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan
terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang
menggairahkan perkembangan dunia usaha dengan tetap
berorientasi kepada kepentingan rak-
785
8. yat. Dalam menjalankan peranannya di bidang ekonomi yang
lebih menekankan kepada pengarahan dan dorongan kegiatan
ekonomi, Pemerintah sebanyak mungkin mengurangi penguasaan serta pengurusan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut. Karena itu administrasi Pemerintah perlu disempurnakan
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, usaha penyempurnaan Administrasi Pemerintah ditujukan agar tidak hanya
mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan tetapi
juga mampu melaksanakan tugas pembangunan yaitu dalam
arti menyusun rencana, program serta pengendalian daripada
pelaksanaan pembangunan itu secara baik. Hal ini baik
mengenai rencana lima tahun maupun terutama dalam
pelaksanaan rencana tahunan.
Penyempurnaan aparatur pemerintah ditujukan supaya
benar-benar menjadi alat yang berwibawa, kuat, stabil, efektif,
efisien, dan bersih, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada negara dan pemerintah. Aparatur tersebut diisi oleh tenaga-tenaga ahli dan mampu menjalankan tugas di bidang masingmasing dan hanya mengabdikan diri kepada kepentingan negara
dam rakyat. Yang terakhir ini juga berarti mengembangkan
terus sistim karier yang didasarkan atas sistim prestasi kerja
yaitu orientasi kepada penghargaan prestasi kerja.
Sasaran-sasaran dalam usaha penyempurnaan administrasi
pemerintah dalam Repelita II adalah sebagai berikut:
1.
Meningkatkan pelaksanaan fungsi dan hubungan kerja
Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembagalembaga Tinggi Negara.
2.
3.
786
Meningkatkan daya-guna dan hasil-guna seluruh
aparatur negara
dalam
rangka
peningkatan
pelaksanaan tugastugas pembangunan dan orientasi
pelayanan kepada masyarakat.
Mengusahakan keserasian antara pelaksanaan dekonsentrasi, sertatantra, dan swatantra di Daerah.
9. 4. Meningkatkan
5.
D.
keserasian hubungan kerja antar
lembaga
terutama
dalam
perencanaan
dan
pelaksanaan program-program pembangunan sektoral
serta program-program yang sifatnya antar sektor
yang melibatkan berbagai departemen/lembaga serta
khususnya yang merupakan proritas.
Meningkatkan pengawasan pembangunan dengan tetap
mengusahakan adanya keluwesan dalam pelaksanaan.
6. Meningkatkan produktivitas kerja, iklim kegairahan kerja
untuk
menegakkan
disiplin
kerja
di
bidang
kepegawaian dalam rangka pembinaan sistim karier
pegawai negeri sipil.
7. Membina dan menyempurnakan badan-badan usaha
ekonomi, lembaga-lembaga keuangan dalam rangka
pembinaan dunia usaha.
8. Menyempurnakan
administrasi
pelaksanaan
pembangunan yang meliputi perencanaan operasionil
pembangunan, usaha-usaha mobilisasi sumber-sumber
pembiayaan, program perencanaan dan pelaksanaan
proyek-proyek, sistim anggaran dan pembiayaan
pembangunan, masalah-masalah management dalam
pelaksanaan rencana tahunan.
LANGKAH-LANGKAH
KEBIJAKSANAAN
DAN
PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH
1974/75
HASIL
TAHUN
1. Aparatur pemerintah
a.
Lembaga-lembaga Negara Tertinggi/Tinggi Negara
Dengan kedudukan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan Presiden, DPR, BPK serta Mahkamah Agung masingmasing selaku Lembaga Tinggi Negara sesuai dengan kemurnian Undang-Undang Dasar 1945 serta dengan tersusunnya hubungan kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar
Lembaga Tinggi Negara sebagaimana telah dituangkan dalam
787
511120
10. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 maka telah dapat diletakkan landasan hubungan kerjasama yang serasi antara
Lembaga-lembaga tersebut dalam peningkatan pelaksanaan
fungsinya masing-masing pada tahun pertama Repelita II.
Dalam tahun 1974/75 telah diadakan penyempurnaan organisasi serta personalia dari Lembaga-lembaga negara tersebut,
termasuk
sekretariatnya,
untuk
memungkinkan
peningkatan
pelaksanaan tugasnya masing-masing.
Dalam pada itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42
tahun 1974 tentang tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan
pejabat negara, sejak 1 Januari 1975 kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Ketua Muda Mahkamah Agung telah diberikan tunjangan kerja
900% dari gaji/gaji kehormatan di atas penghasilan yang berhak diterimanya berdasar Peraturan Pemerintah No. 15 tahun
1974 tentang gaji/gaji kehormatan/uang kehormatan Ketua/
Wakil Ketua/Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
Ketentuan tunjangan kerja ini berlaku juga untuk Presiden dan
Wakil Presiden serta para Menteri.
b.
Administrasi dan aparatur pemerintah tingkat pusat
Perubahan-perubahan yang cukup berarti di bidang administrasi dan aparatur tingkat pusat dalam tahun 1974/75 adalah
dituangkannya Pokok-pokok organisasi Departemen dan Susunan Organisasi Departemen, masing-masing dalam Keputusan Presiden No. 44 dan No. 45 tahun 1974 sebagai
penyempurnaan terhadap Keputusan Presidium Kabinet
Ampera No. 15/ U/Kep/8/1966 dan No. 75/U/Kep/11/1966.
Penataan kembali satuan-satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah tersebut ditujukan untuk mempertegas sistim
organisasi berdasar jalur dan staf serta mempertegas rumusan
tugas pokok, fungsi, susunan organisasi serta tata-kerja
masing-masing unit berdasar azas koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi untuk kesatuan gerak yang serasi antar unit yang
ada, di samping juga mempertegas azas fungsionalisasi dan
azas membagi habis tugas satuan organisasi.
788
11. Selanjutnya melalui koordinasi dan pembahasan bersama
antara Departemen dan Menpan telah diusahakan penyempurnaan berbagai organisasi Departemen sesuai dengan prinsip
jalur dan staf yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pimpinan, pembantu pimpinan termasuk pengawasan, dan unsur pelaksana sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden
No. 44 dan No. 45 tahun 1974. Dengan dirumuskannya tugas
pokok serta fungsi, susunan organisasi, hubungan kerja, administrasi kepegawaian, administrasi perencanaan dan pelaksanaan, administrasi keuangan dan materiil, perwakilan di daerah serta perwakilan di luar negeri dari tiap Departemen yang
lebih jelas, diharapkan tiap Departemen benar-benar merupakan alat yang efektif dan efisien. Dan dengan diperjelasnya
tanggungjawab masing-masing Departemen dihindarkan terjadinya kesimpang-siuran dalam tugas dan tanggungjawab masing-masing Departemen.
Di samping penyempurnaan terhadap organisasi Departemen, pada dewasa ini sedang dilakukan pula penelitian mengenai Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen untuk melengkapi penyempurnaan administrasi dan aparatur pemerintah di tingkat pusat. Dalam pada itu selama tahun 1974/75 telah
disempurnakan fungsi dan kedudukan Lembaga Penerbangan
Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Keputusan Presiden
No. 18 tahun 1974 dan Arsip Nasional dengan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1974.
Dalam rangka membantu memecahkan masalah kebutuhan akan perumahan, maka dengan Keputusan Presiden No. 35
tahun 1974 telah dibentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan
Nasional yang berada langsung di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden. Badan tersebut berfungsi membantu
Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan
perumahan serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraannya oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
789
12. Dalam pada itu telah diadakan pula peninjauan kembali
mengenai kedudukan dan tugas Dewan Telekomunikasi. Dengan
Keputusan Presiden No. 10 tahun 1975 maka ditetapkan pembaharuan Dewan Telekomunikasi yang diketuai oleh Menteri
Perhubungan. Dewan Telekomunikasi bertugas memberikan
pertimbangan kepada Presiden dalam soal-soal yang berhubungan dengan penggunaan telekomunikasi dilihat dari segi
pengamanan dan pelaksanaan pembangunan dalam arti yang
luas.
Di samping itu dewasa telah diambil langkah-langkah
untuk menyempurnakan lembaga Sekretariat Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.
c.
Penyempurnaan tata hubungan kerja antar lembaga
Penyempurnaan tata hubungan kerja antara berbagai badan/lembaga pemerintah yang telah dilakukan sejak tahun
1966 antara lain meliputi pelaksanaan program-program keluarga berencana, peningkatan produksi dan pengadaan pangan,
tata penyelenggaraan administrasi pelabuhan, penyelenggaraan
administrasi pembiayaan pembangunan, administrasi bantuan
luar negeri, tata penyelenggaraan perdagangan luar negeri
khususnya untuk meningkatkan ekspor dan lain-lain.
Pada tahun pertama pelaksanaan Repelita II, dalam bidang
ini terasa terselenggaranya praktek-praktek hubungan kerja
yang lebih mantap, baik mengenai aparatur di tingkat pusat,
aparatur di tingkat daerah maupun antara aparatur tingkat
pusat dan tingkat daerah.
Keputusan Presiden No. 25 tahun 1974 tentang pengangkatan Inspektur Jenderal Pembangunan, demikian pula Instruk- si
Presiden No. 8 tahun 1974 tentang tatacara pengawasan atas
pelaksanaan proyek-proyek pembangunan merupakan penyempurnaan tata hubungan kerja yang di bidang pengawasan
yang pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai badan/lembaga
pemerintah. Untuk menciptakan koordinasi yang sebaik-baik-
790
13. nya dalam pelaksanaan pengawasan, maka telah pula diadakan
rapat-rapat koordinasi di antara semua aparat pengawasan
tingkat Pusat yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Dengan kejelasan fungsi serta dengan koordinasi yang baik maka akan
dapat dilakukan pengawasan yang efektif dan efisien.
Sementara itu dengan Inpres No. 14 tahun 1974 telah pula
diletakkan landasan bagi penyelenggaraan usaha-usaha perbaikan, gizi rakyat secara terkoordinir. Tujuan daripada usahausaha tersebut ialah lebih menganeka-ragamkan jenis dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat, baik kwalitas maupun
kwantitas, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan usaha
tersebut diselesaikan dalam suatu rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat.
Dengan terbentuknya Badan Pengembangan Pembangunan
Daerah Transmigrasi dengan Keputusan Presiden No. 29
tahun 1974, maka dapat ditingkatkan koordinasi fungsionil,
operasionil dan hubungan kerja Departemen Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan. Koperasi dengan Departemen-departemen/
instansi-instansi lain, baik di Pusat maupun di Daerah, dalam
rangka mensukseskan pelaksanaan program pembangunan di
daerah transmigrasi. Badan tersebut diketuai oleh Menteri
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dan beranggotakan
wakil-wakil dart berbagai departemen dan instansi. Di samping
Badan Pengembangan yang ada di Pusat maka di tiap propinsi
dibentuk pula Badan Pembina Pembangunan Daerah Transmigrasi yang diketuai oleh Gubernur/Kepala Daerah, sedangkan
di tiap kabupaten dibentuk Badan Pelaksana Pembangunan
Daerah Transmigrasi yang diketuai oleh Bupati/Kepala Daerah.
Dalam rangka penegasan bidang tugas dan tanggung jawab fungsionil pembinaan pendidikan dan latihan yang telah
ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972,
maka telah dibentuk Team Koordinaasi Pembinaan Pendidikan
dan Latihan dengan Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1974.
Team bertugas antara lain mengambil langkah-langkah yang
791
14. perlu kearah terlaksananya kebijaksanaan Pemerintah tersebut di atas, dengan cara mengadakan konsultasi dan kerjasama
mengenai rencana serta mengambil langkah-langkah mengenai
anggaran bagi pendidikan dan latihan dalam lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah masing-masing.
Berbagai penyempurnaan tata hubungan kerja juga terlihat dalam bentuk Surat-surat Keputusan Bersama mengenai
pedoman pelaksanaan pembangunan untuk berbagai bentuk
bantuan-bantuan kepada daerah.
d.
Administrasi dan aparatur pemerintah tingkat Daerah
Mekanisme yang memungkinkan koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi pembangunan yang semuanya pada akhirnya tersebar di daerah-daerah, secara formil telah mendapatkan wadah dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokokpokok pemerintah di Daerah sebagai pengganti Undang-undang
No. 18 tahun 1965. Sebagai tindak lanjutnya, dewasa ini sedang
disiapkan berbagai peraturan pelaksanaannya.
Dalam keadaan di mana kemampuan keuangan Daerah masih lemah dan terbatas maka dalam rangka penciptaan keseimbangan pembangunan antar Daerah sebagai usaha perataan
pemanfaatan hasil pembangunan, telah ditetapkan pemberian
bantuan pembangunan khusus yang dituangkan melalui Program Bantuan Inpres Daerah Tingkat I, Program Bantuan Inpres Daerah Tingkat II, Program Bantuan Desa, Program Bantuan Inpres Sekolah Dasar, Program Bantuan Pembangunan
Sarana Kesehatan dan sebagainya.
Keputusan Presiden No. 15 tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
dimaksudkan untuk lebih mengembangkan kemampuan perencanaan pembangunan daerah sejalan dan serasi dengan pembangunan nasional. Dengan terbentuknya Bappeda tersebut
yang susunan dan tata kerjanya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 142 tahun 1974, maka Gubernur Kepala
Daerah akan memiliki aparat yang baik di bidang perencanaan.
Sedangkan instansi vertikal maupun dinas otonom yang ada
792
15. di daerah sebagai aparatur peIaksana dan Inspektorat Daerah
sebagai aparatur pengawasan diharapkan akan mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dalam tugas pembangunan di daerah secara lebih mantap.
Dengan adanya lembaga BAPPEDA maka dapat disusun
rencana pembangunan daerah yang kemudian dituangkan dalam APBD serta program-program bantuan Inpres yang pelaksanaannya dipercayakan kepada Daerah. Daerah diharapkan
akan terangsang untuk meningkatkan kemampuannya baik dari
segi perencanaan maupun pelaksanaan.
Dalam pada itu untuk meningkatkan tertib administrasi
dan keseragaman dalam penyelenggaraan keuangan daerah
telah diadakan pengaturan kembali mengenai pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah dengan
Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 dan tentang cara
penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah,
dan penyusunan perhitungan APBD dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975.
Dalam rangka usaha pembangunan daerah pedesaan dan
peningkatan perlembagaan desa dewasa ini sedang disusun Rancangan Undang-undang Desa, sedangkan sementara ini Pemerintah, c.q. Departemen Dalam Negeri dengan bantuan dari
berbagai departemen dan instansi lainnya sedang mengambil
langkah-langkah untuk peningkatan koordinasi dalam pembangunan pedesaan dan untuk pembinaan Lembaga Sosial Desa
sebagai wadah partisipasi masyarakat dan saluran komunikasi
antara masyarakat desa dengan pemerintah.
f.
Lembaga lembaga ekonomi/keuangan dan perusahaan perusahaan negara
Tujuan
penyempurnaan
badan-badan usaha ekonomi
negara yang dipisahkan sebagai modal perusahaan. Sedangkan
pembinaan lembaga-lembaga keuangan negara diarahkan untuk
meningkatkan
pelayanan
kepada masyarakat dan
pengembangan dunia usaha, terutama pembinaan pengusahapengusaha golungan ekonomi lemah secara mantap.
793
16. Usaha penyempurnaan badan-badan usaha negara yang
telah dimulai sejak tahun 1967, diteruskan dalam Repelita II.
Usaha-usaha tersebut meliputi penanganan masalah-masalah
management, likwiditas, solvabilitas, rentabilitas, bonafiditas,
dan arah investasi.
Dalam rangka membantu memecahkan masalah kebutuhan
akan perumahan telah dibentuk Perum Pembangunan Perumahan Nasional dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun
1974. Perum tersebut bertugas merencanakan dan melaksanakan pengadaan perumahan dan prasarana lingkungan sesuai
dengan prioritas yang ditetapkan dalam Repelita II.
Selanjutnya dalam rangka peningkatan efisiensi perusahaan negara maka telah dibentuk Perum Angkasa Pura dengan
Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1974 dan Perum Survai
Udara Penas dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1974.
Sampai pada tanggal 1 Juni 1974 jumlah Perusahaan
Negara yang berstatus Persero berjumlah 75 buah, yaitu 5
Persero yang beroperasi di sektor jasa keuangan, 21 Persero
di sektor jasa umum, 36 Persero di sektor industri, dan 23
Persero di sektor pertanian. Adapun jumlah PT sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 ada 12 buah.
Perusahaan Negara (PN) yang belum diusulkan/ditentukan statusnya menurut Undang-undang No. 9 tahun 1969 berjumlah 19 buah, sedangkan sisa PN yang telah diusulkan untuk
dialihkan bentuknya menjadi Persero, tetapi belum dilaksanakan berjumlah 35 buah.
Perusahaan Negara yang berkedudukan sebagai Perum
berjumlah 17 buah dengan parincian 3 Perum bernaung di
bawah Departemen Keuangan, 2 Perum di bawah Departemen
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, 5 Perum di bawah Departemen Perindustrian, 4. Perum di bawah Departemen Pertanian, 2 Perum di bawah Departemen Perhubungan, dan 1
Perum di bawah Departemen Hankam.
Perusahaan Negara yang berkedudukan sebagai Perjan
berjumlah 2 buah, yaitu sebuah di bawah Departemen Keuangan dan sebuah lagi di bawah Departemen Perhubungan.
794
17. Pembinaan dan usaha penyempurnaan lembaga-lembaga
keuangan bukan bank yang telah dimulai sejak Repelita I
diteruskan dan ditingkatkan dalam tahun pertama Repelita II
(1974/75). Langkah-langkah tersebut dimaksudkan agar pengerahan dana-dana masyarakat dapat terus ditingkatkan dan
agar terus ditingkatkan pula kwalitas dan kwantitas pelayanan
kepada masyarakat.
Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau lembaga keuangan yang utama di dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter pemerintah, telah makin ditingkatkan khususnya
dalam, hal pengarahan dan pembinaan terhadap dunia perbankan. Demikian pula telah disempurnakan sistim pengawasan dan bimbingan terhadap bank-bank umum, terutama bankbank umum milik pemerintah.
Mengenai bidang perbankan lainnya, sejak tahun 1974
kepada Bank Tabungan Negara telah ditugaskan untuk melakukan fungsi sebagai Bank Hipotik Perumahan (BHP) dalam
hubungannya dengan pembentukan Perum Pembangunan Perumahan Nasional serta Badan Kebijaksanaan Perumahan
Nasional.
Da1am rangka menciptakan sistim keuangan yang lebih
lengkap untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, telah
diambil langkah-langkah ke arah terselenggaranya pembentukan pasar uang dan modal di Indonesia. Untuk keperluan
tersebut telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1/1972 tahun 1972 tentang
pembentukan lembaga keuangan non bank. Berdasarkan Surat
keputusan tersebut maka hingga bulan Juni 1974 telah didirikan
sejumlah 12 lembaga keuangan non bank yang telah diberi izin
oleh Pemerintah. Dari jumlah tersebut, dua buah perusahaan
yaitu PT Indonesian Development Finance Company (IDFC) dan
PT Private Development Finance Company of Indonesia (PDFCI)
merupakan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pembiayaan pembangunan, sedangkan sepuluh buah perusahaan
lainnya merupakan lembaga perantara penerbitan dan perdagangan Surat-surat berharga.
795
18. g. Penyempurnaan di bidang kepegawaian
Kebijaksanaan di bidang kepegawaian yang digariskan
dalam Repelita II ditujukan kepada peningkatan pembinaan
pegawai negeri sipil atas dasar sistim karier dan sistim prestasi kerja dan meliputi antara lain penyempurnaan persyaratan
kerja, sistim formasi, promosi, mutasi, jenjang jabatan, kepangkatan, penyempurnaan mengenai kewajiban-kewajiban dan hakhak pegawai, dan sistim penilaian pelaksanaan kerja.
Arah kebijaksanaan tersebut telah lebih dimungkinkan
pelaksanaannya dengan telah berlakunya Undang-undang No.
8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai pengganti Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kepegawaian.
Dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil yang berencana dan terarah, Pemerintah secara terus menerus dan
bertahap telah mengambil langkah-langkah ;antara lain :
(1)
(2)
(3)
(4)
perbaikan penghasilan pegawai negeri sipil,
perbaikan penghasilan pensiun,
perbaikan formasi dan struktur pegawai,
penambahan pegawai dan penyelesaian kepangkatan,
(5) penyeragaman sistim pembinaan serta tata usaha, kepewaian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan,
(6) peningkatan ketrampilan serta produktivitas kerja pegawai.
Untuk dapat menunjang pelaksanaan penyeragaman sistim pembinaan tersebut serta untuk perencanaan kepegawaian
pada umumnya maka dalam bulan Maret 1974 telah diselenggarakan Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil secara serentak dan menyeluruh. Pengolahan hasil Pendaftaran Ulang
Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dapat diselesaikan pada,
bulan Maret 1975. Dengan adanya hasil Pendaftaran Ulang
Pegawai Negeri Sipil tersebut, dewasa ini telah tersedia data
kepegawaian yang tepat, lengkap, dan dapat dipercaya yang
merupakan dasar bagi penetapan kebijaksanaan pembinaan pe-
796
19. gawai negeri sipil pada waktu yang akan datang. Dengan adanya data kepegawaian
yang
baik
dan lengkap maka
penyelesaian urusan kenaikan pangkat, urusan kenaikan gaji,
urusan pensiun, urusan mutasi pegawai, dan lain-laimnya dapat
diselesaikan dengan lebih lancar. Dengan demikian akan
semakin terjamin ketenangan dan kegairahan bekerja pegawai
negeri
dan pada gilirannya akan mendorong pegawai negeri
untuk bekerja dengan lebih produktif, tertib dan teratur
sehingga tugastugas umum pemerintahan dan pembangunan
dapat berjalan lebih lancar.
Berdasarkan hasil Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil maka dapatlah diketahui jumlah dan komposisi Pegawai
Negeri Sipil yang disusun menurut 11 unsur-unsur utama, ialah:
(a) jumlah dan jenis kelamin, (b) jenis kepegawaian, (c) kepangkatan, (d) pendidikan, (e) masa kerja, (f) umur, (g) kedudukan, (h) status kepegawaian, (i) lokasi, (j) status perkawinan, (k) keluarga dan (1) status perbantuan.
Gambaran umum tentang jumlah dan komposisi Pegawai
Negeri Sipil adalah sebagai terlihat dalam Tabel XX — 1.
Data kepegawaian tersebut
sangat
berguna
bagi
Pemerintah bagi penentuan kebijaksanaan kepegawaian
selanjutnya, antara lain untuk mengusahakan keserasian antara
penyusunan formasi dan anggaran pegawai yang disediakan
dalam rangka formasi pegawai tersebut, termasuk penentuan
besarnya sub- side anggaran belanja pegawai bagi daerah
otonom.
(1) Perbaikan penghasilan pegawai
Dalam rangka perbaikan penghasilan pegawai negeri termasuk ABRI sesuai dengan kebutuhan hidup serta dalam rangka usaha meningkatkan prestasi kerja untuk mencapai daya
guna dan hasil guna sebesar-besarnya, maka berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1974 tentang Tunjangan
Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara, sejak 1 Januari
1975 pegawai negeri diberikan tunjangan kerja sebesar 900%
dari
gaji pokok. Tunjangan kerja sebesar 900% dari gaji pokok
di
797
20. TABELXX—1
KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PER 31 MARET 1975
(orang/%)
(a) Jenis kelamin.
No.
JENIS KELAMIN
JUMLAH
%
Jumlah seluruhnya
1.674.871
100
1.
P r i a
1.372,282
81,9
2.
W a n i t a
302.589
18,1
JUMLAH
%
(b ) Jenis kepegawaian.
No.
1.
JENIS
KEPEGAWAIAN
Jumlah seluruhnya
Pegawai negeri
sipil
1.674.871
100
1.164.192
69,5
2.
362.617
21,7
3.
Pegawai PERUM
52.842
3,2
4.
Pegawai PN
86.529
5,2
5.
798
Pegawai negeri
sipil
Lain — lain
8 . 691
0,5
21. (c) Kepangkatan
PANG KAT
No.
Jumlah seluruhnya
JUMLAH
1.674.871
_
%
100
1.
Golongan
I
882.258
52,7
2.
Golongan
II
681.704
40,7
3.
Golongan
III
70.292
4,2
4,
Golongan
IV
6.479
0,4
5,
Golongan Iainnya
34.138
2,0
(d) Pendidikan
No., TINGKAT PENDIDIKAN
Jumlah seluruhnya
JUMLAH
%
1.674.871
100
648.540
38,7
367.389'
21,9
537.962
32,1
Sarjana muda/akademi
79.301
4,7
5,
Sarjana
41.519
2,5
6.
Tidak Jelas
160
0,0
1
s/d
SD
2.
SLTP
3.
SLTA
4,
(e) Masa kerja
No .
I
MASA KERJA
Jumlah seluruhnya
JUMLAH
%
1.674.871
100
1.
0 — 10 tahun
821.480
49,0
2.
11 — 20 tahun
531.732
31,8
3.
21 tahun lebih
198.709
11,9
4.
Lain — lain
122.950
7,3
799
22. (f) Umur
No.
U M U R
Jumlah seluruhnya
JUMLAH
%
1.674.871
100
1
18 — 25 tahun
185.040
11,0
2.
26 — 35 tahun
36 — 45 tahun
710.228
42,4
503.394
30,1
4,
46 — 56 tahun
270.503
16,2
5,
57 tahun lebih
5.446
0,3
260
0,0
3.
6.
Tidak jelas
(g) Kedudukan
No.
KEDUDUKAN
Jumlah seluruhnya
1
2.
3.
JUMLAH
%
1.674.871
100
Jabatan pimpinan
219.618
13,1
Pekerjaan
848.787
50,7
Guru / dosen
548.214
32,7
55.026
3,3
2.958
0,2
268
0,0
4,
Non aktip
5,
Anggota DPR-RI/DPRD
6.
Lain-lain
(h) Status Kepegawaian
No.
STATUS
JUMLAH
%
Jumlah seluruhnya
1.674.871
100
1.
Pegawai Negeri Sipil
1.368.711
81,7
2.
Calon Pegawai Negeri
Sipil
306.147
18,3
13
0,0
3.
800
Tidak Jelas Status
Kepegawaiannya
24. ( k ) Keluarga
No.
TANGGUNGAN
JUMLAH
%
Jumlah Pegawai
1.674.871
100
Jumlah Tanggungan
5.827.376
347,9
1.139.817
68,1
92.813
5,5
4.594.746
274,3
1.
Tanggungan
2,
Tanggungan Suami
3.
Tanggungan Anak
Catatan :
(l)
Isteri
Perbandingan jumlah pegawai dengan jumlah tanggungan
adalah 1.674.871 orang berbanding dengan 5.827.376 orang
atau 1 : 3,5.
Perbantuan jumlah pegawai negeri sipil yang diperbantukan/dipekerjakan kepada Daerah Otonom / Instansi lain.
JENIS KELAMIN
No.
Jumlah seluruhnya
JUMLAH
536.047
%
100
1.
Pria
388.425
72,5
2.
Wanita
147.622
27,5
802
25. atas penghasilan yang diterimanya tersebut, dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 tentang PGPS. 1968 dengan ketentuan bahwa penghasilan yang terendah
setelah ditambah tunjangan kerja tersebut berjumlah sekurangkurangnya Rp. 10.000,—. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut selanjutnya ditentukan bahwa untuk penyeragaman dalam
pemberian tunjangan
dan
penyederhanaan
tata usaha
keuangan negara, tunjangan kerja, tambahan tunjangan kerja,
dan tunjangan kerja khusus diintegrasikan menjadi satu macam
tunjangan saja.
Pemberian tunjangan kerja sebesar 900% dari gaji pokok
tersebut merupakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka
memperbaiki penghasilan pegawai yang diusahakan secara bertahap sejak tahun 1969 sesuai dengan kemampuan keuangan
Negara.
Gambaran perkembangan kenaikan penghasilan Pegawai
Negeri Sipil sejak tahun 1970 s/d 1974/75 adalah seperti tercantum dalam Tabel XX — 2.
Bersamaan dengan kenaikan penghasilan pegawai negeri,
sistim potongan penghasilan pegawai negeri yang didasarkan
pada Keppres No. 22/1970 sebesar 6,22% yaitu 3,89% untuk
Dana Kesehatan, 1,25% untuk Taspen, 0,6% untuk Dasperi,
0,42% untuk Koperasi disempurnakan. Arah penyempurnaan
sistim potongan gaji ini ialah, antara lain, agar manfaat potongan-potongan tersebut dapat lebih secara langsung dinikmati
oleh para pegawai negeri sendiri.
Potongan penghasilan pegawai negeri berdasarkan Keppres No. 22/1970 dinaikkan menjadi 10% dengan perubahan
susunan sebagai berikut : iuran pensiun 4,00%, iuran pemeliharaan kesehatan 2,75% dan tabungan hari tua dan perumahan
3,25%.
Iuran pensiun sebesar 4% tersebut merupakan tabungan
pensiun bagi pegawai negeri yang akan pensiun di masa mendatang. Sebagian besar beban pensiun untuk beberapa tahun
803
26. TABEL XX - 2
PERBANDINGAN PENGHASILAN RATA-RATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI 1968 s/d 1975/1976
GOLONGAN
NO.
MASA
1-1-1969
RUANG PGPS
1968
KERJA
s/d
31-3-1970
1
1970/1971
5
1971/1972
5
1972/1973
7
1973/1974
8
1974/1975
9
1975/1976
2
3
4
1.
I/a
4
1.053
1.753
2.353
3.353
4.050
7.500
10.000,
10
2.
3.
I15
I/c
7
9
1.072
1.093
1.772
. 1.793
2.372
2.393
3.372
'3.393
4.050
4.050
7.500
7.500
10.000
10.000
4.
lid
11
1.199
1.899
2.499
3.480
4.558
7.700
10.920
5.
6.
II/a
11/b
12
13
3.106
3.747
4.659
5.621
6.212
7.494
8.582
10.354
10.952
15.700
24.440
13.214
18.940
29.490
7.
II/c
13
4.166
' 6.249
8.332
11.512
14.692
21.060
32.790
8.
9.
II/d
III/a
13
15
4.612
6.446
6.918
9.224
12.744
16.264
23.310
36.300
17.812
22.732
32.580
50.730
111/b
15
7.036
9.669
10.554
12.892
10.
14.072
19.442
24.812
35.560
55.370
11.
12.
III/c
911/d
15
75
7.651
8.293
11.477
12.440
15.302
16.586
21.142
22.916
26.982
38.670
60.310
29.246
41.910
65.270
13.
1V/a
18.
.9.904
14.856
19.808
27•.368
34.928
50.050
77.950
14.
IV/b
18
10.664
15.996
21.328
29.468
37.608
53.890
83.930
15.
IV/c
18
11.450
17.175
22.900
31.640
40.380
57.860
90.110
16.
IV/d
18
12.262
18.394
24.524
33.884
61.970
96.510
17.
1V/e
18
13.100
19.650
26.200
36.200
43.244
46.200
66.200
103.100
PP 12 Tahun
1967
PP 12 Tahun
1967. jo
DA5AR
y
PP 10 Tahun
1970
PP 12 Tahun PP 12 Tahun
1967 jo
1967 jo
PP 17 Tahun PP 13 Tahun
1971
1972
PP 12 Tahun PP 12 Tahun
1967 jo
1967 jo
PP 35 Tahun PP 11 Tahun
1973
1974
PP 12 Tahun
.1967 jo
PP 41 Tahun
1975
KETERANGAN
11
1. Setiap Pegawai
Negeri Sipil
dianggap mempunyai seorang
isterilsuami dan
3 ltigal orang
anak
2. Dalam permtungan panghasilan ini,
belumzermasuk :
a. Tunjangan
jabatan
pimpinan.
b. Tunjangan
pangan.
27. yang akan datang masih tetap merupakan beban Negara, disebabkan karena (1) mereka yang pensiun sekarang tidak memiliki tabungan pensiun dan (2) sebagian besar dari pegawai
negeri, walaupun telah mulai melakukan tabungan pensiun tersebut relatif belum memadai.
Iuran Pemeliharaan Kesehatan yang sampai sekarang sebesar 3,89% dirobah menjadi 2,75% sejak Januari 1975. Penurunan persentase iuran ini mengurangi beban pegawai negeri.
Di lain pihak pengurangan iuran ini tidak perlu mengakibatkan kurangnya pelayanan kesehatan pegawai negeri, karena
bersamaan dengan itu diusahakan pula perluasan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan antara lain melalui program Puskesmas.
Besarnya potongan untuk Tabungan Hari Tua (TASPEN
sekarang) yang semula sebesar 1,25% dinaikkan menjadi 3,25%
dan dirobah namanya menjadi Tabungan Hari Tua dan
Perumahan.
Dana Tabungan Hari Tua dan Perumahan dapat dipergunakan oleh pegawai negeri yang bersangkutan untuk:
(a) membayar sebagian dari harga rumah yang diinginkan (sebagai, down payment) baik rumah yang dibangun oleh Perum
Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) maupun
oleh perusahaan lainnya dan (b) keperluan lainnya.
Bilamana dana Tabungan Hari Tua dan Perumahan tidak
dipergunakan untuk membayar angsuran dalam rangka pemilikan rumah, maka seluruh dana Tabungan Hari Tua dan Perumahan yang telah terkumpul, akan diterimakan kepada
Pegawai negeri yang bersangkutan pada waktu ia mendekati
masa pensiun atau mulai pensiun.
Dana Tabungan Hari Tua dan Perumahan dikelola oleh
lembaga yang ada, yaitu Perum TASPEN dengan diadakan
penyempurnaan seperlunya untuk kelancaran pelaksanaan
program baru ini. Bersamaan dengan Program Hari Tua dan
805
511120
28. Perumahan tersebut diusahakan pula peningkatan pembangunan rumah rakyat khususnya melalui program pembangunan
perumahan oleh PERUMNAS.
(2) Perbaikan penghasilan pensiun
Sebagai langkah lanjutan dalam perbaikan penghasilan
para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1974 tentang
perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 13
tahun 1974, maka kepada penerima pensiun/tunjangan yang
bersifat pensiun/tunjangan penghargaan menurut peraturan
diberikan uang bantuan pensiun sebesar 270% dari penghasilan yang berhak diterima, sehingga jumlah penghasilan pensiun menjadi sekurang-kurangnya Rp. 4.000,
Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku sejak 1
Januari 1975. Perlu dikemukakan disini bahwa besarnya bantuan
pensiun tersebut dalam tahun 1973/74 adalah 135%
dari
penghasilan yang berhak diterima.
Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pensiunan
maka telah diadakan pula perbaikan dalam cara pembayaran
pensiun, antara lain dengan menggunakan buku pensiun,
pemberian kelonggaran-kelonggaran waktu dalam pengambilan
pensiun dan pemberian kesempatan untuk menggunakan fasilitas pembukuan rekening giro pos dalam rangka mempermudah
pengambilan pensiun.
(3) Penambahan
pegawai
dan
penyelesaian
kepangkatan
Dalam rangka meningkatkan dan memperluas pelayanan
pendidikan dan kesehatan maka penambahan pegawai untuk
tenaga dibidang pendidikan dan dibidang kesehatan perlu
memperoleh perhatian utama dalam tahun 1974/75.
806
29. Dalam tahun anggaran 1974/75 penambahan pegawai
negeri untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Guru Sekolah Dasar
18.000 orang
b. Guru SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi
6.870 orang
Jumlah
24.870 orang
Selanjutnya dalam usaha Pemerintah untuk meningkatkan kesehatan rakyat, maka dalam tahun anggaran 1974/75
pemerintah telah mengangkat tenaga dokter dan para medis
sebanyak 3.896 orang.
Pengangkatan pegawai negeri sipil baru dalam tahun
1974/75 untuk Departemen/Lembaga adalah sebanyak 32.944
orang.
Berdasarkan pengamatan pada hasil Pendaftaran Ulang
Pegawai Negeri Sipil memang terdapat beberapa kelambatan
kenaikan pangkat. Dalam tahun 1974/75 telah dapat diselesaikan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebanyak 57.414
orang dengan perincian seperti tersebut dalam Tabel XX — 3.
(4) Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan
Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun
1974 yaitu Undang-undang pokok kepegawaian, maka dewasa
ini sedang dipersiapkan berbagai rancangan Peraturan Pemerintah tentang (i) cuti pegawai negeri sipil, (ii) formasi, (iii)
pengadaan pegawai negeri sipil, (iv) kode etik pegawai negeri
sipil, (v) peraturan disiplin pegawai negeri sipil, (vi) perawatan dan uang duka bagi pegawai negeri sipil yang ditimpa
kecelakaan dan oleh karena menjalankan dinas, dan sebagainya.
(5) Pendidikan dan latihan untuk meningkatkan
kemampuan pegawai
Sejalan dengan penyempurnaan di bidang kelembagaan dan
ketatalaksanaan maka telah dilakukan usaha perbaikan mutu
80
7
30. TABEL XX — 3
DAFTAR REALISASI KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DALAM TAHUN ANGGARAN 1974/75
MENURUT GOLONGAN RUANG PGPS — 1968
(orang)
NO
1
GOLONGAN
2
RUANG
JUMLAH
3
4
e
d
1
5
-
75
232
359
a
851
d
2.165
b
4.390
a
5.251
d
4.315
c
7.485
1.541
— Jumlah kenaikin
pangkat golongan
ruang IV/b keatas
PGPS—1969 =. 690.
III
13.244
II
b
8,127
a
3.858
c
4.631
b
I
6.589
d
4.
6
1.438
c
3.
c
KETERANGAN
Jumlah kenaikan
pangkat golongan
ruang IV/a kebawah PGPS— 1968
= 56.724
24
b
2.
IV
JUMLAH BESAR
7.704
a
JUMLAH
26.436
16.193
57.414
57.414
808
809
31. bersifat luar jabatan (pre-service) maupun dalam
(in-service) untuk pegawai negeri.
jabatan
Ruang lingkup pembinaan pendidikan dan latihan pegawai
negeri mencakup bidang yang luas, yang dapat dikelompokkan
sebagai berikut:
(i)
bidang teknis fungsionil, yaitu yang menyangkut bidang
teknis sesuai dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan
(ii) bidang administrasi, yaitu yang menyangkut administrasi
umum, teknis pengelolaan dan administrasi pembangunan
(iii) bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Pendidikan dan latihan ini meliputi pendidikan dan latihan
bagi pejabat-pejabat tingkat tinggi, tingkat menengah dan
tingkat rendah. Selain bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, program pendidikan dan latihan juga
mengusahakan perbaikan sikap dan kepribadian para pegawai
agar di samping mampu menjalankan tugas di bidang masingmasing juga berorientasi pada pengabdian kepada kepentingan
Negara dan Rakyat.
Di antara program-program pendidikan dan latihan tersebut yang utama ialah program SESPA (Sekolah Staf dan
Pimpinan Administrasi) yang merupakan program pendidikan
dan latihan bagi pegawai negeri yang akan atau sedang menduduki jabatan tingkat tinggi.
Dalam tahun 1974/75, 11 Departemen telah menyelenggarakan SESPA, di samping SESPA interdepartemental yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Penyelenggaraan SESPA-SESPA ini selalu mengalami perbaikan-perbaikan dari tahun ketahun.
Sementara itu program pendidikan latihan pegawai lainnya
yang penting adalah Program Perencanaan Nasional (PPN)
yang telah diselenggarakan sejak tahun 1972. Pada tahun ang-
32. garan 1974/75 telah dilaksanakan program angkatan ke 3 yang
diikuti oleh 58 pejabat-pejabat dari Biro-biro Perencanaan
Departemen dan BAPPEDA. Program Pendidikan dan Latihan
Pegawai Negeri Sipil ini secara bertahap dikaitkan dalam sistim promosi.
Akhirnya untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang
pendidikan dan latihan pegawai negeri secara menyeluruh,
telah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 yang
ditujukan kepada semua Pimpinan Departemen dan Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen agar melaksanakan
penyesuaian pendidikan dan latihan menurut Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972.
h.
Penyempurnaan tata kerja dan penertiban administrasi
Berbagai usaha yang dilakukan dalam tahun 1974/75
dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tata kerja, pengawasan dan penertiban administrasi, antara lain di bidang
administrasi inventaris negara, penertiban dan pendayagunaan
komputer, kearsipan, pengawasan dan penertiban, dan lain
sebagainya.
Dalam rangka penyempurnaan inventarisasi barang-barang
milik/kekayaan negara telah diadakan penyempurnaan formulir
isian sehingga barang-barang milik negara/kekayaan negara
pada Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen
yang diiperoleh dengan dana yang bersumber seluruhnya atau
sebagian dari APBN dapat tercatat dengan lebih baik.
Usaha yang penting pula dalam rangka penertiban administrasi ialah penertiban pendayagunaan komputer. Pada tahun
1971 terdapat 21 buah komputer yang dimiliki oleh Instansiinstansi Pemerintah. Kalau semula sebagian besar komputer
yang ada belum dimanfaatkan sepenuhnya menurut kapasitasnya masing-masing, maka pada dewasa ini telah meningkat
penggunaannya sampai dua atau tiga shift sehingga semua
keperluan pengolahan data secara elektronik yang diperlukan
harus dilayani. Oleh karena makin meningkatnya kebutuhan
maka telah diadakan pembelian/penyewaan terhadap beberapa
810
33. komputer oleh beberapa instansi yang memerlukannya. Pada
akhir tahun 1974 jumlah komputer yang ada pada Pemerintah
adalah sebanyak 31 buah, diantaranya 11 buah dimiliki dan
20 buah disewa dari perusahaan yang bersangkutan.
Mengenai kearsipan negara, dapat dikemukakan bahwa
Depot Arsip Nasional yang dalam Repelita I sebagian telah
dapat diselesaikan, dalam tahun pertama Repelita II dilengkapi
dengan bangunan bertingkat delapan yang akan dipergunakan untuk menampung penyimpanan arsip-arsip statis sesuai
dengan masterplan yang ada. Dengan penyerahan arsip-arsip
dari Departemen-departemen/Lembaga-lembaga kepada Arsip
Nasional berarti bahwa pada Departemen/Lembaga akan tersedia ruangan-ruangan cukup untuk menyimpan arsip-arsip dinamis mereka.
Peningkatan pembinaan kearsipan dilakukan melalui
penyelenggaraan pendidikan dan latihan kearsipan bagi pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai yang tugasnya berhubungan
erat dengan kearsipan dari badan-badan pemerintahan tingkat
pusat dan daerah serta lembaga-lembaga negara lainnya. Maksud dari pada pendidikan dan latihan tersebut ialah agar dapat
dilaksanakan keseragaman dalam sistim dan prosedur kearsipan.
2. Sistim Pembiayaan Pembangunan
a. Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan
Sistim pembiayaan pembangunan yang bersumber pada
keuangan negara dilaksanakan melalui cara perencanaan proyek-proyek berdasarkan penyusunan Daftar Isian Proyek.
Pembiayaan pembangunan juga dilakukan dalam bentuk bantuan kepada daerah-daerah. Di samping itu, sebagian dana-dana
keuangan negara juga disalurkan untuk pembiayaan pembangunan melalui sektor perbankan sebagai kredit atau kepada
badan-badan usaha dalam bentuk penyertaan modal.
Sistim pembiayaan pembangunan yang dikemukakan di
atas telah dilaksanakan sejak Repelita I, dan pada tahun pertama Repelita II (tahun 1974/75) mengalami perbaikan dan
811
34. penyempurnaan. Penyempurnaan terutama dilakukan dalam
hal perencanaan proyek-proyek atau perencanaan penggunaan
dana pembangunan, tata hubungan kerja antara lembaga yang
terlibat dalam kegiatan pembiayaan pembangunan serta administrasi pembiayaannya.
Prinsip anggaran berimbang tetap dipertahankan, sedang
sistim "performance budgeting" terus dikembangkan dalam
penyusunan anggaran pembangunan.
Dalam rangka usaha lebih menyerasikan usaha pembangunan yang bersifat nasional maupun yang akan dilaksanakan oleh daerah-daerah telah disempurnakan pula tata cara
pembiayaan pembangunan pada tingkat daerah.
Demikian pula diusahakan secara terus menerus penyempurnaan sistim pembiayaan rutin sehingga dapat mendukung
pembiayaan pembangunan.
Pada pokoknya tujuan pembinaan sistim pembiayaan
pembangunan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dengan prioritas program serta proyek-proyeknya
dalam satu tahun tertentu. Administrasi pembiayaan pembangunan diusahakan supaya cukup luwes dalam mendukung kegiatan pembangunan, tanpa meninggalkan keterarahan dan
adanya pengawasan yang efektif.
Pengelompokan program dan proyek mengalami perubahan
pack tahun 1974/75 yaitu tidak lagi disusun menurut bidang,
tetapi penyusunan rencana maupun penyediaan biaya lebih didasarkan kepada pendekatan-pendekatan yang integratif.
Di bidang pembiayaan dalam bentuk bantuan kepada daerah-daerah juga terdapat berbagai perbaikan dan perluasan.
Dalam tahun 1973/74 dimulai pelaksanaan Inpres Bantuan Propinsi/Daerah Tingkat I, Bantuan Pembangunan SD, dan Bantuan
Pembangunan Sarana Kesehatan Masyarakat. Hal-hal ini terus
disempurnakan dalam tahun 1974/75 dengan adanya pula
perluasan dalam bentuk bantuan untuk perbaikan landasan terbang di daerah, serta mengenai penyediaan dana bantuan bencana alam.
812
35. Usaha perbaikan juga dilakukan mengenai tata cara penyelenggaraan pembiayaan seperti yang telah dilakukan pemerintah setiap tahun melalui Pedoman Pelaksanaan APBN. Untuk tahun anggaran 1974/75 tata cara pelaksanaan anggaran
ditetapkan ,dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1974.
Dalam bidang ini telah dilakukan berbagai penyempurnaan dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya. Penyempurnaan tersebut antara lain adalah mengenai perubahan dasar
UUDP dan Batas lelang. Berbagai pedoman pelaksanaan mengenai bantuan-bantuan kepada daerah-daerah juga telah disusun. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1972
tentang Pengurusan, Pertanggungan Jawab dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun
1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah secara terus menerus dilakukan perbaikan dalam pelaksanaannya.
Di bidang pengawasan keuangan negara, telah ditempuh
cara pendekatan preventif maupun represif atau pendekatan
pre-audit dan post-audit. Demikian pula dilakukan penilaian
atas Laporan-laporan Triwulanan kegiatan fisik dan pelaksanaan pembiayaan proyek-proyek. Dalam hal pengawasan ini
telah diadakan penertiban dan penyempurnaan antara lain pada
unit-unit pengawasan intern dan extern yang ada, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan.
Selanjutnya sasaran pemeriksaan dalam Repelita II telah
diperluas sesuai dengan tahap peningkatan pengawasan antara
lain apakah hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan
pembangunan telah secara fungsionil sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan.
b.
Penyusunan Anggaran Pembangunan
Seperti dilakukan pula dalam tahun-tahun sebelumnya,
anggaran pembangunan dalam tahun 1974/75 disusun dan ditetapkan berdasarkan perkiraan penerimaan negara, khususnya
tabungan pemerintah dan penerimaan pembangunan. Untuk
menjamin kontinuitas pekerjaan dalam kegiatan penyelenggaraan proyek-proyek, tetap dilaksanakan sistim viremen.
813
36. Dalam prosedur penyusunan anggaran, telah dilakukan
perubahan-perubahan berupa penyempurnaan pembuatan Daftar Isian Proyek (DIP) untuk anggaran pembangunan, Daftar
Isian Kegiatan (DIK) untuk anggaran rutin dan susunan anggaran pembangunan dalam APBN 1974/75.
Apabila selama periode Repelita I anggaran pembangunan
sebagai suatu keseluruhan dibagi dalam Bidang, Sektor, SubSektor, Program, dan Proyek, maka untuk tahun pertama Repelita II yaitu tahun anggaran
1974/75
anggaran
pembangunan diperinci dalam susunan Sektor, Sub-Sektor,
Program, dan Proyek. Kemudian juga disusun dalam masingmasing bagian anggaran (Departemen/Lembaga) bersangkutan.
Dengan demikian terlihat secara jelas hubungan secara
matriks antara penyusunan per sektor (horisontal) dan penyusunan per Departemen/Lembaga Pemerintah (vertikal). Dalam
A P B N 1974/75 susunan anggaran pembangunan meliputi 17
Sektor, yakni Sektor Pertanian dan Pengairan, Sektor Industri
dan Pertambangan, Sektor Tenaga Listrik, Sektor Perhubungan dan Pariwisata, Sektor Perdagangan dan Koperasi, Sektor
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sektor Pembangunan Regional
dan Daerah, Sektor Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Mahaesa, Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional dan
Pembinaan Generasi Muda, Sektor Kesehatan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial, Sektor Perumahan Rakyat dan
Penyediaan Air Minum, Sektor Tertib Hukum dan Pembinaan
Hukum, Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional, Sektor
Penerangan dan Komunikasi, Sektor Pengembangan Ilmu, Teknologi, Penelitian dan Statistik, Sektor Aparatur Negara, dan
Sektor Penyertaan Modal Pemerintah.
Dalam pembagian kembali menurut Departemen dan Lembaga yang akan melaksanakan program-program tersebut
masih terdapat sejumlah anggaran yang karena sifatnya, seperti misalnya pembiayaan melalui perbankan dan untuk Penyertaan Modal Pemerintah, biaya untuk pembangunan di Irian
814
37. Jaya, Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan Desa, Kabupaten, Daerah Tingkat I dan lain-lain sebagainya, dimasukkan dalam Bagian XVI (Bagian Pembiayaan dan Perhitungan). Dalam tahun-tahun 1973/74 dan sebelumnya program-program
tersebut dimasukkan dalam Mata Anggaran IX A.
Penyusunan
rencana
proyek-proyek
anggaran
pembangunan tetap dituangkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP).
DIP-DIP tersebut yang dimaksudkan sebagai program kerja yang
jelas untuk mencapai suatu hasil tertentu dalam jangka waktu
setahun, dan memuat aspek kegiatan fisik yang harus dilakukan
maupun kebutuhan pembiayaan dari suatu proyek.
DIP-DIP tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan
penyempurnaan-penyempurnaan. Tujuan penyempurnaan ini
adalah untuk memenuhi kebutuhan akan keluwesan dalam pelaksanaan suatu proyek dengan tidak melepaskan pengarahan
dan tujuan yang ingin dicapai serta adanya unsur-unsur untuk
dapat dilaksanakannya pengawasan yang baik. Dalam pelaksanaan APBN tahun 1974/75 telah dianut adanya fleksibilitas
dalam pengisian DIP dimana kebutuhan akan informasi-informasi yang lebih terperinci dimuat dalam suatu "dokumen pembantu" dari DIP bersangkutan. Sedangkan DIP nya sendiri
menjadi tidak terlalu terperinci. Demikian pula dalam hal
revisi DIP telah lebih banyak diberikan pendelegasian mengenai
perubahan/penggeseran hal-hal tertentu dalam DIP yang sifatnya tidak prinsipiil, yakni tidak merubah kwalitas dan kwantitas fisik maupun jumlah pembiayaan keseluruhan.
Dengan cara demikian diusahakan agar pelaksanaan proyek dapat dilakukan secara lebih lancar.
Dalam proses kegiatan seperti tersebut di atas usaha penyerasian proyek-proyek yang memperoleh bantuan proyek/
bantuan tehnik terus ditingkatkan. Dengan demikian diusahakan terdapatnya hubungan yang lebih jelas antara pembiayaan
rupiah dari anggaran pembangunan dengan pembiayaan yang
berasal dari bantuan proyek/bantuan tehnik.
815
38. Penyerasian antara anggaran pembangunan dan anggaran
rutin senantiasa ditingkatkan. Persiapan penyusunan anggaran
rutin sejak tahun 1973/74 lebih sesuai sistimatikanya dengan
penyusunan anggaran pembangunan. Mulai tahun anggaran tersebut, perencanaan anggaran rutin dilakukan melalui pengajuan Daftar Usulan Kegiatan (DUX) yang kemudian secara
lebih kongkrit dituangkan dalam Daftar Isian Kegiatan.
Pengeluaran rutin dalam APBN 1974/75 terbagi dalam
Bidang-bidang, yaitu Bidang Umum, Bidang Sosial, Bidang Ekonomi, dan Bidang Keamanan dan Pertahanan Nasional. Selanjutnya bidang-bidang tersebut dibagi dalam beberapa Sektorsektor menurut bidang masing-masing. Ini berbeda dengan
susunan pengeluaran rutin dalam APBN 1973/74 atau APBN
dalam periode Repelita I sebelumnya, sebab pengeluaran rutin
dalam periode tersebut tersusun menurut Departemen/Lembaga
Pemerintah. Perubahan ini mencerminkan adanya perkembangan orientasi ke arah klasifikasi fungsionil dan orientasi
menu-rut kegiatan-kegiatan dalam penyusunan anggaran
rutin.
Biaya-biaya dalam anggaran rutin dikelompokkan
menurut tujuantujuan yang akan dicapai dengan pengeluaranpengeluaran yang akan dikeluarkan.
Usaha penyempurnaan penyusunan anggaran pembangunan juga disertai dengan usaha penyempurnaan penyelenggara
keuangan
daerah
terutama dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1973. Dalam
beberapa hal tertentu dalam tahun 1974/75 diusahakan keserasian antara penyusunan anggaran pembangunan dengan
APBD. Antara lain telah dilakukan penyempurnaan di mana
Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dalam tahun 1974/75 dimasukkan
ke dalam APBD baik pada tingkat Propinsi maupun tingkat
Kabupaten/Kotamadya. Dalam pada itu pelaksanaan bantuan
pembangunan ini juga menggunakan prinsip saling mengisi
816
39. (matching principle) antara sumber-sumber keuangan negara
dan sumber-sumber pendapatan daerah sendiri.
Dalam rangka peningkatan kemampuan para pejabat
dalam perencanaan, penilaian proyek dan penyusunan anggaran
telah dilakukan berbagai program latihan, penataran dan kursus-kursus tentang tehnik perencanaan secara makro serta perencanaan, penganggaran, dan evaluasi proyek-proyek secara,
khusus.
c. Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pembangunan
Prosedur pelaksanaan APBN dituangkan dalam suatu Keputusan Presiden, dan untuk tahun 1974/75 dituangkan dalam
Keputusan Presiden No. 17 tahun 1974. Dalam Keputusan
Presiden ini terdapat perubahan-perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan, jika dibandingkan dengan pedoman-pedoman pelaksanaan APBN sebelumnya. Walaupun demikian pada
dasarnya tetap berpegang pada pola-pola terdahulu.
Dalam Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1974 terdapat
beberapa penyempurnaan untuk memperlancar pelaksanaan
penyediaan anggaran pembangunan tanpa meninggalkan
unsurunsur pengawasan. Seperti telah dikemukakan di atas
usaha tersebut meliputi penyempurnaan di dalam formulir DIP,
pelimpahan wewenang dalam revisi DIP, adanya fleksibilitas
dalam penggunaan biaya untuk jenis-jenis pengeluaran tertentu
di dalam sesuatu proyek, dan sebagainya.
Selain itu telah pula diadakan perubahan dalam batas beban
tetap dan beban sementara. Batas UUDP dinaikkan dari
Rp. 200.000,— (Dua ratus ribu rupiah), menjadi sebesar
Rp. 500.000,— (Lima ratus ribu rupiah). Sedangkan batas pelelangan (pekerjaan/pembelian yang harus dilelangkan) dinaikkan pula dari jumlah Rp. 1.000.000,— (Satu juta rupiah), menjadi sebesar Rp, 2.000.000,— (Dua juta rupiah). Sedangkan
untuk pekerjaan lanjutan dengan persyaratan tertentu dan
berdasar Keputusan Menteri/Ketua Lembaga, bersangkutan
dapat dikerjakan oleh pemborong yang sama. Formulirformulir
SKO,
SPP
juga
mengalami
penyempurnaanpenyempurnaan.
817
40. Selama DIP masih merupakan alat perencanaan dan pengawasan dalam anggaran pembangunan maka penyimpangan
dari pembiayaan yang telah ditetapkan di dalam suatu DIP
perlu dimintakan persetujuan kepada Departemen Keuangan
cq Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas. Namun demikian telah diusahakan berbagai penyempurnaan dalam rangka
perubahan (revisi) DIP ini untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek. Dalam Tahun anggaran 1974/75
telah diberikan pelimpahan wewenang dalam hal revisi DIP
kepada Departemen Lembaga yang bersangkutan.
Khusus
untuk
proyek-proyek
yang memperoleh
pembiayaan berupa bantuan luar negeri dari anggaran
pembangunan, berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1972, dan juga
didasarkan atas Keputusan Menteri Keuangan Na. KEP703/MK/I/1971. Bagi proyek-proyek yang mendapat bantuan
luar negeri bukan dari anggaran pembangunan, berlaku
landasan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-85/MK/I/3/1973.
Mengenai pedoman pelaksanaan penyediaan biaya bantuan
kepada daerah-daerah dapat diuraikan sebagai berikut.
Program pembangunan Bantuan Desa untuk tahun 1974/
75 didasarkan kepada Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1974
tertanggal 9 April 1974. Program bantuan pembangunan Kabupaten/Kotamadya, untuk tahun 1974/75 dilakukan berdasarkan
Instruksi Presiden No. 3 tahun 1974 tertanggal 22 Maret 1974.
Dalam tahun 1974/75 terdapat perubahan penting yaitu
dilaksanakannya Program bantuan pembangunan Daerah Tingkat I untuk mengganti alokasi SPP ADO, dan yang dilakukan
berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1974 tanggal 8
Mei 1974.
Demikian pula program bantuan pembangunan Sekolah Dasar yang sudah dimulai pada tahun terakhir Repelita I, pada
tahun 1974/75 dilaksanakan berdasar Instruksi Presiden
No. 6 tahun 1974.
818
41. Hal-hal seperti itu berlaku pula mengenai program bantuan pembangunan sarana kesehatan untuk tahun 1974/75 yang
dilakukan berdasar Instruksi Presiden No. 5 tahun 1974 tanggal 17 April 1974.
Di samping itu terdapat pula berbagai pedoman serta
pengaturan dalam rangka pembinaan perlembagaan dan
penyaluran dana keuangan negara untuk pembiayaan
pembangunan melalui perbankan dan kepada badan-badan
usaha dalam bentuk penyertaan modal.
d. Pengawasan Pelaksanaan Proyek-proyek
Secara terus menerus selama pelaksanaan Repelita I, dan
dengan demikian pula dalam tahun 1974/75 diusahakan penyempurnaan pengawasan pelaksanaan proyek-proyek. Hal ini
dilakukan melalui penyempurnaan-penyempurnaan perlembagaan dan tata cara pelaksanaan pengawasan, sehingga
diharapkan akan menemui sasarannya secara lebih efisien.
Organisasi atau unit pengawasan di lingkungan departemen-departemen ditingkatkan dengan dikeluarkannya Kepuputsan Presiden No. 44 dan No. 45 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Organisasi Departemen dan Susunan Organisasi Departemen
yaitu
dengan
dituangkannya
penyempurnaan
wewenang
dan
kewajiban
dari
Inspektorat
Jenderal
Departemen.
Pada tingkat daerah sesuai dengan Undang-undang Pokok
Pemerintahan di Daerah yaitu Undang-undang No. 5 Tahun
1974 dibentuk pula Inspektur Daerah dalam rangka pengawasan
pelaksanaan pembangunan proyek-proyek ditingkat daerah.
Dengan adanya perumusan kembali kedudukan dan tugas
Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) sesuai dengan
Undang-undang No. 5 Tahun 1973 Pengangkatan para Inspektur Jenderal Pembangunan dengan Keputusan Presiden No. 25
Tahun 1974, kewenangan Wakil Presiden dalam hal mengadakan
rapat-rapat koordinasi di antara aparat pengawasan tingkat
pusat dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan serta
819
42. perumusan kewenangan dan kewajiban Inspektorat Jenderal
Departemen serta Inspektur Pengawasan Daerah diharapkan
tugas-tugas pengawasan pelaksanaan pembangunan dapat
dilakukan secara lebih baik.
Mengenai tata cara pengawasan terutama dilakukan melalui sistim pelaporan dan pengawasan setempat seperti telah
diuraikan di dalam bagian terdahulu.
Pembentukan Perangkat pengawasan dalam bentuk
Inspektorat Jenderal bagi tiap-tiap departemen bertujuan untuk
membantu Menteri dalam menyelenggarakan pengawasan
intern departemen termasuk pengawasan pelaksanaan
anggaran.
Secara bertahap telah dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan di bidang tata kerja pengawasan keuangan negara
yang meliputi perumusan dari pada fungsi Direktorat Jenderal
Pengawasan Keuangan Negara serta perubahan dan tambahan
atas struktur organisasinya. Demikian pula telah dilakukan
usaha untuk merumuskan secara baik fungsi InspektoratInspektorat Jenderal Departemen.
Dalam rangka koordinasi mengenai hubungan pemeriksaan
keuangan, diharapkan akan terdapat keseragaman mengenai
sasaran pemeriksaan, cara memeriksa dan keseragaman cara
melaporkan, dan bentuk laporannya. Dengan demikian berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut dapat disusun suatu
kompilasi laporan yang menyeluruh dan dapat mencakup jangkauan yang lebih luas. Dari hasih kompilasi itu dapat diketahui
adanya penyimpangan-penyimpangan serta
hambatanhambatan dalam pelaksanaan APBN, sehingga masing-masing
departemen/lembaga selanjutnya dapat melakukan tindakantindakan pengamanan, baik yang bersifat administratif
proseduril maupun yang bersifat justisionil.
Pengawasan keuangan negara dalam pelaksanaannya dilakukan melalui pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif. Kedua jenis pengawasan ini
pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang saling isi
820
43. mengisi satu sama lain dan saling mempengaruhi, sehingga
kedua-duanya tidak dapat diabaikan.
Selama Repelita I dan tahun pertama Repelita I I pengawasan yang bersifat represif telah pula ditingkatkan dan disempurnakan. Apabila dalam tahun pertama Repelita I sasaran
pemeriksaan hanya ditujukan terhadap kebenaran saldo Kas
pada seseorang Bendaharawan, maka dari tahun ke tahun sasaran tersebut diperluas sesuai dengan tahap peningkatan pengawasan. Sebagai gambarannya, sasaran pemeriksaan ditujukan
kepada pemeriksaan terhadap posisi kas, kelengkapan dan kebenaran dari pada penggunaan uang, pemeriksaan terhadap
kelancaran pembayaran, mulai dari pengesahan DIP/DIK
sampai dengan pembayaran kepada pihak ketiga. Kemudian
pemeriksaan terhadap kemungkinan penyimpangan prosedur
pembiayaan
dan
prosedur pelaksanaan pekerjaan dan
pembelian, pemeriksaan fisik pekerjaan dan fisik pembelian.
Dalam tahun pertama tahun 1974/75 sasaran pemeriksaan ini
telah lebih ditingkatkan lagi ke arah apakah hasil-hasil yang
dicapai dalam pelaksanaan pembangunan telah secara fungsionil
sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Dalam rangka pemeriksaan terhadap pelaksanaan keuangan negara telah dilakukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan
khusus yang selain mencakup bidang pelaksanaan APBN, juga
mencakup bidang pelaksanaan APBD. Dari hasil pemeriksaan
rutin tersebut di atas biasanya diketahui adanya gejala penyimpangan-penyimpangan tertentu. Untuk menilai apakah gejala
penyimpangan tersebut merupakan gejala insidentil atau gejala
umum, maka telah dilakukan pemeriksaan khusus.
Gambaran dan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan
bahwa dari tahun ke tahun telah terdapat adanya perbaikan
dalam mentaati peraturan-peraturan keuangan negara yang
berlaku. Selain dari pada itu dapat dikemukakan pula bahwa
jumlah proyek Repelita yang telah diperiksa dalam pemeriksaan khusus, telah meningkat dari tahun ketahun (Tabel
XX — 4).
821
44. TABEL XX — 4
PERKEMBANGAN PENGAWASAN PROYEK DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN KHUSUS,
1972/73 — 1974/75
Tahun
Jumlah Proyek
seluruhnya
Proyek yang diperiksa
Presentase dari
Jumlah
seluruh proyek
1972/73
2.234
1.791
(80,2)
1973/74
2.445
1.956
(80,0)
1974/75 * )
2.022
1.696
(83,9)
*) Angka sementara
Selain peningkatan dan penyempurnaan di bidang pengawasan baik yang bersifat preventif maupun represif tersebut,
dalam rangka menanggulangi kekurangan tenaga-tenaga yang
mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang pengawasan
keuangan negara, mulai tahun 1989/70 telah dimulai penataran
Bendaharawan (Penataran A) secara terarah dan terkoordinir,
sedang penataran untuk tenaga-tenaga administrasi keuangan
(Penataran B) dan tenaga pengawasan keuangan (Penataran
C) telah dimulai dalam tahun anggaran 1971/72.
Adapun hasil lulusan penataran-penataran tersebut sejak
tahun 1972/73 tampak dalam Tabel XX — 5.
TABEL XX — 5
HASIL LULUSAN PENATARAN BENDAHARAWAN (A), PEGAWAI
ADMINISTRASI KEUANGAN (B), DAN PEMERIKSA
KEUANGAN (C), 1972/73 — 1974/75
(orang)
Tahun
Penataran A
Penataran B
Penataran C
1972/73
1973/74
2.916
392
1.294
307
1974/75
822
8.962
2.452
1.538
912
172
