Bahan kuliah

1. MANAJEMEN APARATUR SIPIL NASIONAL
MINGGU KE -12
REFORMASI BIROKRASI
Maman Sudarisman
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
29 Nopember 2022

2. ISU-ISU STRATEGIS
APARATUR SIPIL NEGARA
Tuntutan
Nasional
Kompleksitas
Manajemen
ASN
Issu
Global
 Daya Saing Global
 AEC
World Class
Bureaucracy
 Rendahnya
Kepercayaan Publik
 Rendahnya
Akuntabilitas Publik
 Inefisiensi anggaran
 Pelayanan publik
masih buruk
 KUALITAS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 Gap Kompetensi ASN
 Tingginya Korupsi

3. Dasar Hukum dan Pengertian reformasi Birokrasi
1.Apa yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi?
• Reformasi birokrasi didasari atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.
2.Apa yang dimaksud dengan reformasi birokrasi?
• Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola
pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan
karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan
nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh
nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

4. 3.Apa tujuan dari reformasi birokrasi?
• Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang
profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih
dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan
memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
4.Aspek apa saja yang menjadi sasaran perubahan dalam reformasi birokrasi?
• Ada beberapa permasalahan utama birokrasi yang mejadi sasaran utama dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu: 1) Organisasi, 2) Peraturan perundang-
undangan, 3) SDM Aparatur, 4) Kewenangan, 5) Pelayanan publik, 6) Pola pikir
(mind-set), 7) budaya kerja (culture-set).

5. 5.Organisasi apa saja yang perlu melakukan reformasi birokrasi?
• Lingkungan kerja di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu
melakukan reformasi birokrasi (berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025).
6.Pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi?
• Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, pihak-pihak yang terlibat adalah: 1) Agen
Perubahan, 2) Instansi Pemerintah, 3) Pimpinan dan/atau pegawai instansi
pemerintah, 4) Kelompok kumpulan dari individu-individu dalam suatu instansi
pemerintah yang memiliki tujuan yang sama, 5) Unit Kerja di lingkungan Instansi
Pemerintah, 6) Forum Agen Perubahan, 7) Tim Reformasi Birokrasi Internal (Tim
RBI).

6. 7.Apa yang dimaksud dengan agen perubahan?
• Agen perubahan adalah individu atau kelompok terpilih yang menjadi pelopor
perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku
yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya
8.Mengapa diperlukan agen perubahan dalam reformasi birokrasi?
• Agen perubahan ditunjuk untuk mempercepat perubahan kepada seluruh
individu anggota organisasi. Diperlukan beberapa individu yang dapat menjadi
unsur penggerak utama perubahan dan dapat menjadi contoh dalam berperilaku
bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya.

7. 9.Apa saja tugas dari agen perubahan?
• Agen perubahan berperan sebagai penggerak perubahan pada lingkungan kerja
sekaligus berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi
yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Agen
Perubahan juga bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan
menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan
program yang menjadi tanggung jawabnya.
10.Siapa saja yang dapat menjadi agen perubahan?
• Individu atau kelompok yang akan ditunjuk menjadi agen Perubahan pada suatu
organisasi adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI

8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai
Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya
Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap
penegakan aturan disiplin dan kode etik
Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya
Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya
peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

9. 11.Siapa yang akan menetapkan agen perubahan pada suatu organisasi?
• Pimpinan dari Instansi Pemerintah setempat akan menunjuk individu atau
kelompok yang telah memenuhi seluruh kriteria dan lolos semua tahap seleksi
untuk menjadi agen perubahan
12.Bagaimana mekanisme kerja agen perubahan dengan pihak lain yang terlibat
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi?
• Mekanisme kerja agen perubahan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat
dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu:
Mekanisme kerja dengan pimpinan Instansi Pemerintah
·Mekanisme kerja dengan tim RBI Instansi Pemerintah
·Mekanisme kerja dengan sesama agen perubahan lainnya

10. MAKNA REFORMASI BIROKRASI
1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
2. Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi
pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang
tidak sedikit.
4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan
melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis,
sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma,
dan dengan upaya luar biasa.
5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan
dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas
fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru

11. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI
• Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik,
berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik,
netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik
aparatur negara.

12. • Menurut Sedarmayanti (2009), reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk
meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien, dan
akuntabilitas. Reformasi birokrasi mencakup beberapa perubahan, yaitu:
a. Perubahan cara berfikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak)
Perubahan yang dimaksud yaitu birokrasi harus mengubah pola berfikir yang
terdahulu (buruk), birokrasi harus memiliki pola pikir yang sadar bahwa mereka
sebagai pelayan masyarakat, mereka harus memiliki sikap dan pola tindak yang baik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam artian tidak menyimpang dari
peraturan yang telah ditetapkan.

13. b. Perubahan penguasa menjadi pelayan
Perubahan yang dimaksud adalah birokrasi harus mengubah sikap mereka, karena
dapat kita ketahui bahwa selama ini birokrasi selalu menganggap bahwa mereka
adalah penguasa karena memiliki jabatan yang tinggi dibanding masyarakat sehingga
mereka membuat mereka beranggapan bahwa mereka adalah penguasa yang harus
selalu dihormati. Oleh karenanya hal seperti itu harus dihilangkan dari birokrasi
c. Mendahulukan peranan dari wewenang
Perubahan yang dimaksud yaitu birokrasi harus selalu mendahulukan peranannya
yaitu sebagai pelayan masyarakat harus dapat melayani masyarakat dengan baik,
dengan cara mengesampingkan wewenang mereka sebagai pejabat atau pegawai
pemerintah

14. d. Tidak berfikir hasil produksi tapi hasil akhir
Perubahan yang dimaksud yaitu birokrasi harus selalu mengutamakan hasil
akhir dari pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat seperti
menciptakan kepuasan pada masyarakat
e. Perubahan manajemen kinerja
Perubahan yang dimaksud yaitu mengubah manajemen kinerja birokrasi agar
dapat menjadi lebih efektif dibandingkan sebelumnya

15. Prinsip Reformasi Birokrasi
• Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025, terdapat beberapa prinsip dalam melaksanakan
reformasi birokrasi, yaitu sebagai berikut:
1. Outcomes Oriented. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan
dalam kaitan dengan reformasi birokrasi harus dapat mencapai hasil
(outcomes) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tata
laksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM aparatur,
pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir
(mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur.
2. Terukur. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan outcomes
oriented harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu
pencapaiannya

16. 3. Efisien. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan outcomes
oriented harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara
efisien dan profesional.
4. Efektif. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan
target pencapaian sasaran reformasi birokrasi.
5. Realistik. Outputs dan outcomes dari pelaksanaan kegiatan dan program
ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal.
6. Konsisten. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu
ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk individu
pegawai

17. 7. Sinergi. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu
tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan
lainnya, satu program harus memberikan dampak positif bagi program lainnya.
Kegiatan yang dilakukan satu instansi pemerintah harus memperhatikan
keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya,
dan harus menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan di setiap instansi.
8. Inovatif. Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi K/L dan
Pemda untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pertukaran pengetahuan, dan best practices untuk menghasilkan kinerja yang
lebih baik.
9. Kepatuhan. Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
10. Dimonitor. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara melembaga
untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai
dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat
dilakukan perbaikan.

23. Sumber : Kemenpan RB