Assalamualaikum

1. KEDUDUKAN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA
PERTEMUAN KE III

2. KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
• Menurut M. Hadjon HAN adalah hukum antara, yakni hukum administrasi negara
materiil terletak di antara hukum privat dan hukum pidana.
• Hukum pidana berisi norma-norma yang penting bagi kehidupan masyarakat,
sehingga diserahkan kepada penguasa.
• Hukum privat berisi norma yang penegakannya dapat diserahkan kepada swasta.

3. SANKSI
Sanksi dalam HAN selalu diletakkan sebelum sanksi pidana dan sanksi perdata jika
UU tersebut mengaturnya.
Penegakan norma hukum administrasi negara selalu menghendaki kerja sama dua
pihak yakni satu sisi peran serta masyarakat dalam melaksanakan kewajiban yang
sudah ditentukan dalam UU. Sisi lainnya adalah pemerintah.
Hukum Administrasi negara memiliki karakter sebagai hukum publik.
Menurut Atmosudirdjo bahwa HAN merupakan suatu pengkhususan dari salah satu
bagian dari hukum tata negara yakni mengenai bagian administrasi dari negara.
HAN adalah salah satu cabang dari ilmu pengetahuan atau displin ilmu yang
mempunyai objek yang dipelajari.

4. OBJEK HAN
• Objek materiil
• Aparat pemerintah atau aparat
administrasi negara sebagai pihak
yang memerintah dan warga
masyarakat atau badan hukum privat
sebagai pihak yang diperintah.
• Diantara keduanya terdapat
hubungan hukum publik.
• Objek formal
• Perilaku atau kegiatan atau
keputusan hukum badan pemerintah,
baik yang bersifat peraturan
(regeling) maupun yang bersifat
ketetapan (beschikking)

5. FUNGSI HAN (M. HADJON)
• Fungsi normatif yaitu fungsi pemerintah dan instrumen pemerintahan.
• Fungsi instrumental yakni instrumental aktif (dalam bentuk kewenangan) dan pasif
(dalam bentuk kebijaksanaan).
• Fungsi jaminan yakni jaminan pemerintahan (keterbukaan dan pengawasan),
perlindungan hukum dan ganti rugi.
• Menurut Bachsan Mustafa mneyatakan HAN sebagai jembatan penghubung antara
kepentingan rakyat dan kepentingan pemerintah.
• Fungsinya HAN sebagai pengatur hubungan hukum antara pemerintah dan
masyarakat (yang diperintah) dan mengoordinasikannya sedemikian rupa agar
berjalan dengan semestinya sehingga tidak terjadi benturan kepentingan, serta
melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan perUU-an.

6. KARAKTER HAN
• Alasan-alasan kesulitan dalam sistematika dan modifikasi HAN
1. peraturan-peraturan HAN berubah lebih cepat dibanding dengan peraturan di
bidang hukum pidan dan privat.
2. Pembuatan peraturan-peraturan HAN tidak hanya satu tangan. Banyak badan
administrasi negara yang berwenang untuk membuat peraturan HAN.
3. HAN peka terhadap politik. Hal ini disebabkan karena pemerintah dan aparatur
bertugas menyelenggarakan kebijakan negara, kebijakan negara dalam arti luas
adalah politik.
4. HAN menelusup dan menyusup memasuki ke segala aspek kehidupan manusia. Hal
tersebut karena negara banyak mencampuri urusan rakyat dalam
menyelenggarakan kepentingan umum.

7. PENDEKATAN DALAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA
pemerintah
Administrasi
negara
Negara
• Teori Trikarsa
• Fungsi pemerintah adalah
mewujudkan tujuan dari negara dan
kehendaknya itu harus dinyatakan
secara tertulis dalam bentuk
peraturan perundang-undangan.
• Fungsi administrasi negara adalah
melaksanakan kehendak pemerintah,
yang berarti melaksanakan peraturan
perundang-undangan.

8. HAN DIBEDAKAN MENJADI DUA (MENURUT
PRAJUDI ATMOSUDIRDJO
• HAN heteronom bersumber pada UUD,
TAP MPR, dan UU. Hukum ini mengatur
seluk beluk organisasi dan fungsi
administrasi negara (alat tata usaha
negara) dan tidak boleh dilawan,
dilanggar serta tidak boleh diubah oleh
administrasi negara.
• HAN heteronom mencakup: dasar-dasar
dan prinsip umum administrasi negara,
organisasi administrasi negara, berbagai
aktivitas dari organisasi negara, seluruh
sarana administrasi negara dan badan
peradilan administrasi.
• HAN otonom bersumber pada
keputusan pemerintah yang bersifat
sebagai UU dalam arti yang luas,
yurisprudensi dan teori. Hukum ini
merupakan hukum operasional yang
diciptakan pemerintah administrasi
itu sendiri. Sehingga bisa diubah
setiap waktu apabila perlu dengan
catatan tidak melanggar kepastian
hukum, asas keadilan dan asas
kepentingan umum.

9. PENGEMBANGAN PRINSIP FUNDAMENTAL HAN
• Asas-asas pemerintahan yang baik
• 1. asas kepastian hukum
• 2. asas kemanfaatan
• 3. adad ketidakberpihakan
• 4. asas kecermatan
• 5. asas tidak menyalahgunakan kewenangan
• 6. asas keterbukaan
• 7. asas kepentingan umum
• 8. asas pelayanan yang baik