SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
PENETAPAN TARGET
RAPAT PENYUSUNAN PENETAPAN TARGET,
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39
TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014, DAN
PELATIHAN APLIKASI PP NO. 39 TAHUN 2006
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL
BIODATA
NAMA : DRA. MARDIAH THAMRIN, MPM, Ph.D
TTL : Lampung, 14 Maret 1963
JABATAN : Kepala Sub Direktorat Sistem dan Prosedur
Evaluasi Kinerja Pembangunan
PANGKAT : Pembina Tk 1
GOLONGAN : IV B
INSTANSI : Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional, Bappenas
PENDIDIKAN:
 S3 : Ph.D dari Flinders University, Australia
 S2 : MPM dari Carnegie Mellon University, USA
 S1 : Dra dari Gajah Mada University (UGM),
Yogyakarta
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
(1) Pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan dilakukan oleh
masing-masing Kementerian /
Lembaga / Satuan Kerja Perangkat
Daerah;
(2) Menteri/ Kepala Bappeda
menghimpun dan menganalisis hasil
pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari masing-masing
pimpinan Kementerian/ Lembaga/
Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.
Pasal
28
UU No 25/2004 Tentang SPPN:
UU No. 25/2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(1) Pimpinan Kementerian/ Lembaga
Melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Kementerian/
Lembaga Periode Sebelumnya;
(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Periode Sebelumnya
(3) Menteri/ Kepala Bappeda Menyusun
Rencana Pembangunan Berdasarkan Hasil
Evaluasi Pimpinan Kementerian/ Lembaga
Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dan
Evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2);
(4) Hasil Evaluasi Sebagaimana Dimaksud Pada
Ayat (3) Menjadi Bahan Bagi Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional/Daerah
Untuk Periode Berikutnya.
Pasal 29
PP No. 90/2006 tentang
TATACARA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
(1) PIMPINAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA
MELAKSANAKAN PENYIAPAN RANCANGAN
RENSTRA–KL PERIODE BERIKUTNYA UNTUK
SEKTOR YANG MENJADI TUGAS DAN
KEWENANGANNYA PADA AKHIR PELAKSANAAN
RPJM NASIONAL YANG SEDANG BERJALAN,
DIAWALI DENGAN PENYUSUNAN RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN SECARA TEKNOKRATIK
DI SEKTORNYA;
(2) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN
TEKNOKRATIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA
AYAT (1), PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENGHIMPUN:
a. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI SEKTOR YANG BERSESUAIAN DENGAN TUGAS
DAN KEWENANGANNYA; DAN
b. ASPIRASI MASYARAKAT
(3) PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH
UNTUK MENGIDENTIFIKASIKAN PEMBAGIAM
TUGAS DALAM PENCAPAIAN SASARAN NASIONAL
SESEUAI DENGAN RANCANGAN RENCANA
PEMBANGUNAN SECARA TEKNOKRATIK DI
SEKTORNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT
(2)
Pasal 12
5
MENGIDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA YANG
SESUAI DENGAN SUCCESS CRITERIA
Kriteria
Penyusunan
Indikator antara lain:
o SMART
o CREAM
o Kriteria McKoy,
dkk.
CONTOH : WORKSHEET
KERANGKA KERJA LOGIS
Sumber: Pengembangan bahan pelatihan Funnel S: Logic Model, SPEKP, 2011
WORKSHEET
LANGKAH KERANGKA KERJA LOGIS
MENINGKAT
-NYA
DERAJAD
KESEHATA
N IBU &
ANAK
TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD 93220872
 
Sekelumit tentang Renstra SKPD berdasarkan Permendagri 54 tahun 2010
Sekelumit tentang Renstra SKPD berdasarkan Permendagri 54 tahun 2010Sekelumit tentang Renstra SKPD berdasarkan Permendagri 54 tahun 2010
Sekelumit tentang Renstra SKPD berdasarkan Permendagri 54 tahun 2010Rusman R. Manik
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDDadang Solihin
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikRini Pakpahan
 
Riviu renstra 2017
Riviu renstra 2017Riviu renstra 2017
Riviu renstra 2017heli supardi
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenMusnanda Satar
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDM Handoko
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDPSEKP - UGM
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMemahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAJamaludin ..
 
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusanta...
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan PemberianAnugerah Pangripta Nusanta...Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan PemberianAnugerah Pangripta Nusanta...
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusanta...Dadang Solihin
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN93220872
 

What's hot (20)

Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD
 
Pp39
Pp39Pp39
Pp39
 
Sekelumit tentang Renstra SKPD berdasarkan Permendagri 54 tahun 2010
Sekelumit tentang Renstra SKPD berdasarkan Permendagri 54 tahun 2010Sekelumit tentang Renstra SKPD berdasarkan Permendagri 54 tahun 2010
Sekelumit tentang Renstra SKPD berdasarkan Permendagri 54 tahun 2010
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
 
Petunjuk penyusunan renja 2013
Petunjuk penyusunan renja 2013Petunjuk penyusunan renja 2013
Petunjuk penyusunan renja 2013
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publik
 
Riviu renstra 2017
Riviu renstra 2017Riviu renstra 2017
Riviu renstra 2017
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMemahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
 
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusanta...
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan PemberianAnugerah Pangripta Nusanta...Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan PemberianAnugerah Pangripta Nusanta...
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan Pemberian Anugerah Pangripta Nusanta...
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Renstra skpd
Renstra skpdRenstra skpd
Renstra skpd
 

Similar to OPTIMALKAN PP39

Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004Dini Audi
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
 
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014Randy Wrihatnolo
 
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Deki Zulkarnain
 
1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptx
1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptx1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptx
1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptxRETWANDO
 
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SanitasiSinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
 
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA KemenhubDwi Suprayitno
 
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Deki Zulkarnain
 
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISPP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISAchmad Wahid
 
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxG_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxzulfadly11
 
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruangsinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruangoswar mungkasa
 
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020ZulfiSuhendra
 
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangSinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangOswar Mungkasa
 
Kepmenlh 61-2003
Kepmenlh 61-2003Kepmenlh 61-2003
Kepmenlh 61-2003Agus Witono
 
Peran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptx
Peran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptxPeran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptx
Peran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptxTumburParulianSimatu
 

Similar to OPTIMALKAN PP39 (20)

6PENYU~2 (1).pptx
6PENYU~2 (1).pptx6PENYU~2 (1).pptx
6PENYU~2 (1).pptx
 
Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
 
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
 
Permen no.4-2005
Permen no.4-2005Permen no.4-2005
Permen no.4-2005
 
1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptx
1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptx1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptx
1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptx
 
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SanitasiSinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi
 
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
 
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
 
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISPP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 
Pp no 46__2016
Pp no 46__2016Pp no 46__2016
Pp no 46__2016
 
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxG_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
 
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruangsinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
 
Paparan Riau 26102018.ppt
Paparan Riau 26102018.pptPaparan Riau 26102018.ppt
Paparan Riau 26102018.ppt
 
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
 
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangSinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
 
Kepmenlh 61-2003
Kepmenlh 61-2003Kepmenlh 61-2003
Kepmenlh 61-2003
 
Peran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptx
Peran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptxPeran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptx
Peran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptx
 

More from KPDT

Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal DaerahKerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal DaerahKPDT
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
 
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...KPDT
 
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"KPDT
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalKPDT
 
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevPelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevKPDT
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014KPDT
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun StandarKPDT
 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014KPDT
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...KPDT
 
Sirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasaSirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasaKPDT
 
Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)KPDT
 
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...KPDT
 
Pointer pak menteri
Pointer pak menteriPointer pak menteri
Pointer pak menteriKPDT
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013KPDT
 
John west indonesia presentation - may 2013-english
John west   indonesia presentation - may 2013-englishJohn west   indonesia presentation - may 2013-english
John west indonesia presentation - may 2013-englishKPDT
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-englishIndonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-englishKPDT
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasaIndonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasaKPDT
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 englishGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 englishKPDT
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasaGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasaKPDT
 

More from KPDT (20)

Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal DaerahKerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
 
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
 
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevPelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
 
Sirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasaSirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasa
 
Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)
 
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
 
Pointer pak menteri
Pointer pak menteriPointer pak menteri
Pointer pak menteri
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
 
John west indonesia presentation - may 2013-english
John west   indonesia presentation - may 2013-englishJohn west   indonesia presentation - may 2013-english
John west indonesia presentation - may 2013-english
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-englishIndonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasaIndonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 englishGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasaGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
 

Recently uploaded

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 

OPTIMALKAN PP39

  • 1. PENETAPAN TARGET RAPAT PENYUSUNAN PENETAPAN TARGET, PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014, DAN PELATIHAN APLIKASI PP NO. 39 TAHUN 2006 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
  • 2. BIODATA NAMA : DRA. MARDIAH THAMRIN, MPM, Ph.D TTL : Lampung, 14 Maret 1963 JABATAN : Kepala Sub Direktorat Sistem dan Prosedur Evaluasi Kinerja Pembangunan PANGKAT : Pembina Tk 1 GOLONGAN : IV B INSTANSI : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas PENDIDIKAN:  S3 : Ph.D dari Flinders University, Australia  S2 : MPM dari Carnegie Mellon University, USA  S1 : Dra dari Gajah Mada University (UGM), Yogyakarta
  • 4. (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah; (2) Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pasal 28 UU No 25/2004 Tentang SPPN:
  • 5. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (1) Pimpinan Kementerian/ Lembaga Melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kementerian/ Lembaga Periode Sebelumnya; (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Periode Sebelumnya (3) Menteri/ Kepala Bappeda Menyusun Rencana Pembangunan Berdasarkan Hasil Evaluasi Pimpinan Kementerian/ Lembaga Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dan Evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2); (4) Hasil Evaluasi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3) Menjadi Bahan Bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional/Daerah Untuk Periode Berikutnya. Pasal 29
  • 6. PP No. 90/2006 tentang TATACARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL (1) PIMPINAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA MELAKSANAKAN PENYIAPAN RANCANGAN RENSTRA–KL PERIODE BERIKUTNYA UNTUK SEKTOR YANG MENJADI TUGAS DAN KEWENANGANNYA PADA AKHIR PELAKSANAAN RPJM NASIONAL YANG SEDANG BERJALAN, DIAWALI DENGAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN SECARA TEKNOKRATIK DI SEKTORNYA; (2) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA MENGHIMPUN: a. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI SEKTOR YANG BERSESUAIAN DENGAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA; DAN b. ASPIRASI MASYARAKAT (3) PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGIDENTIFIKASIKAN PEMBAGIAM TUGAS DALAM PENCAPAIAN SASARAN NASIONAL SESEUAI DENGAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN SECARA TEKNOKRATIK DI SEKTORNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) Pasal 12
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19. 5 MENGIDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA YANG SESUAI DENGAN SUCCESS CRITERIA Kriteria Penyusunan Indikator antara lain: o SMART o CREAM o Kriteria McKoy, dkk.
  • 21. Sumber: Pengembangan bahan pelatihan Funnel S: Logic Model, SPEKP, 2011 WORKSHEET LANGKAH KERANGKA KERJA LOGIS
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.