Pelatihan Dokumen anggaran

1. Disampaikan oleh:
AGUS SUHARYONO, Ak, M.Ak, CA
Bukittinggi, 3 April 2023

2. 1. UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. PP 12/2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
3. PERMENPAN 36/2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
5. Kepmendagri Nomor 821.29 – 6083 tentang Rician Standar Kompetensi
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah
6. Kepmendagri Nomor 893.4 – 2018 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 1. Pelaksanaan manajemen pengawasan;
2. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
4. Pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah;
5. Pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
6. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Pemeriksaan khusus; dan
8. Pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah:
a. Reviu RPJMD dan Renstra
b. Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan
c. Reviu LAKIN
d. Reviu LPPD
e. Evaluasi SPIP
f. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan APIP
g. Tindak Lanjut Kerja Sama APIP dengan Instansi Lain
h. Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi dan Pungutan Liar
i. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokras
j. Pendampingan/Asistensi/Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

8. 8

9. 9
PPUPD Ahli Pertama : 77 kegiatan
PPUPD Ahli Muda : 86 kegiatan
PPUPD Ahli Madya : 87 kegiatan
PPUPD Ahli Utama : 58 kegiatan

10. 10

11. 11

12. 12

13. 13

14. 14

15. 15

16. 16

17. 17

18. 18

19. 19

20. 20

21. 21

22. 22

23. 23
Dan seterusnya……

24. 24

25. REVIU DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN
(LAMPIRAN PERMENPAN-RB 36/2020)
1. Ahli Pertama
Mengidentifikasi dokumen terkait perencanaan pembangunan dan
anggaran daerah tahunan dengan ketentuan (Kertas Kerja Identifikasi)
2. Ahli Muda
Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen terkait
perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan dengan
ketentuan (Kertas Kerja Analisis)
3. Ahli Madya
Merekomendasikan hasil reviu perencanaan pembangunan dan
anggaran tahunan (Kertas Kerja Pengujian)
25

26. 26

27. 27
Pasal 373 UU 23/2014
1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota
3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri (Dalam Negeri).

28. 28
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
Pasal 377
Menteri (Dalam Negeri) melakukan pengawasan umum terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
1) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian
melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas
masing-masing dan berkoordinasi dengan Menteri.
2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai
dengan fungsi dan kewenangannya.

29. 29
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA
Pasal 378
1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan
umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu
melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meminta bantuan untuk
melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Pusat.

30. 30
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH
Pasal 379
1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan
dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi.
2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi.
Pasal 380
1) Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah
kabupaten/kota.
2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

31. 31
Penjelasan Pasal 377 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, kelembagaan Daerah provinsi,
kepegawaian pada Perangkat Daerah provinsi, keuangan Daerah provinsi, pembangunan
Daerah provinsi, pelayanan publik di Daerah provinsi, kerja sama Daerah provinsi, kebijakan
Daerah provinsi, Gubenur dan DPRD provinsi, dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengawasan teknis” adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan
substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi sesuai dengan
kewenangan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian masing-masing.
Ayat (3)
Cukup jelas.

32. 32
Pasal 379
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Khusus untuk pengawasan yang terkait keuangan Daerah
meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD provinsi yaitu sejak
tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas
pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi yang dilakukan
oleh inspektorat provinsi dapat bekerja sama dengan inspektorat
jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pengawasan.

33. 33
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

34. 34
(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
a. provinsi, dilaksanakan oleh:
1. Menteri (Dalam Negeri), untuk pengawasan umum; dan
2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian,
untuk pengawasan teknis;
b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis.
(2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1 dan huruf b meliputi:
(1)pembagian urusan pemerintahan;
(2)kelembagaan daerah;
(3)kepegawaian pada Perangkat Daerah;
(4)keuangan daerah;
(5)pembangunan daerah;
(6)pelayanan publik di daerah;
(7)kerja sama daerah;
(8)kebijakan daerah;
(9)kepala daerah dan DPRD; dan bentuk pengawasan lain sesuai
Pasal 10 PP 12/2017

35. 35
(3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2 dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan
pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang
diserahkan ke daerah kabupaten/kota.
(4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di
daerah.

36. 36
(11) Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilakukan dalam bentuk reviu,
monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan
lainnya.
(5) Selain melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah provinsi, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan
masing-masing melakukan pengawasan atas pelaksanaan
pengawasan yang menjadi tugas gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
(6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya.

37. 37
Pasal 16
(3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:
a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi
capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

38. 38
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH KEPALA DAERAH
Pasal 17
(1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh
gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/wali kota untuk daerah kabupaten/kota.
(2) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektorat daerah.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan
teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan,
pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(5) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah provinsi dapat
dibantu oleh inspektorat jenderal Kementerian dan/atau kementerian/lembaga terkait.

39. 39
(1)Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat
Daerah meliputi:
a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah;
b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah;
c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap
perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan,
pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

40. 40
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2) dan meliputi:
a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta
pelaksanaan program dan kegiatan;
b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan
terpadu;
c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu
dari Perangkat Daerah;
d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya
penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat
Daerah.

41. 41
Ayat (11) Pasal 10 PP 12/2017
Yang dimaksud dengan “reviu” adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu
kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Yang dimaksud dengan “monitoring” adalah proses penilaian kemajuan suatu
program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil
atau prestasi suatu kegiatan dengan
standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai
tujuan.
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah proses identifikasi masalah, analisis,
dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah

42. TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN
2023

43. 43

44. 44

45. 45

46. 46

47. 47

48. 48

49. 49

50. 50

51. 51

52. 52

53. 53

54. 54

55. 55

56. 56

57. 57

58. 58

59. 59

60. 60

61. 61

62. 62
Dan seterusnya….

63. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 893.4 – 2018 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
63

64. No. Jenjang PPUPD Mata Pelatihan Kompetensi Dasar
1. Ahli Pertama Mengidentifikasi dokumen rancangan
akhir rencana pembangunan daerah
tahunan
Setelah mempelajari materi mata Pelatihan
ini, peserta mampu mengidentifikasi dokumen
rancangan akhir rencana pembangunan
daerah tahunan dengan benar.
2. Ahli Muda Mengevaluasi dokumen rancangan
akhir rencana pembangunan daerah
tahunan
Setelah mempelajari materi mata Pelatihan
ini, peserta mampu mengevaluasi dokumen
rancangan akhir rencana pembangunan
daerah tahunan
3. Ahli Madya Merekomendasikan perbaikan
dokumen rancangan akhir rencana
pembangunan daerah tahunan
Setelah mempelajari materi mata Pelatihan
ini, peserta diharapkan mampu
merekomendasikan perbaikan dokumen
rancangan akhir rencana pembangunan
daerah tahunan
64

65. No. Jenjang PPUPD Mata Pelatihan Kompetensi Dasar
1. Ahli Pertama Mengidentifikasi penganggaran
daerah tahunan
Setelah mempelajari materi mata Pelatihan
ini, peserta mam mengidentifikasi
Penganggaran Daerah Tahunan dengan
benar.
2. Ahli Muda Menganalisis penganggaran daerah
tahunan
Setelah mempelajari materi mata Pelatihan
ini, peserta mampu menganalisis
Penganggaran Daerah Tahunan dengan
benar.
3. Ahli Madya Merekomendasikan penganggaran
daerah tahunan
Setelah mempelajari materi mata Pelatihan
ini, peserta diharapkan mampu
merekomendasikan penganggaran daerah
tahunan
65

67. Kode Unit Judul Unit PPUPD Pertama
0.84.PPU.19.005.01 Mengidentifikasi fokus dan sasaran dalam rangka penyusunan perencanaan
pengawasan tahunan
0.84.PPU.19.009.01 Mengidentifikasi bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
0.84.PPU.19.013.01 Mengidentifikasi bahan penyusunan program kerja pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
0.84.PPU.19.017.01 Mengidentifikasi kebijakan aspek umum penyelenggaraan pemerintahan daerah
0.84.PPU.19.020.01 Mengidentifikasi penerapan Standar Pelayanan Minimal
0.84.PPU.19.023.01 Mengidentifikasi penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
0.84.PPU.19.026.01 Mengidentifikasi dampak pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
0.84.PPU.19.029.01 Mengidentifikasi pengelolaan keuangan desa
0.84.PPU.19.032.01 Mengidentifikasi pengaduan dalam rangka pemeriksaan khusus/klarifikasi pengaduan
0.84.PPU.19.035.01 Mengidentifikasi dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah lima tahunan
0.84.PPU.19.038.01 Mengidentifikasi dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah tahunan
0.84.PPU.19.041.01 Mengidentifikasi penganggaran daerah tahunan
0.84.PPU.19.044.01 Mengidentifikasi rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
0.84.PPU.19.047.01 Mengidentifikasi target dan capaian kinerja
0.84.PPU.19.050.01 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan
0.84.PPU.19.053.01 Melaksanakan Ekspose laporan hasil pengawasan

68. Kode Unit Judul Unit PPUPD Muda
0.84.PPU.19.001.01 Memimpin pengawasan
0.84.PPU.19.004.01 Melakukan komunikasi pengawasan
0.84.PPU.19.006.01 Menganalisis fokus dan sasaran dalam rangka penyusunan perencanaan pengawasan
tahunan
0.84.PPU.19.010.01 Menyusun rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah
0.84.PPU.19.014.01 Merencanakan program kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
0.84.PPU.19.018.01 Mengevaluasi pelaksanaan aspek umum penyelenggaraan pemerintahan daerah
0.84.PPU.19.021.01 Mengevaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal
0.84.PPU.19.024.01 Mengevaluasi penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
0.84.PPU.19.027.01 Mengevaluasi dampak pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
0.84.PPU.19.030.01 Mengevaluasi pengelolaan keuangan desa
0.84.PPU.19.033.01 Mengevaluasi kasus dan pengaduan
0.84.PPU.19.036.01 Mengevaluasi dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah lima tahunan
0.84.PPU.19.039.01 Mengevaluasi dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah tahunan
0.84.PPU.19.042.01 Mengevaluasi penganggaran daerah tahunan
0.84.PPU.19.045.01 Mengevaluasi rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
0.84.PPU.19.048.01 Mengevaluasi target dan capaian kinerja

69. Kode Unit Judul Unit PPUPD Madya
0.84.PPU.19.002.01 Mensupervisi pengawasan
0.84.PPU.19.007.01 Mengevaluasi fokus dan sasaran dalam rangka penyusunan perencanaan pengawasan
tahunan
0.84.PPU.19.011.01 Memverifikasi rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah
0.84.PPU.19.015.01 Merumuskan program kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
0.84.PPU.19.019.01 Merekomendasikan peningkatan pelaksanaan aspek umum penyelenggaraan pemerintahan
daerah
0.84.PPU.19.022.01 Merekomendasikan peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal
0.84.PPU.19.025.01 Merekomendasikan perbaikan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
0.84.PPU.19.028.01 Merekomendasikan pelaksanaan urusan pemerintahan
0.84.PPU.19.031.01 Merekomendasikan peningkatan pengelolaan keuangan desa
0.84.PPU.19.034.01 Merekomendasikan hasil pemeriksaan khusus/klarifikasi pengaduan
0.84.PPU.19.037.01 Merekomendasikan perbaikan dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah
lima tahunan
0.84.PPU.19.040.01 Merekomendasikan perbaikan dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah
tahunan
0.84.PPU.19.043.01 Merekomendasikan penganggaran daerah tahunan
0.84.PPU.19.046.01 Merekomendasikan rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
0.84.PPU.19.049.01 Merekomendasikan peningkatan capaian kinerja
0.84.PPU.19.052.01 Menyusun laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

70. Kode Unit Judul Unit PPUPD Utama
0.84.PPU.19.003.01 Mengendalikan mutu pengawasan
0.84.PPU.19.008.01 Menentukan fokus dan sasaran pengawasan tahunan
0.84.PPU.19.012.01 Menilai rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
0.84.PPU.19.016.01 Merancang program kerja pengawasan Penyelenggaraan
pemerintahan daerah
0.84.PPU.19.055.01 Mengasistensi pembangunan tata kelola urusan
pemerintahan yang baik
0.84.PPU.19.056.01 Membangun kesadaran dampak penyimpangan pelaksanaan
urusan
0.84.PPU.19.057.01 Membangun cara berpikir kritis dalam pelaksanaan urusan
0.84.PPU.19.060.01 Memfasilitasi penguatan kapasitas perangkat daerah dalam
pelaksanaan urusan
0.84.PPU.19.061.01 Memberikan keterangan ahli

71. 71
REGULASI:
1. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
4. Permendagri 10/2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah Tahunan
5. Permendagri 70/2019 tentang Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah
6. Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kepmendagri 050/5889-Tahun 2021)
7. Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Permendagri 81/2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023
9. Permendagri 84/2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023
10.Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kemendagri Nomor 700/1329/IJ tanggal 3 Juni 2022
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah Tahun 2023

72. Dampak (Impact)
RPJPD
RENSTRA-
PD
RPJMD
Dampak (Impact)
Hasil
(Outcome)
Keluaran
(Output)
Dampak
(Impact)
tahunan
RENJA-PD
RKPD
Dampak
(Impact)
tahunan
TUJUAN/SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
&
SUB
KEGIATAN
1 2 3 4 1 2 3 4 5
Hasil
(Outcome)
Capaian outcome RPJMD
merupakan kumpulan dari
seluruh outcome Renstra-PD
Hasil
(Outcome)
Keluaran
(Output)
Hasil
(Outcome)
Capaian outcome/output
RKPD merupakan
kumpulan dari seluruh
outcome/output Renja-PD
Keluaran
(Output)
ARSITEKTUR KINERJA DOKUMEN PPD
Dampak (Impact)
1 2 3 4 5
72

73. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN
RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD) BERDASARKAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017
RPJPD
1. PENDAHULUAN
2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3. PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS DAERAH
4. VISI DAN MISI DAERAH
5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN
POKOK DAERAH
6. PENUTUP
RPJMD
1. PENDAHULUAN
2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
4. PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS DAERAH
5. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
6. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
7. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
8. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
9. PENUTUP
RENSTRA PD
1. PENDAHULUAN
2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH
3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
4. TUJUAN DAN SASARAN
5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN
8. PENUTUP
RENJA PD
1. PENDAHULUAN
2. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU
3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT
DAERAH
4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
5. PENUTUP
RKPD*
1. PENDAHULUAN
2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
6. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
7. PENUTUP
73

74. 1. Keterhubungan Program dgn Misi,
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan &
Strategi dlm dok RPJMD
2. Konsistensi Antar Bab dlm dok RPJMD
3. Pengintegrasian hasil Musrenbang
RPJMD dlm dok RPJMD
4. Keselarasan antara dok RPJMD dgn
dok RTRW
5. Keselarasan antara dok RPJMD dgn
dok RPJMN
6. Keterhubungan & kesesuaian antara
dok RPJMD dgn dok RPJPD
REVIU RPJMD
1. Keterhubungan & kesesuaian prog &
keg dgn Tujuan, & Sasaran SKPD dlm
dok Renstra‐SKPD
2. Konsistensi antar Bab dlm dok
Renstra‐SKPD
3. Konsistensi & Keterhubungan antara
dok Renstra SKPD dgn dok RPJMD
REVIU Renstra-SKPD
1. Kesesuaian rumusan prioritas & sasaran pembangunan
daerah dlm Rankhir RKPD dgn program pembangunan
daerah yg ditetapkan dlm RPJMD & Prioritas Pembangunan
Nasional dlm RKPD.
2. Kesesuaian rencana prog & keg prioritas dlm Rankhir RKPD,
dgn indikasi rencana program prioritas yg ditetapkan dlm
RPJMD;
3. Kesesuaian proyeksi kapasitas fiskal tahunan dlm Rankhir
RKPD dgn rumusan kerangka pendanaan dlm RPJMD;
4. Konsistensi pencantuman indikator serta target kinerja
sasaran & program dlm Rankhir RKPD dgn RPJMD;
5. Kesesuaian pagu dana per-program setiap perangkat daerah
dlm Rankhir RKPD dgn RPJMD.
REVIU RKPD
Konsistensi dok Renja-PD dgn RKPD & Renstra-PD
1. kesesuaian rumusan tujuan, sasaran rencana prog & keg,
indikator kinerja, poksar, lokasi, & pendanaan indikatif
dlm Renja-PD dgn rencana prog & keg prioritas
pembangunan tahunan daerah RKPD.
2. keselarasan rumusan tujuan, sasaran rencana prog &
keg, indikator kinerja, poksar, lokasi, & pendanaan
indikatif dlm Renja-PD dgn Renstra-PD.
REVIU RENJA-SKPD
• kesesuaian substansi rumusan
KUA Rancangan Kerangka
Ekonomi Daerah & Kebijakan
Keuangan Daerah dlm RKPD;
• kesesuaian substansi rumusan
prioritas & sasararan serta
rencana prog & keg dlm
PPAS/PPAS Perubahan dgn
RKPD;
• kesesuaian pencantuman
indikator & target kinerja serta
pagu indikatif, lokasi, poksar dlm
rencana prog & keg PPAS dgn
RKPD.
REVIU KUA-PPAS
• kesesuaian rumusan rencana
prog & keg dlm RKA-SKPD dgn
PPAS;
• kesesuaian pencantuman
indikator & target kinerja serta
pagu indikatif, lokasi, poksar dlm
rencana prog & keg RKA-SKPD
dgn PPAS.
REVIU RKA-SKPD
PERENCANAAN PENGANGGARAN
74

75. Permasalahan
Pembangunan
Daerah
“RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD”
(pasal 12 ayat (3), Permendagri 86/2017)
RPJMD RKPD
Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD/
Renstra-SKPD
Capaian Kinerja
RKPD/Renja-SKPD
s.d tahun berjalan
Analisis / Evaluasi
Pertumbuhan
Ekonomi ,
Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan
Renstra-SKPD Renja-SKPD

76. RPJMD
Renstra
PD
Renja
PD
KUA PPA
Rancangan
APBD
RKA-PD
APBD
DPA-PD
PENERIMA MANFAAT
(Masyarakat &
Dunia Usaha)
• DIEVALUASI MDN & GUB
• PEDOMAN EVALUASI
DITETAPKAN MDN
Disepakati KDH & DPRD
RKPD
RPJPD • RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan
diterjemahkan kedalam RKPD;
• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah
jangka menengah yang dilaksanakan melalui
Renstra SKPD;
• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah
ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja
program & kegiatan Renstra SKPD;
• Seluruh program selama lima tahun seluruh
Renstra memedomani program prioritas dalam
RPJMD;
• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
• Renja SKPD menerjemahkan program prioritas
(RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
• Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar
pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

78. Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh APIP provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan
reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah untuk menghasilkan dokumen APBD
yang berkualitas.
Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah adalah penelaahan atas penyusunan
dokumen rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD (dokumen pelaksanaan atau penjabaran dari RPJMD)
dan Renja-PD dan reviu dokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA, PPAS dan RKA-SKPD oleh APIP
provinsi/kabupaten/kota yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen perencanaan
dan penganggaran telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, dalam upaya membantu Kepala
Daerah untuk menghasilkan dokumen APBD yang berkualitas untuk mencapai prioritas dan sasaran
pembangunan tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.
Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak
mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen
sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti
yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa
dilaksanakan dalam suatu audit.
7
8

79. Peningkatkan kualitas APBD serta menjamin konsistensi dan keterpaduan
perencanaan penganggaran dilakukan melalui pelaksanaan reviu dokumen
rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD (dokumen pelaksanaan atau
penjabaran dari RPJMD) dan Renja-PD serta reviu dokumen anggaran tahunan
daerah yaitu KUA, PPAS dan RKA-SKPD oleh APIP provinsi/kabupaten/kota.
Pelaksanaan reviu harus mampu menjamin proses perencanaan penganggaran
patuh terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran sebagai quality
assurance.
79

80. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran
Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Reviu adalah
penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

81. LINGKUP REVIU
Lingkup Reviu meliputi:
1. RKPD dan perubahan RKPD;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan rencana kerja
Perangkat Daerah;
3. KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; dan
4. RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD.

82. REVIU ATAS RKPD DAN PERUBAHAN
RKPD
Reviu atas RKPD dan Perubahan RKPD dilaksanakan dengan
melakukan pengujian atas:
a. kesesuaian informasi dalam RKPD dan Perubahan RKPD
dengan informasi dalam RPJMD dan Perubahan RPJMD; dan
b. kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan
daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan
pembangunan.

83. REVIU ATAS RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
Reviu atas rencana kerja Perangkat Daerah dan Perubahan
rencana kerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan
melakukan pengujian atas:
a. kesesuaian informasi dalam rencana kerja Perangkat Daerah
dan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah dengan
informasi dalam RKPD dan Perubahan RKPD; dan
b. kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan
daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan
pembangunan.

84. REVIU ATAS KUA, PPAS, PERUBAHAN KUA DAN
PERUBAHAN
PPAS
Reviu atas KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS di
dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:
a. kesesuaian informasi dalam KUA, PPAS, Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS dengan informasi dalam RKPD dan
Perubahan RKPD; dan
b. kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran
daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran.

85. REVIU ATAS RKA-SKPD DAN PERUBAHAN RKA-
SKPD
Reviu atas RKA-SKPD dan Perubahan di dilaksanakan dengan
melakukan pengujian atas:
a. kesesuaian informasi dalam RKA-SKPD dan Perubahan RKA-
SKPD dengan informasi dalam KUA, PPAS, Perubahan KUA
dan Perubahan PPAS; dan
b. kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran
daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran.

86. Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan

87. PERENCANAAN REVIU
1. Pengumpulan informasi umum obyek Reviu; merupakan kegiatan
pengumpulan informasi untuk memahami obyek Reviu secara
umum.
2. Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko;
merupakan kegiatan untuk melakukan identifikasi dan pemetaan
area Reviu yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan.
3. Penyusunan Program Kerja Reviu; Program Kerja Reviu disusun
oleh Tim Reviu dan ditetapkan oleh inspektur daerah.
4. Penetapan tim reviu; Penetapan Tim Reviu dilakukan oleh
inspektur daerah atas usulan inspektur pembantu dengan
memperhatikan kompetensi teknis yang memadai.

88. PELAKSANAAN REVIU
1. Pelaksanaan Reviu meliputi kegiatan penelusuran informasi
dan/atau angka,permintaan keterangan serta analisis dokumen
perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan.
2. Pelaksanaan Reviu dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang
telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Pelaksanaan langkah kerja Reviu dituangkan dalam Kertas Kerja
Reviu.

89. PELAPORAN REVIU
1. Pelaporan Reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh
inspektur daerah.
2. Laporan Hasil Reviu memuat Catatan Hasil Reviu.
3. Catatan Hasil Reviu merupakan kesimpulan dari hasil Reviu yang memuat:
a. dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan yang harus
diperbaiki;
b. permasalahan yang dihadapi;
c. tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah dan telah ditindaklanjuti oleh
penyusun dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan;
dan/atau
d. tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah dan belum atau tidak
ditindaklanjuti oleh penyusun dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran
daerah tahunan.
4. Laporan Hasil Reviu lingkup daerah provinsi disampaikan kepada gubernur dengan
tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal.
5. Laporan Hasil Reviu lingkup daerah kabupaten/kota disampaikan kepada bupati/wali kota
dengan tembusan gubernur melalui Inspektur Daerah Provinsi.

90. RPJMD
RKPD
TH-1
RKPD
TH-2
RKPD
TH-3
RKPD
TH-4
RKPD
TH-5
RKP
RKPD
TH-3
KUA
PPAS
TAPD
DPRD
[BANGGAR]
SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
SE KDH TTG
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
PERMENDAGRI
PEDOMAN
PENYUSUNAN
APBD
SKP
D
RKA-
SKPD
SKP
D
RKA-
SKPD
SKP
D
RKA-
SKPD
SKP
D
RKA-
SKPD
PERATURAN
PER-UU-AN

91. 91
Pelaksanaan kegiatan reviu
dokumen rencana
pembangunan dan
anggaran tahunan daerah
oleh APIP tidak menambah
layer proses perencanaan
sebagaimana telah diatur
dalam Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 dan
Permendagri Nomor 77
Tahun 2020

92. 1 •PERSIAPAN PENYUSUNAN
2 •PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3 •PENYUSUNAN RANCANGAN
4 •PELAKSANAAN MUSRENBANG
5 •PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6 •PENETAPAN
Des 2021
Juni 2022

93. TAHAPAN DAN TATA CARA REVIU
1. TAHAP PERENCANAAN, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek reviu,
melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja
Reviu. (Minggu pertama bulan Januari)
2. TAHAP PELAKSANAAN, mencakup kegiatan penelaahan dokumen rencana pembangunan dan
anggaran tahunan daerah.
3. TAHAP PELAPORAN HASIL REVIU, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR)
dan Laporan Hasil Reviu (LHR).
 Kegiatan reviu dilaksanakan secara objektif oleh auditor APIP lingkup pemerintah
provinsi/kabupaten/kota dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan
Program Kerja Pengawasan Tahunan.
 Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar APIP provinsi/kabupaten/kota yang tergabung
dalam Tim melaksanakan reviu dengan jujur dan tidak mengompromikan kualitas. Pereviu
harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi
oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
93

94. APIP provinsi/kabupaten/kota berkoordinasi dengan unsur pimpinan TIM Penyusun
RKPD (Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab, Kepala SKPD bidang perencanaan
selaku koordinator) dan TAPD provinsi/kabupaten/kota (Sekretaris Daerah selaku
pimpinan TAPD, Kepala SKPKD dan Kepala SKPD bidang perencanaan) yang bertujuan
untuk:
1) menyelaraskan PKR dan Jadwal Reviu dengan jadwal perencanaan dan penganggaran
tahunan daerah;
2) mendapatkan informasi/dokumen kebijakan pemerintah daerah terkait perencanaan
dan penganggaran serta dokumen lainnya yang dianggap perlu dan tersedia;
3) mengidentifikasi permasalahan awal yang berkaitan perencanaan dan penganggaran
tahunan daerah.
Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan reviu yang
efektif dan efisien.
KOORDINASI PENYELARASAN PKR DENGAN JADWAL PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH.
(Minggu pertama bulan Februari)
94

95. 1. Keterhubungan Program dgn Misi,
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan &
Strategi dlm dok RPJMD
2. Konsistensi Antar Bab dlm dok RPJMD
3. Pengintegrasian hasil Musrenbang
RPJMD dlm dok RPJMD
4. Keselarasan antara dok RPJMD dgn
dok RTRW
5. Keselarasan antara dok RPJMD dgn
dok RPJMN
6. Keterhubungan & kesesuaian antara
dok RPJMD dgn dok RPJPD
REVIU RPJMD
1. Keterhubungan & kesesuaian prog &
keg dgn Tujuan, & Sasaran SKPD dlm
dok Renstra‐SKPD
2. Konsistensi antar Bab dlm dok
Renstra‐SKPD
3. Konsistensi & Keterhubungan antara
dok Renstra SKPD dgn dok RPJMD
REVIU Renstra-SKPD
1. Kesesuaian rumusan prioritas & sasaran pembangunan
daerah dlm Rankhir RKPD dgn program pembangunan
daerah yg ditetapkan dlm RPJMD & Prioritas Pembangunan
Nasional dlm RKPD.
2. Kesesuaian rencana prog & keg prioritas dlm Rankhir RKPD,
dgn indikasi rencana program prioritas yg ditetapkan dlm
RPJMD;
3. Kesesuaian proyeksi kapasitas fiskal tahunan dlm Rankhir
RKPD dgn rumusan kerangka pendanaan dlm RPJMD;
4. Konsistensi pencantuman indikator serta target kinerja
sasaran & program dlm Rankhir RKPD dgn RPJMD;
5. Kesesuaian pagu dana per-program setiap perangkat daerah
dlm Rankhir RKPD dgn RPJMD.
REVIU RKPD
Konsistensi dok Renja-PD dgn RKPD & Renstra-PD
1. kesesuaian rumusan tujuan, sasaran rencana prog & keg,
indikator kinerja, poksar, lokasi, & pendanaan indikatif
dlm Renja-PD dgn rencana prog & keg prioritas
pembangunan tahunan daerah RKPD.
2. keselarasan rumusan tujuan, sasaran rencana prog &
keg, indikator kinerja, poksar, lokasi, & pendanaan
indikatif dlm Renja-PD dgn Renstra-PD.
REVIU RENJA-SKPD
• kesesuaian substansi rumusan
KUA Rancangan Kerangka
Ekonomi Daerah & Kebijakan
Keuangan Daerah dlm RKPD;
• kesesuaian substansi rumusan
prioritas & sasararan serta
rencana prog & keg dlm
PPAS/PPAS Perubahan dgn
RKPD;
• kesesuaian pencantuman
indikator & target kinerja serta
pagu indikatif, lokasi, poksar dlm
rencana prog & keg PPAS dgn
RKPD.
REVIU KUA-PPAS
• kesesuaian rumusan rencana
prog & keg dlm RKA-SKPD dgn
PPAS;
• kesesuaian pencantuman
indikator & target kinerja serta
pagu indikatif, lokasi, poksar dlm
rencana prog & keg RKA-SKPD
dgn PPAS.
REVIU RKA-SKPD
PERENCANAAN PENGANGGARAN
95

96. 96
PROGRAM KERJA PENGAWASAN

97. 97
REVIU RANCANGAN AKHIR RKPD
a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD
1) Dapatkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan reviu rancangan akhir RKPD

98. 98
2) Yakinkan kesesuaian rumusan prioritas dan sasaran pembangunan dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD
3) Yakinkan kesesuaian pencantuman target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD

99. 99
4) Yakinkan kesesuaian rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada BAB IV rancangan akhir RKPD telah sesuai
dengan sasaran pada BAB V dan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah pada BAB VI yang ditetapkan
dalam Perda RPJMD
5) Yakinkan indikator dan target kinerja pada BAB VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rancangan akhir
RKPD dengan BAB VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Perda RPJMD (IKU dan IKD)

100. 100
6) Yakinkan kesesuaian program/kegiatan yang ada dalam Rankhir RKPD sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

101. 101
7) Yakinkan kesesuaian pencantuman indikator program kegiatan dan target dalam rancangan akhir RKPD telah sesuai dengan
pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri teknis terkait yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

102. 8) Yakinkan kesesuaian rancangan akhir RKPD yang disusun telah mempedomani Permendagri terkait Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023
102

103. b. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB pada rancangan akhir RKPD
1) Yakinkan kinerja kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program RKPD dan RPJMD
2) Yakinkan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah pada BAB V rancangan akhir RKPD di dasarkan pada hasil
identifikasi permasalahan pembangunan pada BAB II rancangan akhir RKPD
3) Yakinkan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan pada BAB V rancangan akhir RKPD di dasarkan pada isu strategis dan
permasalahan pokok pembangunan pada BAB II
103

104. 104
REVIU RANCANGAN AKHIR RENJA PD
a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja PD dengan rancangan akhir RKPD
1) Mendapatkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan reviu rancangan akhir Renja PD
2) Yakinkan rumusan sasaran perangkat daerah dalam BAB III rancangan akhir Renja PD telah sesuai dengan sasaran pada BAB IV yang
ditetapkan dalam rancangan akhir RKPD

105. 105
b. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB rancangan akhir Renja PD
1) Yakinkan tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan pada BAB III Renja PD didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat daerah pada BAB II
2) Yakinkan kinerja kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program Renja PD dan Renstra PD

106. 106
REVIU KUA DAN PPAS
1. Tim Reviu bertemu dengan TAPD dan seluruh kepala Perangkat Daerah, untuk menyampaikan
maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lama pada Minggu kedua bulan Mei.
2. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada TAPD perihal
permintaan dokumen Rancangan KUA, PPAS dan laporan hasil pembahasan RKA-SKPD paling
lama 2 (dua) minggu sebelum KUA dan PPAS diajukan kepada kepala daerah untuk mendapat
persetujuan.
3. Penyampaian dokumen rancangan KUA dan PPAS oleh TAPD kepada APIP daerah provinsi dan
daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum batas waktu
penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada kepala daerah, yang disertai dengan:
a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua TAPD;
b. dokumen rancangan KUA dan PPAS; dan
c. dokumen RKPD.
4. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghimpun instrumen yang akan
digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan KUA dan PPAS, seperti dokumen:
a. RPJMD dan RKPD; dan
b. pedoman umum penyusunan APBD, kebijakan pemerintah dan/atau peraturan terkait
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sebagainya.

107. 107
REVIU KUA DAN PPAS
5. Fokus Reviu
Memastikan bahwa rumusan rancangan KUA dan PPAS telah berpedoman pada
RKPD.
6. Pelaksanaan Program Kerja Reviu Rancangan KUA dan PPAS
Pelaksanaan Reviu rancangan KUA dan PPAS adalah sesuai dengan program kerja
Reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan.
Pelaksanaan Reviu berkoordinasi dengan TAPD. Program kerja Reviu rancangan KUA
dan PPAS mengacu pada format formulir V.3.
7. Penyusunan Kertas Kerja Reviu Rancangan KUA dan PPAS.
Kertas kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh pereviu mengenai
semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodelogi Reviu yang dipilih, prosedur
Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan reviu yang
diambil selama reviu, sebagaimana dijelaskan dalam romawi VI Lampiran Peraturan
Menteri ini

108. 108
REVIU KUA DAN PPAS
8. Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rancangan KUA dan PPAS.
Penyusunan catatan hasil Reviu rancangan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh Ketua
Tim dan dibahas bersama TAPD. Catatan hasil Reviu merupakan simpulan hasil
Reviu yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak
bagi pemerintah daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan catatan
hasil Reviu KUA dan PPAS sesuai dengan format formulir VII.1 dalam romawi VII
Lampiran Peraturan Menteri ini dengan mengganti substansi hasil Reviu
berdasarkan program kerja Reviu rancangan KUA dan PPAS.
9. Pertemuan Akhir
Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada TAPD untuk diminta
tanggapan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi perhatian Reviu.

109. 109
REVIU RKA SKPD
1. Tim Reviu bertemu dengan seluruh kepala Perangkat Daerah, untuk menyampaikan
maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lama pada minggu pertama bulan
Agustus.
2. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada
seluruh kepala Perangkat Daerah perihal permintaan dokumen RKA-SKPD paling
lama pada minggu kedua bulan Agustus.
3. Penyampaian dokumen RKA-SKPD oleh kepala Perangkat Daerah kepada APIP daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota bersamaan dengan jadwal penyampaian RKA-
SKPD kepada TAPD untuk pembahasan, yang disertai dengan:
a. surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
b. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah penanggung jawab RKA SKPD;
c. dokumen RKA-SKPD; dan
d. TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya

110. 110
4. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghimpun instrument yang
akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen RKA-SKPD, seperti dokumen:
a. rencana kerja Perangkat Daerah;
b. KUA dan PPAS;
c. RKA-SKPD;
d. pedoman umum penyusunan APBD;
e. standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku;
f. surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD;
g. laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun
sebelumnya; dan
h. peraturan terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan sebagainya.

111. 111
5. Fokus Reviu
Memastikan bahwa rumusan RKA-SKPD telah berpedoman pada KUA dan PPAS.
6. Pelaksanaan Program Kerja Reviu RKA-SKPD
Pelaksanaan Reviu RKA-SKPD adalah sesuai dengan program kerja Reviu yang telah
ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan reviu berkoordinasi dengan kepala
Perangkat Daerah. Program kerja Reviu RKA-SKPD mengacu pada formulir V.4.
Program kerja Reviu rancangan akhir RKPD dalam romawi V Lampiran Peraturan
Menteri ini.
7. Penyusunan Kertas Kerja Reviu Rancangan RKA-SKPD
Dalam kegiatan ini kertas kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh
pereviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodelogi Reviu yang
dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan
Reviu yang diambil selama Reviu, sebagaimana dijelaskan dalam romawi VI Lampiran
Peraturan Menteri ini.

112. 112
8. Penyusunan Catatan Hasil Reviu RKA-SKPD
Penyusunan catatan hasil Reviu RKA-SKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas
bersama kepala Perangkat Daerah. Catatan hasil Reviu merupakan simpulan hasil
Reviu yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak
bagi Perangkat Daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan catatan
hasil Reviu RKASKPD sesuai dengan format formulir VII.1 dalam romawi VII Lampiran
Peraturan Menteri ini berdasarkan PKR rancangan RKA-SKPD.
9. Pertemuan Akhir
Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada kepala Perangkat Daerah untuk
diminta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi perhatian Reviu

113. 113
TERIMA KASIH