Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi

2,249 views

Published on

Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,249
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
662
Actions
Shares
0
Downloads
139
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi

  1. 1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN SANITASI (BPS, SSK DAN MPS) DENGAN ALUR PENGANGGARAN FORMAL Disampaikan oleh : Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. PPP 1
  2. 2. Dokumen Perencanaan Sanitasi 01 03 Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Sanitasi dengan Dokumen Lainnya OUTLINE 04 Penyusunan Program dan Anggaran Cipta Karya 02 Isu Strategis Perencanaan Pembangunan Sanitasi 2
  3. 3. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN SANITASI (PRA PPSP) 1. Kab/Kota belum memiliki acuan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi 2. Usulan program & kegiatan yang diajukan Kab/Kota tidak menyelesaikan masalah sanitasi di daerah 3. Pembangunan sanitasi tidak berjalan terpadu (tidak ada sinkronisasi antar SKPD) 3
  4. 4. OVERVIEW TAHAPAN PPSP •Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan Tahap 1 •Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Tahap 2 •Penyusunan Rencana Strategis (SSK) Tahap 3 •Penyusunan Memorandum Program Tahap 4 •Implementasi Tahap 5 •Pemantauan, Pembimbingan, Evaluasi, dan Pembinaan Tahap 6 Tahap 3 & 4 merupakan tahap penyusunan dokumen perencanaan strategis pembangunan sanitasi 4
  5. 5. DOKUMEN PERENCANAAN SANITASI DALAM PPSP 1. Rencana Pogram & kegiatan pembangunan sanitasi jangka menengah 2. Rencana anggaran pembangunan sanitasi jangka menengah 3. Prioritasi program & kegiatan pembangunan sanitasi 1. Isu strategis sanitasi 2. Strategi pembangunan sanitasi 3. Pentahapan pembangunan sanitasi 4. Indikasi program & kegiatan jangka menengah 5. Indikasi sumber pendanaan sanitasi 6. Indikasi sumber pendanaan pembangunan sanitasi 1. Kondisi eksisting sanitasi Kab/Kota : • Air Limbah (data penduduk BABs, kondisi infrastruktur air limbah) • Persampahan (cakupan pelayanan sampah, sarana & prasarana persampahan) • Drainase (luas & lokasi genangan) 2. Area beresiko sanitasi STRATEGI SANITASI KOTA (SSK) BUKU PUTIH SANITASI (BPS) MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) 5
  6. 6. HAKEKAT DOKUMEN PERENCANAAN SANITASI ( BPS, SSK & MPS ) • Merupakan dokumen perencanaan strategis Kab/Kota untuk sektor sanitasi1 • Memuat rencana pembangunan yang didasarkan pada analisis kondisi eksisting yang dikaitkan dengan target pembangunan sanitasi di daerah tersebut 2 • Merupakan acuan pembangunan sanitasi yang harus disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan eksisting & anggaran daerah 3 6
  7. 7. PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SANITASI 1 • Pokja Sanitasi Kab/Kota merupakan pelaksana utama penyusunan dokumen perencanaan sanitasi 2 • Fasilitator Kab/Kota (CF) merupakan pengarah Pokja Sanitasi Kab/Kota dalam menyusun dokumen perencanaan sanitasi 3 • Kualitas dokumen perencanaan yang disusun oleh Kab/Kota merupakan tanggungjawab fasilitator selaku pengarah Tujuan akhir yaitu disusunnya dokumen BPS, SSK dan MPS yang berkualitas 7
  8. 8. ALUR SINKRONISASI DOKUMEN SSK/MPS vs DOKUMEN LAINNYA INPUT 1. RPJMN 2. RPJMD 3. Renstra 4. RTRW 5. Master Plan SSK / MPS OUTPUT Program & Kegiatan yang tertuang dalam : 1. Renja SKPD 2. RPIJM Bidang Cipta Karya Dokumen Perencanaan Eksisting Dokumen Anggaran Resmi Daerah internalisasi eksternalisasi 8
  9. 9. ALUR SINKRONISASI DOKUMEN SSK/MPS vs ALUR PENGGANGGARAN SSK / MPS PROSES 1 Program & Kegiatan yang tertuang dalam : 1. Renja SKPD 2. RPIJM Bidang Cipta Karya Dokumen Anggaran Resmi Daerah Eksternalisasi 1 Eksternalisasi 2 Proses Penganggaran Resmi 1. Musrembang Kab/Kota 2. Musrembang Provinsi 3. Musrembang Nasional 4. Konsultasi Regional PU PROSES 2 9
  10. 10. HAL PENTING DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI 1. Sesuaikan usulan dengan kebijakan sumber pendanaan yang diinginkan 2. Persiapakan readiness criteria masing- masing sumber pendanaan 3. Pahami alur penganggaran resmi di berbagai tingkatan 4. Kawal usulan dalam proses penganggaran resmi 10
  11. 11. KEBIJAKAN PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI APBN KEM. PU Air Limbah Sistem Terpusat Sistem Setempat •SANIMAS •IPAL Kawasan •IPLT Persampahan TPST 3R Stasiun Peralihan Antara (SPA) TPA Drainase Saluran Primer Sistem Polder/Kolam Retensi/pompa Kegiatan Non-Fisik :  Bantek Kelembagaan, Kampanye dan Publikasi  Fasilitasi Penyusunan Masterplan dan DED Air Limbah/Drainase/Persampahan  Pelatihan TFL Sanimas dan 3R  Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi (BPS, SSK, MPS)  Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Fisik : 11
  12. 12. PRIORITAS PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA Kluster A (94 Kab/Kota):  Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang memiliki Perda RTRW dan Perda BG, Ibukota Propinsi yg telah memiliki Perda RTRW; serta Kab/kota Prioritas Pusat Kluster B (82 Kab/Kota):  Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang hanya memiliki Perda RTRW Prioritas Kab./Kota Strategis Nasional Prioritas Kab./Kota Responsif Pemenuhan SPM Kluster C (Kab/Kota Lainnya):  Memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas untuk pemenuhan SPM Bidang Cipta Karya di Daerah;  Karakteristik daerah: rawan bencana alam, cakupan air minum/sanitasi rendah, permukiman kumuh, daerah kritis (miskin);  Memiliki komitmen tinggi dan program yang responsif Kluster E :  Program inovasi baru di bidang Cipta Karya;  Diusulkan oleh daerah/stakeholder secara kompetitif dan selektif;  Ditujukan termasuk untuk memfasilitasi daerah berprestasi; Pember- dayaan Masy. 12 Kluster D :  Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang Cipta Karya;  Bertujuan untuk penang- gulangan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Program Kreatif
  13. 13. SKALA PLP REGIONAL SOFT-WARE  Penyusunan Masteplan/FS Pengelolaan Persampahan Regional...  Penyusunan DED TPA Regional...  Penyusunan Masteplan/FS Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Regional...  Penyusunan DED Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Regional... HARD-WARE  Pembangunan TPA Regional...  Pengadaan Alat Berat TPA Regional...  Pengadaan Truck Sampah (secondary truck) Pengangkut dari TS ke TPA Regional...  Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Regional... KAB/ KOTA SOFT-WARE  Fasilitasi Penyusunan Ranperda Pengolahan Sampah Kab/Kota...  Fasilitasi Penyusunan Masterplan Persampahan Kab/Kota...  Review DED Pembangunan TPA Kab/Kota...  Fasilitasi Penyusunan Ranperda Pengolahan Air Limbah Kab/kota...  Fasilitasi Penyusunan Masterplan Air Limbah Kab/Kota...  Review DED Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Terpusat Kab/Kota...  Fasilitasi Penyusunan Ranperda Sistem Drainase Kab/Kota...  Fasilitasi Penyusunan Masterplan Sistem Drainase Kab/Kota...  Review DED Sistem Drainase Kab/Kota...  Fasilitasi Penyusunan Strategi Sanitasi Kab/Kota...  Fasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi/kampanye/Edukasi Perubahan Perilaku Masy. Dlm pengelolaan Persampahan/AL/Drainase  Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sampah, AL dan Drainase Kab/Kota.. HARD-WARE  Pembangunan TPA Kab/Kota...  Pembangunan Infras. ITF/SPA Kab/Kota...  Pengadaan Alat Berat TPA Kab/Kota...  Pembangunan Sistem Drainase Primer Kab/Kota...  Pembangunan Infras. Air Limbah Kab/Kota...  Pembangunan Infras. IPLT Kab/Kota... NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP
  14. 14. SKALA PLP KAWASAN SOFT-WARE  Review DED Infrastruktur Air Limbah Kws... Kab/Kota...  Pendampingan Penyusunan RKM Infrastruktur TPS3R Kws... kab/kota... HARD-WARE  Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Kws... Kab/Kota...  Pembangunan Infrastruktur TPS3R Kws... Kab/Kota... LINGKUNGAN SOFT-WARE  Penyediaan Kons. Manajemen  Penyediaan dan Pelatihan Fasilitator  Sosialisasi Penyiapan Masyarakat (Prov/Kab_Kota/Kel)  Pelatihan KSM/BKM  Pendampingan Penyusunan RKM Sanimas Kel... Kec... Kab/Kota... HARD-WARE  Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP
  15. 15. READINESS CRITERIA APBN KEM. PU NO CRITERIA PELAKSANA 1 Surat Minat Pemerintah Daerah Pemda / Kepala Daerah 2 Kawasan Rawan Sanitasi dalam Buku Putih Pemda / Pokja 3 Pelaksanaan Kegiatan Pemicuan/Penyadaran Masyarakat Pemda / Pokja 4 Kesediaan Master Plan/DED Pemda/Pokja 5 Ketersediaan Lahan Pemda / Pokja 6 Institusi Pengelola Pasca Konstruksi (KSM, UPTD, BLUD, dll) Pemda / Pokja 7 Surat Kesediaan Menerima Hibah Pemda / Kepala Daerah 15
  16. 16. SIKLUS PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember SEBPagu Indikatif Konreg Trilateral Meeting Penyusunan RenjaKL PraMusrenbangnas& Musrenbangnas RKP Perpres SEPagu Anggaran Penyusunan RKAKL–Pagu Anggaran RDP KomisiV SEPaguAlokasi Anggaran (Definitif) Penyusunan RKAKL–Pagu Alokasi Anggaran (Definitif) Penelaahan RKAKL Pra Konreg Siklus Nasional Siklus Propinsi Penyusunan Usulan Konreg Berd. MP Penajaman Usulan Konreg Sandingan Usulan Konreg – MP – RPIJM Membawa hasil Konreg dalam proses Musrenbangprop (sinkronisasi) Membawa hasil Musrenbangprop dalam proses Musrenbangnas Pembahasan usulan dalam musrenbangprop yang belum terakomodir dalam Konreg Tahap Penyusunan Anggaran Tahap Perencanaan Anggaran Tahap Penyusunan Program Juli Agustus September Oktober November Desember Konsolidasi UsulanRPIJM Kab/Kota Legalisasi Memorandum ProgramPropinsi Identifikasi &Penyaringan UsulanKegiatan (longlist) Sinkronisasi tingkat Propinsi (Verfikasi danpemilihan Usulanprioritas berdasarkan pagupropinsi ) Penyiapan Memorandum ProgramPropinsi START POINT Proses Penyusunan Program untuk Tahun 2015 16
  17. 17. KESIMPULAN 1. Dokumen BPS, SSK dan MPS merupakan dokumen perencanaan strategis yang harus disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan/anggaran lainnya 2. Agar usulan dalam SSK/MPS dapat terealisasikan, usulan tersebut harus diusulkan dan dikawal dalam alur penganggaran resmi 17
  18. 18. Terima kasih Selamat Bekerja Dan Sampaikan Informasi Ini kepada Pokja Sanitasi yang Anda dampingi 18

×