Dokumen tersebut membahas strategi pencapaian target pembangunan prioritas nasional 10 mengenai daerah tertinggal pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan isu-isu strategis pembangunan daerah tertinggal pada tahun 2014."

1. OLEH :
DIREKTUR KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL BAPPENAS
STRATEGI PENCAPAIAN
TARGET RPJMN PRIORITAS
NASIONAL 10
Rapat Koordinasi Pusat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jakarta, 18 Maret 2013

2. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL
2

3. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
TEMA RKP 2014
3
“Memantapkan Perekonomian Nasional untuk
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”
RKP 2010 RKP 2011
PERCEPATAN
PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG
BERKEADILAN
DIDUKUNG
PEMANTAPAN
TATA KELOLA
DAN SINERGI
PUSAT DAERAH
RKP 2012 RKP 2013 RKP 2014
RPJMN 2010-2014
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12
13
14
Ketahanan Pangan
PEMULIHAN
PEREKONOMIAN
NASIONAL DAN
PEMELIHARAAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
“PERCEPATAN DAN
PERLUASAN
PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG
BERKUALITAS,
INKLUSIF DAN
BERKEADILAN BAGI
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT “
“MEMPERKUAT
PEREKONOMIAN
DOMESTIK BAGI
PENINGKATAN
DAN PERLUASAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT”
MEMANTAPKAN
PEREKONOMIAN
NASIONAL
UNTUK
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT YANG
BERKEADILAN
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Bidang Perekonomian
Bidang Kesejahteraan Rakyat

4. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN
4
RPJM 1
(2005-
2009)
RPJM 2
(2010-
2014)
RPJM 3
(2015-
2019)
RPJM 4
(2020-
2024)
RPJPN 2005-2025 RPJMN 2010-2014 RKP 2014
TEMA
Memantapkan penataan
Mewujudkan Pembangunan
Yang Lebih Merata Dan
Berkeadilan
Memantapkan penataan
kembali NKRI,
meningkatkan kualitas
SDM, membangun
kemampuan iptek,
memperkuat daya saing
perekonomian
Memantapkan
Perekonomian Nasional
untuk Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat yang
Berkeadilan
DAERAH TERTINGGAL
Keberpihakan pemerintah
ditingkatkan untuk
mengembangkan wilayah-
wilayah tertinggal dan
terpencil melalui penguatan
keterkaitan kegiatan
ekonomi dengan wilayah-
wilayah cepat tumbuh dan
strategis dalam satu ‘sistem
wilayah pengembangan
ekonomi’.
Percepatan pembangunan
daerah tertinggal dengan
meningkatkan
pengembangan
perekonomian daerah dan
kualitas sumberdaya
manusia yang didukung
oleh kelembagaan dan
ketersediaan infrastruktur
perekonomian dan
pelayanan dasar
Pengembangan ekonomi
lokal berbasis komoditas
unggulan lokal di daerah
tertinggal dalam rangka
mengurangi kesenjangan
pembangunan antar
wilayah, antara daerah
tertinggal dengan daerah
tertinggal, dan antara
daerah tertinggal dengan
daerah maju

5. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
UNSUR – UNSUR POKOK TEMA RKP
2014
(1) Pemantapan Perekonomian Domestik yang Berkeadilan
• Peningkatan daya saing,
• Peningkatan ketahanan ekonomi
• Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif
(1) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
• Pembangunan SDM
• Penurunan kemiskinan
(1) Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik
• Penyelenggaraan Pemilu 2014
• Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi
• Percepatan pembangunan Minimum Essential Force
5

6. REVIEW PELAKSANAAN
PRIORITAS RPJMN 2010-2014 DAN
ISU STRATEGIS 2014
6

7. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
REKAPITULASI REVIEW RPJMN 2010-2014
Beberapa indikator utama pembangunan sudah on track dan bahkan telah tercapai.
Namun beberapa sasaran masih memerlukan perhatian khusus di 2014
NO PRIORITAS NASIONAL
JUMLAH ISU
STRATEGIS
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 4 2 4 4
2 Pendidikan 6 0 0 5
3 Kesehatan 3 4 4 7
4 Penanggulangan Kemiskinan 5 0 0 4
5 Ketahanan Pangan 3 5 1 4
6 Infrastruktur 8 2 1 4
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 3 3 1 4
8 Energi 3 1 2 3
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 11 0 0 4
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik 0 3 0 3
11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 5 0 0 2
12 Politik, Hukum, dan Keamanan 8 5 0 5
13 Perekonomian 1 2 0 3
14 Kesejahteraan Rakyat 6 0 0 7
JUMLAH 67 27 13 59
PERSENTASE 63% 25% 12%
7
= Sangat Sulit tercapai
1 2 3= Sudah tercapai atau On
= Perlu Kerja Keras
321

8. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
HASIL MID TERM REVIEW RPJMN 2010-2014
PRIORITAS NASIONAL 10
NO Indikator
Status Awal
(2009)
Capaian
Target
2014
Estimasi
Capaian
2014
Status
2010 2011 2012
1 Rata-rata pertumbuhan ekonomi
di daerah tertinggal 5,84 6,00 6,08 6,16 7,1 6.32
2 Persentase penduduk miskin di
daerah tertinggal 20,19 19,86 19,15 18,31 14,2 16.64
3 Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) di daerah tertinggal 65,77 66,51 66,99 67,48 72,2 68.46
8
Keterangan:
1 32
= sudah tercapai atau
on track/on trend
= Perlu Kerja Keras = sangat sulit tercapai
2
2
2
1. Indikator PN 10 merupakan indikator outcome untuk pembangunan daerah tertinggal secara keseluruhan yang
didalamnya mencakup kawasan perbatasan dan Provinsi Papua dan Papua Barat, mengingat sebagian besar
kawasan perbatasan dan Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan daerah tertinggal (79.4% kabupaten
perbatasan merupakan daerah tertinggal, 80% kabupaten di Provinsi Papua Barat dan 96% kabupaten di Provinsi
Papua merupakan daerah tertinggal)
2. Oleh karena itu diperlukan pendekatan secara khusus dalam merumuskan isu strategis sebagai penajaman
terhadap penanganan ketertinggalan di kawasan perbatasan dan Provinsi Papua dan Papua Barat.
3. Mengingat PN 10 memiliki karakter kewilayahan dan bersifat lintas sektor, maka untuk memberikan gambaran
secara komprehensif dilakukan perhitungan estimasi capaian target 2014 per 183 kabupaten tertinggal.

9. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
OUTCOME 1: LAJU PERTUMBUHAN
EKONOMI DI DAERAH TERTINGGAL
 Estimasi capaian peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk 183 Kabupaten tahun
2014 adalah 6.32%. Capaian tersebut masih di bawah sasaran pembangunan pada tahun
2014 sebesar 7.1%, oleh karena itu diperlukan kerja keras (bertanda “Kuning”) untuk
mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
 Kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi di daerah tertinggal adalah belum
optimalnya pengelolaan sumber daya lokal dan kurangnya dukungan Infrastruktur
kawasan pendukung kegiatan ekonomi (terutama infrastruktur transportasi, energi dan
telekomunikasi).
9
Indikator
Status Estimasi
Capaian Target
2014 per
Kabupaten
Rata-rata
pertumbuhan
ekonomi di
daerah tertinggal
48 kab/ 26,23%
87 kab/ 47,54%
48 kab/ 26,23%
BPS 2011, data diolah

10. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
OUTCOME 2:
PENDUDUK MISKIN DI DAERAH TERTINGGAL
 Estimasi capaian pengurangan persentase penduduk miskin di 183 kabupaten
tertinggal tahun 2014 sebesar 16.64%. Pencapaian tersebut masih di bawah sasaran
pembangunan pada tahun 2014 sebesar 14.2%, oleh karena itu diperlukan kerja keras
(bertanda “Kuning”) untuk mencapai target pengurangan kemiskinan yang diharapkan
 Kendala yang menyebabkan belum tercapainya sasaran pengurangan kemiskinan di
daerah tertinggal karena program-program penanggulangan kemiskinan yang ada masih
berjalan secara parsial, dan belum menjawab permasalahan utama yang sesuai dengan
karakteristik ketertinggalan daerah. 10
Indikator
Status Estimasi
Capaian Target 2014
per Kabupaten
Persentase
penduduk miskin
di daerah
tertinggal
105 kab/ 57,38%
64 kab/ 34,97%
14 kab/ 7,65%
BPS 2011, data diolah

11. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
OUTCOME 3:
SUMBER DAYA MANUSIA DI DAERAH TERTINGGAL
 Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk 183 Kabupaten Tertinggal
tahun 2014 adalah 68.46. Capaian tersebut masih di bawah sasaran pembangunan pada
tahun 2014 sebesar 72.2, oleh karena itu diperlukan kerja keras (bertanda “Kuning”)
untuk mencapai target peningkatan kualitas SDM yang diharapkan.
 Kendala belum tercapainya sasaran peningkatan kualitas SDM di daerah tertinggal
adalah karena masih rendahnya jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan serta sarana
pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal, dan perbatasan. Minimnya akses
terhadap pelayanan dasar serta kurangnya kesadaran masyarakat khususnya di daerah
terpencil untuk hidup sehat dan bersekolah.
11
Indikator
Status Estimasi
Capaian Target
2014 per
Kabupaten
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM) di
daerah tertinggal
32 kab/ 17,49%
133 kab/ 72,68%
18 kab/ 9,84%
BPS 2011, data diolah

12. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
KERANGKA PIKIR ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL 2014
12
 Pencapaian laju pertumbuhan
ekonomi di 48 kabupaten
sasaran pertumbuhan
ekonomi di daerah tertinggal
yang masih sangat rendah;
 Penurunan persentase
Kemiskinan 14 kabupaten di
daerah tertinggal yang
diperkirakan tidak dapat
mencapai sasaran nasional
(target 2014 sebesar 14.2%);
 Kurang signifikannya
Peningkatan kualitas SDM di
18 kabupaten daerah
tertinggal.
 Pencapaian laju pertumbuhan
ekonomi di 48 kabupaten
sasaran pertumbuhan
ekonomi di daerah tertinggal
yang masih sangat rendah;
 Penurunan persentase
Kemiskinan 14 kabupaten di
daerah tertinggal yang
diperkirakan tidak dapat
mencapai sasaran nasional
(target 2014 sebesar 14.2%);
 Kurang signifikannya
Peningkatan kualitas SDM di
18 kabupaten daerah
tertinggal.
Sarana Prasarana
Penunjang Pengembangan
Ekonomi Lokal untuk
daerah tertinggal
Sarana Prasarana
Penunjang Pengembangan
Ekonomi Lokal untuk
daerah tertinggal
Pengembangan Ekonomi
Lokal berbasis komoditi
unggulan Kabupaten
Pengembangan Ekonomi
Lokal berbasis komoditi
unggulan Kabupaten
Pembangunan sarana
prasarana pendidikan dan
kesehatan dalam
peningkatan kualitas
sumber daya manusia di
daerah tertinggal
Pembangunan sarana
prasarana pendidikan dan
kesehatan dalam
peningkatan kualitas
sumber daya manusia di
daerah tertinggal
ISU STRATEGIS :
“PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL”

13. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
MATRIKS ISU STRATEGIS 2014
ISU STRATEGIS KELUARAN UTAMA LOKASI
KEBUTUHAN
2014
1. Pembangunan
Daerah Tertinggal
Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis komoditi
unggulan Kabupaten: 480 unit mesin pengolah produk
pertanian, 480 unit sarana prasarana produksi pertanian
48 Kab 300
Sarana Prasarana Penunjang Pengembangan Ekonomi
Lokal untuk daerah tertinggal: Pembangunan jalan 480
Km, 96 unit Radio Komunitas, 48 BTS, 240.000 unit PLTS,
96 unit kapal penumpang perintis, 96 dermaga, 96 kapal
feeder, 48 Depo BBM .
48 Kab 4.543,2
Pembangunan sarana prasarana pendidikan dan
kesehatan dalam peningkatan kualitas sumber daya
manusia di daerah tertinggal: 355 unit puskesmas
bergerak, 213 puskesmas rawat inap, 355 rumah dinas
tenaga kesehatan, 355 unit sarana transportasi tenaga
kesehatan, 284 unit sekolah berasrama, 426 unit sarana
transportasi tenaga pendidik, 142 unit gedung balai
latihan kerja, 142 unit SMK
71 Kab 2.058,3
13
(Miliar Rupiah)

14. PENGUATAN FUNGSI KOORDINASI
MELALUI FORUM RAPAT KOORDINASI
PUSAT PPDT
14

15. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
 Sesuai Tupoksinya, KPDT dimandatkan lebih berperan dalam koordinasi
terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung
pembangunan di daerah tertinggal baik di internal KPDT maupun eksternal
dengan stakeholder lainnya (K/L, Pemerintah daerah, Swasta, OMS,dll).
 Berdasarkan hasil review pelaksanaan sasaran RPJMN 2010-2014 PN 10
tahun 2012, masih diperlukan “kerja keras” untuk mencapai sasaran
pembangunan daerah tertinggal tahun 2014.
 KPDT diharapkan dapat merumuskan penjabaran input
utama/intervensi yang dibutuhkan untuk mencapai gap sasaran
pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 per kabupaten tertinggal,
 KPDT melalui berbagai forum koordinasi (termasuk Forum Rakorpus
PPDT) diharapkan dapat mengkoordinasikan K/L untuk memenuhi input
utama/intervensi yang dibutuhkan untuk mencapai gap sasaran
pembangunan dalam RPJMN 2010-2014
PENGUATAN KOORDINASI LINTAS
SEKTOR

16. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
 Tujuan penyelenggaraan Ratek/Rakernis/Konreg K/L adalah melakukan
penyerasian program, kegiatan, indikator, lokasi dan pagu anggaran
(Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kegiatan Pusat, dan APBD) yang
disusun oleh K/L dan SKPD sesuai dengan tema dan prioritas nasional serta
Isu Strategis Provinsi
 Melalui Forum Rakorpus PPDT 2013 diharapkan dapat menindaklanjuti
data kebutuhan dan rencana kegiatan prioritas pembangunan daerah
tertinggal tahun 2014.
 Data kebutuhan tersebut disusun menjadi Rencana Aksi/ ROAD MAP yang
digunakan sebagai instrumen koordinasi yang dapat mengarahkan KL
dalam mengalokasikan kegiatannya, dan dijadikan instrumen pengendalian
 ROAD MAP/ Rencana Aksi merupakan rencana kegiatan yang dibutuhan
dan bukan merupakan kumpulan rencana kegiatan yang akan dilakukan
oleh KL.
PENGUATAN KOORDINASI LINTAS
SEKTOR

17. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
OUTPUT YANG DIHARAPKAN DALAM
RAPAT KOORDINASI PUSAT
17
Konsultasi RegionalKonsultasi Regional
Rapat Koordinasi
Pusat
Rapat Koordinasi
Pusat
Rapat Koordinasi
Nasional
Rapat Koordinasi
Nasional
Data
Kebutuhan
Data
Kebutuhan
Kesepakata
n
Kesepakata
n
Trilateral
Meeting
Trilateral
Meeting
UPPDUPPD Draft Renja
KL
Draft Renja
KL
MusrenbangnasMusrenbangnas
RKP dan
Renja KL
RKP dan
Renja KL
Musrenbang ProvMusrenbang Prov
Usulan dari daerah
yang divalidasi oleh
KPDT berdasarkan
data sekunder
Tindak lanjut
Usulan Daerah
Tindak lanjut
Usulan Daerah

18. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
MENGEFEKTIFKAN
KOORDINASI DAN SINKRONISASI DI HULU
18
HULU
HILIR
Mengarahkan
Kegiatan K/L sejak
Perencanaan (fokus
dan lokus)
Sekedar Merangkum
Kegiatan K/L
ROAD MAP PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL
ROAD MAP PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL
KPDT MEMERLUKAN ROAD MAP SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK
MENSINKRONKAN PROGRAM/KEGIATAN K/L
HARAPAN
SAAT INI

19. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL
PEMERATAAN
(EQUITY)
PERCEPATAN
(GROWTH)
PERCEPATAN
(GROWTH)VSVS
Pemenuhan SPM pada
pelayanan dasar dan
infrastruktur dasar
Fokus pada:
1.Investasi di wilayah tertentu yang
memiliki kemampuan pengembangan
ekonomi yang lebih cepat dibandingkan
daerah lainnya
2.Pengembangan sektor tertentu
(komoditas unggulan) yang berorientasi
pada peningkatan daya saing dan
pertumbuhan ekonomi
Fokus pada:
1.Investasi di wilayah tertentu yang
memiliki kemampuan pengembangan
ekonomi yang lebih cepat dibandingkan
daerah lainnya
2.Pengembangan sektor tertentu
(komoditas unggulan) yang berorientasi
pada peningkatan daya saing dan
pertumbuhan ekonomi
Perlu dilakukan perhitungan teknis
terhadap data kebutuhan dalam memenuhi
spm pelayanan dasar dan infrastrutkur
dasar di daerah tertinggal
Perlu dilakukan perhitungan teknis
terhadap data kebutuhan dalam memenuhi
spm pelayanan dasar dan infrastrutkur
dasar di daerah tertinggal
Kegiatan “PRUKAB” dan “BEDAH DESA” yang
dilakukan oleh KPDT secara prinsip sudah
sesuai, namun dalam pelaksanaannya KPDT
masih berperan secara single player
Kegiatan “PRUKAB” dan “BEDAH DESA” yang
dilakukan oleh KPDT secara prinsip sudah
sesuai, namun dalam pelaksanaannya KPDT
masih berperan secara single player

20. REKOMENDASI
20

21. KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
BAPPENASBAPPENAS
REKOMENDASI
1. Output yang diharapkan dari Forum Rakorpus ini adalah terbangunnya
koordinasi yang lebih riil dan konkrit, rencana kegiatan KL diharapkan
mengakomodir usulan dari daerah tertinggal, KPDT diharapkan bisa
memberikan data kebutuhan dari masing-masing daerah tertinggal kepada
KL, data kebutuhan/Road Map tersebut digunakan sebagai instrumen
koordinasi lintas sektor;
2. Data kebutuhan pembangunan daerah tertinggal diharapkan menjadi
masukan bagi KL dan pemerintah Provinsi dalam penyusunan isu strategis
provinsi pada forum Musrenbang Provinsi dan selanjutnya dibahas dalam
forum Musrenbang Nasional bersama K/L terkait;
3. KPDT sebagai Leading Sector Pembangunan Daerah Tertinggal
diharapkan dapat berperan sebagai clearing house terhadap proses
perencanaan Pembangunan daerah tertinggal;
4. KPDT diharapkan melibatkan pemerintah provinsi secara aktif dalam
koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalan pembangunan
Daerah Tertinggal, sejalan dengan PP No. 19 tahun 2010 Tentang penguatan
peran gubernur yang merupakan representasi Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah. 21

22. LAMPIRAN: DAFTAR KABUPATEN
TERTINGGAL DENGAN KONDISI
CAPAIAN MIDTERM REVIEW
22

23. 23
No. Kabupaten IPM LPE Kemiskinan
1 SIMEULUE kuning hijau kuning
2 ACEH SINGKIL kuning merah hijau
3 ACEH SELATAN kuning kuning hijau
4 ACEH TIMUR hijau hijau hijau
5 ACEH BARAT hijau kuning hijau
6 ACEH BESAR hijau kuning hijau
7 ACEH BARAT DAYA kuning merah hijau
8 GAYO LUES kuning hijau kuning
9 NAGAN RAYA kuning merah kuning
10 ACEH JAYA kuning kuning hijau
11 BENER MERIAH hijau hijau kuning
12 PIDIE JAYA hijau kuning hijau
13 NIAS kuning kuning hijau
14 TAPANULI TENGAH hijau kuning hijau
15 NIAS SELATAN kuning kuning hijau
16 PAK PAK BHARAT hijau kuning hijau
17 NIAS BARAT kuning kuning kuning
18 NIAS UTARA kuning kuning kuning
19 KEPULAUAN MENTAWAI kuning merah hijau
20 PESISIR SELATAN hijau kuning hijau
21 SOLOK hijau kuning hijau
22 SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG hijau kuning hijau
23 PADANG PARIAMAN hijau hijau hijau
24 SOLOK SELATAN kuning kuning hijau
25 DHARMASRAYA kuning kuning hijau
26 PASAMAN BARAT kuning kuning hijau
27 OGAN KOMERING ILIR hijau merah hijau
28 LAHAT hijau kuning hijau
29 MUSI RAWAS kuning merah hijau
30 BANYU ASIN kuning merah hijau
No. Kabupaten IPM LPE Kemiskinan
31 OKU SELATAN hijau hijau hijau
32 OGAN ILIR kuning kuning hijau
33 EMPAT LAWANG kuning kuning hijau
34 KAUR hijau kuning hijau
35 SELUMA kuning kuning hijau
36 MUKO MUKO hijau kuning hijau
37 LEBONG kuning kuning hijau
38 KEPAHIANG kuning kuning hijau
39 BENGKULU TENGAH kuning kuning hijau
40 LAMPUNG BARAT kuning merah hijau
41 LAMPUNG UTARA hijau kuning kuning
42 WAY KANAN kuning merah hijau
43 PESAWARAN kuning hijau hijau
44 BANGKA SELATAN kuning kuning hijau
45 NATUNA kuning kuning hijau
46 KEP. ANAMBAS kuning kuning hijau
47 SUKABUMI hijau kuning hijau
48 GARUT hijau merah hijau
49 BONDOWOSO kuning kuning hijau
50 SITUBONDO kuning kuning kuning
51 BANGKALAN kuning kuning kuning
52 SAMPANG kuning kuning merah
53 PAMEKASAN kuning kuning kuning
54 PANDEGLANG kuning kuning hijau
55 LEBAK kuning merah hijau
56 LOMBOK BARAT kuning kuning hijau
57 LOMBOK TENGAH kuning kuning kuning
58 LOMBOK TIMUR kuning kuning kuning
59 SUMBAWA kuning kuning hijau
60 DOMPU kuning kuning hijau

24. 24
No. Kabupaten IPM LPE Kemiskinan
61 BIMA kuning kuning kuning
62 SUMBAWA BARAT kuning merah kuning
63 LOMBOK UTARA kuning kuning merah
64 SUMBA BARAT kuning merah kuning
65 SUMBA TIMUR kuning kuning kuning
66 KUPANG kuning merah hijau
67 TIMOR TENGAH SELATAN kuning merah kuning
68 TIMOR TENGAH UTARA kuning merah hijau
69 BELU kuning hijau hijau
70 ALOR kuning hijau kuning
71 LEMBATA kuning merah merah
72 FLORES TIMUR kuning hijau hijau
73 SIKKA kuning kuning hijau
74 ENDE kuning hijau kuning
75 NGADA kuning merah hijau
76 MANGGARAI kuning merah hijau
77 ROTE NDAO kuning kuning kuning
78 MANGGARAI BARAT kuning kuning hijau
79 SUMBA BARAT DAYA kuning merah hijau
80 SUMBA TENGAH merah kuning kuning
81 NAGEKEO kuning kuning hijau
82 MANGGARAI TIMUR kuning merah kuning
83 SABU RAIJUA merah merah merah
84 SAMBAS kuning kuning hijau
85 BENGKAYANG kuning hijau hijau
86 LANDAK kuning merah hijau
87 SANGGAU kuning kuning hijau
88 KETAPANG kuning kuning kuning
89 SINTANG kuning merah hijau
90 KAPUAS HULU kuning kuning kuning
No. Kabupaten IPM LPE Kemiskinan
91 SEKADAU kuning merah hijau
92 MELAWI kuning merah kuning
93 KAYONG UTARA kuning kuning hijau
94 SERUYAN hijau merah kuning
95 BARITO KUALA kuning merah hijau
96 HULU SUNGAI UTARA kuning merah hijau
97 KUTAI BARAT hijau hijau hijau
98 MALINAU hijau merah hijau
99 NUNUKAN hijau kuning hijau
100 KEPULAUAN SANGIHE hijau merah hijau
101 KEPULAUAN TALAUD hijau merah hijau
102 KEP SITARO hijau hijau hijau
103 BANGGAI KEPULAUAN kuning hijau hijau
104 BANGGAI hijau hijau hijau
105 MOROWALI hijau kuning hijau
106 POSO hijau kuning hijau
107 DONGGALA kuning hijau kuning
108 TOLI-TOLI kuning kuning hijau
109 BUOL kuning kuning hijau
110 PARIGI MOUTONG kuning kuning kuning
111 TOJO UNA-UNA kuning hijau kuning
112 SIGI kuning hijau hijau
113 SELAYAR kuning kuning hijau
114 JENEPONTO kuning merah hijau
115 PANGKAJENE KEPULAUAN kuning kuning kuning
116 TORAJA UTARA kuning kuning kuning
117 BUTON kuning hijau hijau
118 MUNA kuning kuning hijau
119 KENDARI (KONAWE) kuning hijau hijau
120 KONAWE SELATAN kuning hijau hijau

25. 25
No. Kabupaten IPM LPE Kemiskinan
121 BOMBANA kuning hijau hijau
122 WAKATOBI kuning hijau hijau
123 KOLAKA UTARA kuning kuning hijau
124 BUTON UTARA kuning hijau hijau
125 KONAWE UTARA kuning hijau hijau
126 BOALEMO kuning kuning kuning
127 PAHUWATO kuning hijau hijau
128 GORONTALO UTARA kuning hijau hijau
129 MAJENE hijau kuning kuning
130 POLEWALI MANDAR kuning kuning kuning
131 MAMASA hijau merah hijau
132 MAMUJU kuning hijau hijau
133 MAMUJU UTARA kuning kuning hijau
134 MALUKU TENGGARA BARAT kuning merah kuning
135 MALUKU TENGAH hijau merah kuning
136 BURU kuning merah hijau
137 KEPULAUAN ARU kuning hijau kuning
138 SERAM BAGIAN BARAT kuning kuning kuning
139 SERAM BAGIAN TIMUR kuning kuning kuning
140 MALUKU TENGGARA BARAT DAYA kuning merah kuning
141 BURU SELATAN kuning merah kuning
142 HALMAHERA BARAT kuning merah hijau
143 HALMAHERA TENGAH kuning kuning kuning
144 KEPULAUAN SULA kuning kuning hijau
145 HALMAHERA SELATAN kuning kuning hijau
146 HALMAHERA UTARA kuning merah hijau
147 HALMAHERA TIMUR kuning hijau kuning
148 PULAU MOROTAI kuning merah hijau
149 KAIMANA kuning merah hijau
150 TELUK WONDAMA kuning hijau kuning
151 TELUK BINTUNI kuning hijau merah
No. Kabupaten IPM LPE Kemiskinan
152 SORONG SELATAN kuning merah hijau
153 SORONG kuning kuning merah
154 RAJA AMPAT kuning merah kuning
155 MAYBRAT kuning kuning merah
156 TAMBRAUW merah kuning merah
157 MERAUKE kuning hijau hijau
158 JAYAWIJAYA merah hijau kuning
159 NABIRE kuning kuning kuning
160 YAPEN WAROPEN kuning merah kuning
161 BIAK NUMFOR kuning kuning kuning
162 PANIAI kuning kuning kuning
163 PUNCAK JAYA kuning kuning merah
164 MIMIKA kuning merah hijau
165 BOVEN DIGOEL merah hijau kuning
166 MAPPI merah hijau kuning
167 ASMAT merah hijau kuning
168 YAHUKIMO merah hijau merah
169 PEGUNUNGAN BINTANG merah hijau kuning
170 TOLIKARA merah kuning kuning
171 SARMI kuning hijau kuning
172 KEEROM kuning hijau kuning
173 WAROPEN kuning hijau kuning
174 SUPIORI kuning hijau kuning
175 MEMBERAMO RAYA kuning merah kuning
176 DEIYAI merah kuning merah
177 DOGIYAI merah kuning kuning
178 INTAN JAYA merah kuning merah
179 LANNY JAYA merah hijau merah
180 MAMBERAMO TENGAH merah hijau kuning
181 PUNCAK merah kuning kuning
182 YALIMO merah hijau merah
183 NDUGA merah hijau kuning

26. TERIMA KASIH
26