SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
1
Horas Tapteng,
Bergerak Bersama Membangun Tapanuli Tengah
Paparan Dalam Rangka Fasilitasi
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2019
OUTLINE
1
2
5
PENDAHULUAN
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019
6 PENUTUP
3
PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH
4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
2
PENDAHULUAN
PERMENDAGRI
86/2017
PERMENDAGRI
86/2017
1
3
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan meliputi :
Perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan
keuangan daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan.
Keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan.
Tabel T-E.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
Berdasarkan Pasal 306 ayat (5) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Bupati/ walikota menyampaikan laporan evaluasi
terhadap hasil RKPD kepada gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.
Hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2019
mempunyai total rata-rata capaian kinerja dan anggaran
sebesar 38% dengan predikat Sangat Rendah. Gradasi ini
menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian
kinerja yang diharapkan.
Faktor penghambat pencapaian kinerja yaitu:
1. Keterbatasan anggaran, keterbatasan sumberdaya OPD, jarak lokasi
pekerjaan dengan ibukota kabupaten yang jauh;
2. Tenaga Konsultan tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan Pagu
Dana yang tersedia (Inventarisasi Jaringan);
3. keterbatasan dalam serapan anggaran, perencanaan penanggung
jawab kegiatan yang kurang, kapabilitas SDM;
4. Adanya kegiatan yang diubah sehingga harus menunggu perubahan
APBD.
Faktor pendorong keberhasilan kinerja yaitu :
1. Kesesuaian kebutuhan masyarakat dengan rencana kerja pemerintah;
2. Pengawasan pekerjaan konstruksi mendorong percepatan pelaksanan
kegiatan fisik;
3. Kerjasama lintas OPD dan lnternal OPD;
4. Merupakan Kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai
target yang ada.
No. INTERVAL NILAI REALISASI
KINERJA
KRITERIA PENILAIAN REALISASI
KINERJA
1. 91% ≤ 100% Sangat Tinggi
2. 76% ≤ 90% Tinggi
3. 66% ≤ 75% Sedang
4. 51% ≤ 65% Rendah
5. ≤ 50% Sangat Rendah
Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86/2017
EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2019
2
PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3
5
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
PERTUMBUHAN EKONOMI
◙ Merevisi Proyeksi PE Kab.Tap.Tengah 2019:
dari 5,30-5,40% menjadi 3,25-5,30%
mengacu :
- data BPS rilis Juli 2019: PE Tapteng 2018: 5,20%
- PE Provsu tahun 2018: 5,18%, 5,30% (Tw. I 2019)
◙ Kontributor PE: peningkatan konsumsi Rumah tangga
PDRB PERKAPITA
◙ Terjadi peningkatan, PDRB Perkapita :
tahun 2017: 23,50 jt. Thn 2018: 24,93 jt
◙ Proyeksi tahun 2019: 26,04 jt
INFLASI
◙ Terjadi penurunan, tahun 2017: 3,08% , tahun 2018: 2,86%
◙ Proyeksi inflasi tahun 2019: pada Kisaran: 3 ±1%
Tekanan inflasi diperkirakan dari permintaan kebutuhan
pokok dan Pemilu
Realisasi Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2017-2018
dan Perubahan Target Makro Ekonomi Tahun 2019
 KONDISI EKONOMI
PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)
◙ Merevisi Proyeksi TPAK 2019: dari 79,37% menjadi 76,34%
mengacu : data BPS rilis Juli 2019: TPAK 2018: 75,43%
◙ Sektor : Sektor konstruksi, industri pengolahan,
perdagangan besar dan kecil serta jasa-jasa
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
◙ Merevisi Proyeksi TPT 2019: dari 4,20% menjadi 5,92%
mengacu : data BPS rilis Juli 2019: TPAK 2018: 6,38%
PENDUDUK DIBAWAH GARIS KEMISKINAN
◙ Terjadi tren penurunan: 14,66% (2017), 13,17% (2018)
◙ Proyeksi 2019: 12,73%
dampak dari Program Dana Desa dan Kelurahan
(Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa/kel)
INDEKS GINI RATIO
◙ Merevisi Proyeksi indeks gini: dari 0,30% menjadi 0,31
mengacu : data BPS rilis Juli 2019: indeks gini 2018: 0,32
6
Realisasi Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2017-2018
dan Perubahan Target Makro Ekonomi Tahun 2019
7
TANTANGAN PEREKONOMIAN 2019
 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN 2019
• Menurunkan angka kemiskinan,
pengangguran serta ketimpangan
pendapatan
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dengan mengembangkan sektor-sektor
ekonomi potensi lokal dan strategis
• Meningkatkan pemerataan
pembangunan antar wilayah
• Meningkatkan iklim investasi yang lebih
kondusif dan konstruktif
• Menyediakan infrastruktur yang
memadai dan berkualitas
• Meningkatkan daya saing produk dan
sumber daya manusia
.
PROSPEK PEREKONOMIAN 2019
 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi:
semula 5,30-5,40% menjadi 5,25-5,30%.
 PDRB Perkapita diperkirakan meningkat
sebesar 26,04 juta rupiah
 Laju inflasi diperkirakan 3±1%
 TPAK diperkirakan:
semula 79,37% menjadi 76,34%.
 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT):
semula 4,20% menjadi 5,92%
 Penduduk dibawah garis kemiskinan
diperkirakan mengalami penurunan
menjadi 12,73%
 Indeks Gini diproyeksikan menurun
menjadi 0,30.
8
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN 2019
 Melaksanakan program prioritas pembangunan tahun 2019 dan
program/kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan.
 Mendukung tercapaianya target sasaran program nasional dan program
prioritas Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 melalui sinkronisasi program
dan kegiatan.
 Mengoptimalkan penerimaan sumber-sumber pendapatan, efetifitas belanja
dan pembiayaan serta pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada
ketentuan peraturan yang ditetapkan.
 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai
dengan kebutuhan daerah.
9
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019
10
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019
11
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD serta
Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4
12
VISI :
Terwujudnya
Masyarakat
Kabupaten
Tapanuli Tengah
yang Berkarakter,
Mandiri,
Berakhlak dan
Berkeadilan yang
Sejahtera
1. Menciptakan
pemerintahan
yang bersih,
berwibawa dan
inovatif
2. Tersedianya
infrastruktur
publik yang
memadai dan
efektif
3.
Meningkatkan
pelayanan
kesehatan dasar
yang bermutu
bagi
masyarakat
4.
Menyediakan
pendidikan
gratis 9 tahun
dan
meningkatkan
mutu
pendidikan
yang memiliki
daya saing
5.
Menumbuhkem
bangkan
perekonomian
rakyat, menuju
kedaulatan
sumberdaya
alam
berkarakter
6.
Memperkokoh
kerukunan
kehidupan
beragama dan
budaya yang
lestari
7. Menciptakan
dunia usaha
dan investasi
yang adil dan
pro rakyat
8.
Mengembangk
an potensi
wisata yang
serius dan
menuju
peningkatan
ekonomi rakyat
9. Tersedianya
kebutuhan
petani dan
nelayan yang
cukup dan
memadai
10.
Terwujudnya
rumah sehat
bagi warga
miskin dan
santunan
kematian bagi
masyarakat
Tapanuli
Tengah
13
MISI TUJUAN SASARAN
1. Menciptakan
pemerintahan yang
bersih, berwibawa dan
inovatif
Meningkatkan
pelayanan publik dan
tata kelola
pemerintahan daerah
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja pengelolaan
pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana aparatur dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
2. Tersedianya
infrastruktur publik yang
memadai dan efektif
Meningkatkan
kuantitas dan kualitas
infrastruktur publik
1. Terpelihara dan terbangunnya infrastruktur sosial, ekonomi dan
pemerintahan.
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar perumahan dan
kawasan permukiman (Air minum, air bersih, Sanitasi, dan Prasarana ,
Sarana dan utilitas kawasan Permukiman)
3. Meningkatkan
pelayanan kesehatan
dasar yang bermutu bagi
masyarakat
1. Meningkatkan
Derajat kesehatan
Masyarakat.
2. Meningkatkan
Kualitas anak dan
Perempuan
1. Meningkatnya Kualitas layanan kesehatan masyarakat.
2. Menurunnya Prevalensi kekurangan Gizi.
3. MeningkatnyaJaminan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas layanan keluarga berencana.
5. Meningkatnyakeperdayaan masyarakat, kualitashidup perempuan dan
pemenuhan hakanak.
4. Menyediakan
pendidikan gratis 9
tahun dan meningkatkan
mutu pendidikan yang
Meningkatkan Mutu
pendidikan masyarakat
1. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
2. Tersedianya beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang kurang mampu.
3. Terwujudnya pengintegrasian pendidikan karakter /akhlak (revolusi mental)
VISI :
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang
Berkarakter, Mandiri, Berakhlak dan Berkeadilan yang Sejahtera
14
MISI TUJUAN SASARAN
5. Menumbuh
kembangkan
perekonomian rakyat,
menuju kedaulatan
sumberdaya alam
berkarakter
1. Meningkatkanpenda
patan perkapita
masyarakat
2. Meningkatkan
pengelolaan SDA
dan lingkungan
hidup
1. Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kelompok UMKM dan Koperasi
yang berbasis potensi local.
2. Meningkatnya akses pemasaran hasil UMKM, IKM, dan Koperasi.
3. Meningkatkan pendampingan pemerintah daerah dalam pengembangan dan
pemberdayaan UMKM, IKM, dan Koperasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
5. Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana
6. Memperkokoh
kerukunan kehidupan
beragama dan budaya
yang lestari
Meningkatkan rasa
toleransi beragama dan
pelestarian budaya
1. Meningkatnya kerukunan umat beragama.
2. Meningkatnya pelestarian budaya, situs dan cagar budaya.
3. Meningkatnya nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai kebangsaan
7. Menciptakan dunia
usaha dan investasi yang
adil dan pro rakyat
Menciptakan iklim
usaha dan investasi yang
pro rakyat
1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk industry olahan dan
kreatif.
2. Meningkatnya jumlah investasi dan dunia usaha.
3. Meningkatnya peluang kerja bagi penduduk lokal
8. Mengembangkan
potensi wisata yang serius
dan menuju peningkatan
ekonomi rakyat
Meningkatkan investasi
pariwisata
1. Meningkatnya objek wisata.
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnu) dan wisatawan
mancanegara (wisman)
15
MISI TUJUAN SASARAN
9. Tersedianya kebutuhan
petani dan nelayan yang
cukup dan memadai
Meningkatkan
kesejahteraan petani dan
nelayan
1. MeningkatnyaHasil Produksi dari sektor pertanian dan sektor kelautan.
2. Meningkatnya bantuan untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan.
3. Terpenuhinya jaminan sosial bagi petani dan nelayan.
10. Terwujudnya rumah
sehat bagi warga miskin
dan santunan kematian
bagi masyarakat Tapanuli
Tengah
Penyediaan rumah sehat
dan santunan kematian
bagi masyarakat miskin
1. Berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta terwujudnya
penyediaan perumahan dan hunian vertical(rusunawa danrusunami) bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Meningkatnya Penyehatan lingkungan permukiman kumuh.
3. Tersedianya santunan kematian bagi masyarakat miskin
• PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN
PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN
SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TEMA
RKPD
2019
16
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
RPJMD PADA TAHUN 2019
PRIORITAS PEMBANGUNAN
RKPD TAHUN 2019
1. Peningkatan mutu pembelajaran, pemberian beasiswa bagi siswa kurang
mampu, pembangunan/ rehabilitasi ruang kelas, peningkatan penyediaan
meubilair dan media pembelajaran serta peningkatan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan
1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
Serta Tenaga Pendidik
2. Peningkatan pelayanan RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta pemenuhan akreditasi
sebagai salah satu tolok ukur pelayanan kesehatan yang baik 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan
Serta Tenaga Kesehatan
3. Peningkatan kapasitas tenaga dan profesionalisme SDM bidang
kesehatan
4. Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan layanan
pemerintah yang berbasis e-government (e-planning, e-budgetting, e-
perijinan dan layanan berbasis elektronik lainnya).
3. Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam
tata kelola pemerintahan melalui penerapan e-Government
5. Meningkatkan kemudahan perijinan dan investasi 4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kemudahan
Investasi
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 5. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
7. Pembinaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM, IKM dan
Koperasi serta peningkatan daya saing produk unggulan yang dihasilkan
6. Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kelompok
UMKM, IKM dan Koperasi yang berbasis potensi local
8. Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata serta peningkatan
promosi dan daya tarik wisata Tapanuli Tengah
7. Peningkatan Pengembangan Pemasaran dan Destinasi
Pariwisata serta Pengembangan Kemitraan
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
5
798.39.847.484
79.839.847.484
123.413.861.844
18

More Related Content

What's hot

Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi DaerahProses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi DaerahDadang Solihin
 
Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota SukabumiTelaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota SukabumiDadang Solihin
 
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdfPaparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdfsyaruddin1
 
Penatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan DesaPenatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan DesaFormasi Org
 
Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan MusrenbangPedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan MusrenbangDadang Solihin
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
 
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfWEST NUSA TENGGARA
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranPSEKP - UGM
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDPSEKP - UGM
 
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptxPaparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptximamkuswoyo
 
Perkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia.pptx
Perkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia.pptxPerkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia.pptx
Perkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia.pptxImamPasli1
 
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021BappedaLampungUtara
 
Paparan forum skpd
Paparan forum skpdPaparan forum skpd
Paparan forum skpdasholahuddin
 
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...pubmck
 
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbImplementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbMohammad Ramadhan
 
Sosialisasi Trantibum 2023.ppt
Sosialisasi Trantibum 2023.pptSosialisasi Trantibum 2023.ppt
Sosialisasi Trantibum 2023.pptKECAMATANBADEGAN
 

What's hot (20)

Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi DaerahProses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota SukabumiTelaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
 
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdfPaparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
Paparan Sekda - KP RPD 2024-2026.pdf
 
Penatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan DesaPenatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan Desa
 
Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan MusrenbangPedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
 
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
 
Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019
Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019
Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
 
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptxPaparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
 
Perkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia.pptx
Perkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia.pptxPerkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia.pptx
Perkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia.pptx
 
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
 
Telaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paserTelaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paser
 
Paparan forum skpd
Paparan forum skpdPaparan forum skpd
Paparan forum skpd
 
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
 
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbImplementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
 
Sosialisasi Trantibum 2023.ppt
Sosialisasi Trantibum 2023.pptSosialisasi Trantibum 2023.ppt
Sosialisasi Trantibum 2023.ppt
 

Similar to RKPD TAPTEN 2019

Slide orientasi perubahan rpjmd lu
Slide orientasi perubahan rpjmd luSlide orientasi perubahan rpjmd lu
Slide orientasi perubahan rpjmd luBappedaLampungUtara
 
CALK 2022 DI UPLOAD.pdf
CALK 2022 DI UPLOAD.pdfCALK 2022 DI UPLOAD.pdf
CALK 2022 DI UPLOAD.pdfdiskominfopb1
 
FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022BappedaLampungUtara
 
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
paparan-kementerian-keuangan-dalam-musrenbang-prov-bali-2019-60.pptx
paparan-kementerian-keuangan-dalam-musrenbang-prov-bali-2019-60.pptxpaparan-kementerian-keuangan-dalam-musrenbang-prov-bali-2019-60.pptx
paparan-kementerian-keuangan-dalam-musrenbang-prov-bali-2019-60.pptxRISWIDIANTORO
 
Bahan Materi Sosialisasi UU HKPD Updated.pdf
Bahan Materi Sosialisasi UU HKPD Updated.pdfBahan Materi Sosialisasi UU HKPD Updated.pdf
Bahan Materi Sosialisasi UU HKPD Updated.pdfGreJr
 
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___EroikaSariWidiyatni
 
3 dok prioritas & plafon 2018
3 dok prioritas & plafon 20183 dok prioritas & plafon 2018
3 dok prioritas & plafon 2018pandirambo900
 
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdf
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdfPemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdf
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdfYunantoPujiKartiko
 
Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019
Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019
Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019Dameuli Silalahi
 
Bahan kesimpulan pada raker iii
Bahan kesimpulan pada raker iiiBahan kesimpulan pada raker iii
Bahan kesimpulan pada raker iiimekon
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015Dadang Solihin
 
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017iman ridho
 
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdfKEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdfShohibar
 
Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015fionarazqa
 
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Tidore Tidore
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Muh Saleh
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Muh Saleh
 

Similar to RKPD TAPTEN 2019 (20)

Slide orientasi perubahan rpjmd lu
Slide orientasi perubahan rpjmd luSlide orientasi perubahan rpjmd lu
Slide orientasi perubahan rpjmd lu
 
CALK 2022 DI UPLOAD.pdf
CALK 2022 DI UPLOAD.pdfCALK 2022 DI UPLOAD.pdf
CALK 2022 DI UPLOAD.pdf
 
FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
 
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
paparan-kementerian-keuangan-dalam-musrenbang-prov-bali-2019-60.pptx
paparan-kementerian-keuangan-dalam-musrenbang-prov-bali-2019-60.pptxpaparan-kementerian-keuangan-dalam-musrenbang-prov-bali-2019-60.pptx
paparan-kementerian-keuangan-dalam-musrenbang-prov-bali-2019-60.pptx
 
Bahan Materi Sosialisasi UU HKPD Updated.pdf
Bahan Materi Sosialisasi UU HKPD Updated.pdfBahan Materi Sosialisasi UU HKPD Updated.pdf
Bahan Materi Sosialisasi UU HKPD Updated.pdf
 
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
 
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
 
3 dok prioritas & plafon 2018
3 dok prioritas & plafon 20183 dok prioritas & plafon 2018
3 dok prioritas & plafon 2018
 
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdf
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdfPemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdf
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdf
 
Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019
Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019
Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019
 
Bahan kesimpulan pada raker iii
Bahan kesimpulan pada raker iiiBahan kesimpulan pada raker iii
Bahan kesimpulan pada raker iii
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
 
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
 
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdfKEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
 
Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015
 
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 

Recently uploaded (14)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 

RKPD TAPTEN 2019

  • 1. 1 Horas Tapteng, Bergerak Bersama Membangun Tapanuli Tengah Paparan Dalam Rangka Fasilitasi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2019
  • 2. OUTLINE 1 2 5 PENDAHULUAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019 6 PENUTUP 3 PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2
  • 3. PENDAHULUAN PERMENDAGRI 86/2017 PERMENDAGRI 86/2017 1 3 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  • 4. Tabel T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Pasal 306 ayat (5) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Bupati/ walikota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi. Hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2019 mempunyai total rata-rata capaian kinerja dan anggaran sebesar 38% dengan predikat Sangat Rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Faktor penghambat pencapaian kinerja yaitu: 1. Keterbatasan anggaran, keterbatasan sumberdaya OPD, jarak lokasi pekerjaan dengan ibukota kabupaten yang jauh; 2. Tenaga Konsultan tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan Pagu Dana yang tersedia (Inventarisasi Jaringan); 3. keterbatasan dalam serapan anggaran, perencanaan penanggung jawab kegiatan yang kurang, kapabilitas SDM; 4. Adanya kegiatan yang diubah sehingga harus menunggu perubahan APBD. Faktor pendorong keberhasilan kinerja yaitu : 1. Kesesuaian kebutuhan masyarakat dengan rencana kerja pemerintah; 2. Pengawasan pekerjaan konstruksi mendorong percepatan pelaksanan kegiatan fisik; 3. Kerjasama lintas OPD dan lnternal OPD; 4. Merupakan Kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada. No. INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA 1. 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 2. 76% ≤ 90% Tinggi 3. 66% ≤ 75% Sedang 4. 51% ≤ 65% Rendah 5. ≤ 50% Sangat Rendah Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86/2017 EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2019 2
  • 5. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3 5 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. PERTUMBUHAN EKONOMI ◙ Merevisi Proyeksi PE Kab.Tap.Tengah 2019: dari 5,30-5,40% menjadi 3,25-5,30% mengacu : - data BPS rilis Juli 2019: PE Tapteng 2018: 5,20% - PE Provsu tahun 2018: 5,18%, 5,30% (Tw. I 2019) ◙ Kontributor PE: peningkatan konsumsi Rumah tangga PDRB PERKAPITA ◙ Terjadi peningkatan, PDRB Perkapita : tahun 2017: 23,50 jt. Thn 2018: 24,93 jt ◙ Proyeksi tahun 2019: 26,04 jt INFLASI ◙ Terjadi penurunan, tahun 2017: 3,08% , tahun 2018: 2,86% ◙ Proyeksi inflasi tahun 2019: pada Kisaran: 3 ±1% Tekanan inflasi diperkirakan dari permintaan kebutuhan pokok dan Pemilu Realisasi Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2017-2018 dan Perubahan Target Makro Ekonomi Tahun 2019  KONDISI EKONOMI
  • 6. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) ◙ Merevisi Proyeksi TPAK 2019: dari 79,37% menjadi 76,34% mengacu : data BPS rilis Juli 2019: TPAK 2018: 75,43% ◙ Sektor : Sektor konstruksi, industri pengolahan, perdagangan besar dan kecil serta jasa-jasa TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) ◙ Merevisi Proyeksi TPT 2019: dari 4,20% menjadi 5,92% mengacu : data BPS rilis Juli 2019: TPAK 2018: 6,38% PENDUDUK DIBAWAH GARIS KEMISKINAN ◙ Terjadi tren penurunan: 14,66% (2017), 13,17% (2018) ◙ Proyeksi 2019: 12,73% dampak dari Program Dana Desa dan Kelurahan (Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa/kel) INDEKS GINI RATIO ◙ Merevisi Proyeksi indeks gini: dari 0,30% menjadi 0,31 mengacu : data BPS rilis Juli 2019: indeks gini 2018: 0,32 6 Realisasi Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2017-2018 dan Perubahan Target Makro Ekonomi Tahun 2019
  • 7. 7 TANTANGAN PEREKONOMIAN 2019  TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN 2019 • Menurunkan angka kemiskinan, pengangguran serta ketimpangan pendapatan • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis • Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah • Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif • Menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas • Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia . PROSPEK PEREKONOMIAN 2019  Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi: semula 5,30-5,40% menjadi 5,25-5,30%.  PDRB Perkapita diperkirakan meningkat sebesar 26,04 juta rupiah  Laju inflasi diperkirakan 3±1%  TPAK diperkirakan: semula 79,37% menjadi 76,34%.  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): semula 4,20% menjadi 5,92%  Penduduk dibawah garis kemiskinan diperkirakan mengalami penurunan menjadi 12,73%  Indeks Gini diproyeksikan menurun menjadi 0,30.
  • 8. 8 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.  ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN 2019  Melaksanakan program prioritas pembangunan tahun 2019 dan program/kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan.  Mendukung tercapaianya target sasaran program nasional dan program prioritas Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 melalui sinkronisasi program dan kegiatan.  Mengoptimalkan penerimaan sumber-sumber pendapatan, efetifitas belanja dan pembiayaan serta pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada ketentuan peraturan yang ditetapkan.  Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
  • 9. 9 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019
  • 10. 10 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019
  • 11. 11 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019
  • 12. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4 12 VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Berkarakter, Mandiri, Berakhlak dan Berkeadilan yang Sejahtera 1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif 2. Tersedianya infrastruktur publik yang memadai dan efektif 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat 4. Menyediakan pendidikan gratis 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing 5. Menumbuhkem bangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumberdaya alam berkarakter 6. Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari 7. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil dan pro rakyat 8. Mengembangk an potensi wisata yang serius dan menuju peningkatan ekonomi rakyat 9. Tersedianya kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai 10. Terwujudnya rumah sehat bagi warga miskin dan santunan kematian bagi masyarakat Tapanuli Tengah
  • 13. 13 MISI TUJUAN SASARAN 1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif Meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja pengelolaan pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 2. Tersedianya infrastruktur publik yang memadai dan efektif Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik 1. Terpelihara dan terbangunnya infrastruktur sosial, ekonomi dan pemerintahan. 2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman (Air minum, air bersih, Sanitasi, dan Prasarana , Sarana dan utilitas kawasan Permukiman) 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat 1. Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat. 2. Meningkatkan Kualitas anak dan Perempuan 1. Meningkatnya Kualitas layanan kesehatan masyarakat. 2. Menurunnya Prevalensi kekurangan Gizi. 3. MeningkatnyaJaminan kesehatan masyarakat. 4. Meningkatnya kualitas layanan keluarga berencana. 5. Meningkatnyakeperdayaan masyarakat, kualitashidup perempuan dan pemenuhan hakanak. 4. Menyediakan pendidikan gratis 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan yang Meningkatkan Mutu pendidikan masyarakat 1. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. 2. Tersedianya beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang kurang mampu. 3. Terwujudnya pengintegrasian pendidikan karakter /akhlak (revolusi mental) VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Berkarakter, Mandiri, Berakhlak dan Berkeadilan yang Sejahtera
  • 14. 14 MISI TUJUAN SASARAN 5. Menumbuh kembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumberdaya alam berkarakter 1. Meningkatkanpenda patan perkapita masyarakat 2. Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup 1. Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kelompok UMKM dan Koperasi yang berbasis potensi local. 2. Meningkatnya akses pemasaran hasil UMKM, IKM, dan Koperasi. 3. Meningkatkan pendampingan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM, IKM, dan Koperasi. 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 5. Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana 6. Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari Meningkatkan rasa toleransi beragama dan pelestarian budaya 1. Meningkatnya kerukunan umat beragama. 2. Meningkatnya pelestarian budaya, situs dan cagar budaya. 3. Meningkatnya nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai kebangsaan 7. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil dan pro rakyat Menciptakan iklim usaha dan investasi yang pro rakyat 1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk industry olahan dan kreatif. 2. Meningkatnya jumlah investasi dan dunia usaha. 3. Meningkatnya peluang kerja bagi penduduk lokal 8. Mengembangkan potensi wisata yang serius dan menuju peningkatan ekonomi rakyat Meningkatkan investasi pariwisata 1. Meningkatnya objek wisata. 2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnu) dan wisatawan mancanegara (wisman)
  • 15. 15 MISI TUJUAN SASARAN 9. Tersedianya kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan 1. MeningkatnyaHasil Produksi dari sektor pertanian dan sektor kelautan. 2. Meningkatnya bantuan untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan. 3. Terpenuhinya jaminan sosial bagi petani dan nelayan. 10. Terwujudnya rumah sehat bagi warga miskin dan santunan kematian bagi masyarakat Tapanuli Tengah Penyediaan rumah sehat dan santunan kematian bagi masyarakat miskin 1. Berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta terwujudnya penyediaan perumahan dan hunian vertical(rusunawa danrusunami) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Meningkatnya Penyehatan lingkungan permukiman kumuh. 3. Tersedianya santunan kematian bagi masyarakat miskin • PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TEMA RKPD 2019
  • 16. 16 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD PADA TAHUN 2019 PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2019 1. Peningkatan mutu pembelajaran, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pembangunan/ rehabilitasi ruang kelas, peningkatan penyediaan meubilair dan media pembelajaran serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Serta Tenaga Pendidik 2. Peningkatan pelayanan RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta pemenuhan akreditasi sebagai salah satu tolok ukur pelayanan kesehatan yang baik 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Serta Tenaga Kesehatan 3. Peningkatan kapasitas tenaga dan profesionalisme SDM bidang kesehatan 4. Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan layanan pemerintah yang berbasis e-government (e-planning, e-budgetting, e- perijinan dan layanan berbasis elektronik lainnya). 3. Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan melalui penerapan e-Government 5. Meningkatkan kemudahan perijinan dan investasi 4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kemudahan Investasi 6. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 5. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7. Pembinaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM, IKM dan Koperasi serta peningkatan daya saing produk unggulan yang dihasilkan 6. Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kelompok UMKM, IKM dan Koperasi yang berbasis potensi local 8. Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata serta peningkatan promosi dan daya tarik wisata Tapanuli Tengah 7. Peningkatan Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata serta Pengembangan Kemitraan ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
  • 17. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 5 798.39.847.484 79.839.847.484 123.413.861.844
  • 18. 18