Dokumen tersebut merupakan laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2009-2013. Evaluasi ini menilai konsistensi penganggaran, capaian target, dan kendala pelaksanaan RPJMD. Hasilnya menunjukkan capaian target rata-rata 80%, namun masih terdapat kendala seperti indikator yang tidak terukur dan proporsi anggaran non-prioritas yang bes

1. Australia-Indonesia Partnership
for Decentralization
Evaluasi RPJMD 2009-2013
Kab. Sumba Barat Daya
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
Australian Aid - Managed by
Cardno Emerging Markets
on behalf of AusAID

2. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
• Latar belakang kegiatan;
• Gambaran umum RPJMD Kab. SBD;
• Proses Evaluasi;
• Hasil Evaluasi;
• Kendala & Tindak Lanjut
Outline Presentasi

3. AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
(PASAL 155)
TUJUAN
• Konsistensi antara kebijakan dengan
pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan
daerah.
• Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD.
• Kesesuaian antara capaian pembangunan
daerah dengan indikator-indikator kinerja yang
telah ditetapkan.

4. Tujuan Pembangunan Daerah
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
Kesra/
I P M
ASPEK GEOGRAFIS &
DEMOGRAFIS
Karakteristik lokasi dan Wilayah
Potensi Pengembangan Wilayah
Wilayah rawan Bencana
Demografi
ASPEK
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kesejahteraan Sosial
Seni Budaya dan olahraga
ASPEK PELAYANAN
UMUM
Pelayanan dasar
Pelayanan Penunjang
ASPEK DAYA SAING
DAERAH
Kemampuan Ekonomi Daerah
Sumber Daya Manusia
Iklim Berinvestasi
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

5. Visi & Misi SBD 2009-2013
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
: “Terwujudnya Masyarakat
Sumbba Barat Daya yang
Maju, Berdaya Saing,
demokratis dan Sejahtera”
Mewujudkan kehidupan
masyarakat Sumba Barat
Daya yang maju, berdaya
saing di dukung prasarana
dan sarana kehidupan yang
memadai
Mewujudkan pemerintahan
yang demokratis dan
akuntabel
Mewujudkan kehidupan
masyarakat Sumba Barat
Daya yang sejahtera

6. Sasaran akhir
RPJMD SBD 2009-2013
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
Indikator
Tahun
Dasar 2008
2009 2010 2011
Sasaran
Akhir 2013
Rata –rata tingkat
pertumbuhan ekonomi
4.62% 4.65% 5.55% 5.65% 5.32%
PDRB Riil perkapita
Rp.
1.241.150
Rp.
1.284.450
Rp.
1.286.500
Rp.
1.330.053
Rp.
1.465.450
Tingkat kemiskinan 42.7% 32,3% 29.8% 41.4%
Indeks Pembangunan
Manusia
0.598 0.605 0.609 0.613 0.627

7. Kondisi RPJMD Kab. SBD
1. Periodisasi RPJMD Kab. SBD 2009 – 2013;
2. Evaluasi 3 tahun pelaksanaan RPJMD (+ 2012
untuk anggaran);
3. Sistematika dan substansi RPJMD sudah
mengikuti PP. No. 8/2008;
4. Belum ada kerangka pendanaan jangka
menengah (permendagri 54/2010);
5. Sasaran tahunan terukur;
6. Program Prioritas terindentifikasi
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)

8. Kerangka Perencanaan RPJMD - SBD
Visi
Misi 1
Sasaran 1
Program 1
Program 2
Sasaran 2
Misi 2 Sasaran 1
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
Indikator Target

9. Kerangka Evaluasi
1. Jumlah program prioritas rpjmd yg
teranggarkan setiap tahun;
2. Proporsi anggaran setiap Misi, Tujuan dan
Sasaran;
3. Capaian indikator sasaran dibanding target
setiap tahun
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)

10. Sumber Data
1. APBD dan APBD – P;
2. Realisasi APBD
3. LKPJ dan Lakip SKPD;
4. SBD dalam angka;
5. Statistika SKPD
Prinsip evaluasi menggunakan data sekunder,
tidak melalukan survey atau pengambilan
data langsung/primer
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)

11. Ruang Lingkup Evaluasi RPJMD
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR PROGRAM
1 5 29 122 50
2 3 31 70 28
3 6 32 100 41
Total 14 92 292 119

12. Menghitung Konsistensi Penganggaran
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
Total
Anggaran
Program
setiap Misi
Total
Belanja
Langsung
APBD
Proprosi
Anggaran
menurut
Prioritas
RPJMD

13. Konsistensi Penganggaran RPJMD
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)

14. Konsistensi Penganggaran RPJMD
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
• Misi 1 merujuk pada pelayanan dasar pendidikan dan
kesehatan serta infrastruktur daerah yang program
dan kegiatannya besar secara penganggaran;
• Misi 2, yang merujuk pada pelaksanaan pemerintahan
yang baik, mendapat alokasi anggaran kedua terbesar
dalam APBD.
• Program dan Kegiatan Non Prioritas (Program-program
operasional perkantoran dan urusan yang tidak
termuat dalam RPJMD), mendapat proporsi yang
cukup besar, bahkan lebih besar dari pada misi ke 3,
yang didalamnya ada Program Kesos dan Ekonomi

15. Proprosi Anggaran per Tujuan
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)

16. Proporsi Anggaran menurut Tujuan
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
MISI TUJUAN 2009 2010 2011
1
1. Meningkatkan mutu pendidikan 9,7% 12% 21,7%
2. Meningkatkan derajat dan akses kesehatan 9,3% 5,98% 6,03%
3. Meningkatkan kualitas permukiman & LH 24,8% 26,7% 28,3%
4. Meningkatkan pelayanan trans & kom 0,83% 0,6% 0,5%
5. Pemberdayaan Pemuda & Perempuan 0,21% 0,3% 0,35%
2
1. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah 28,06 21,4% 15,8%
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat 1,45% 2,4% 2,86%
3. Meningkatkan disiplin pegawai 0,11% 0,04% 0,06%
3
1. Meningkatnya kualitas kehidupan, ketertiban & k 0,43% 0,56% 0,54%
2. Meningkatkan produksi pertanian & pangan 3,2% 2,94% 3,06%
3. Meningkatkan SD Kehutanan & Pertambangan 1,97% 7,45% 4,04%
4. Meningkatkan kualitas naker, kesos & KB 1,07% 1,05% 1,04%
5. Meningkatkan Pariwisata dan budaya 0% 0,14% 0,33%
6. Meningkatkan KUKM, Kop, Perindag & P. Modal 0,04% 0,5% 0,37%

17. Proprosi Anggaran per Tujuan
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
• Misi 1; Dalam misi satu proporsi terbesar anggaran dialokasikan
untuk mencapai tujuan 1.3 kaitan dengan infrastruktur &
permukiman, diikuti dengan tujuan 1.1 pelayanan pendidikan
dan 1.2 pelayanan kesehatan. Tujuan 1.4 dan 1.5 mendapat
alokasi yang sedikit;
• Misi 2; Proporsi utama anggaran dalam misi 2 diarahkan pada
tujuan 2.1 untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
• Misi 3; Misi ini berisi urusan pilihan daerah, secara konsisten
alokasi terbesar anggaran diarahkan pada tujuan 3.3 yang
berkaitan dengan pengelolaan hasilhutan dan pertambangan.

18. Menghitung Kinerja RPJMD
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
Sasaran
RPJMD pd
Tahun N
Realisasi
RPJMD pd
Tahun N
Persentase
Kinerja
Capaian
terhadap
Target RPJMD

19. Ringkasan Kinerja RPJMD
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
MISI 2009 2010 2011
1. Mewujudkan kehidupan masyarakat
Sumba Barat Daya yang maju,
berdaya saing di dukung prasarana
dan sarana kehidupan yang memadai
138% 104% 87%
2. Mewujudkan pemerintahan yang
demokratis dan akuntabel
67% 68% 71%
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat
Sumba Barat Daya yang sejahtera
84% 81% 82%
TOTAL 96% 84% 80%

20. Kinerja Tujuan/Sasaran RPJMD
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
MISI TUJUAN 2009 2010 2011
1
1. Meningkatkan mutu pendidikan 132% 104% 90%
2. Meningkatkan derajat dan akses kesehatan 86% 74% 67%
3. Meningkatkan kualitas permukiman & LH 250% 125% 86%
4. Meningkatkan pelayanan trans & kom 76% 81% 79%
5. Pemberdayaan Pemuda & Perempuan 147% 136% 114%
2
1. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah 58% 61% 65%
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat 78% 75% 81%
3. Meningkatkan disiplin pegawai 67% 69% 67%
3
1. Meningkatnya kualitas kehidupan, ketertiban & k 83% 86% 76%
2. Meningkatkan produksi pertanian & pangan 91% 85% 81%
3. Meningkatkan SD Kehutanan & Pertambangan 67% 78% 93%
4. Meningkatkan kualitas naker, kesos & KB 82% 78% 83%
5. Meningkatkan Pariwisata dan budaya 104% 100% 99%
6. Meningkatkan KUKM, Kop, Perindag & P. Modal 74% 60% 62%

21. Kendala Utama dalam Evaluasi RPJMD
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
• Tidak semua indikator kinerja dapat diukur
keberhasilannya (hanya 42%), karena:
– Tidak menjadi acuan SKPD/Pemda dalam
perencanaan tahunan sehingga tidak dilaporkan
dalam LAKIP/LKPJ;
– Perbedaan satuan ukur antara indikator dalam
RPJMD, RKPD dan APBD/DPA;
– Tidak ada kaitan langsung antara program
prioritas, indikator kinerja dan kemampuan
anggaran

22. Kendala Utama dalam Evaluasi RPJMD
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
• Indikator keberhasilan yang digunakan
bercampur antara yang bersifat sangat makro
dan yang merupakan output program;
– Pencapaian sasaran tidak saja dari sumber APBD
tetapi juga dari sumber lainnya
• Proporsi anggaran RPJMD tidak ditetapkan
berdasarkan hasil evaluasi rutin kinerja
RPJMD;
– Evaluasi yang dilakukan lebih berfokus pada
realisasi anggaran tahunan dan output

23. Upaya Perbaikan kedepan (RPJMD 2013-2018)
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
• Perlu ada komitmen bersama untuk
menggunakan Dokumen RPJMD sebagai acuan
pokok dalam proses perencanaan dan
penganggaran tahunan, melalui:
– Penetapan sasaran RPJMD yang lebih realistis yang
dikaitkan dengan program prioritas dan
kemampuan anggaran;
– Penjabaran teknis sasaran RPJMD kedalam
Renstra masing-masing SKPD sebagai rencana
kegiatan 5 tahun kedepan

24. Upaya Perbaikan kedepan (RPJMD 2013-2018)
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
• Evaluasi kinerja RPJMD harus dilakukan secara
rutin setiap tahun sebagai dasar penetapan
kebijakan perencanaan dan penganggaran
tahun berikutnya;
• Proporsi anggaran program non prioritas/tidak
ada dalam RPJMD harus di minimalisir se kecil
mungkin

25. TERIMA KASIH
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)