Organisasi Buruh

1. Makalah
ORAGANISASI BURUH
Disusun Oleh :
Nama :
Kelas :
2014

2. KATA PENGANTAR
ii
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT berkat limpahan rahmat
dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan makalah yang membahas Organisasi Buruh
.Makalah ini membahas masalah Organisasi Buruh. Dengan membaca makalah ini,
diharapkan pembaca dapat memahami dan mengerti Apa yang di bahas dalam makalah ini.
Dalam penulisan makalah ini, Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan
dan kekurangan. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran demi
kesempurnaan makalah ini. Demikianlah makalah ini Penulis buat, semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi semua yang membaca.
Bengkulu , 23 November 2014
Penulis

3. DAFTAR ISI
COVER ............................................................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1
A. Latar Belakang ............................................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................................................................ 1
C. Tujuan Pembahasan...................................................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN .................................................................................................................. 3
A. Gerakan Buruh ............................................................................................................................. 3
B. Serikat Buruh................................................................................................................................ 4
C. Kesejahteraan Buruh .................................................................................................................... 8
D. hubungan buruh dan pengusaha ................................................................................................... 9
E. Peran Pemerintah .......................................................................................................................... 9
F. Nama-Nama Organisasi Buruh Di Indonesia .............................................................................. 10
G. Organisasi Buruh Internasional .................................................................................................... 12
BAB III PENUTUP .......................................................................................................................... 20
A. Kesimpulan .................................................................................................................................. 20
B. Saran ............................................................................................................................................. 21
iii
DAFTAR PUSTAKA

4. BAB I
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang
Globalisasi telah menyebabkan gerakan buruh terus melemah karena investor
dengan mudah mengalihkan lokasi produksi ke negara lain, kata Kepala Penasihat Teknis
Proyek International Labour Organization (ILO) Better Work Indonesia Simon Field.
Daya saing global di antara negara-negara yang menyediakan tenaga kerja dapat
menuju pada penekanan upah yang lebih rendah. Hal tersebut membuat kondisi kerja
menjadi tidak layak. Demikian disampaikan Simon Field dalam seminar "Peluang dan
Tantangan Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi" di Gedung LIPI Jakarta, Selasa.
"Banyak pekerjaan baru dalam bidang manufaktur dan jasa yang tidak layak, tidak aman,
tidak terjamin, tidak ada kontribusi sosial, upah rendah, tidak ada serikat, dan kondisi kerja
yang buruk," kata Field.
Selain itu, kebebasan berserikat dan hak berunding bersama ditantang dan ditekan
dengan adanya zona perdagangan bebas dan aturan outsourcing. Tingkat organisasional
buruh akibatnya menjadi rendah dan diperparah dengan kapasitas dan sumber dana yang
juga rendah.
B. Rumusan Masalah
1. Menjelaskan apa yang dimaksud gerakan buruh ?
2. Menguraikan pengertian serikat buruh ?
3. Menjelaskan Fungsi serikat buruh ?
4. Apa fungsi serikat buruh ?
5. Apa perbedaan antara serikat pekerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja ?
6. Bagaimana cara membuat serikat pekerja di tingkat perusahaan anda ?
7. Bagaimana cara menjadi anggota serikat buruh/serikat pekerja ?
8. Apa keuntungan menjadi anggota serikat buruh/serikat pekerja ?
9. Apakah seorang pekerja dapat menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja ?
10. Apakah anggota dapat mengundurkan diri atau diberhentikan dari Serikat
Buruh/Serikat Pekerja ?

5. 11. Bagaimana prosedur pemberitahuan dan pencatatan Serikat Buruh/Serikat
2
Pekerja yang baru terbentuk ?
C. Tujuan Pembahasan
1. Memahami apa yang dimaksud gerakan buruh.
2. Mengetahui pengertian serikat buruh.
3. Memahami fungsi serikat buruh.
4. Mengatahui cara membuat serikat pekerja di tingkat perusahaan.
5. Memahami cara menjadi anggota serikat buruh.
6. Mengatahui bagaiamana seorang pekerja dapat menjadi anggota lebih dari satu
serikat pekerja.
7. Memahami bagaimana anggota dapat mengundurkan diri dari serikat buruh.
8. Memahami prosedur pemberitahuan dan pencatatan serikat buruh yang baru.

6. BAB II
PEMBAHASAN
3
A. Gerakan Buruh
Gerakan buruh merupakan istilah yang digunakan secara luas untuk menjelaskan
dinamika organisasi kolektif para pekerja atau buruh dalam rangka menuntut perbaikan
nasib mereka kepada majikan (pengusaha) dan kebijakan-kebijakan perburuhan yang pro-buruh
dan adil.
Secara sederhana, gerakan-gerakan buruh dapat dikelompokkan ke dalam
kategorisasi sebagai berikut :
1. Gerakan buruh yang berorientasi untuk menyejahterakan para anggotanya sehingga
para anggotanya mendapatkan keuntungan, seperti jaminan sosial, jaminan
kesehatan, dan uang pensiun. Salah satu serikat buruh tertua yang tercatat dalam
sejarah, Friendly Societies, didirikan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
2. Gerakan buruh yang bertujuan untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif
(bargaining collective) sehingga mereka dapat bernegosiasi dengan para pengusaha
mengenai upah dan kondisi kerja yang manusiawi.
3. Gerakan buruh yang berorientasi untuk melakukan perlawanan tindakan industri,
seperti pemogokan.
4. Gerakan buruh yang berorientasi kepada aktivitas politik. Di antara tujuan gerakan
ini berupaya untuk mewujudkan legislasi yang adil buat para buruh. Gerakan ini
biasanya berwujud partai politik, seperti halnya Partai Buruh di Inggris yang berawal
dari gerakan buruh.
Keadaan Indonesia hari ini yang neo-kolonialisme dan sisa-sia feodalisme, sudah
Sangat konkrit bahwa semua aspek kehidupan negara baik ekonomi, politik dan
kebudayaan Indonesia didominasi oleh kaum Imperialisme yang didukung oleh
kakitangannya didalam negeri yaitu penguasa komprador [pemerintah], kapitalis birokrat
serta tuan tanah-tuan tanah besar. Yang dampaknya adalah rakyat dijadikan tumbal
keserakahannya, termasuk didalamnya adalah kaum buruh yang dijadikan semata-mata
alat/mesin pencipta keuntungan/kekayaan semata bagi mereka. Nasibnya terus tertindas

7. dan dihisap sehingga ketergantungan pada kaum pemodal/kapitalis. Dari situasi itu
pergerakan buruh mempunyai peranan yang sangat penting kedudukannya dalam kaum
buruh untuk mendapatkan hak-haknya, serta terbebas dari penindasan dan penghisapan.
Pergerakan buruh mencakup semua aksi perjuangan kaum buruh dalam
menghentikan tekanan kapitalis dan eksploitasi. Pergerakan ini bertujuan untuk membuang
dan menghancurkan sistem sosial lama yang menindas dan menghisap, dimana dibangun
sistem sosial baru yang kelas pekerja menjadi pemilik alat-alat produksi dan mengarahkan
ekonomi, politik dan budaya nasional ke arah yang lebih baik. Untuk menyadari tujuan
dari pergerakan buruh, serikat buruh asli harus diperkuat oleh para anggotanya [para
buruh] para buruh harus bergerak menuntut perbaikan dibidang ekonomi dan politik
bersama-sama dengan kelas dan sektor rakyat lainnya dalam masyarakat—dimana
selanjutnya harus melancarkan aksi politik.
Semua langkah tersebut akan menghasilkan garis yang kuat dalam melawan
monopoli imperialisme, dan para pengikut lokalnya yaitu kapitalis birokrat, penguasa
komprador dan tuan tanah besar. Klas pekerja harus bersatu dan memimpin kelas-kelas
tertekan, tertindas dan terhisap lainnya di Indonesia ini, seperti kaum tani,
pelajar/mahasiswa dan profesional, kaum miskin kota dan kapitalis nasionalis dalam satu
kesatuan dan kemerdekaan nasional dan demokrasi yang sejati [demokrasi rakyat].
Kemerdekaan nasional dan demokrasi sejati berarti kemerdekaan negara yang terbebas
dari pengaruh dan dominasi imperialisme – kapitalisme dan kakitangannya, kebebasan
kaum petani dari eksploitasi kaum feodal, hak-hak demokrasi bagi seluruh penduduk dan
membangun pemerintahan adil makmur yang benar-benar memprentasikan pekerja dan
rakyat. Usaha dan perjuangan kaum buruh akan mengarah pada pembangunan tatanan
sosial yang baru dibawah kepemimpinan klas pekerja dimana alat-alat produksi dan hasil
kerja pekerja dapat dimiliki secara sosial.
B. Serikat Buruh
1. Pengertian Serikat buruh/serikat pekerja
Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Tenaga Kerja tahun 2003 no
17, serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan
untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas,
terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,
4

8. membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
5
2. Fungsi serikat buruh/serikat pekerja
Sesuai dengan pasal 102 UU Tenaga Kerja tahun 2003, dalam melaksanakan
hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan
pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan
produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan,
dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan
kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
3. Cara membuat serikat pekerja di tingkat perusahaan
Sesuai pasal 5 UU No. 21 Tahun 2000, sebuah serikat buruh/serikat pekerja dapat
dibentuk oleh minimal 10 orang karyawan di suatu perusahaan. Dalam undang-undang
yang sama disebutkan bahwa pembentukan serikat pekerja ini tidak
diperbolehkan adanya campur tangan dari perusahaan, pemerintah, partai politik, atau
pihak manapun juga. Serikat pekerja juga harus memiliki anggaran dasar yang
meliputi :
 nama dan lambing
 dasar negara, asas, dan tujuan
 tanggal pendirian
 tempat kedudukan
 keanggotaan dan kepengurusan
 sumber dan pertanggungjawaban keuangan
 ketentuan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga
4. Cara menjadi anggota serikat buruh/serikat pekerja
Caranya simple sebetulnya. Pada dasarnya sebuah serikat buruh/serikat pekerja harus
terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku dan
jenis kelamin. Jadi sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan, anda hanya tinggal
menghubungi pengurus serikat buruh/serikat pekerja di kantor anda, biasanya akan
diminta untuk mengisi formulir keanggotaan untuk data. Ada pula sebagian serikat
pekerja yang memungut iuran bulanan kepada anggotanya yang relatif sangat kecil
berkisar Rp. 1,000 - Rp. 5,000, gunanya untuk pelaksanaan-pelaksanaan program

9. penyejahteraan karyawan anggotanya. Tidak mahal kan? Tidak akan rugi ketika kita
tahu apa saja keuntungan yang didapat.
5. Keuntungan menjadi anggota serikat buruh/serikat pekerj
Banyak sekali keuntungan menjadi anggota serikat pekerja, terlebih jika serikat
pekerja perusahaan anda sudah berafiliasi ke federasi serikat pekerja dan konfederasi
serikat pekerja.
Sebagai contoh, anggota serikat pekerja akan mendapatkan program-program training
peningkatan kemampuan kerja dan diri seperti training negotiation skill, training
pembuatan perjanjian kerja bersama, dll. Selain itu, anggota serikat pekerja juga akan
mendapat bantuan hukum saat tertimpa masalah dengan perusahaan yang berkaitan
dengan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai karyawan.
6. Seorang pekerja dapat menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja
Dalam pasal 14, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja tertera
bahwa seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat
pekerja/serikat buruh di satu perusahaan.
Apabila seorang pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan namanya tercatat di
lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan
secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya.
7. Anggota dapat mengundurkan diri atau diberhentikan dari Serikat Buruh/Serikat
Pekerja.
Jawabannya adalah Ya, pekerja dapat berhenti sebagai anggota Serikat Buruh/Serikat
Pekerja dengan syarat ada pernyataan tertulis.
Pekerja juga dapat diberhentikan dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga Serikat Buruh/Serikat
Pekerja yang bersangkutan.
Pekerja, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota Serikat Buruh/Serikat
Pekerja yang berhenti atau diberhentikan tetap harus bertanggung jawab atas
kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap Serikat Buruh/Serikat Pekerja (pasal 17
UU No. 21 tahun 2000).
6

10. 8. Bentuk prosedur pemberitahuan dan pencatatan Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang
baru terbentuk?
UU No. 21 tahun 2000 mengenai Serikat Buruh/Serikat Pekerja mengatur tentang tata
cara pemberitahuan dan pencatatan Serikat Buruh/Serikat Pekerja dalam pasal 18-24.
 Serikat Buruh/Serikat Pekerja, federasi dan konfederasi yang telah dibentuk
harus memberitahukan keberadaannya kepada instansi pemerintah setempat
yang menangani urusan perburuhan.
 Dalam surat pemberitahuan, harus dilampirkan daftar nama anggota, pendiri
dan pengurusnya serta salinan peraturan organisasi
 Badan pemerintah setempat harus mencatat serikat yang telah memenuhi
persyaratan dan memberikan nomor pendaftaran kepadanya dalam kurun waktu
21 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan. (Apabila sebuah serikat belum
memenuhi persyaratan yang diminta, maka alasan penundaan pendaftaran dan
pemberian nomor pendaftaran kepadanya harus diserahkan oleh badan
pemerintah setempat dalam tenggang waktu 14 hari setelah tanggal penerimaan
surat pemberitahuan)
 Serikat harus memberitahukan instansi pemerintah diatas bila terjadi perubahan
dalam peraturan organisasinya. Instansi pemerintah tersebut nantinya harus
menjamin bahwa buku pendaftaran serikat terbuka untuk diperiksa dan dapat
diakses masyarakat luas.
 Serikat Yang telah memiliki nomor pendaftaran wajib menyerahkan
pemberitahuan tertulis tentang keberadaan mereka kepada pengusaha
/perusahaan yang terkait
Selengkapnya mengenai prosedur pendaftaran Serikat Buruh/Serikat Pekerja diatur
oleh Keputusan Menteri No.16/MEN/2001 tentang Prosedur Pendaftaran Resmi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
7
9. Hak Serikat Buruh/Serikat Pekerja
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak :
 Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha.
 Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial.
 Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan.

11.  Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha
peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh.
 Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan
dengan perundang-undangan yang berlaku.
8
C. Kesejahteraan Buruh
Meskipun buruh mempunyai posisi yang strategis dalam perpolitikan bangsa,
namun seringkali suara buruh tidak didengar oleh para birokrat. Seringkali buruh hanya
menjadi kebutuhan sementara bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dan
meninggalkanya ketika mereka sudah masuk pada lingkaran kekuasaan. Sangat ironis
sekali melihat realita yang terjadi antara buruh dan birokrasi. Padahal kalau kita melihat
bahwa kalangan industri sangat diuntungkan upah buruh Indonesia yang bisa dibilang
sangat murah sekali dibandingkan dengan Negara-negara berkembang lainya. Dengan
upah buruh yang relative rendah tersebut dan produktivitas buruh yang sedemikian tinggi,
buruh mampu memberikan keuntungan yang besar bagi kalangan dunia usaha atau
pengusaha. Hal ini bisa dilihat dari nilai tambah rata-rata setiap pekerja per tahun pada
industri pangan sebesar 9,3 juta, indusri sandang 6,9 juta dan industri barang capital 16,7
juta atau sebanyak 10,5 juta untuk semua industri. Itu terjadi pada tahun 1997. Angka ini
menunjukkan bahwa industri memungkinkan untuk memperbaiki upah buruh bahkan
memberi upah yang tinggi . Disamping itu terdapat ketimpangan yang sangat mencolok
antara upah yang diterima pekerja dengan keuntungan yang diperoleh pengusaha melalui
peningkatan produktifitas buruh . Namun kenyataan berbicara lain, tuntutan normative
buruh yang menginginkan perbaiakan kesejahteraan dengan cara peningkatan upah
seringkali tidak mendapat respon yang memadai dari pihak-pihak yang seharusnya
bertanggung jawab. Pemerintah sebagai pihak yang seharusnya melindungi hak-hak buruh
dengan aturan-aturan yang dibuatnya, seringkali atau bahkan tidak memainkan peranannya
untuk membela hak-hak buruh. Justru yang terjadi sebaliknya, pemerintah malah
menurunkan standart upah minimum buruh dibawah standart yang layak. Setali tiga uang
dengan pemerintah, pengusaha sebagai golongan yang mengeksploitasi tenaga buruh juga
tidak menampakkan taringnya. Padahal dengan naiknya upah buruh juga akan
menyebabkan naiknya daya beli masyarakat secara umum. Uang dari buruh akhirnya
kembali ke tangan para pengusaha melalui berbagai transaksi yang dilakukan oleh buruh

12. dan keluarganya yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang positif pada
pertumbuhan ekonomi.
9
D. Hubungan Buruh Dan Pengusaha
Buruh dan pengusaha idealnya adalah saling menguntungakan antara satu dengan
yang lainnya. Disisi buruh, semestinya sudah mendapatkan apa seharusnya menjadi hak-haknya.
Tidak hanya upah yang memberi kesejahtetaan terhadap kehidupan buruh itu
sendiri. Namun juga hal-hal lain yang sekiranya dapat menunjang kesejahteraan buruh
tersebut. Diantaranya jaminan social tenaga kerja (Jamsostek), mekanisme pemutusan
hubungan kerja sampai pada pembayaran uang pesangon ketika buruh sudah memasuki
purna kerja. Karena yang terjadi selama ini buruh seringkali hanya mendapat upah
pekerjaanya tanpa mengerti yang menjadi hak-haknya. Kemudian yang terjadi, misalnya
ketika buruh mengalami kecelakaan kerja, buruh tidak mengetahui bahwa dia mempunyai
hak untuk mendapatkan jaminan social tenaga kerja. Atau ketika buruh di PHK tanpa tahu
penyebabnya, bahwa didalam pemutusan hubungan kerja dalam dunia usaha, terdapat
mekanisme yang harus dipatuhi oleh golongan pengusaha, salah satunya dengan memberi
uang pesangon. Disamping hak, buruh juga harus paham dengan apa yang menjadi
kewajibannya, yaitu menjalankan fungsi buruh sebagai pelaku.
E. Peran Pemerintah
Peran pemerintah sangat vital sekali dalam terciptanya iklim yang kondusif bagi
perekonmian bangsa. Pemerintah sebagai pembuat regulator semestinya mengetahui apa-apa
yang dibutuhkan oleh pelaku dunia usaha yang diantaranya adalah buruh dan
pengusaha tanpa membedakan status mereka dalam struktur masyarakat. Pemerintah harus
bersikap arif dan fair dalam membuat regulator yang nantinya tidak mengntungkan atau
merugikan salah satu pihak. Didalam masalah perburuhan nasional, pemerintah harus
mengedepankan nilai-nilai social termasuk juga membuat regulator yang menjamin
kesejahteraan buruh oleh perusahaan. Kesejahteraan buruh sangat perlu diperhatikan oleh
pemerintah, karena apabila kita lihat bahwa tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang
bekerja sebagai buruh pada dunia industri. Kita misalkan, apabila kesejahteraan buruh
tidak mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah dan para buruh tetap hidup dalam
garis kemiskinan, maka akan tercipta masalah social baru didalam masyarakat. Seperti kita
lihat pada kasus diatas, terlihat bahwa peran pemerintah sangat minim sekali didalam
upayanya meningkatkan kesejahteraaan buruh. Pemerintah cenderung untuk membela

13. kaum pengusaha dengan asumsi bahwa semakin rendah upah yang dibayarkan kepada
buruh, maka semakin hidup dunia industri. Sudah saatnyalah pemerintah memainkan
peranannya untuk lebih bersikap balance tanpa merugikan kaum buruh dan juga kaum
dunia usaha. Buruh sudah semestinya diberi ruang untuk meningkatkan kesejahteraan
hidupnya. Salah satunya dengan regulator yang dibuat pemerintah. Dewan Pimpinan Pusat
Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Moh Jumhur Hidayat
menyebutkan, tingkat kesejahteraan setiap buruh saat ini baru seperenam dari rata-rata
pendapatan per kapita nasional yang mencapai 3.000 dolar AS per tahun. "Rata-rata setiap
buruh baru 500 dolar per tahun, padahal mereka mesti menghidupi keluarganya," kata
Jumhur di Bandung, Minggu (4/3/2012), di sela Kongres III Gaspermindo (Gabungan
Serikat Pekerja Merdeka Indonesia) bertema "Buruh Bersatu: Menolak Penyalahgunaan
Outsourcing" 3-4 Maret 2012. Untuk itu, katanya, ia meminta pemerintah menurunkan
suku bunga kredit yang saat ini masih belasan persen, sehingga menyebabkan biaya
produksi yang tinggi. Selain itu, pemerintah juga dimita memperbaiki infrastruktur
perekonomian, serta menolak mekanisme tenaga alih daya (outsourcing). "Banyak unsur
yang harus dikikis agar pendapatan buruh meningkat," kata Jumhur yang juga Kepala
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
F. Nama-Nama Organisasi Buruh Di Indonesia
1. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI)
2. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (SPSI Reformasi)
3. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)
4. Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI)
5. Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi)
6. Persaudaraan Pekerja Muslimin Indonesia (PPMI)
7. Federasi Organisasi Pekerja Keuangan dan Perbankan Indonesia (FOKUBA)
8. Kesatuan Buruh Merhaen (KBM)
9. Kesatuan Pekerja Nasional Indonesia (KPNI)
10. Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia (KBKI)
11. Asosiasi Karyawan Pendidikan Swasta (Asokadikta)
12. Gabungan Serikat Buruh Industri Indonesia (Gasbiindo)
13. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK-Indonesia)
14. Serikat Pekerja Keadilan (SPK)
15. Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI)
10

14. 16. Gabungan Serikat Buruh Independent (GSBI)
17. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
18. Federasi Serikat Pekerja BUMN
19. Serikat Buruh Merdeka Setiakawan
20. Serikat Pekerja Nasional Indonesia
21. Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (SP.TSK)
22. Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (GOSBI)
23. Asosiasi Karyawan Pendidikan Nasional (ASOKADIKNA)
24. Federasi SP Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan (SPKP)
25. Federasi SP Rakyat Indonesia (SPRI)
26. Federasi Kimia Energi Pertambangan (KEP)
27. Solidaritas Buruh Maritim dan Nelayan Indonesia (SBMNI)
28. Federasi SP Indonesia (SPI)
29. Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI)
30. Federasi Gabungan Serikat Pekerja Mandiri (GSBM)
31. Federasi Perserikatan Buruh Independen (FBI)
32. Federasi Serikat Buruh Perjuangan (FSBP)
33. Federasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
34. Federasi Gabungan Serikat Pekerja PT Rajawali Nusantara Indonesia (GSPRNI)
35. Federasi Farkes Reformasi
36. Federasi SPM (hotel, restoran, plaza, apartemen, katering dan pariwisata)
11
Indonesia
37. Gaspermindo Baru
38. Gabungan Serikat Buruh Indonesia 2000 (DPP GSBI 2000)
39. Federasi SP Kahutindo
40. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (SP PAR)
41. Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi
42. Federasi SP Pertanian dan Perkebunan
43. Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum (SP BPU)
44. Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi
45. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan
46. Federasi Serikat Pekerja Angkutan Darat, Danau, Feri, Sungai dan
Telekomunikasi Indonesia (SP ADFES)
47. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (DPP FSP LEM)

15. 48. Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman
49. Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia (DPP F. SPKSI)
50. Federasi Serikat Pekerja TSK SPSI
51. Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (F.SP KAHUT)
52. Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F.SP TI)
53. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (F.SP.KEP)
54. Federasi Serikat Pekerja Kewartawanan Indonesia (F.SP.PEWARTA)
55. Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (F.SP.MI)
56. Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI)
57. Federasi Serikat Pekerja Tenagakerja di Luar Negeri (F.SP.TKI LN)
58. Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU)
59. Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN)
60. Gerakan Buruh Marhaenis
61. Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSPISI)
62. Serikat Pekerja Islam (SERPI)
63. Federasi Buruh Indonesia (FBI)
64. Kesatuan Buruh Nasional Indonesia (KBNI)
65. SB Transportasi Perjuangan Indonesia
66. Persatuan Pekerja Informal Seluruh Indonesia
67. Kongres Buruh Islam (KOSBI)
68. SP Sektor Informal Mandiri Seluruh Indonesia (SP-SIMSI)
69. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi
70. Serikat Pekerja Percetakan, Penerbit dan Media Informasi
12
G. Organisasi Buruh Internasional
Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation) adalah sebuah
wadah yang menampung isu buruh Internasional di bawah Perserikatan Bangsa – Bangsa
(PBB).
Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation, ILO) didirikan
pada tahun 1919 sebagai bagian Pesetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Organisasi
ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir
Perang Dunia II.
ILO merupakan agen khusus tertua yang ada dalam PBB. Sama seperti agen khusus
lainnya, ILO memiliki undang – undang dasarnya sendiri, anggota beserta badan

16. pengawas, anggaran serta staf, dan bekerja di bidang – bidang tertentu yang menjadi
perhatian bersama dengan PBB. Sistem pengawasan yang digunakan oleh ILO sejalan
dengan beberapa sistem pengawasan yang diciptakan oleh beberapa instrumen Hak Asasi
Manusia PBB, seperti Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Komite Penghapusan
Diskriminasi terhadap Perempuan.
ILO juga terlibat dalam pertemuan – pertemuan PBB yang berkaitan dengan isu –
isu masyarakat adat, termasuk Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat, Komisi Hak Asasi
Manusia dan sub – Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak – Hak Asasi Manusia.
1. Struktur ILO
Struktur ILO paling unik diantara sistem lainnya yang ada di bawah PBB. ILO
merupakan satu – satunya organisasi internasional yang terdiri dari pemerintah, para
wakil buruh / pekerja dan majikan / pengusaha dalam semua kegiatannya.
Sistem tripartit memungkinkan wakil – wakil organisasi majikan / pengusaha dan
buruh / pekerja untuk ikut terlibat dalam semua diskusi, proses pertimbangan dan
pengambilan keputusan ILO dalam kedudukan yang setara dengan wakil – wakil
pemerintah.
13
2. Pelaksana ILO
Badan Pekerja adalah badan pelaksana ILO. Badan tersebut bertemu tiga kali dalam
setahun di Jenewa yaitu pada bulan Maret, Juni (setelah pertemuan ILC) dan
November. Sama halnya dengan ILO dan ILC, Badan Pekerja pun memiliki struktur
tripartit yang terdiri 56 anggota penuh (28 orang wakil dari pemerintah, 14 orang
wakil majikan / pengusaha, dan 14 orang wakil buruh / pekerja) dan 66 anggota deputi
(28 orang wakil pemerintah, 19 orang wakil majikan / pengusaha, dan 19 orang wakil
buruh / pekerja).
Kantor Buruh Internasional di Jenewa adalah sekretariat tetap ILO. Kantor ini
bertugas menyiapkan berbagai dokumen dan laporan yang digunakan dalam
konferensi dan pertemuan – pertemuan ILO, seperti Laporan Umum Komite Ahli
Pelaksanaan Standar, Laporan Kepada Badan Pekerja dan komite – komite lainnya,
dan lain – lain. Selain itu, kantor ini juga menjalankan program kerjasama teknis yang
mendukung kerja – kerja berdasarkan standar ILO. Dalam kantor tersebut, terdapat
departemen yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menyangkut standar
buruh internasional, juga terdapat departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan –
kegiatan buruh / pekerja dan majikan / pengusaha.

17. 14
3. Tugas dan Sistem Pengawasan ILO
Dengan deklarasi Philadelphia 1944 organisasi ini menetapkan tujuannya. ILO
bertanggung jawab menyelenggarakan pertemuan PBB tahunan antar institusi
membahas isu – isu masyarakat adat yang diselenggarakan di Jenewa. ILO memiliki
mandat antara lain mengembangkan dan menyusun standar buruh internasional untuk
memperbaiki kondisi hidup dan kondisi kerja manusia di dunia.
Standar tersebut dituangkan dalam berbagai Konvensi dan Rekomendasi yang
kemudian standar internasional minimal yang terkait dengan masalah – masalah
pekerjaan, misalnya :
1. Hak – hak dasar di tempat kerja
2. Hak untuk bebas dari diskriminasi
3. Hak untuk mendapatkan upah yang sama atas pekerjaan yang sama
4. Penghapusan tenaga kerja anak
5. Penghapusan tenaga kerja paksa
6. Hak untuk bebas berkumpul dan berserikat, dan lain – lain
Jika suatu pemerintah meratifikasi Konvensi ILO tersebut, maka Konvensi tersebut
bersifat mengikat secara hokum pada Negara bersangkutan.
Rekomendasi – rekomendasi seringkali melengkapi Konvensi dengan menjadi
lampiran bagi ketentuan – ketentuan Konvensi dan dengan menetapkan rincian
petunjuk pelaksanaan Konvensi. Rekomendasi tersebut bukan merupakan suatu
kesepakatan internasional, tetapi merupakan panduan yang tidak mengikat untuk
pengembangan dan penerapan kebijakan dan pelaksanaan di tingkat nasional.
Selain menyusun standar buruh internasional, ILO juga mengawasi perilaku negara –
negara anggota yang meratifikasi Konvensi ILO dalam melaksanakan isi Konvensi
baik secara hukum maupun dalam paktik. Berdasarkan pasal 22 dari Konstitusi ILO,
setiap negara anggota harus memberikan laporan berkala kepada Kantor Buruh
Internasional mengenai pelaksanaan Konvensi yang diratifikasi menjelaskan langkah
– langkah yang telah diambil untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi
tersebut.
Komite Para Ahli Aplikasi Konvensi dan Rekomendasi ILO kemudian memeriksa
laporan-laporan tersebut. Komite ini terdiri dari 20 orang juri independen yang berasal
dari berbagai belahan dunia. Komite bertemu sekali dalam setahun di Jenewa untuk
menganalisa penerapan-penerapan Konvensi. Komite kemudian mengirimkan
komentar tertulis mengenai temuan-temuan komite atas laporan kepada negara asal.

18. Komentar tersebut dapat berupa pertanyaan langsung atau hasil pengamatan.
Pertanyaan langsung umumnya meminta informasi lebih lanjut untuk hal-hal tertentu
yang dikirimkan langsung ke pemerintah bersangkutan dan pertanyaan tersebut tidak
dipublikasikan. Hasil pengamatan juga dapat berisi permintaan informasi, tetapi secara
mendasar lebih sering digunakan untuk memaparkan hasil – hasil temuan dan
rekomendasi Komite serta pernyataan-pernyataan dari organisasi pekerja dan
organisasi majikan. Hasil pengamatan Komite tersebut dipublikasikan dalam laporan
tahunan Komite, yang kemudian dibahas Komite untuk Aplikasi Standar dalam
Konferensi tahunan Buruh Internasional.
Komite Para Ahli ILO juga mendorong negara-negara pihak untuk mengembangkan
mekanisme yang layak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam
implementasi Konvensi.
15
4. Prosedur Pengaduan ILO
Sistem pengawasan ILO tidak menyediakan kesempatan untuk menyampaikan
pengaduan oleh individu atau LSM secara umum, termasuk organisasi masyarakat
adat. Namun demikian, sistem pengawasan ILO memiliki prosedur pengaduan yang
dapat digunakan oleh pekerja atau serikat pekerja sebagai wakil organisasi masyarakat
adat atau komunitas atau individu masyarakat adat.
Pasal 24 Konstitusi ILO memberikan kesempatan organisasi pekerja atau buruh
tingkat nasional maupun internasional untuk mengajukan laporan yang biasa disebut
“gambaran atau istilah resminya representation” kepada ILO dengan argumen bahwa
negara anggota telah gagal atau tidak mampu memenuhi pelaksanaan Konvensi yang
telah diratifikasi. Jika representation tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana
tercantum dalam pasal 24, maka Badan Pekerja ILO akan menerima laporan tersebut
dan menugaskan komite tripartit untuk memeriksa ”gambaran atau representation”
tersebut. Pemerintah yang bersangkutan akan mendapat satu salinan laporan tersebut
dan mendapat kesempatan untuk membantah pernyataan yang ada didalamnya.
Setelah memeriksa laporan dengan seksama, maka komite tripartit menyampaikan
hasil pemeriksaan kepada Badan Pekerja untuk diadopsi.
Secara umum, hasil pemeriksaan tersebut berisi berbagai kesimpulan dan rekomendasi
komite. Jika komite memutuskan tidak ditemukan masalah berarti menyangkut
pelaksanaan Konvensi, maka biasanya komite meminta pemerintah mengambil
tindakan-tindakan khusus untuk mengatasi masalah yang ada. Selain itu, Badan

19. Pekerja dapat meminta Komite Para Ahli untuk mengawasi situasi dan tindak lanjut
dari masalah yang ada untuk memastikan bahwa pemerintah sungguh-sungguh
mengambil langkah-langkah yang telah direkomendasikan oleh komite tripartit.
Sampai dengan awal 2001, pasal 24 mengenai representation atas pelaksanaan
Konvensi No. 169 telah disampaikan untuk melaporkan negara-negara Bolivia,
Columbia, Denmark, Ekuador, Meksiko, dan Peru.
Masyarakat adat dan bangsa pribumi juga dapat mengangkat isu mereka untuk
mendapat perhatian ILO dengan mengirimkan informasi kelalaian negara dalam
melaksanakan kewajiban, sebagaimana yang terdapat dalam Konvensi, langsung ke
Kantor Buruh Internasional di Jenewa. Informasi tersebut akan dimasukkan dalam file
negara dan Komite Para Ahli akan membahasnya pada pertemuan tahunan Komite.
5. ILO, Masyarakat Adat, dan Bangsa – Bangsa Pribumi
ILO adalah badan internasional pertama yang mencoba menangani isu masyarakat
adat secara komprehensif. ILO telah bekerja untuk melindungi dan mempromosikan
hak – hak masyarakat adat dan bangsa – bangsa pribumi sejak tahun 1920. Kegiatan –
kegiatan ILO yang menyangkut masyarakat adat dan bangsa – bangsa pribumi dapat
dikelompokkan dalam dua area kegiatan, yaitu promosi dan pengawasan Konvensi
menyangkut masyarakat adat dan bangsa – bangsa pribumi; dan program – program
bantuan teknis untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat adat dan bangsa –
bangsa pribumi.
ILO hanya bertanggung jawab atas dua instrumen internasional yang secara sangat
khusus menyangkut masyarakat adat dan bangsa-bangsa pribumi, yaitu : Konvensi
Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (Indigenous and Tribal Populations
Convention) Tahun 1957 No 107, dan Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat
Tahun 1989 No 169.
Konvensi No 107 saat ini sudah ditutup untuk ratifikasi, tetapi tetap berlaku bagi
negara-negara yang telah meratifikasinya walaupun belum meratifikasi Konvensi No.
169. Sejak 1 Januari 2001, 14 negara anggota telah meratifikasi Konvensi 169
sementara banyak Negara sedang mempertimbangkan untuk meratifikasinya. Kedua
konvensi ILO tersebut memberikan standar minimal bagi hak sipil, politik, sosial,
ekonomi bangsa pribumi dan masyarakat adat. Konvensi tersebut juga bersifat
mengikat bagi negara anggota yang sudah meratifikasi.
16

20. Konvensi ILO nomor 157 disahkan pada 1957. Konvensi ini merupakan instrumen
internasional pertama dan yang secara lengkap menjabarkan hak-hak bangsa pribumi
dan masyarakat adat, serta kewajiban-kewajiban negara yang meratifikasi konvensi
terhadap kelompok masyarakat ini. Konvensi Nomor 157 membuat terobosan baru
dari konvensi-konvensi sebelumnya dengan menggunakan bahasa yang tegas dan
ekspresif. Salah satu contoh adalah Pasal 1 (1) (a) dimana masyarakat adat dan bangsa
pribumi disebutkan sebagai “less advanced atau terbelakang” dan mengusulkan
pendekatan asimilasi.
Sejak Konvensi Nomor 157 disahkan pada 1957, sampai dengan 1986, kelemahan
pendekatan yang digunakan dalam Konvensi tersebut menimbulkan keinginan untuk
merevisinya. Pada 1988 dan 1989, ILO membuat draft Konvensi baru yaitu Konvensi
Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (Nomor 169). Sama seperti Konvensi
sebelumnya, Konvensi Nomor 169 menjabarkan hak-hak bangsa pribumi dan
masyarakat adat serta kewajiban-kewajiban negara yang meratifikasi konvensi
tersebut kepada mereka.. Konvensi Nomor 169 menggunakan pendekatan
penghormatan kepada budaya dan institusi-institusi masyarakat adat. Konvensi ini
juga beranggapan bahwa hak-hak mereka tetap diakui di dalam kehidupan masyarakat
luas di negara mereka tinggal, dapat membentuk institusinya sendiri dan menentukan
tahapan pembangunan yang mereka inginkan. Konvensi ini juga menghimbau para
pemerintah untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat adat dalam mengambil
kebijakan dan melakukan tindakan berdampak langsung kepada masyarakat adat,
memberikan kepada masyarakat adat hak untuk berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan, kebijakan atau program yang terkait dengan mereka.
Beberapa ketentuan penting yang ada di dalam Konvensi Nomor 169 antara lain
sebagai berikut :
 Pasal 4: mengharuskan negara yang meratifikasi konvensi ini untuk
mengambil tindakan-tindakan khusus untuk menjaga keselamatan individu,
institusi, properti, buruh, budaya dan lingkungan bangsa pribumi dan
masyarakat adat.
 Pasal 5: menetapkan bahwa, dalam melaksanakan Konvensi tersebut, negara
pihak (yaitu negara yang telah meratifikasi) harus menghargai dan melindungi
nilai-nilai sosial, budaya, religi dan spiritual yang dimiliki oleh bangsa
17

21. pribumi dan masyarakat adat, dan menghargai integritas dari institusi, praktek
dan nilai-nilai bangsa pribumi dan masyarakat adat.
 Pasal 6: mengharuskan agar negara melakukan konsultasi dengan bangsa
pribumi dan masyarakat adat melalui prosedur yang layak, terutama melalui
kelembagaan mereka miliki, manakala langkah-langkah legislatif atau
administratif yang dapat memberi dampak kepada mereka sedang dalam
pertimbangan untuk ditetapkan dan menetapkan bahwa negara harus
menetapkan kelengkapan yang diperlukan kepada mereka untuk dapat
mengembangkan institusinya sendiri.
 Pasal 7: menetapkan hak bangsa pribumi dan masyarakat adat untuk
menentukan prioritasnya sendiri dalam proses pembangunan dan memiliki
kontrol atas pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya sendiri, serta
menetapkan kewajiban negara pihak untuk mengambil tindakan untuk
melindungi dan melestarikan lingkungan dan teritori bangsa pribumi dan
masyarakat adat.
 Pasal 8: mengharuskan pemerintah untuk mempertimbangkan adat kebiasaan
dan hukum adat bangsa pribumi dan masyarakat adat ketika menerapkan
hukum dan peraturan negara kepada mereka.
 Pasal 13: mengharuskan pemerintah untuk menghormati pentingnya budaya
dan nilai – nilai spiritual bangsa pribumi dan masyarakat adat dalam
hubungan mereka dengan tanah atau wilayah tempat mereka tinggal.
 Pasal 14: menetapkan bahwa negara pihak harus mengakui hak-hak
kepemilikan dan kepunyaan bangsa pribumi dan masyarakat adat atas tanah
yang secara tradisional telah mereka tempati, dan negara menetapkan
prosedur yang sesuai di dalam sistem hukumnya untuk menyelesaikan klaim-klaim
tanah yang disampaikan oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat.
Standar yang terdapat dalam Konvensi ILO Nomor 169 menetapkan kerangka dasar
untuk perlindungan bangsa pribumi dan masyarakat adat di bawah hokum
internasional. Banyak organisasi internasional, seperti Program Pembangunan PBB
(United Nations Development Program, UNDP) dan Bank Dunia (The World Bank),
mengacu kepada Konvensi Nomor 169 pada saat mereka menyusun kebijakan atau
program yang mempengaruhi masyarakat adat. Meskipun Konvensi ILO Nomor 169
menetapkan hak-hak dasar bangsa pribumi dan masyarakat adat, dalam banyak hal
18

22. Konvensi tersebut juga menetapkan kewajiban-kewajiban dasar bagi negara. Konvensi
memberikan kebebasan bagi negara yang meratifikasi untuk menentukan sendiri
tindakan-tindakan yang harus diambil dan membuat standar internasional minimal,
yang tidak bertentangan dengan Konvensi ILO lainnya. Banyak ketentuan – ketentuan
dalam Konvensi menggunakan istilah “yang layak’, “sebagaimana dibutuhkan”, “jika
dapat dilaksanakan”, atau “sedapat mungkin”. Istilah-istilah ini memberikan
fleksibilitas .Namun beberapa kritik mengatakan bahwa istilah tersebut juga dapat
memberikan efek membatasi atau membuka ruang yang kabur bagi negara untuk
melaksanakan kewajiban sesuai konvensi yang telah diratifikasi
Sejalan dengan bertambahnya jumlah negara yang meratifikasi konvensi tersebut,
penerimaan atas standar internasional yang terdapat dalam Konvensi tersebut juga
meningkat. Terdapat sejumlah negara yang saat ini dalam proses untuk meratifikasi
atau sedang mempertimbangkan Konvensi tersebut.
Instrumen ILO lainnya yang terkait dengan situasi bangsa pribumi dan masyarakat
adat, adalah:
 Konvensi Tenaga Buruh Paksa atau The Forced Labour Convention, 1930
(No.29), yang melarang penggunaan kekerasan atau paksaan untuk buruh atau
pekerja.
 Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) atau The Discrimination
Convention (Employment and Occupation), 1958 (No. 111), yang menetapkan
prinsip kesempatan dan perlakuan yang adil dalam pekerjaan dan jabatan, dan
melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama,
pendapat politik, asal-usul kebangsaan dan latar belakang social.
 Konvensi Organisasi Pekerja Pedesaan atau The Rural Worker’s Organization
Convention, 1975 (No. 141), yang menetapkan hak-hak pekerja di pedesaan
untuk membentuk organisasi dan bergabung dengan organisasi yang mereka
inginkan.
 Konvensi Pengembangan Sumber Daya Manusia atau The Human Resource
Development Convention, 1975 (No.142), yang mempromosikan bimbingan
untuk kejuruan dan pelatihan.
 Konvensi Perkebunan atau The Plantation Convention, 1958 (No 110) yang
mengatur penerimaan pekerja di perkebunan dan mencakup masalah-masalah
upah, perawatan kesehatan, perumahan, perlindungan terhadap pekerja hamil
19

23. BAB III
PENUTUP
20
A. KESIMPULAN
Gerakan buruh merupakan istilah yang digunakan secara luas untuk menjelaskan
dinamika organisasi kolektif para pekerja atau buruh dalam rangka menuntut perbaikan
nasib mereka kepada majikan (pengusaha) dan kebijakan-kebijakan perburuhan yang pro-buruh
dan adil.
Pergerakan buruh mencakup semua aksi perjuangan kaum buruh dalam
menghentikan tekanan kapitalis dan eksploitasi. Pergerakan ini bertujuan untuk membuang
dan menghancurkan sistem sosial lama yang menindas dan menghisap, dimana dibangun
sistem sosial baru yang kelas pekerja menjadi pemilik alat-alat produksi dan mengarahkan
ekonomi, politik dan budaya nasional ke arah yang lebih baik. Untuk menyadari tujuan
dari pergerakan buruh, serikat buruh asli harus diperkuat oleh para anggotanya [para
buruh] para buruh harus bergerak menuntut perbaikan dibidang ekonomi dan politik
bersama-sama dengan kelas dan sektor rakyat lainnya dalam masyarakat—dimana
selanjutnya harus melancarkan aksi politik.
Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Tenaga Kerja tahun 2003 no
17,serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk
pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta
melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan
keluarganya.
Fungsi serikat buruh/serikat pekerja Sesuai dengan pasal 102 UU Tenaga Kerja
tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja
mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga
ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis,
mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan
memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

24. 21
B. SARAN
 Semoga setelah membaca makalah kami dapat memberikan banyak mamfaat
pengetahuan dan pemahaman kita tentang “gerakan buruh dan serikat buruh”.
 Dengan adanya Serikat Pekerja/Serikat Buruh hendaknya dapat membawa dampak
yang positif bagi hak-hak pekerja mengingat dalam kasus perburuhan yang ada
sering ditemukan kurangnya keperpihakan kepada buruh karena lemahnya
perlindungan dari pemerintah

25. DAFTAR PUSTAKA
Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh.
Indonesia. Kep.48/MEN/IV/2004, tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan
Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
Indonesia. Wawancara dengan Meirhaq Kifly – Federasi Kikes (KSBSI)
22
APINDO [http://apindo.or.id/]
http://infogsbi.blogspot.com/
http://melthina.blogspot.com/2011/01/organisasi-buruh-tugas-mata-kuliah-k3.html