2. Dasar PenangananPengaduan
1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Perpres RI Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Permen KP Nomor 44/PERMEN-KP/2018 Tentang
Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
3. • Whistleblower adalah pegawai yang mengetahui dan mengadukan
dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di
lingkungan Kementerian dan bukan merupakan bagian dari pelaku
pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.
• Pengaduan Whistleblower adalah pengaduan yang disampaikan
oleh Whistleblower.
• Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh
masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya
pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian.
• Pengadu adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan
mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang
terjadi di lingkungan kementerian
PENGERTIAN
4. JENIS PENGADUAN
PEGAWAI MASYARAKAT
a. Penyalahgunaan wewenang; a. Penyalahgunaan wewenang;
b. Pelanggaran disiplin
pejabat/pegawai;
b. Melakukan hambatan dalam
pelayanan kepada masyarakat;
c. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
c. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
5. PEMBENTUKAN
TIM
TIM PENANGANAN PENGADUAN
TIM KEMENTERIAN:
Menteri membentuk Tim Penanganan Pengaduan
Kementerian dan menetapkan Tim Sekretariat
Penanganan Pengaduan Kementerian pada
Inspektorat V, Inspektorat Jenderal
TIM ESELON I dan UPT:
Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup Kementerian atas nama
Menteri membentuk Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I pada
unit kerja masing-masing
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Kementerian membentuk
Tim Penanganan Pengaduan pada UPT masing-masing
(Perubahan/Penambahan)
Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas:
1. menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
2. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
3. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
4. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
5. melakukan telaahan atas Pengaduan; dan/atau
6. menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal atau kepala
satuan kerja.
6. CARA
PENYAMPAIAN
PENYAMPAIAN PENGADUAN
6
LANGSUNG:
- Menteri, Pejabat Eselon I, Kepala UPT, Tim Penanganan
Pengaduan, Admin Koordinator, Admin Penghubung
TIDAK LANGSUNG:
- Website : https://www.lapor.go.id/ dan
http://whistleblower.kkp.go.id/
- Kotak pengaduan : Samping kiri pintu masuk Gedung Mina
Bahari III Lantai GF, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16
Jakarta Pusat
- Kotak pos pengaduan : PO BOX 111.JKP.10000
- Pesan singkat secara elektronik (SMS) : 1708 (KKP (spasi)
Aduan dan 0811989011
- Surat elektronik : pengaduan@kkp.go.id
- Telepon atau fax : 021-46662111
