masyarakat

1. dalam Upaya Peningkatan Pelayanan
Publik
PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian

2. Dasar Hukum
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan
Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/
OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/Ot.140/8/2013
Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di
Lingkungan Kementerian Pertanian

3. Latar Belakang
 Setiap penyelenggara pelayanan publik
berkewajiban melaksanakan pengelolaan
pengaduan masyarakat (Pasal 36, UU No.25
Tahun 2009);
 Pengaduan masyarakat wajib diselesaikan
secara cepat dan tuntas melalui pendekatan
komprehensif, terkoordinasi, terpadu dan
bersinergi serta saling menghormati hak,
kewajiban dan wewenang masing-masing
berdasarkan etika dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

4. Apa itu Pengaduan Masyarakat?
Pengaduan masyarakat (Dumas) adalah
bentuk penerapan dari pengawasan
masyarakat yang disampaikan oleh
masyarakat kepada aparatur pemerintah
terkait,berupa sumbang pikiran, saran,
gagasan atau keluhan/pengaduan yang
bersifat membangun;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 77/Permentan/OT.140/8/2013

5. Jenis-jenis
Pengaduan
Masyarakat?
Dumas
Langsung
• Penyampaian informasi,
masalahdan/atau pendapat terhadap
pelayanan yang diberikan oleh unit
kerja di lingkungan kementerian secara
langsung melalui tatap muka
Dumas
tidak
langsung
• Penyampaian informasi,
masalahdan/atau pendapat terhadap
pelayanan yang diberikan oleh unit
kerja di lingkungan kementerian
pertanian secara tidak langsung

6. Mengapa perlu Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat...?
Agar ada wadah atau media yang
menampung keluhan dan aspirasi
dan keluhan masyarakat dapat
segera terpecahkan
Aspirasi masyarakat perlu diwadahi
agar masyarakat terdorong untuk
melakukan kontrol sosial terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi sehingga penyimpangan bisa
diminimalisir

7. Prinisp – prinsip
Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Sistem pengaduan masyarakat harus mudah
dipahami dan dilakukan oleh semua pihak
Mudah
• Setiap jenis pengaduan harus diterima dan disikapi secara positif, dan harus
ditangani secara optimal. Demikian juga terhadap pihak pengadu, harus
diposisikan secara proporsional dan positif, karena pengaduan adalah salah
satu bentuk kepedulian yang bersangkutan untuk memperlancar kegiatan
yang sedang berlangsung
Sikap
Positif
•Semua pihak yang ingin mendapatkan penyelesaian masalah
diberi informasi yang lengkap dan secara transparan. Demikian
pula dengan hasil penyelesaian pengaduan, disampaikan ke
semua pihak secara transparan pula
Transparan
• Penanganan masalah pengaduan dilakukan dengan
menghindari keberpihakan yang tidak berimbang
terhadap pihak-pihak yang terlibat
Obyektif
• Dalam upaya penanganan pengaduan, kerahasiaan
identitas pengadu harus dapat dijamin untuk rasa
keamanan yang bersangkutan
Rahasia
Dijamin

8. Klasifikasi Pengaduan
Masyarakat
• Materi aduan mengandung
informasi atau adanya indikasi
terjadinya penyimpangan atau
penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan oleh aparatur yang
mengakibatkan kerugian
masyarakat dan negara.
BERKADAR
PENGAWASAN
• Materi aduan yang berisi informasi
berupa keluhan, kritik, sumbang
saran dsb, sehingga bermanfaat
bagi perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan
masyarakat.
TIDAK
BERKADAR
PENGAWASAN

9. Proses Penanganan Dumas
• Penerimaan
• Pencatatan
• Penelaahan
• Penyaluran
• Konfirmasi
• Klarifikasi
• Penelitian
• Pemeriksaan
• Pelaporan
• Tindaklanjut
• Pengarsipan
Proses
penanganan
Dumas
meliputi:
Unit
Pelaksana
Pengelolaa
n dumas
(UPP-
Dumas)

10. Tugas UPP Dumas
Konfirmasi
untuk mendapatkan
penegasan mengenai
keberadaan pelapor
yang teridentifikasi,
baik bersifat
perorangan, kelompok
maupun institusional
apabila mungkin
termasuk masalah yang
dilaporkan
Verifikasi
untuk mencocokkan
antara substansi dumas
dengan unit
kerja/aparatur yang
diadukan agar
penyelesaian dumas
tepat sasaran
Klarifikasi
proses penjernihan atau
kegiatan yang berupa
pemberian penjelasan
mengenai
permasalahan yang
diadukan pada proporsi
yang sebenarnya
kepadas umber dumas

11. Keberadaan UPP-Dumas bagi
Masyarakat?
 Membantu masyarakat untuk menyampaikan
keluhan yang muncul berkaitan dengan
pelaksanaan pelayanan;
 Mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas
dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan;
 Membantu masyarakat untuk mewujudkan sistem
pengendalian (kontrol) terhadap pelaksanaan
program/kegiatan
 Mendorong masyarakat untuk bisa menjadi kritis
dan peka terhadap penyimpangan-penyimpangan

12. Syarat-syarat Dumas
 Informasi yang disampaikan oleh pelapor seperti
tercantum dalam formulir1
 Disertai bukti pendukung
 Jika materi tidak lengkap, pelapor wajib
melengkapi paling lambat 30 hari kerja terhitung
sejak dumas diterima
 Jika tidak dilengkapi sebagaimana tersebut dalam
huruf c, pelapor dianggap mencabut dumas
 Jika dumas termasuk kategori tidak langsung
maka pelapor diharuskan mengisi formulir -1

13. Sarana Pengaduan
 DUMAS SECARA LANGSUNG
 KOTAK DUMAS
 TELEPON ATAU FAX
 TROMOL POS 5000
 SMS
 EMAIL
 WEBSITE
 Whistle blowing system (WBS)

14. Kategori Dumas
• Kejadian force majeur
Kategori-1
• pelanggaran kode etik/kinerja pelaku
Kategori-2
• Pelanggaran mekanisme dan prosedur
yang telah ditetapkan
Kategori-3
• Penyimpangan, penyelewengan
maupun penyalahgunaan dana
Kategori-4
• Adanya intervensi yang dapat
menyebabkan kerugian masyarakat
maupun kepentingan proyek/program
Kategori5
• Masalah perubahan/pelanggaran
terhadap suatu kebijakan
Kategori-6

15. Sekretariat Dumas
UPP DUMAS TINGKAT KEMENTERIAN
Inspektorat
Investigasi
UPP-DUMAS TINGKAT UNIT KERJA ESELON I
Sekretariat
Ditjen/
Inspektorat
Jenderal/Badan,
serta Biro Umum
dan Humas
UPP-DUMAS TINGKAT UKPP
Unit Kerja
yang
Membidangi
Fungsi
Pemantauan

16. MEKANISME PENGELOLAAN
DUMAS
UPP-DUMAS tingkat Kementerian Pertanian
menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian dengan tembusan
kepada Inspektur Jenderal dan mendokumentasikan hasil penyelesaian dumas
Dumas yang berkadar pengawasan disampaikan kepada
inspektorat I/II/III/IV/Investigasi untuk ditindaklanjuti
Auditor menyelesaikan Dumas sesuai kewenangannya
UPP-DUMAS TINGKAT KEMENTERIAN MENERIMA DUMAS
Masyarakat/Pelapor
UPP-Dumas Tingkat
Eselon I
UPP-Dumas Tingkat
UKPP

17. KRITERIA DUMAS DINYATAKAN
SELESAI
Dumas
karena force
majeur
Upaya perbaikan terhadap kegiatan
yang mengalami kerusakan baik melalui
swadaya masyarakat atau pihak lain
Dumas
karena
pelanggaran
kode etik
Memperbaiki kegiatan yang tidak optimal
dan pelaksana yang menyimpang dari
prosedur diberikan teguran
Dumas karena
pelanggaran
mekanisme dan
prosedur yang
telah ditetapkan
Kegiatan yang mekanisme atau prosedurnya
diselewengkan telah diluruskan kembali sesuai
dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku
Dumas karena
Penyimpangan,
penyelewengan
maupun
penyalahgunaan
dana
Seluruh dana yang digelapkan sudah
dikembalikan

18. Lanjutan......
Dumas
karena
intervensi
Intervensi dapat dihentikan dan
kegiatan telah dapat berjalan
Dumas karena
adanya salah/
perbedaan
informasi
Informasi yang sebenarnya telah
diterima oleh pelapor atau
diselesaikan sesuai peraturan
Dumas karena
adanya
perubahan
kebijakan
Telah terjadi sinkronisasi antara
kebijakan dengan kejadian yang
dipermasalahkan
Dumas yang
penanganannya
sudah sampai pada
wilayah hukum
Prosesnya sudah ditangani oleh aparat
penegak hukum (APH)

19. Alur DUMAS
Dumas
Unit Kerja
(Es.I/Es.II/
UPT)
Berkadar
WAS
Tidak
Berkadar
WAS
Itjentan
(Audit
Investigatif &
Audit dengan
Tujuan
Tertentu
Y/T

20. PENDOKUMENTASIAN DUMAS
 Masing-masing UPP-Dumas wajib
mendokumentasikan laporan hasil penyelesaian
Dumas.
 Pendokumentasian diatur berdasarkan:
Klasifikasi dan kategori dumas, (informasi atau
masalah)
Ruang lingkup kegiatan (administrasi atau
keuangan)
Urutan waktu dumas yang penyimpanannya
disesuaikan dengan sarana dan prasarana.

21. Jenis Laporan DUMAS
Laporan Bulanan
Laporan Triwulanan
Laporan Semesteran
Laporan Tahunan

22. Jenis & Alur Laporan DUMAS
Lap. Tahunan
Unit Kerja
(Es.I/Es.II/
UPT)
Lap.
Semesteran
Itjentan
Lap.
Bulanan
Lap.
Triwulan
Tembusan

23. PENUTUP
Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
77/Permentan/OT.140/8/2013
 Sebagai pedoman bagi pembina dan pimpinan
UKPP dalam melakukan pengelolaan dumas
dilingkungan unit kerja masing-masing
 Sebagai dasar bagi pimpinan eselon I dan
pimpinan UKPP dalam rangka memantau,
meningkatkan intensitas dan mutu pelayanan
publik serta sebagai bahan kebijakan pimpinan
dalam pengambilan keputusan dibidang pelayanan
 Hal-hal yang bersifat teknis dan administratif
apabila diperlukan agar diatur tersendiri oleh
pimpinan unit kerja eselonI atau pimpinan UKPP
masing-masing

24. Terima kasih atas perhatiannya
Wassalamu’alaikum wr.wb