WisPU merupakan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Kementerian PUPR yang memungkinkan pelaporan dugaan pelanggaran secara online. Penerapan WisPU bermanfaat untuk mendeteksi masalah pelanggaran secara dini dan menangani masalah secara internal serta mengurangi risiko bagi organisasi. WisPU dapat menjadi salah satu upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan di Kementerian PUPR.

1. Penerapan Whisteblowing System
di Kementerian PUPR Sebagai
Upaya Pencegahan Korupsi
Kelompok 31 - Bertaqwa

2. 03
01
02
Whistleblowing
System
Salah satu strategi
dalam pencegahan
korupsi
Rata – rata 100 s.d
500 jt per kasus
Kerugian kecurangan
di Indonesia paling
banyak ditimbulkan
oleh kasus korupsi
162 orang ASN
terjerat kasus korupsi
Survei pada 1 Januari -
30 Juni 2021 dengan
metode tabulasi data
Latar Belakang

3. Identifikasi Masalah
Bagaimana proses
penerapan
Whistleblowing System
di Kementerian PUPR?
Whistleblowing System yang selanjutnya disebut WBS adalah
sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang
dapat dimanfaatkan oleh Whistleblower untuk melaporkan
dugaan pelanggaran
Bagaimana manfaat
penerapan
Whistleblowing System di
Kementerian PUPR?
Tujuan Penulisan
Mengetahui proses
penerapan Whisteblowing
System di Kementerian PUPR
Mengetahui manfaat
penerapan
Whistleblowing System
di Kementerian PUPR
Tinjauan Pustaka
Whistleblower adalah masyarakat dan/atau Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat yang memiliki informasi dan/atau
akses informasi disertai dengan barang bukti atas
dugaan terjadinya pelanggaran

4. Family Tree Peraturan
UU No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
UU No. 20 Tahun 2001
Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Permen PU No. 10/PRT/M/2017
Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan
Pelanggaran Melalui Whistleblowing
System di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Permen PU No. 25/PRT/M/2017
Pedoman Umum Pengawasan Intern di
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat
Permen PU No. 22/PRT/M/2022
Perubahan Atas Permen PUPR No.
25/PRT/M/2017 Tentang Pedoman Umum
Pengawasan Intern di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dan Perumahan Rakyat
PP No. 60 Tahun 2008
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
PP No. 71 Tahun 2000
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Permen PU No. 323/PRT/M/2005
Tata Cara Penanganan Masukan
dari Masyarakat di Lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum
Permen PU No. 08/PRT/M/2008
Pedoman Pelaksanaan
Pemeriksaan Khusus di Lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum
Permen PU No. 15/PRT/M/2015
Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Permen PU No. 05/PRT/M/2017
Perubahan Atas Permen PUPR No.
15/PRT/M/2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Permen PU No. 20/PRT/M/2016
Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
Permen PU No. 07/PRT/M/2017
Kode Etik dan Kode Perilaku
Pegawai Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
UU No. 60 Tahun 2008
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

5. Pembahasan
WisPU adalah whistleblowing system
Kementerian PUPR untuk melaporkan suatu
perbuatan berindikasi pelanggaran (fraud)
yang terjadi di Kementerian PUPR
WisPU Alur Penanganan Laporan
Hasil statistik pengaduan dapat dipantau dalam
website Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
WisPU dapat diakses melalui alamat website
https://wispu.pu.go.id/

6. Pembahasan
Peta Statistik Pengaduan Kategori Materi Pengaduan
Manfaat Whistleblowing System
Tersedianya mekanisme deteksi dini (early
warning system)
Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah
pelanggaran secara internal terlebih dahulu
Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi
akibat dari pelanggaran

7. WisPU merupakan whistleblowing system di
Kementerian PUPR yang dapat diakses dan
dilihat hasilnya oleh whistblower
Penerapan WisPU bermanfaat sebagai early
warning system untuk menangani masalah
pelanggaran secara internal terlebih dahulu,
serta mengurai risiko yang akan dihadapi oleh
organisasi
WisPU dapat menjadi salah satu upaya
penegakan integritas dan nilai etika secara
berkelanjutan
01
02
03
Kesimpulan Saran
Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dapat
mengoptimalkan peran dalam pengawasan
internal dan upaya-upaya dalam pencegahan
korupsi
01
02 Meningkatkan kerjasama dan koordinasi
dengan berbagai pihak dalam melakukan
pengawasan internal yang harapannya dapat
meminimalisir terjadinya dugaan kecurangan

8. Terima
Kasih
Kelompok 31 - Bertaqwa