Dokumen tersebut membahas upaya BAZNAS dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tatanan hukum dan kelembagaan BAZNAS daerah telah diperjelas, termasuk sistem, SDM, dan pendanaannya. Beberapa BAZNAS daerah telah mulai menerapkan perubahan ini untuk meningkatkan pengelolaan zakat secara efektif dan transparan.

1. SENIN, 9 MARET 2015 27
K
ata BAZNAS (Badan Amil Zakat
Nasional) dalam Undang-Un-
dang dan Peraturan Pemerin-
tah tentang Pengelolaan Zakat dapat
bermakna BAZNAS (pusat), BAZNAS
provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota
sekaligus atau hanya BAZNAS (pusat)
saja. Sebagai contoh, kata BAZNAS
dalam Pasal 22 UU 23/2011 bermakna
BAZNAS (pusat), BAZNAS provinsi,
dan BAZNAS kabupaten/kota dan kata
BAZNAS dalam Pasal 5 sampai dengan
Pasal14UU23/2011bermaknaBAZNAS
(pusat). Adapun kata BAZNAS Daerah
dalam judul tulisan ini dimaksudkan
untuk menyebut BAZNAS provinsi dan
BAZNAS kabupaten/kota.
BAZNAS daerah yang diinginkan UU
23/2011 sangat berbeda dengan Badan
Amil Zakat (BAZ) daerah yang diatur
dalam UU 38/1999, baik dalam kelem-
bagaan, sistem, maupun sumber daya
manusia (SDM) pengelolanya. Selama
masa berlaku UU 38/1999, hampir se-
luruh BAZ daerah tidak memiliki dasar
pembentukan kelembagaannya. Hal ini
mengakibatkan,BAZdaerahdapatdibil-
angadaselamasuratkeputusantentang
pengurus BAZ terkait berlaku. Walau-
pun tidak kita nafikan ada beberapa
BAZ daerah sebelumnya yang dibentuk
dengan peraturan daerah (perda) atau
peraturan kepala daerah.
UU 23/2011 dan PP 14/2014 meng-
atur dengan jelas bahwa untuk kelem-
bagaannya, BAZNAS daerah dibentuk
oleh Menteri Agama atas usul guber-
nur atau oleh direktur jenderal yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang
zakat pada kementerian yang menye-
lenggarakan urusan pemerintahan
di bidang agama atas usul bupati/wa-
likota setelah mendapat pertimbangan
BAZNAS. Alhamdulillah, pembentukan
kelembagaan BAZNAS daerah telah
direalisasikan dengan terbitnya Ke-
putusan Menteri Agama Nomor 118
Tahun 2014 Tentang Pembentukan
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
tanggal 14 Juli 2014 dan Keputusan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyara-
kat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014
Tentang Pembentukan Badan Amil
Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se In-
donesia tanggal 5 Juni 2014. Terbitnya
dua Keputusan tersebut merupakan
modal awal yang sangat berarti untuk
kokoh dan eksisnya BAZNAS daerah.
Kejelasan dasar pembentukan ini me-
mungkinkan BAZNAS daerah menda-
patkan hak-hak konstitusinya seperti
mendapat pembiayaan dari APBN/
APBD dan diakuinya bukti setor zakat
(BSZ) yang diterbitkan BAZNAS daerah
oleh Kementrian Keuangan sebagai pe-
ngurang penghasilan kena pajak.
Terkait sistem, peraturan perun-
dang-undangan pengelolaan zakat
telah membuat pondasi yang cukup
menyeluruh dan jelas sistem untuk
BAZNAS daerah. Pondasi tersebut ter-
cermin dari butir-butir aturan umum
yang berlaku untuk seluruh pengelola
zakat dan aturan khusus untuk BAZ-
NAS daerah berikut ini:
1. BAZNAS provinsi/kabupaten/kota
bertanggung jawab kepada BAZ-
NAS/BAZNAS provinsi dan peme-
rintah daerah provinsi/kabupaten/
kota.
2. BAZNAS provinsi/kabupaten/kota
melaksanakan tugas dan fungsi
BAZNAS pada tingkat provinsi/
kabupaten/kota sesuai dengan ke-
bijakan BAZNAS.
3. BAZNAS provinsi/kabupaten/kota
wajib:
a. melakukan perencanaan, pe-
laksanaan, dan pengendalian
atas pengumpulan, pendistri-
busian, dan pendayagunaan
zakat di tingkat provinsi/kabu-
paten/kota;
b. melakukan koordinasi dengan
kantorwilayah/kantorkemente-
rian agama dan instansi terkait
di tingkat provinsi/kabupaten/
kota dalam pelaksanaan peng-
umpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat; dan
c. melaporkan dan mempertang-
gunjawabkan pengelolaan
zakat, infak dan sedekah, serta
dana sosial keagamaan lain-
nya kepada BAZNAS/BAZNAS
provinsi dan gubernur/bupati/
walikota.
4. BAZNAS provinsi/kabupaten/kota
berwenang melakukan pengum-
pulan zakat melalui UPZ dan/atau
secara langsung.
5. Pengumpulan zakat melalui UPZ
oleh BAZNAS daerah dilakukan de-
ngan cara membentuk UPZ pada:
a. kantor instansi vertikal;
b. kantor satuan kerja perang-
kat daerah/lembaga daerah
provinsi/kabupaten/kota;
c. badan usaha milik daerah
provinsi/kabupaten/kota;
d. perusahaan swasta skala
provinsi/kabupaten/kota;
e. perguruan tinggi atau sekolah/
madrasah dan lembaga pendi-
dikan lain;
f. masjid raya atau masjid, mush-
alla, langgar, surau atau nama
lainnya;
g. kecamatan atau nama lainnya;
dan
h. desa/kelurahan atau nama lain-
nya.
6. Pengumpulan zakat secara lang-
sung dilakukan melalui sarana
yang telah disediakan oleh BAZNAS
provinsi/kabupaten/kota.
7. Biaya operasional BAZNAS provinsi
dan BAZNAS kabupaten/kota dibe-
bankan pada anggaran pendapatan
dan belanja daerah dan Hak Amil.
8. Biaya operasional BAZNAS provinsi
dan BAZNAS kabupaten/kota yang
dibebankan pada anggaran penda-
patan belanja daerah meliputi:
a. hak keuangan pimpinan BA-
ZNAS provinsi dan BAZNAS
kabupaten/kota;
b. biaya administrasi umum;
c. biaya sosialisasi dan koordi-
nasi BAZNAS provinsi dengan
BAZNAS kabupaten/Kota, dan
LAZ provinsi; dan
d. biaya sosialisasi dan koordi-
nasi BAZNAS kabupaten/kota
dengan LAZ kabupaten/kota.
9. Biaya operasional yang tidak dibe-
bankan pada APBD dibebankan
kepada Hak Amil.
10. Besaran Hak Amil yang dapat di-
gunakan untuk biaya operasional
ditetapkan sesuai dengan syariat
Islam dengan mempertimbangkan
aspek produktivitas, efektivitas, dan
efisiensi dalam pengelolaan zakat.
11.Penggunaan besaran Hak Amil
dicantumkan dalam rencana kerja
dan anggaran tahunan yang dis-
usun oleh BAZNAS provinsi atau
BAZNAS kabupaten/kota dan disah-
kan oleh BAZNAS.
12.Pembiayaan yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja
negara dapat diberikan kepada
BAZNAS provinsi dan BAZNAS ka-
bupaten/kota apabila pembiayaan
operasional yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja
daerah tidak mencukupi.
13.Gubernur dan bupati/walikota me-
laksanakan pembinaan dan penga-
wasan terhadap BAZNAS provinsi,
BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ
sesuai dengan kewenangannya.
Aturan-aturan tersebut telah dit-
indaklanjuti oleh BAZNAS dengan
diterbitkannya 4 Peraturan BAZNAS
pada tahun 2014 dengan 2 diantaranya
khusus untuk BAZNAS daerah yakni
Peraturan BAZNAS 1/2014 dan 3/2014.
Dengan terbitnya Peraturan BAZNAS
tersebut, kami yakin bahwa sistem
pada BAZNAS daerah akan semakin je-
las, komprehensif, efektif, dan efisien.
Alhamdulillah, beberapa BAZNAS
daerah mulai membangun sistem ini
yang antara lain diawali dengan so-
sialisasi Peraturan BAZNAS Nomor 3
Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi dan Badan Amil Zakat Na-
sional Kabupaten/Kota. Sampai akhir
2014, yang telah melaksanakan sosial-
isasi tersebut adalah BAZNAS daerah
se Sumatera Barat dan se Sumatera
Selatan. Insya Allah, diakhir Triwulan
I dan di Triwulan II 2015 ini sudah
diagendakan oleh beberapa BAZNAS
daerah.
Selain kelembagaan dan sistem,
peraturan perundang-undangan
pengelolaan zakat meletakan dasar
perubahan paradigma SDM yang
mengelola BAZNAS daerah. Dalam
UU Pengelolaan Zakat yang lama,
pendekatan pengelola zakat adalah
“kepanitiaan” dan “tanpa ikatan”.
Karena itu, tidak heran kalau ada
pengurus BAZNAS daerah yang sejak
diangkat sampai masa kepengurusan
berakhir tidak sekalipun ikut aktif.
Juga tidak diatur tentang SDM yang
harus menggerakan operasional day
to day BAZNAS daerah. Aturan seperti
ini telah diubah dan harus dikubur
dalam-dalam.
PP 14/2014 mengatur bahwa BAZ-
NAS daerah terdiri atas unsur pim-
pinan dan pelaksana. Dengan ke-
tentuan bahwa pimpinan terdiri atas
ketua dan paling banyak 4 (empat)
orang wakil ketua, harus memenuhi
persyaratan tertentu, melalui seleksi,
dan mendapat pertimbangan BAZNAS.
Pimpinan harus “ngantor” dan men-
dapat hak keuangan dan karena itu
dapat diberhentikan di tengah jalan
apabila tidak dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan baik dan
benar. Adapun pelaksana merupakan
pegawai BAZNAS daerah yang bekerja
di BAZNAS daerah karena panggilan
jiwa dan hasil rekrutmen berdasarkan
kriteria dan kebutuhan. Bukan karena
tidak punya pilihan lain untuk bekerja
atau karena hasil nepotisme. Pelak-
sana wajib dikelola oleh pimpinan BA-
ZNAS daerah dengan manajemen SDM
yang baik sehingga mereka betul-betul
dapat menjadi pengelola zakat yang
amanah dan professional. Sekali lagi,
Alhamdulillah, BAZNAS daerah sudah
memulai untuk ini semua. Lebih dari
tiga puluh BAZNAS daerah yang pimpi-
nannya sudah diseleksi dan menda-
pat pertimbangan BAZNAS. Di sisi
lain, sudah beberapa BAZNAS daerah
mengevaluasi kembali pelaksana yang
ada dan menerapkan manajemen SDM
modern. Subhanallah.
Inilah sedikit gambaran tentang ba-
gaimana upaya yang saat ini sedang
dilakukan oleh BAZNAS dan BAZNAS
daerah guna mewujudkan BAZNAS
Baru. Semoga Allah senan tiasa mem-
bimbing dan meridhoi langkah-lang-
kah kami ini untuk kejayaan zakat di
negeri yang kita cintai ini.
Wallahu’alam bishshowab
Vila Gunung Lestari, Ciputat, 7 Maret
2015
Teten Kustiawan.
D
alam rangka ulang tahun Dewan
Zakat Sudan yang ke 24, Dewan Zakat
melaksanakan Muktamar Zakat In-
ternasional pada tanggal 3-4 Maret 2015
di Grand Hall Shadakah Khartoum Sudan
dengan dihadiri sekitar 200 peserta dari 22
negara dari negara-negara Arab, Afrika dan
Indonesia. Pelaksanaan Muktamar Zakat
pada kali ini merupakan Muktamar zakat
yang ke 3, yang pertama dilaksanakan tahun
1996 dan yang ke-2 pada tahun 2001.
Partisipasi dari Indonesia pada tahun ini
merupakan yang pertama dan merupakan
satu-satunya utusan dari Asia Tenggara. In-
donesia diwakili oleh Kepala Divisi Penyalu-
ran dan Pendistribusian, Faisal Qasim dan
Kepala Divisi Administrasi dan Keuangan
BAZNAS, Mohd. Nasir Tajang. Tema Muk-
tamar adalah “Optimalisasi dan Pengem-
bangan Pengelolaan Zakat di Sudan” dengan
3 pokok bahasan yaitu terkait dengan Fiqh
Zakat kontemporer dan Regulasi, Penghim-
punan dan Penyaluran, serta Managemen
Keuangan dan Administrasi Zakat.
Muktamar Zakat ke 3 ini dibuka langsung
oleh Presiden Sudan, Umar Hasan Ahmad
Baasyir dengan dihadiri oleh menteri ter-
kait, pengelola zakat di seluruh Sudan, para
ulama dan tokoh masyarakat Sudan dan
para duta besar negara-negara Arab dan
Negara berpenduduk muslim mayoritas.
Dalam sambutannya, Umar Hasan Ahmad
Baasyir secara tegas menyampaikan bahwa
Republik Sudan di bawah kepemimpinan-
nya akan menjadikan zakat sebagai alat
utama dalam memberantas kemiskinan
dan meningkatkan kesejahteraan masya-
rakat Sudan, serta mengoptimalkan semua
kementerian untuk mendukung pengopti-
malan zakat di Sudan.
Muktamar ini menghasilkan empat ke-
sepakatan, yaitu semakin mengoptimalkan
upaya dalam menggali potensi zakat dan
infak. Kedua, memanfaatkan teknologi
modern dalam pengelolaan zakat. Ketiga,
meningkatkan sosialisasi zakat melalui me-
dia elektronik serta diusulkan agar kegiatan
Muktamar zakat tsb dapat dilaksanakan
rutin setiap 4 tahun sekali.
Di samping muktamar, dalam rangkaian
ini juga diadakan pameran hasil pember-
dayaan zakat dari seluruh provinsi di Sudan.
Dalam pameran ini, tergambar nyata dan
betapa signifikan peran zakat di Sudan da-
lam pemberantasan kemiskinan dan pening-
katan kesejahteraan masyarakat. Dewan
zakat tidak hanya sukses memastikan di
setiap rumah orang miskin di Sudan selalu
tersedia makanan pokok, tetapi juga dalam
sector pemberdayaan petani, nelayan, peter-
nak dan pengrajin. Salah satu yang sangat
menonjol dari hasil pemberdayaan tersebut
adalah menjadikan Sudan sebagai eksportir
daging dan produk peternakan terpenting
bagi negara-negara arab.
Tidak heran, walaupun Sudan pendapatan
perkapitanya hanya sebesar US $ 2.860
jauh di bawah Indonesia yang pendapatan
perkapitanya sebesar US $ 4.700 tetapi
dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar
warganya sangat luar biasa.
Menteri Koordinator Kesejahteraan
Sudan, Masyair Ahmad Amin Dawallib me-
ngatakan, pendidikan dari tingkat paling
dasar sampai menengah atas gratis, bahkan
mereka telah mewajibkan warganya untuk
kuliah. Tidak hanya itu, Pemerintah Sudan
juga mampu memberikan beasiswa kepada
pelajar Indonesia. Di bidang kesehatan, Su-
dan juga telah menggratiskan biaya berobat
kepada seluruh warganya dan Sudan ter-
masuk salah satu negara miskin yang tingkat
kriminalnya cenderung rendah.
Muktamar Zakat Internasional di Khartum Sudan
Oleh Mohd. Nasir Tajang / Kepala Divisi administrasi dan Keuangan BAZNAS
BAZNAS Daerah Menuju
BAZNAS BaruOleh Teten Kustiawan
Direktur Pelaksana BAZNAS
BAZNAS - BRI Syariah - FTP UGM
Panen Raya Padi Srimartani
W
arga Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabu-
paten Bantul Jum’at (6/3) pagi bergegas menuju area
persawahan untuk melaksanakan panen raya yang
sudah mereka nantikan. Program tanam padi dengan System
of Rice Intensification (SRI) hasilnya sangat menggembirakan,
produktivitas mencapai 10 ton/ hektare.
Program ini merupakan salah satu unggulan dalam rangkaian
Program Zakat Community Development di Desa Srimartani,
hasil kerjasama BAZNAS, BRI Syariah dan Fakultas Teknologi
Pertanian UGM.
SRI mengembangkan teknik manajemen yang berbeda atas
tanaman, tanah, air dan nutrisi, mengubah pola tanam yang
selama ini sudah dijalankan masyarakat dengan hasil yang
kurang maksimal. Salah satunya dengan memperhatikan per-
tumbuhan akar yang membutuhkan ruang cukup luas untuk
bernafas, sehingga penanaman padi dilakukan satu persatu,
bukan berumpun. Dalam panen raya kali ini, turut serta pula
SUIJI Japan-Indonesia Student Exchange Program dan mahasiswa
KKN UGM di desa tersebut.
Zakat Community Development di Srimartani juga mening-
katkan kualitas pendidikan masyarakat desa dengan berdirinya
Rumah Pintar BAZNAS. Berbagai kegiatan edukasi yang produktif
diselenggarakan, antara lain bimbingan belajar, belajar baca tulis
Al Qur’an, pelatihan keterampilan menjahit, membuat kerajinan
tangan, hingga pelatihan bertani dan beternak.
Di kabupaten yang sama, berdiri Rumah Sehat BAZNAS yaitu
programrumahsakittanpakasiryangmelayanimustahikdengan
pelayanan prima. Masyarakat dimudahkan dalam administrasi
persyaratan serta dalam sistem pemberian layanan kesehatan
karena di RSB dikenal program Layanan Luar Gedung (LLG) yang
jemput bola mendatangi kantong-kantong mustahik.
MUTIARA HIKMAH
“Haruskah sejarah kolonial dengan
segala penderitaan yang menimpa rakyat kita
diulang kembali?
Apakah kita tidak bisa belajar dari
kesalahan-kesalahan yang sudah lewat?
Seekor keledaipun tidak akan jatuh kepeleset
pada batu yang sama!”
H. Adam Malik
(1917 – 1984)
Pejuang Kemerdekaan RI,
Wakil Presiden Ke-3 Republik Indonesia
Dinukil dari
buku Adam Malik Mengabdi Republik, Jilid III.
Penerbit Gunung Agung Jakarta, 1979.