1. Halaman 1 dari 7
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jalan Gedongkuning
No. 146 Yogyakarta, Telpon : (0274) 378431, 378432
www.kumham-jogja.info
PENJELASAN MENGENAI PELAKSANAAN TUGAS BADAN KEHORMATAN
DPRD TERKAIT TERHADAP KETENTUAN YANG DIATUR DALAM
PASAL 98, PASAL 99 DAN PASAL 100
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010
Dalam rangka Konsultasi terhadap substansi hukum yang
terkandung dalam Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dengan hormat disampaikan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa sebelum menjelaskan substansi hukum yang terkandung dalam
Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2010, perlu diperhatikan norma hukum yang memiliki relasi erat
dengan substansi hukum yang terkandung dalam Pasal 98, Pasal 99
dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yakni
ketentuan hukum yang dimuat dalam:
a. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yang
berbunyi “Kode etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik, adalah
norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama
menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra,
dan kredibilitas DPRD”;
b. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2010, yang menegaskan bahwa “Badan Kehormatan merupakan alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dengan masa paling lama 2½
(dua setengah) tahun”;
c. Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yang
menegaskan bahwa “Badan Kehormatan mempunyai tugas: (a)
memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap

2. Halaman 2 dari 7
moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD; (b)
meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap
peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD; (c) melakukan
penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan
DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan (d) melaporkan
keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan
klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD”;
d. Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yang
menegaskan bahwa “Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi,
dan klarifikasi, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli
independen”;
e. Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yang
menegaskan bahwa “Untuk melaksanakan tugas, Badan Kehormatan
berwenang: (a) memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan
pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk
memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan
pelanggaran yang dilakukan; (b) meminta keterangan pengadu, saksi,
dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta
dokumen atau bukti lain; dan (c) menjatuhkan sanksi kepada anggota
DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata
tertib DPRD”;
f. Pasal 59 (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2010, yang menegaskan bahwa “Keputusan Badan Kehormatan
mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis,
atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang
bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang
bersangkutan, sedangkan Keputusan Badan Kehormatan mengenai
penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD yang
diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf c Juncto

3. Halaman 3 dari 7
ayat (2) huruf b dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2010”.
g. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yang
menegaskan bahwa “Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57 ayat(1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD
disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan
Kehormatan”;
h. Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2010, yang menegaskan bahwa “Ketentuan mengenai kode etik
diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik yang memuat
mengenai: (1) sikap dan perilaku anggota DPRD; (2) tata kerja anggota
DPRD; (3) tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan daerah; (4)
tata hubungan antaranggota DPRD; (5) tata hubungan antara anggota
DPRD dan pihak lain; (6) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban,
dan sanggahan; (7) kewajiban anggota DPRD; (8) larangan bagi
anggota DPRD; (9) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota
DPRD; (10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan (11)
rehabilitas”; dan
i. kewajiban-kewajiban anggota DPRD diatur dalam Pasal 30 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, sedangkan larangan-larangan
bagi anggota DPRD diatur dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2010;
j. Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yang
menegaskan bahwa:
1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi berdasarkan keputusan
Badan Kehormatan;
2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan/atau ayat (2)
dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD;

4. Halaman 4 dari 7
3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD”.
k. Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yang
menegaskan bahwa “Jenis sanksi bagi anggota DPRD yang tidak
melaksanakan kewajibannya, berupa:
1) teguran lisan;
2) teguran tertulis; dan/atau
3) diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan”.
l. Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yang
menegaskan bahwa “Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat
mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal
memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak
melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 dan/atau melanggar ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98”.
2. Kewajiban-kewajiban anggota DPRD yang diatur dalam Pasal 30
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yang meliputi:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
g. menaati tata tertib dan kode etik;

5. Halaman 5 dari 7
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan
kerja secara berkala;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat; dan
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada
konstituen di daerah pemilihannya.
3. Larangan-larangan bagi anggota DPRD yang diatur dalam Pasal 98
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yang meliputi:
a. merangkap jabatan sebagai:
1) pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
2) hakim pada badan peradilan; atau
3) pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
b. melakukan pekerjaan profesi dan pekerjaan lain yang ada
hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai
anggota DPRD; dan
c. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau menerima gratifikasi.
4. Berdasarkan penjelasan dari angka 1 sampai dengan angka 3, dapat
ditarik KESIMPULAN sebagai berikut:
a. Badan Kehormatan dapat memantau dan mengevaluasi disiplin
dan/atau kepatuhan anggota DPRD terhadap kode etik yang memuat
mengenai kewajiban dan/atau larangan bagi anggota DPRD,
sepanjang telah diatur dalam Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
b. Badan Kehormatan baru dapat melakukan penyelidikan, verifikasi,
dan klarifikasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaraan atas

6. Halaman 6 dari 7
kewajiban dan/atau larangan yang dilakukan oleh anggota DPRD
berdasarkan aduan dari orang-perorangan, kelompok, atau
organisasi, yang disampaikan secara tertulis dan disertai identitas
yang jelas;
c. dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti melanggar atau tidak
melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi berdasarkan keputusan
Badan Kehormatan, yang berupa:
1) teguran lisan;
2) teguran tertulis; dan/atau
3) diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan,
yang disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang
bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang
bersangkutan;
d. dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti melanggar larangan:
1) merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah
lainnya, hakim pada badan peradilan atau PNS, anggota
TNI/POLRI, pegawai pada BUMN, BUMD atau badan lain yang
anggarannya bersumber dari APBN/APBD; dan/atau
2) melakukan pekerjaan profesi dan pekerjaan lain yang ada
hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak
sebagai anggota DPRD,
dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai
ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c Juncto ayat
(2) huruf b dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;
e. dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti melakukan korupsi,
kolusi, nepotisme, atau menerima gratifikasi dikenai sanksi
pemberhentian sebagai anggota DPRD berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai
sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD yang proses
pemberhentiannya sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan

7. Halaman 7 dari 7
Pasal 102 ayat (1) huruf c Juncto ayat (2) huruf c Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.
f. tata cara beracara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan
Kehormatan PENTING untuk dirumuskan dalam Peraturan DPRD
yang materi muatannya paling sedikit memuat mengenai:
1) tata cara meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota
DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
2) tata cara pengaduan;
3) pelaksanaan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi;
4) tata cara meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-
pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau
bukti lain;
5) tata cara meminta bantuan dari ahli independen.
Demikian surat penjelasan ini disampaikan untuk menjadi maklum.