kebijakan kementerian agama terhadap pemberdayaan zakat di kabupaten HSU

1. Kebijakan Kementerian Agama
tentang Pengelolaan Zakat di
Kabupaten HSU
(Orientasi Pengelolaan dan
Pemberdayaan Zakat Tahun 2015)
Oleh :
DOMI HIDAYAT, S.H.I

2. ZAKAT
• Definisi zakat secara syar’i adalah sejumlah
(nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan
dari harta (yang jenisnya) tertentu pula. Zakat
merupakan salah satu ibadah dansalah satu
rukun dari rukun-rukun Islam selain shalat,
puasa dan haji. Zakat hanya diwajibkan atas
kaum Muslim. Selain mereka tidak diambil
zakatnya. (Abdul Qadim Zallum, Sistem
Keuangan di Negara Khilafah, Pustaka
Thariqul Izzah, Bogor, 2002, hal. 149)

3. ZAKAT
Mengenai jenis harta yang dikenakan zakat, adalah
• ternak, yaitu unta, sapi dan kambing.
• tanaman dan buah-buahan, berupa gandum, jewawut,
kurma dan kismis. Namun jumhur ulama
mengembangkannya pada seluruh buah dan bijian
yang biasa dikonsumsi dalam skala konsumtif maupun
produktif.
• nuqud (mata uang) yang terbuat dari emas dan perak
atau setara dengan itu.
• laba perniagaan. Dan sebagian ulama
mengembangkannya pada usaha-usaha yang produktif
/ spesialisasi seperti dokter spesialis, rumah sakit,
perhotelan dan lainnya.

4. FAKTA ZAKAT
• Rukun Islam yang telah menjadi budaya dalam
masyarakat Islam di Nusantara.
• Prakteknya pembayarannya beragam, antara lain
menyerahkan langsung kepada mustahiq, melalui
salah satu asnaf (tuan guru / fisabilillah) atau
melalui amil.
• Prakteknya pemanfaatannya pun beragam, antara
lain untuk kebutuhan konsumtif fakir miskin,
modal usaha dhuafa, pembangunan tempat
pendidikan / ibadah Islam, dll

5. FAKTA ZAKAT
• Merupakan salah satu sumber dana umat yang bisa
dikembangkan sebagai modal usaha dari, oleh dan untuk
umat
• Besarnya potensi zakat nasional sebesar Rp 217 T
(BAZNAS-IPB-IDB
• Zakat yang terhimpun oleh BAZNAS hanya Rp 3,2 T (2014)
dan target Rp 4,2 T (2015)
• Sedangkan tingkat HSU, belum ada penelitian resmi.
Hanya jika berasumsi hanya 10% warga HSU yang wajib
berzakat, diperkirakan potensi zakat HSU mencapai Rp
23,5 M. karenanya BAZNAS HSU diterget memperoleh
dana zakat sebesar Rp 4 M, meski hanya mampu Rp 400 –
500 juta.

6. Kebijakan Kementerian Agama
• Dengan kondisi pelaksanaan zakat selama ini,
perlu ada kebijakan dari negara agar pelaksanaan
zakat menjadi lebih baik.
• Kebijakan tersebut meliputi
– Melahirkan sejumlah regulasi
– Melakukan motivasi
– Menyediakan sejumlah fasilitasi
• Negara masih membatasi dirinya sebagai
pelaksana pengelolaan zakat secara langsung,
namun menyerahkannya kepada badan pelaksana
(BAZNAS) dan masyarakat (LAZ)

7. REGULASI ZAKAT
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat,
• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat
Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat
Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
• Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat
• Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga,
Sekretari.At Jenderal Lembaga Negara, Sekretari.At Jenderal
Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik
Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil
Zakat Nasional
• Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

8. REGULASI ZAKAT
• Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang
Pedoman Teknis Pengelola Zakat,
• Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan
Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 33 Tahun 2011
tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan
Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat
atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang
dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
• Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq & Shadaqah.

9. REGULASI ZAKAT
• Peraturan Baznas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian
Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil
Zakat Nasional Kabupaten/Kota
• Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga
Amil Zakat
• Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan
Amil Zakat Kabupaten/Kota
• Peraturan Baznas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan
Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat
Kabupaten/Kota

10. GABARAN UMUM REGULASI ZAKAT
Pengelolaan Zakat adalah kegiatan
• perencanaan,
• pelaksanaan, dan
• pengordinasian
dalam
• pengumpulan,
• pendistribusian, dan
• pendayagunaan zakat.

11. GABARAN UMUM REGULASI ZAKAT
• Organisasi Pengelola Zakat
– BAZNAS (pusat, provinsi, kab/kota)  diangkat oleh
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota
– Lembaga Amil Zakat / LAZ (pusat, provinsi, kab/kota)
 mendapat persetujuan dari Menteri, Kanwil,
Kemenag Kab/Kota
– Perkumpulan orang / Perseorangan  seseorang
atau sekelompok orang yang biasa menerima dan
menyalurkan zakat agar memberitahu KUA setempat
atas kegiatan tersebut

12. GABARAN UMUM REGULASI ZAKAT
• Pengurus BAZNAS ditetapkan berdasarkan
seleksi dan ditetapkan oleh Menteri Agama
(BAZNAS Pusat), Gubernur (BAZNAS Provinsi),
Bupati/Walikota (BAZNAS Daerah)
• Jumlah Pimpinan BAZNAS diatur sebagai
berikut:
– BAZNAS Pusat sebanyak 11 orang
– BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang
• Pelaksana atau petugas BAZNAS diangkat oleh
Pimpinan BAZNAS

13. GABARAN UMUM REGULASI ZAKAT
• Pimpinan BAZNAS diatur dengan ketentuan (UU 23/2011
Pasal 11) :
– warga negara Indonesia;
– beragama Islam;
– bertakwa kepada Allah SWT;
– berakhlak mulia;
– berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
– sehat jasmani dan rohani;
– tidak menjadi anggota partai politik;
– memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
– tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun.
– Diutamakan bukan PNS (BAZNAS Provinsi/Kab/Kota),
sedangkan BAZNAS Pusat PNS ditunjuk oleh Menteri Agama.

14. GABARAN UMUM REGULASI ZAKAT
• Operasional BAZNAS dibebankan kepada APBN,
APBD dan Hak Amil. (UU 23/2011 Pasal 30-31)
• Meliputi:
– Hak keuangan pimpinan BAZNAS
– Biaya administrasi umum
– Biaya sosialisasi dan koordinasi (PP 14/2015 Pasal
69)
• Operasional LAZ dibebankan kepada hak amil
dan lainnya (UU 23/2011 Pasal 32)

15. GABARAN UMUM REGULASI ZAKAT
• Ragam zakat mal
– emas, perak, dan logam mulia lainnya;
– uang dan surat berharga lainnya;
– perniagaan;
– pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
– peternakan dan perikanan
– pertambangan;
– perindustrian;
– pendapatan dan jasa; dan
– rikaz.

16. GABARAN UMUM REGULASI ZAKAT
• Zakat yang dibayarkan kepada organisasi
pengelola zakat resmi dapat dijadikan sebagai
pengurang dari penghasilan bruto (PP 60 Tahun
2010)
• Badan atau lembaga pengelola zakat resmi
antara lain BAZNAS, LAZ Dompet Dhuafa, LAZ
Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid, LAZ
Yayasan Rumah Zakat, LAZIS Muhammadiyah,
LAZIS NU, LAZIS IPHI, dll (Peraturan Dirjen Pajak
33 Tahun 2011)

17. GABARAN UMUM REGULASI ZAKAT
Pendayagunaan dana zakat
• Untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar
mustahiq zakat konsumtif
• Untuk usaha produktif dalam rangka
penanganan fakir miskin dan peningkatan
kualitas umat  zakat produktif

18. GABARAN UMUM
REGULASI ZAKAT
PELAPORAN (UU 23/2011 Pasal 29)
• BAZNAS Pusat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
pengelolaan zakat kepada Menteri secara berkala
• BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara
berkala.
• BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
pengelolaan zakatkepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah
secara berkala.
• LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan
zakatkepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
• Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak
atau media elektronik.

19. GABARAN UMUM REGULASI ZAKAT
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
• Menteri melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS
provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ
• Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap
BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota,
dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

20. GABARAN UMUM REGULASI ZAKAT
• SANKSI ADMINISTRATIF (Pasal 36)
– peringatan tertulis;
– penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
– pencabutan izin.
• LARANGAN (Pasal 37 & 38)
– Melakukan tindakan memiliki, menjaminkan,
menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat,
infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya
yang ada dalam pengelolaannya.
– dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan
pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan
zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

21. GABARAN UMUM REGULASI ZAKAT
KETENTUAN PIDANA
• Tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan
ketentuan Pasal 25 (sesuai syariah Islam) dipidana
penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling
banyak Rp500.000.000,00. (Pasal 39)
• Melanggar ketentuan dalam Pasal 37 (memiliki,
menjual dll) dipidana penjara paling lama 5 tahun
dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.
(Pasal 40)
• Melanggar ketentuan dalam Pasal 38 (amil ilegal)
dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda
paling banyak Rp50.000.000,00. (Pasal 41)

22. MOTIVASI TERKAIT ZAKAT
• Secara terus menerus melakukan pembinaan
kepada masyarakat, baik tingkat nasional,
provinsi dan kabupaten/kota.
• Melakukan sosialisasi zakat melalui beragam
media dan sarana agar masyarakat menyadari
pentingnya pengelolaan zakat secara profesional
• Kementerian Agama secara rutin melaksanakan
sosialisasi dan orientasi kepada BAZNAS dan UPZ
yang ada di Kab. HSU.

23. FASILITASI PENGELOLAAN ZAKAT
• Lahirnya peraturan akuntansi khusus untuk zakat 
• Menyediakan dan mendukung lembaga pendidikan
formal (perguruan tinggi) dan non formal terkait dengan
pengembangan zakat  jurusan akuntansi syariah,
hukum ekonomi syariah dan ekonomi syariah
• Bantuan operasional bagi Badan Amil Zakat, baik tingkat
pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari APBN
• Untuk Kabupaten HSU, 2016 diprogramkan bantuan
operasioanl BAZNAS sebesar Rp. 50 jt.
• Mendorong masjid, langgar, dan tempat lainnya serta
pribadi tertentu (ulama) untuk membentuk UPZ,
mendirikan lembaga amil zakat atau sebagai amil
perseorangan

24. TERIMA KASIH