SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
I. PERUSAHAAN
Pengertian Perusahaan
Perusahaan adalah setiap bentuk
usaha yang menjalankan setiap jenis
usaha yang bersifat tetap dan terus
menerus dan didirikan, bekerja serta
berkedudukan dalam wilayah RI
untuk tujuan mencari keuntungan,
( pasal 1 b Undang – Undang No 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan).
2
UNSUR-UNSUR PERUSAHAAN:
1. Bentuk Usaha
Organisasi atau badan usaha (PD, Firma, CV, PT, Koperasi).
Kalau tidak berbentuk badan usaha berarti bukan
perusahaan tetapi pekerjaan.
2. Jenis usaha
Dalam bidang ekonomi (Perdagangan, Pelayanan atau
Industri).
3. Terus menerus (tidak insidentil).
4. Terang – terangan (lihat AP, SIU, SITU dan Akta Pendaftaran).
5. Keuntungan (tujuan utama perusahaan ).
6. Pembukuan
Tujuannya untuk mengetahui keuntungan sebagai dasar
perhitungan pajak, Jadi dari segi hukum perusahaan adalah
setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di
bidang ekonomi secara terus menerus dan terang terangan
dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dibuktikan
dengan pembukuan.
Bentuk
Badan
Usaha
1. Perusahaan tidak berbadan hukum
Ex : Perusahaan Perorangan,
Persekutuan Perdata (Firma)
dan Persekutuan Komanditer
( CV ).
2. Perusahaan Berbadan Hukum
Ex : Perseroan Terbatas ( PT ), Yayasan,
Koperasi dan
Perusahaan BUMN
(persero, perum, perjan dan perusda)
4
Jenis Usaha:
Dalam bidang ekonomi antara lain
bidang perdagangan, bidang industri
dan bidang pelayanan / jasa.
Dalam menentukan bidang usaha yang
ditentukan dalam Akta Pendirian
Perusahaan jangan menunjuk langsung
bidang usaha tertentu, tujuannya adalah
untuk memudahkan perubahan objek
usaha.
5
Pengertian Pengusaha
Bila dilakukan dengan
bantuan pekerja ia
mempunyai dua fungsi yaitu:
1. Sebagai pengusaha
2. Sebagai pemimpin
perusahaan / Direktur.
Dilihat dari fungsinya ada 3
eksistensi pengusaha yaitu:
1. Pengusaha yang bekerja sendiri
2. Pengusaha yang bekerja dengan
bantuan pekerja.
3. Pengusaha yang memberi kuasa
kepada orang untuk
menjalankan perusahaan.
Pengusaha:
Adalah orang yang menjalankan perusahaan atau
menyuruh menjalankan perusahaan. Menjalankan
perusahaan adalah mengolah sendiri
perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri
maupun dilakukan dengan bentuan pekerja.
Pemimpin Perusahaan
Pemimpin Perusahaan Adalah orang yang diberi
kuasa oleh pengusaha untuk menjalankan
perusahaan atas nama pengusaha.
Pada perusahaan besar pemimpin perusahaan
berbentuk dewan pimpinan yang disebut Direksi
yang dikepalai oleh direktur utama.
Direktur :
1. Promosi
2. Pemasaran
3. Keuangan / Administrasi
4. Personalia.
Contoh Pembantu Pengusaha :
1. Dalam Lingkungan
perusahaan :
a. Pemegang Prokurasi
b. Pengurus Filial
c. Pelayan Toko
d. Pekerja Keliling
Pembantu Pengusaha
2. Di luar lingkungan
Perusahaan
a. Agen Perusahaan
b. Bank
c. Makelar
d. Komisioner
e. Notaris
f. Pengacara
Pembantu Pengusaha adalah orang yang melakukan
perbuatan membantu pengusaha menjalankan
perusahaan dengan memperoleh upah.
Dari pengertian ini kita dapat membedakan bahwa
pemimpin Perusahaan tidak sama dengan Pembantu
Pengusaha, karena ia mendapat kausa dari pengusaha
untuk menjalankan perusahaan.
Pembantu Pengusaha Di Dalam Lingkungan Perusahaan
1. Pelayan Toko
Adalah orang yang membantu
pengusaha di toko dalam
menjalankan perusahaan.
Contoh : Kasir, pengepak
barang.
Fungsinya mewakili pengusaha
dalam memberikan pelayanan di
toko.
9
2. Pekerja Keliling
Adalah pembantu pengusaha yang
bekerja di luar kantor atau toko
untuk memajukan perusahaan.
Dengan mempromosikan barang
dan membuat perjanjian kerja
dengan pihak ketiga.
Misalnya : - Unilever
- Asuransi
3. Pengurus Filial ( Pemimpin
Cabang )
Adalah pemegang kuasa yang
mewakili pengusaha
menjalankan perusahaan
dengan mengelola satu
cabang perusahaan yang
meliputi daerah tertentu.
Fungsinya sebagai wakil
pengusaha atau sebagai
pemimpin cabang.
4. Pemegang Prokurasi
Adalah sama dengan wakil
pengusaha / pembantu
pengusaha, yaitu pemegang
kuasa dari pengusaha untuk
mengelola satu bagian besar
atau bidang tertentu dari
perusahaan. Fungsinya
adalah sebagai wakil
pengusaha / pimpinan
perusahaan dan sebagai
pengelola perusahaan.
10
Pembantu Pengusaha Di Luar
Lingkungan Perusahaan
1. AGEN
Adalah orang yang mewakili pengusaha
untuk melakukan dan melaksanakan
penjualan dengan pihak ketiga atas nama
pengusaha.
Fungsinya :
a. Sebagai perantara antara
perusahaan dengan pihak ketiga.
b. Sebagai wakil pengusaha.
Agen juga berbeda dengan pekerja keliling
dalam hal :
1. Hubungan kerja, pekerja keliling adalah
hubungan perburuhan, sedangkan agen
adalah hubungan pemberian kuasa.
2. Kedudukan pekerja keliling pada
kedudukan perusahaan, sedangkan
agen berdiri sendiri.
2. BANK
Adalah lembaga keuangan yang mewakili
pengusaha untuk melakukan pembayaran
kepada dan menerima uang dari pihak
ketiga atas nama pengusaha yang
diwakilinya (pengusaha adalah nasabah
bank).
Fungsinya :
Sebagai perantara dan wakil pengusaha
terhadap pihak ketiga dalam hal
pembayaran dan penerimaan uang.
3. Makelar
Adalah orang yang menjalankan perusahaan
dengan menghubungkan pengusaha dengan
pihak ketiga untuk mengadakan perjanjian.
Makelar diangkat oleh menteri Hukum dan Ham,
sebelum menjalankan tugasnya ia harus
disumpah di Pengadilan negeri . Makelar
mendapat upah yang di sebut provisi.
Kewajiban dan larangan bagi Makelar :
1. Membuat pembukuan
2. Hakim berhak memerintahkan makelar
untuk memperlihatkan pembukuan.
3. Pembukuan makelar dapat dijadikan
bukti.
4. Makelar harus menyimpan contoh
(dalam penjualan dengan contoh).
5. Makelar dilarang berdagang dalam
bidang yang sama dimana ia diangkat.
6. Makelar dapat dipecat apabila ia
melakukan pelanggaran.
“
Persamaan makelar dengan Agen
Sama – sama berfungsi sebagai perantara antara
pengusaha dengan pihak ketiga.
Perbedaannya :
1. Hubungan dengan pengusaha
Makelar dalam hubungan tidak tetap, agen dalam
hubungan tetap dan mengandung unsur perwakilan.
2. Bidang usaha
Makelar dilarang berdagang dalam bidang yang sama
dimana ia diangkat, sedangkan agen sebaliknya.
3. Makelar diangkat oleh Menteri dan di sumpah, sedangkan
agen tidak.
4. Komisioner
Adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan
membuat perjanjian atas namanya sendiri
berdasarkan perintah dan atas pembayaran orang
lain dengan menerima upah / provisi.
Hak dan kewajiban:
1. Komisioner tidak berkewajiban memberitahukan
siapa komitennya.
2. Komisioner menjadi pihak dalam perjanjian.
Dalam hal ini komiten tidak dapat menuntut
pihak lain dalam perjanjian atau sebaliknya.
3. Komisioner mempunyai hak istimewa
( Frefelegie )
4. Komisioner mempunyai hak retensi ( menahan ).
5. Notaris dan Pengacara
Notaris dan Pengacara Adalah pembantu pengusaha dalam
hubungan hukum tidak tetap. (bantuan nya diperlukan secara
insidentil saja ).
Misal : - Notaris, dalam hal membuat kontrak saja.
- Pengacara, dalam hal mewakili pengusaha
dimuka atau di luar sidang.
Secara hukum Notaris dan Pengacara diangkat oleh
menteri hukum dan Ham dan di sumpah di Pengadilan Negeri.
Dalam hal seperti ini mereka bukan menjalankan pekerjaan
tetapi menjalankan perusahaan dengan syarat :
a. Melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi.
b. Mempunyai bentuk usaha.
c. Kegiatannya terus menerus dan terang terangan.
d. Tujuannya memperoleh keuntungan.
e. Adanya pembukuan.
Hubungan hukum antara pimpinan perusahaan dengan
pengusaha bersifat:
1. Hubungan perburuhan,
yaitu hubungan yang
subordinasi antara
majikan dan buruh,
yang memerintah dan
yang diperintah.
Manager mengikatkan
dirinya untuk
menjalankan
perusahaan dengan
sebaik-baiknya,
sedangkan pengusaha
mengikatkan diri untuk
membayar upahnya
(Pasal 1601 a
KUHPerdata).
2. Hubungan pemberian
kekuasaan, yaitu
hubungan hukum yang
diatur dalam Pasal 1792
dst KUHPerdata yang
menetapkan sebagai
berikut ”pemberian
kuasa adalah suatu
perjanjian, dengan mana
seorang memberikan
kekuasaan kepada orang
lain, yang menerimanya
untuk atas nama
pemberi kuasa
menyelenggarakan
suatu urusan”.
Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan
Pembantu Pengusaha.
Hubungan kerja menurut UU Nomor. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenakerjaan:
Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
Hubungan kerja itu pasti adanya sebuah perjanjian,
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-
syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Hak Kewajiban Pengusaha:
a. Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja.
b. Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang
telah dibuat.
c. Memberikan pelatihan kerja (Pasal 12)
d. Memberikan ijin kepada buruh untuk
beristirahat, menjalankan kewajiban menurut
agamanya (Pasal 80);
e. Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam
sehari dan 40jam seminggu, kecuali ada ijin
penyimpangan (Pasal 77);
17
f. Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah
laki/laki dan perempuan;
g. Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang
buruh atau lebih wajib membuat peraturan
perusahaan;
h. Wajib membayar upah pekerja pada saat
istirahat/libur pada hari libur resmi;
i. Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)
kepadapekerja yang telah mempunyai masa kerja
3 bulan secara terus menerus atau lebih;
j. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah
dari upahminimum (Pasal 90);
k. Wajib mengikutsertakan dalam program Jamsostek
(Pasal 99).
Hak dan Kewajiban Pekerja
1. Setiap tenaga kerja memiliki
kesempatan yang sama
tanpa diskriminasi untuk
memperoleh
pekerjaan.(Pasal 5);
2. Setiap pekerja/buruh berhak
memperoleh perlakuan
yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha.
(Pasal 6);
3. Berhak memperoleh waktu
istirahat dan cuti (Pasal 77);
4. Menerima upah lembur jika
pekerjaan melebihi waktu
kerja (Pasal 78);
5. Setiap pekerja/buruh
mempunyai hak untuk
memperoleh perlindungan
atas keselamatan dan
kesehatan kerja, moral dan
kesusilaan dan perlakuan yang
sesuai dengan harkat dan
martabat manusia serta nilai -
nilai agama;
6. Setiap pekerja/buruh berhak
memperoleh penghasilan
yang memenuhi penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.
(Pasal 88)
7. Wajib mentaatinya aturan
kerja.
8. Menghormati pengusaha.
Thanks….!!!

More Related Content

What's hot

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanDasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanLeks&Co
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Leks&Co
 
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...Dimebag Darrell
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumrabu12
 
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduHAKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduAbu Tholib
 
Hukum persaingan power point
Hukum persaingan power pointHukum persaingan power point
Hukum persaingan power pointElisha Queen
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
kasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukumkasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukumDELA ASFARINA
 
Perbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvPerbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvsastri hasnur
 

What's hot (20)

Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanDasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
 
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...
Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif...
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
Surat Berharga
Surat BerhargaSurat Berharga
Surat Berharga
 
Hukum Perbankan
Hukum PerbankanHukum Perbankan
Hukum Perbankan
 
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduHAKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HAKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 
Teori Pasar Modal
Teori Pasar ModalTeori Pasar Modal
Teori Pasar Modal
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
Hukum persaingan power point
Hukum persaingan power pointHukum persaingan power point
Hukum persaingan power point
 
HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
kasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukumkasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukum
 
Perbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvPerbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cv
 

Similar to OPTIMASI PERUSAHAAN

Kewirausahaan Aspek Hukum
Kewirausahaan Aspek HukumKewirausahaan Aspek Hukum
Kewirausahaan Aspek HukumVedo Yudistira
 
Makalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk PerusahaanMakalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk PerusahaanAltina Hanum
 
Hukum-Bisnis-Pertemuan-4.ppt
Hukum-Bisnis-Pertemuan-4.pptHukum-Bisnis-Pertemuan-4.ppt
Hukum-Bisnis-Pertemuan-4.pptmanaf13
 
Materi 2 - Hukum Dagang.pptx
Materi 2 -  Hukum Dagang.pptxMateri 2 -  Hukum Dagang.pptx
Materi 2 - Hukum Dagang.pptxAgustinus Astono
 
Wajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanWajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanEga Jalaludin
 
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)Agung Kharisma
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usahaNadya Ali
 
perusahaan dan badan usaha
perusahaan dan badan usahaperusahaan dan badan usaha
perusahaan dan badan usahaAdi Rachmanto
 
PERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdf
PERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdfPERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdf
PERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdfImbanImban
 
Memilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk UsahaMemilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk UsahaAbeng Fariz
 
Bangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha EkonomiBangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha EkonomiMega Gyanti
 
Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Kel.1  -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usahaKel.1  -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usahaNisa Uzumakiy
 
hkm bisnis.pdf
hkm bisnis.pdfhkm bisnis.pdf
hkm bisnis.pdfRokiitlay
 
Perseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in BahasaPerseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in BahasaYesica Adicondro
 
Materi 3 - Hukum Dagang.pptx
Materi 3 - Hukum Dagang.pptxMateri 3 - Hukum Dagang.pptx
Materi 3 - Hukum Dagang.pptxAgustinus Astono
 
Pengertian dan ruang lingkup bisnis
Pengertian dan ruang lingkup bisnisPengertian dan ruang lingkup bisnis
Pengertian dan ruang lingkup bisnisAnita Julia
 

Similar to OPTIMASI PERUSAHAAN (20)

Kewirausahaan Aspek Hukum
Kewirausahaan Aspek HukumKewirausahaan Aspek Hukum
Kewirausahaan Aspek Hukum
 
Makalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk PerusahaanMakalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
 
Hukum-Bisnis-Pertemuan-4.ppt
Hukum-Bisnis-Pertemuan-4.pptHukum-Bisnis-Pertemuan-4.ppt
Hukum-Bisnis-Pertemuan-4.ppt
 
Materi 2 - Hukum Dagang.pptx
Materi 2 -  Hukum Dagang.pptxMateri 2 -  Hukum Dagang.pptx
Materi 2 - Hukum Dagang.pptx
 
Wajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanWajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaan
 
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usaha
 
perusahaan dan badan usaha
perusahaan dan badan usahaperusahaan dan badan usaha
perusahaan dan badan usaha
 
PERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdf
PERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdfPERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdf
PERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdf
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Memilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk UsahaMemilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk Usaha
 
Bangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha EkonomiBangun-Bangun Usaha Ekonomi
Bangun-Bangun Usaha Ekonomi
 
Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Kel.1  -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usahaKel.1  -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
 
hkm bisnis.pdf
hkm bisnis.pdfhkm bisnis.pdf
hkm bisnis.pdf
 
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAANWAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Perseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in BahasaPerseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in Bahasa
 
Bentuk Bisnis
Bentuk BisnisBentuk Bisnis
Bentuk Bisnis
 
Materi 3 - Hukum Dagang.pptx
Materi 3 - Hukum Dagang.pptxMateri 3 - Hukum Dagang.pptx
Materi 3 - Hukum Dagang.pptx
 
Pengertian dan ruang lingkup bisnis
Pengertian dan ruang lingkup bisnisPengertian dan ruang lingkup bisnis
Pengertian dan ruang lingkup bisnis
 

More from Gindha Wayka

13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitasGindha Wayka
 
12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhan12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhanGindha Wayka
 
11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerjaGindha Wayka
 
10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock outGindha Wayka
 
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerjaGindha Wayka
 
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerjaGindha Wayka
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerjaGindha Wayka
 
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerjaGindha Wayka
 
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaanGindha Wayka
 
3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaanGindha Wayka
 
15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronikGindha Wayka
 
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeriGindha Wayka
 
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor imporGindha Wayka
 
11. rahasia dagang
11. rahasia dagang11. rahasia dagang
11. rahasia dagangGindha Wayka
 
10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaanGindha Wayka
 

More from Gindha Wayka (20)

14. omnibus law
14. omnibus law14. omnibus law
14. omnibus law
 
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
 
12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhan12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhan
 
11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja
 
10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out
 
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
 
8. upah
8. upah8. upah
8. upah
 
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
 
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
 
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
 
2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan
 
1. pendahuluan
1. pendahuluan1. pendahuluan
1. pendahuluan
 
3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan
 
15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik
 
14. waralaba
14. waralaba14. waralaba
14. waralaba
 
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
 
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
 
11. rahasia dagang
11. rahasia dagang11. rahasia dagang
11. rahasia dagang
 
10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan
 

Recently uploaded

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 

Recently uploaded (10)

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 

OPTIMASI PERUSAHAAN

  • 2. Pengertian Perusahaan Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah RI untuk tujuan mencari keuntungan, ( pasal 1 b Undang – Undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). 2
  • 3. UNSUR-UNSUR PERUSAHAAN: 1. Bentuk Usaha Organisasi atau badan usaha (PD, Firma, CV, PT, Koperasi). Kalau tidak berbentuk badan usaha berarti bukan perusahaan tetapi pekerjaan. 2. Jenis usaha Dalam bidang ekonomi (Perdagangan, Pelayanan atau Industri). 3. Terus menerus (tidak insidentil). 4. Terang – terangan (lihat AP, SIU, SITU dan Akta Pendaftaran). 5. Keuntungan (tujuan utama perusahaan ). 6. Pembukuan Tujuannya untuk mengetahui keuntungan sebagai dasar perhitungan pajak, Jadi dari segi hukum perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi secara terus menerus dan terang terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dibuktikan dengan pembukuan.
  • 4. Bentuk Badan Usaha 1. Perusahaan tidak berbadan hukum Ex : Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata (Firma) dan Persekutuan Komanditer ( CV ). 2. Perusahaan Berbadan Hukum Ex : Perseroan Terbatas ( PT ), Yayasan, Koperasi dan Perusahaan BUMN (persero, perum, perjan dan perusda) 4
  • 5. Jenis Usaha: Dalam bidang ekonomi antara lain bidang perdagangan, bidang industri dan bidang pelayanan / jasa. Dalam menentukan bidang usaha yang ditentukan dalam Akta Pendirian Perusahaan jangan menunjuk langsung bidang usaha tertentu, tujuannya adalah untuk memudahkan perubahan objek usaha. 5
  • 6. Pengertian Pengusaha Bila dilakukan dengan bantuan pekerja ia mempunyai dua fungsi yaitu: 1. Sebagai pengusaha 2. Sebagai pemimpin perusahaan / Direktur. Dilihat dari fungsinya ada 3 eksistensi pengusaha yaitu: 1. Pengusaha yang bekerja sendiri 2. Pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja. 3. Pengusaha yang memberi kuasa kepada orang untuk menjalankan perusahaan. Pengusaha: Adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan. Menjalankan perusahaan adalah mengolah sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupun dilakukan dengan bentuan pekerja.
  • 7. Pemimpin Perusahaan Pemimpin Perusahaan Adalah orang yang diberi kuasa oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha. Pada perusahaan besar pemimpin perusahaan berbentuk dewan pimpinan yang disebut Direksi yang dikepalai oleh direktur utama. Direktur : 1. Promosi 2. Pemasaran 3. Keuangan / Administrasi 4. Personalia.
  • 8. Contoh Pembantu Pengusaha : 1. Dalam Lingkungan perusahaan : a. Pemegang Prokurasi b. Pengurus Filial c. Pelayan Toko d. Pekerja Keliling Pembantu Pengusaha 2. Di luar lingkungan Perusahaan a. Agen Perusahaan b. Bank c. Makelar d. Komisioner e. Notaris f. Pengacara Pembantu Pengusaha adalah orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah. Dari pengertian ini kita dapat membedakan bahwa pemimpin Perusahaan tidak sama dengan Pembantu Pengusaha, karena ia mendapat kausa dari pengusaha untuk menjalankan perusahaan.
  • 9. Pembantu Pengusaha Di Dalam Lingkungan Perusahaan 1. Pelayan Toko Adalah orang yang membantu pengusaha di toko dalam menjalankan perusahaan. Contoh : Kasir, pengepak barang. Fungsinya mewakili pengusaha dalam memberikan pelayanan di toko. 9 2. Pekerja Keliling Adalah pembantu pengusaha yang bekerja di luar kantor atau toko untuk memajukan perusahaan. Dengan mempromosikan barang dan membuat perjanjian kerja dengan pihak ketiga. Misalnya : - Unilever - Asuransi 3. Pengurus Filial ( Pemimpin Cabang ) Adalah pemegang kuasa yang mewakili pengusaha menjalankan perusahaan dengan mengelola satu cabang perusahaan yang meliputi daerah tertentu. Fungsinya sebagai wakil pengusaha atau sebagai pemimpin cabang. 4. Pemegang Prokurasi Adalah sama dengan wakil pengusaha / pembantu pengusaha, yaitu pemegang kuasa dari pengusaha untuk mengelola satu bagian besar atau bidang tertentu dari perusahaan. Fungsinya adalah sebagai wakil pengusaha / pimpinan perusahaan dan sebagai pengelola perusahaan.
  • 10. 10 Pembantu Pengusaha Di Luar Lingkungan Perusahaan 1. AGEN Adalah orang yang mewakili pengusaha untuk melakukan dan melaksanakan penjualan dengan pihak ketiga atas nama pengusaha. Fungsinya : a. Sebagai perantara antara perusahaan dengan pihak ketiga. b. Sebagai wakil pengusaha. Agen juga berbeda dengan pekerja keliling dalam hal : 1. Hubungan kerja, pekerja keliling adalah hubungan perburuhan, sedangkan agen adalah hubungan pemberian kuasa. 2. Kedudukan pekerja keliling pada kedudukan perusahaan, sedangkan agen berdiri sendiri. 2. BANK Adalah lembaga keuangan yang mewakili pengusaha untuk melakukan pembayaran kepada dan menerima uang dari pihak ketiga atas nama pengusaha yang diwakilinya (pengusaha adalah nasabah bank). Fungsinya : Sebagai perantara dan wakil pengusaha terhadap pihak ketiga dalam hal pembayaran dan penerimaan uang.
  • 11. 3. Makelar Adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan perjanjian. Makelar diangkat oleh menteri Hukum dan Ham, sebelum menjalankan tugasnya ia harus disumpah di Pengadilan negeri . Makelar mendapat upah yang di sebut provisi. Kewajiban dan larangan bagi Makelar : 1. Membuat pembukuan 2. Hakim berhak memerintahkan makelar untuk memperlihatkan pembukuan. 3. Pembukuan makelar dapat dijadikan bukti. 4. Makelar harus menyimpan contoh (dalam penjualan dengan contoh). 5. Makelar dilarang berdagang dalam bidang yang sama dimana ia diangkat. 6. Makelar dapat dipecat apabila ia melakukan pelanggaran.
  • 12. “ Persamaan makelar dengan Agen Sama – sama berfungsi sebagai perantara antara pengusaha dengan pihak ketiga. Perbedaannya : 1. Hubungan dengan pengusaha Makelar dalam hubungan tidak tetap, agen dalam hubungan tetap dan mengandung unsur perwakilan. 2. Bidang usaha Makelar dilarang berdagang dalam bidang yang sama dimana ia diangkat, sedangkan agen sebaliknya. 3. Makelar diangkat oleh Menteri dan di sumpah, sedangkan agen tidak.
  • 13. 4. Komisioner Adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian atas namanya sendiri berdasarkan perintah dan atas pembayaran orang lain dengan menerima upah / provisi. Hak dan kewajiban: 1. Komisioner tidak berkewajiban memberitahukan siapa komitennya. 2. Komisioner menjadi pihak dalam perjanjian. Dalam hal ini komiten tidak dapat menuntut pihak lain dalam perjanjian atau sebaliknya. 3. Komisioner mempunyai hak istimewa ( Frefelegie ) 4. Komisioner mempunyai hak retensi ( menahan ).
  • 14. 5. Notaris dan Pengacara Notaris dan Pengacara Adalah pembantu pengusaha dalam hubungan hukum tidak tetap. (bantuan nya diperlukan secara insidentil saja ). Misal : - Notaris, dalam hal membuat kontrak saja. - Pengacara, dalam hal mewakili pengusaha dimuka atau di luar sidang. Secara hukum Notaris dan Pengacara diangkat oleh menteri hukum dan Ham dan di sumpah di Pengadilan Negeri. Dalam hal seperti ini mereka bukan menjalankan pekerjaan tetapi menjalankan perusahaan dengan syarat : a. Melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi. b. Mempunyai bentuk usaha. c. Kegiatannya terus menerus dan terang terangan. d. Tujuannya memperoleh keuntungan. e. Adanya pembukuan.
  • 15. Hubungan hukum antara pimpinan perusahaan dengan pengusaha bersifat: 1. Hubungan perburuhan, yaitu hubungan yang subordinasi antara majikan dan buruh, yang memerintah dan yang diperintah. Manager mengikatkan dirinya untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya, sedangkan pengusaha mengikatkan diri untuk membayar upahnya (Pasal 1601 a KUHPerdata). 2. Hubungan pemberian kekuasaan, yaitu hubungan hukum yang diatur dalam Pasal 1792 dst KUHPerdata yang menetapkan sebagai berikut ”pemberian kuasa adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan”.
  • 16. Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan Pembantu Pengusaha. Hubungan kerja menurut UU Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenakerjaan: Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja itu pasti adanya sebuah perjanjian, Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
  • 17. Hak Kewajiban Pengusaha: a. Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja. b. Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat. c. Memberikan pelatihan kerja (Pasal 12) d. Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut agamanya (Pasal 80); e. Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40jam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan (Pasal 77); 17
  • 18. f. Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan; g. Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan; h. Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat/libur pada hari libur resmi; i. Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepadapekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih; j. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upahminimum (Pasal 90); k. Wajib mengikutsertakan dalam program Jamsostek (Pasal 99).
  • 19. Hak dan Kewajiban Pekerja 1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.(Pasal 5); 2. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. (Pasal 6); 3. Berhak memperoleh waktu istirahat dan cuti (Pasal 77); 4. Menerima upah lembur jika pekerjaan melebihi waktu kerja (Pasal 78); 5. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai - nilai agama; 6. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Pasal 88) 7. Wajib mentaatinya aturan kerja. 8. Menghormati pengusaha.