OPTIMASI_EITI
•
0 likes•321 views
Rencana strategis Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Sumberdaya Ekstraktif 2012-2015 bertujuan untuk merumuskan prioritas strategis dan rencana kerja koalisi untuk dua sampai tiga tahun ke depan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif secara terarah, terfokus, terencana dan terkoordinasi. Dokumen ini menjabarkan visi, misi dan tujuan koalisi berdasarkan stat
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to OPTIMASI_EITI
Similar to OPTIMASI_EITI (20)
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
OPTIMASI_EITI
- 1. Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Sumberdaya Ekstraktif RENCANA STRATEGIS 2012 -‐ 2015 I. PENDAHULUAN Koalisi Nasional Publish What You Pay Indonesia (PWYP-‐Indonesia) dibentuk pada bulan November tahun 2007. PWYP-‐Indonesia didedikasikan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas tatakelola sumberdaya ekstraktif di Indonesia. PWYP-‐ Indonesia menggabungkan diri dalam jaringan Publish What You Pay global yang saat ini bersekretariat di London. Saat ini, PWYP-‐Indonesia memiliki 38 anggota, sekretariat, koordinator nasional yang dipilih langsung oleh anggota dan diawasi oleh Badan Pengarah yang terdiri dari 7 (tujuh) orang perwakilan organisasi anggota, dan aturan main yang tertuang dalam Statuta dan Standard Operating Procedures (SOP) bidang keuangan dan keorganisasian. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam koalisi ini adalah Rapat Umum Anggota (RUA), yang diselenggarakan secara reguler setiap 3 (tiga) tahun sekali. Anggota PWYP Indonesia tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah-‐daerah kaya sumber daya ekstraktif di Indonesia. Selama 5 tahun sejak didirikan, PWYP-‐Indonesia telah memainkan peran penting dalam mendorong diadopsinya inisiatif transparansi industri ekstraktif (EITI) dalam agenda politik pemerintahan di Indonesia. Sebagaimana diketahui EITI membuka semacam bentangan politik yang menyediakan kesempatan baru bagi keterlibatan masyarakat sipil dalam mendorong peningkatan transparansi industri ekstraktif. Koalisi PWYP Indonesia telah memfasilitasi proses pemilihan 3(tiga) orang wakil masyarakat sipil dalam Tim Pelaksana yang merupakan tim multipihak (terdiri atas pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil) sebagai bagian dari Tim Transparansi yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010. Secara kelembagaan, meskipun masih diperlukan penyempurnaan di sana-‐sini, pranata koalisi telah terbentuk dengan baik, koordinasi cukup berjalan serta komunikasi dan pengambilan keputusan yang inklusif di dalam jaringan telah terlembagakan. Kampanye dan advokasi telah berjalan, termasuk menyentuh isu-‐isu di luar EITI, baik di level nasional maupun subnasional. Kegiatan yang telah dilakukan-‐baik oleh sekretariat nasional maupun oleh organisasi anggota-‐meliputi beberapa isu di sepanjang rantai
- 2. nilai (value chain) sumberdaya ekstraktif seperti : transparansi kontrak, desentralisasi kontrak/perijinan, transparansi informasi produksi dan penerimaan negara, investigasi korupsi pertambangan, akuntabillitas sosial kegiatan ekstraktif, perencanaan pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik dasar, pengentasan kemiskinan di daerah kaya sumberdaya ekstraktif, petroluem fund, serta transparansi CSR dan dampak lingkungan dari kegiatan ekstraktif. Dalam perspektif inilah, dipandang perlu, dan bahkan merupakan suatu keharusan, untuk meninjau dan menakar kembali prioritas-‐prioritas strategis dan rencana-‐rencana kerja koalisi pada dua hingga tiga tahun mendatang. Hal ini terutama juga untuk menemukan keselarasan dengan rencana kerja lembaga-‐lembaga anggota, sehingga diharapkan dampak yang dihasilkan dari kerja-‐kerja koalisi ini akan teragregasi dalam mendorong pencapaian visi, misi dan tujuan koalisi. Dalam kerangka ini, koalisi PWYP Indonesia telah melakukan serangkaian kegiatan penyusunan rencana strategis koalisi untuk merumuskan pandangan yang terarah, terfokus, terencana dan terkoordinasi dengan baik, demi efektiZitas advokasi dan kampanye koalisi di masa mendatang. Beberapa forum pembahasan rencana strategis di antaranya dilakukan pada tanggal 4-‐5 Agustus 2010, bertempat di Yogyakarta. Dan terakhir, pembahasan Rencana Strategis koalisi juga dilakukan di dalam Rapat Umum Anggota (RUA), pada 23-‐25 Mei 2012 lalu. II. Visi, Misi dan Tujuan PWYP Indonesia Visi, Misi, Tujuan dan Kegiatan PWYP-‐Indonesia telah tertuang dalam Statuta Koalisi, yakni sepanjang Pasal 6 hingga Pasal 8. Sebagaimana tertuang dalam Statuta, visi PWYP-‐ Indonesia dirumusakan sebagai berikut (Pasal 6): “PWYP-‐Indonesia bervisi terwujudnya tatakelola sumberdaya ekstraktif di Indonesia yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan nasional sehingga menjadi modal bagi kesejahteraan dan keadilan sosial”. Adapun misi yang diemban PWYP-‐Indonesia adalah (Pasal 7) (1) Mengembangkan kampanye nasional dan lokal untuk akuntabilitas dan transparansi tatakelola industri minyak, gas dan pertambangan. (2) Melakukan penguatan kelompok-‐kelompok masyarakat sipil di tingkat lokal dan nasional untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi tatakelola industri minyak, gas dan pertambangan. Rencana Strategis : 2012-2015 2
- 3. (3) Mengawal proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundangan yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas industri ektraktif. Sedangkan Tujuan dari koalisi Publish What You Pay Indonesia sebagaimana tertuang di dalam statuta (Pasal 8) adalah : (1) Memajukan tatakelola sumberdaya ekstraktif (minyak bumi, gas dan pertambangan) yang akuntabel dan transparan di Indonesia dan global. (2) Untuk tujuan pertama yang tersebut dalam ayat (1) PWYP-‐Indonesia didirikan untuk mengaggregasikan kepentingan publik dari sudut pandang organisasi masyarakat sipil (3) Demi mencapai kedua tujuan tersebut pembentukan PWYP-‐Indonesia ditujukan untuk memperkuat kemampuan masyarakat sipil Indonesia untuk berperan aktif secara berkesinambungan. III. Orientasi Strategis PWYP-‐Indonesia Berdasarkan paparan di atas, untuk dua hingga tiga tahun ke depan, PWYP-‐Indonesia akan memfokuskan diri untuk mewujudkan tata kelola sumberdaya ekstraktif di Indonesia yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan nasional sehingga menjadi modal bagi kesejahteraan dan keadilan sosial, dengan memanfaatkan peluang yang tersedia dan potensi yang dimiliki koalisi. Orientasi strategis koalisi akan diarahkan pada: 1. Mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepanjang rantai nilai sumberdaya ekstraktif : fase sebelum kontrak, proses kontrak/perijinan, proses eksplorasi dan eksploitasi, proses menghasilkan penerimaan negara, pengelolaan penerimaan ekstraktif untuk pembangunan berkelanjutan. 2. Mengawal implementasi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diterima Dari Industri Ekstraktif agar sesuai dengan prinsip-‐prinsip dan aturan-‐aturan Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). 3. Mengadvokasi proses perumusan dan implementasi kebijakan/regulasi sektor sumberdaya ekstraktif. Baik berupa Undang-‐Undang, peraturan pemerintah maupun peraturan dan kebijakan turunannya. 4. Memperkuat fungsi dan peran koalisi sebagai agen advokasi dan pembelajaran yang efektif melalui: 3
- 4. a. Penguatan proZiling dan peran koalisi dalam advokasi isu-‐isu transparansi, akuntabilitas dan good governance dalam melakukan perbaikan tata kelola sumberdaya ekstraktif secara umum. b. Memperkuat tatakelola koalisi, termasuk memperluas keanggotaan dan jaringan koalisi. Dengan orientasi strategis di atas, maka tujuan strategis PWYP-‐Indonesia dalam dua hingga tiga tahun ke depan adalah sebagai berikut: Tujuan Strategis # 1: PWYP-‐Indonesia melakukan pengkajian, advokasi, kampanye dan pendidikan publik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas disepanjang rantai nilai sumberdaya ekstraktif : fase pra-‐kontrak, fase kontrak/perijinan, fase eksplorasi dan eksploitasi, fase menghasilkan penerimaan negara, pengelolaan penerimaan sektor ekstraktif untuk berkelanjutan (pelayanan dasar yang berkualitas, pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal dan perencanaan pembangunan berkelanjutan) dan sektor ekstraktif, Hasil yang diinginkan: Hasil yang diharapkan dari upaya pengkajian, advokasi, kampanye dan pendidikan publik yang dilakukan PWYP-‐Indonesia adalah: a) Diakuinya prinsip consent masyarakat dalam penentuan wilayah konsesi pertambangan, wilayah kerja migas dan wilayah kepengusahaan sumberdaya ekstraktif lainnya. b) Adanya transparansi kontrak/perijinan di sektor sumberdaya ekstraktif yang menghargai hak-‐hak masyarakat terhadap tanah dan perencaan pembangunan dan tata ruang wilayah. c) Adanya pemberian kontrak atau ijin melalui proses tender (auction) yang kredibel dan adanya tata kelola perijinan/kontrak yang transparan dan akuntabel. d) Adanya standar lingkungan dan sosial yang transparan dan ditegakkan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya mineral, batubara, migas dan sumberdaya ekstraktif lainnya. Termasuk diadopsinya standar global dalam akuntabilitas lingkungan dan sosial di sektor sumberdaya ekstraktif. e) Diterapkannya kebijakan participating interest dan divestasi saham pengusahaan pertambangan yang konsisten, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. f) Adanya transparansi dan akuntabilitas aliran dana dan penerimaan sektor sumberdaya ekstraktif, termasuk dana rehabilitasi dan paska tambang. g) Adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan sumberdaya ekstraktif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi penerimaan Rencana Strategis : 2012-2015 4
- 5. untuk pembangunan yang peningkatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan ekologis. h) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan sumberdaya ekstraktif untuk kebutuhan generasi mendatang. i) Adanya penguatan kapasitas stakeholder di level subnasional (lokal) dalam melaksanakan reformasi tata kelola sumberdaya ekstraktif yang adil, transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Tujuan Strategis #2: PWYP-‐Indonesia melakukan kerja-‐kerja pengkajian, monitoring, kampanye, pendidikan dan advokasi bagi implementasi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diterima Dari Industri Ekstraktif Hasil yang diinginkan adalah: Hasil yang diharapkan dari upaya pengkajian, monitoring, kampanye, pendidikan dan advokasi bagi implementasi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diterima Dari Industri Ekstraktif adalah: a) Implementasi PerPres 26/2010 sejalan dengan prinsip-‐prinsip dan aturan-‐aturan EITI b) Perwakilan organisasi masyarakat sipil dalam Tim Transparansi menjadi driving force implementasi PerPres 26/2010 dan kesesuaiannya dengan EITI. c) Indonesia lulus validasi setelah dua setengah tahun periode/putara pelaporan. Status compliance country didapatkan pada tahun 2013. d) Pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan patuh atau bersedia melakukan pelaporan dengan derajat keterbukaan yang tinggi sehingga melahirkan kedalaman data yang substansial. e) Masyarakat sipil menjadi pendukung dan driving force bagi kebutuhan publik terhadap hasil-‐hasil pelaporan yang dihasilkan dari mekanisme EITI/PerPres 26/2010. f) Media memberikan porsi liputan yang substansial pada proses EITI. g) Masyarakat umum atau awam mengerti aliran pendapatan dan mekanisme EITI/PerPres 26/2010. h) Masyarakat sipil dapat menggunakan dan mengapresiasi laporan EITI untuk kebutuhan advokasi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penerimaan di sektor sumberdaya ekstraktif Asumsi utamanya adalah : Pemerintah (pusat) berkomitmen mengimplementasikan EITI, menghormati rules and principles EITI, dan anggota PWYP-‐Indonesia terkonsolidasi 5
- 6. Tujuan Strategis #3: PWYP-‐Indonesia melakukan advokasi, kampanye dan pendidikan publik untuk mengintervensi proses perumusan/perubahan dan implementasi kebijakan/regulasi di sektor ekstraktif (UU Migas, UU Minerba, UU Perimbangan Keuangan, maupun peraturan terkait lainnya beserta kebijakan turunannnya) Hasil yang diinginkan: Hasil yang diharapkan dari upaya pengkajian, monitoring, kampanye, dan pendidikan publik untuk mengintervensi proses perumusan/ perubahan dan implementasi kebijakan/regulasi di sektor ekstraktif adalah : a) Prinsip-‐prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tatakelola pengusahaan penambangan migas nasional diadopsi dalam undang-‐ undang hasil revisi b) Otoritas pengelola pengusahaan penambangan migas nasional yang diatur dalam undang-‐undang hasil revisi transparan dan akuntabel. c) Standar dan kepatuhan pada standar sosial dan lingkungan ditegakkan dalam peraturan/kebijakan pengusahaan sumberdaya ekstraktif d) Sistem Ziskal yang diberlakukan dalam kebijakan/peraturan perundangan menjamin kepentingan maksimum bagi negara tanpa harus menghilangkan dayatarik komersial industri migas bagi sektor privat. e) Kepentingan pemerintah daerah dan masyararakat setempat diakui dan dihormati dalam revisi/implementasi regulasi sektor ekstraktif. f) Adanya kebijakan nasional di bidang minyak dan gas bumi Asumsi utamanya adalah: Pemerintah dan DPR membahas RUU Migas, Pemerintah mengeluarkan kebijakan/regulasi turunan di sektor sumberdaya ekstraktif, anggota PWYP-‐Indonesia terkonsolidasi Tujuan Strategis #4: PWYP-‐Indonesia melakukan penguatan fungsi dan peran PWYP-‐Indonesia sebagai agen advokasi dan pembelajaran yang efektif. Hasil yang diinginkan: Hasil yang diharapkan dari upaya pengkajian, monitoring, kampanye, dan pendidikan publik untuk mengintervensi proses perumusan/ perubahan Hasil yang diharapkan dari upaya-‐upaya penguatan fungsi dan peran koalisi adalah: a) ProZil koalisi di media, pengambil kebijakan dan publik secara umum sebagai agen advokasi bagi tgransparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif kuat. b) Koalisi mampu memfasilitasi upaya penguatan kapasitas anggota pada isu-‐isu yang terkait dengan sumberdaya ekstraktif. Rencana Strategis : 2012-2015 6
- 7. c) Koalisi memiliki dan/atau sanggup mengakses sumber-‐sumber pem-‐ biayaan yang memadai dan berkelanjutan, termasuk pembiayaan bagi Anggota yang membutuhkan. d) Koalisi mampu mengembangkan isu secara berkesinambungan. e) Mekanisme check and balance koalisi berjalan lancar dan sehat f) Adanya strategi dan protokol komunikasi yang efektif dan terukur g) Standard Operating Procedures (SOP) keuangan dan keorganisasian dipertajam dan diimplementasikan secara seksama. h) Status hukum koalisi yang kuat untuk mendukung advokasi dan penguatan layanan koalisi bagi Anggota i) Mampu berjejaring baik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. j) Melakukan outreach dan perluasan jaringan ke isu-‐isu sumberdaya yang lebih luas k) Adanya sekretariat yang modest dari segi ukuran (Zisik dan personil) untuk menopang pencapai tujuan strategis koalisi. #### -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ SELESAI -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ _________________________________________________ PWYP-‐Indonesia adalah sebuah koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Sumberdaya Ekstraktif. Beranggotakan 38 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terdiri atas: Transparansi International Indonesia-‐TII, Pusat Telaah dan Informasi Regional-‐PATTIRO, Institute for Essential Services Reform-‐IESR, Indonesia Corruption Watch-‐ICW, Indonesia Parliamentary Center-‐IPC, Indonesia Center for Environmental Law-‐ICEL, Phi Institute-‐PI, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran-‐FITRA, Masyarakat Transparansi Aceh-‐MATA, Gerakan Antikorupsi Aceh-‐GERAK, GERAK Aceh Besar, AKAR Bengkulu, FItra Riau, Lembaga Pemberdayaan dan Aksi Demokrasi-‐LPAD Riau, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau-‐FKPMR, WALHI Riau, Yayasan Puspa Indonesia-‐PUSPA Palembang, Pusat Studi Kebijakan Sumatra Selatan-‐PASKASS, Pattiro Serang Banten, Institute for Ecological Study-‐INFEST Garut, Institute for Development and Economic Analysis-‐IDEA D.I Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana-‐LPAW Blora, Bojonegoro Institute, Fitra Jawa Timur, Public Crisis Center-‐PCC Tuban, Gresik Institute, Gerakan Rakyat Peduli Sampang-‐ GPRS, Pokja-‐30 Samarinda, Yayasan PADI Indonesia-‐Pontianak, POSITIF Kalimantan, Gemawan Kalbar, Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman-‐Lepmil Sultra, Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan-‐YPSHK Sultra, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa-‐Yasmib Sulselbar, Slidaritas Masyarakat untuk Transparansi-‐SOMASI NTB, Lembaga Studi dan Bantuan Hukum-‐LSBH NTB, Forum Kerja Sama-‐FOKER LSM Papua, PERDU Manokwari. 7