SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
MILITER DAN POLITIK
Teori-Teori
Intervensi Militer dalam Politik
Polemik Teoritis ttg dalam keadaan
bagaimana militer mengambilalih
kekuasaan?
• Kerelaan dan kapasitas militer adalah
faktor utama (diilhami Janowitz)
• Akibat kelemahan sistem (Huntington)
• Sintesa faktor2 tersebut, internal dan
eksternal (Sundhaussen)
Bagaimana kudeta itu
berkembang?
Huntington pilihan kebijakan militer setelah kudeta
• Mempertahankan kekuasaan dan membatasi partisipasi
• Mempertahankan kekuasaan dan memperluas
partisipasi
• Mengembalikan kekuasaan dan membatasi partisipasi
• Mengembalikan kekuasaan dan memperluas partisipasi
Mengapa Militer Intervensi?
Faktor Intervensi Militer dalam
Politik
Faktor Penjelasan
Internal Perwira2 intervionis terutama didorong oleh

motivasi untuk membela atau memajukan
kepentingan militer yg berlawanan dgn norma
konstitusional.
Intervensi militer didorong oleh kepentingan kelas
untuk membela nilai2 dan aspirasi kelas menengah
yg darinya mereka berasal
Kemahiran profesional dikalangan militer
menyebabkan perwira2 percaya bahwa mereka lebih
mampu dari segi kepemimpinan nasional dibanding
kelompok sipil
Intervensi militer dalam politik sebagai akibat
ambisi pribadi perwira2 yang haus kekuasaan
Faktor Intervensi Militer dalam
Politik
Faktor

Penjelasan
Eksternal Intervensi militer dalam politik sebagai
akibat dari struktur politik masyarakat yg
masih rendah dan rentan.
Kegagalan sistem politik dari kalangan
sipil yg memerintah.
Kelompok sipil dianggap tidak mampu
melakukan modernisasi ekonomi.
Terjadinya disintegrasi nasional
Hubungan Sistem Politik dan
Intervensi MIliter
Tingkat
Intervensi

Sistem Politik / Budaya Politik

Matang

Sudah
Maju

Rendah

Minim

Tinggi

Tidak

Tidak

Ya

ya

Rendah

Ya

Ya

Tidak

tidak
Menurut Nodlinger
• Kepentingan Korporat militer
• Dukungan Dana
• Otonomi Militer
K.Man Haim
• Ambisi pribadi para perwira
• Kepentingan kelompok, yakni keinginan
untuk mendominasi kelompok lain.
• Kepentingan nasionalintegrasi bangsa
• Perwira militer percaya bahwa mereka
lebih mampu dari segi kepemimpinan
nasional dibandingkan dengan kelompok
sipil
Bagaimana Militer & Politik di
Indonesia?
• Orde Baru
Militer sangat kuat
Ada dwi fungsi ABRI
Pembentukan peran teritorial
Jalur ABG
Orde Reformasi
• Peran menurun
• UU 34 tentang TNI yang menghendaki TNI
profesional
Q&A

More Related Content

What's hot

Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Ian Setiawan
 
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiaSejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
taufin
 
Teory Teory Ilmu Sosial
Teory Teory Ilmu SosialTeory Teory Ilmu Sosial
Teory Teory Ilmu Sosial
Muhamad Yogi
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Asep Sufyan Tsauri
 

What's hot (20)

Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiaSejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
 
Teory Teory Ilmu Sosial
Teory Teory Ilmu SosialTeory Teory Ilmu Sosial
Teory Teory Ilmu Sosial
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
 
Pamong praja 1
Pamong praja 1Pamong praja 1
Pamong praja 1
 
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatik
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan   pendekatan paradigmatikSri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan   pendekatan paradigmatik
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatik
 
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosilModul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosil
 
Manajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraManajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil Negara
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
 
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fdOrganisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
 
Paradigma keenam frederickson
Paradigma keenam fredericksonParadigma keenam frederickson
Paradigma keenam frederickson
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Aliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiAliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori Organisasi
 
Dampak patologi birokrasi
Dampak patologi birokrasiDampak patologi birokrasi
Dampak patologi birokrasi
 
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanModul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 

Similar to Intervensi militer dalam politik (10)

Ria edit
Ria editRia edit
Ria edit
 
Soeharto before
Soeharto beforeSoeharto before
Soeharto before
 
Soeharto1
Soeharto1Soeharto1
Soeharto1
 
Soeharto
SoehartoSoeharto
Soeharto
 
Chapter i
Chapter iChapter i
Chapter i
 
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesia
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesiaTm 17 militer dalam sistem politik indonesia
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesia
 
2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
 
DOKUMEN - 2 PERSOALAN MILITER DAN POLITIK.pdf
DOKUMEN - 2 PERSOALAN MILITER DAN POLITIK.pdfDOKUMEN - 2 PERSOALAN MILITER DAN POLITIK.pdf
DOKUMEN - 2 PERSOALAN MILITER DAN POLITIK.pdf
 
Public Policy
Public PolicyPublic Policy
Public Policy
 
Partisipasi politik
Partisipasi politikPartisipasi politik
Partisipasi politik
 

More from bedhess

Bidadari Untuk Ihwan
Bidadari Untuk IhwanBidadari Untuk Ihwan
Bidadari Untuk Ihwan
bedhess
 
Ketika derita mengabadikan cinta
Ketika derita mengabadikan cinta  Ketika derita mengabadikan cinta
Ketika derita mengabadikan cinta
bedhess
 
Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya
Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kayaSiapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya
Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya
bedhess
 
Struktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politikStruktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politik
bedhess
 
Sejarah sistem politik indonesia
Sejarah sistem politik indonesiaSejarah sistem politik indonesia
Sejarah sistem politik indonesia
bedhess
 
Kelompok kepentingan & partai politik
Kelompok kepentingan & partai politikKelompok kepentingan & partai politik
Kelompok kepentingan & partai politik
bedhess
 
Hubungan sipil militer
Hubungan sipil militerHubungan sipil militer
Hubungan sipil militer
bedhess
 
Analisis sistem politik
Analisis sistem politikAnalisis sistem politik
Analisis sistem politik
bedhess
 
Kapabilitas sistem politik
Kapabilitas sistem politikKapabilitas sistem politik
Kapabilitas sistem politik
bedhess
 

More from bedhess (9)

Bidadari Untuk Ihwan
Bidadari Untuk IhwanBidadari Untuk Ihwan
Bidadari Untuk Ihwan
 
Ketika derita mengabadikan cinta
Ketika derita mengabadikan cinta  Ketika derita mengabadikan cinta
Ketika derita mengabadikan cinta
 
Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya
Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kayaSiapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya
Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya
 
Struktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politikStruktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politik
 
Sejarah sistem politik indonesia
Sejarah sistem politik indonesiaSejarah sistem politik indonesia
Sejarah sistem politik indonesia
 
Kelompok kepentingan & partai politik
Kelompok kepentingan & partai politikKelompok kepentingan & partai politik
Kelompok kepentingan & partai politik
 
Hubungan sipil militer
Hubungan sipil militerHubungan sipil militer
Hubungan sipil militer
 
Analisis sistem politik
Analisis sistem politikAnalisis sistem politik
Analisis sistem politik
 
Kapabilitas sistem politik
Kapabilitas sistem politikKapabilitas sistem politik
Kapabilitas sistem politik
 

Intervensi militer dalam politik

  • 3. Polemik Teoritis ttg dalam keadaan bagaimana militer mengambilalih kekuasaan? • Kerelaan dan kapasitas militer adalah faktor utama (diilhami Janowitz) • Akibat kelemahan sistem (Huntington) • Sintesa faktor2 tersebut, internal dan eksternal (Sundhaussen)
  • 4. Bagaimana kudeta itu berkembang? Huntington pilihan kebijakan militer setelah kudeta • Mempertahankan kekuasaan dan membatasi partisipasi • Mempertahankan kekuasaan dan memperluas partisipasi • Mengembalikan kekuasaan dan membatasi partisipasi • Mengembalikan kekuasaan dan memperluas partisipasi
  • 6. Faktor Intervensi Militer dalam Politik Faktor Penjelasan Internal Perwira2 intervionis terutama didorong oleh motivasi untuk membela atau memajukan kepentingan militer yg berlawanan dgn norma konstitusional. Intervensi militer didorong oleh kepentingan kelas untuk membela nilai2 dan aspirasi kelas menengah yg darinya mereka berasal Kemahiran profesional dikalangan militer menyebabkan perwira2 percaya bahwa mereka lebih mampu dari segi kepemimpinan nasional dibanding kelompok sipil Intervensi militer dalam politik sebagai akibat ambisi pribadi perwira2 yang haus kekuasaan
  • 7. Faktor Intervensi Militer dalam Politik Faktor Penjelasan Eksternal Intervensi militer dalam politik sebagai akibat dari struktur politik masyarakat yg masih rendah dan rentan. Kegagalan sistem politik dari kalangan sipil yg memerintah. Kelompok sipil dianggap tidak mampu melakukan modernisasi ekonomi. Terjadinya disintegrasi nasional
  • 8. Hubungan Sistem Politik dan Intervensi MIliter Tingkat Intervensi Sistem Politik / Budaya Politik Matang Sudah Maju Rendah Minim Tinggi Tidak Tidak Ya ya Rendah Ya Ya Tidak tidak
  • 9. Menurut Nodlinger • Kepentingan Korporat militer • Dukungan Dana • Otonomi Militer
  • 10. K.Man Haim • Ambisi pribadi para perwira • Kepentingan kelompok, yakni keinginan untuk mendominasi kelompok lain. • Kepentingan nasionalintegrasi bangsa • Perwira militer percaya bahwa mereka lebih mampu dari segi kepemimpinan nasional dibandingkan dengan kelompok sipil
  • 11. Bagaimana Militer & Politik di Indonesia? • Orde Baru Militer sangat kuat Ada dwi fungsi ABRI Pembentukan peran teritorial Jalur ABG
  • 12. Orde Reformasi • Peran menurun • UU 34 tentang TNI yang menghendaki TNI profesional
  • 13. Q&A