Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Pulutan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Desa Pulutan menerima bantuan Pamsimas pada tahun 2010 yang dikelola oleh Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Sumber Rejeki. Sarana air minum tersebut melayani 382 rumah tangga di 10 dukuh melalui sistem pompa listrik dan pipa distribusi

1. KEGIATAN TAHUN 2013
Selasa, 10 Desember 2013
Tahapan PAMSIMAS
Tahun 2013
Sekeksi Desa
1. Sosialisasi Program Pamsimas ditingkat desa dan pemilihan Tim Penyusun Proposal
2. IMAS untuk penyusunan Proposal
3. Penyusunan Proposal
4. Verifikasi dan Penilaian Proposal
5. Penetapan Desa Sasaran (APBD oleh Bupati/Walikota;
6. APBN oleh Menteri PU)
Tahun 2014
A. Perencanaan
1. Pembentukan Kader AMPL Desa
2. Imas untuk penyusunan PJM ProAKSi
3. Pemicuan perubahan perilaku dan CLTS
4. Pembentukan KKM
5. Penyusunan PJM ProAKSi
6. Pembentukan Satlak dan BPSPAMS
7. Pengumpulan Kontribusi
8. Penyusunan RKM
9. Verifikasi dan Penilaian RKM
B. Pelaksanaan
1. Pencairan BLM
2. Pelatihan KKM dan Satlak
3. Pemenuhan Kontribusi
4. Pembangunan SAMS
5. Promosi Kesehatan
6. Pelatihan OM bagi BPSPAMS
7. Administrasi dan Pembukuan
8. Penyelesaian pekerjaan
9. Pemerikasaan Hasil Pekerjaan / Uji Fungsi
10.Serahterima Pengelolaan

2. C. Penguatan/Keberlanjutan
1. Pengukuran Capaian
2. Pendampingan dan Pelatihan penguatan bagi BPSPAMS
3. Pembentukan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan tingkat Kab/Kota
4. Membangun Jejaring Kemitraan/kerjasama
5. Sinkronisasi Perencanaan (PJM ProAksi dan PJM / RKP Desa)
D. Oprasional dan Pemeliharaan
1. Peresmian Penggunaan Sarana
2. Operasionalisasi dan pemeliharaan SPAM
3. Pengumpulan Iuran
Kepanjangan Singkatan :
AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BLM : Bantuan Langsung Masyarakat
BOP : Biaya Operasional
BPMD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BPSPAMS : Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
CPMU : Central Project Management Unit
DC : District Coordinator
DPMU : District Project Management Unit
IMAS : Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi
KUA : Kebijakan Umum Anggaran
LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MAD : Musyawarah Antar Desa
Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Pakem : Panitia Kemitraan
PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PPAS : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Pokja : Kelompok Kerja
PPM : Penanganan Pengaduan Masyarakat
PPMU : Provincial Project Management Unit
RKPDesa : Rencana Kerja Pembangunan Desa
ROMS : Regional Oversight Management Services
RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SAM : Sarana Air Minum
SIM : Sistem Informasi Manajemen
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum

3. 55 Kabupaten/Kota Berpeluang Peroleh Paket Hibah Insentif Air Minum Dan Sanitasi TA 2014
28 February 2014
http://ciptakarya.pu.go.id/dutasanitasi/index.php?action=artikel&id=3409
JAKARTA - Sebanyak 55 pemerintah kabupaten/kota dari seluruh Indonesia berpeluang
memperoleh paket dana Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK) TA 2014 sebagai bagian dari
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) II. Jumlah
tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang dilakukan terhadap 110 pemerintah
kabupaten/kota pelaksana Pamsimas.<br /><br />Menurut Direktur Pengembangan Air Minum
(PAM), Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU, Ir. Danny Sutjiono ketika memberikan pengarahan
pada acara Workshop Penjelasan Paket Pamsimas HIK Tahun 2014 di Hotel Ambhara, Jakarta,
Kamis (27/02/2014), pemerintah kabupaten/kota yang berhak mendapatkan Paket Pamsimas
HIK 2014 adalah yang telah memenuhi kewajiban Desa Replikasi dalam pelaksanaan Program
Pamsimas hingga Tahun 2013.<br /><br />Replikasi desa, yaitu melakukan program sejenis
(kloning) di desa-desa di daerahnya selain desa yang masuk dalam program Pamsimas, yang
secara teknis dan kualitas, hampir serupa dengan program Pamsimas. Menurut Direktur PAM,
ada kabupaten/kota yang menjadi lokasi program Pamsimas masih belum menyelesaikan
kewajibannya melakukan Program Replikasi Pamsimas, padahal hal itu merupakan salah satu
indikator kesadaran daerah dalam mendukung Program Pamsimas.<br /><br />Danny Sutjiono
menambahkan, Paket HIK 2014 dilaksanakan dengan pola kemitraan antara pemerintah pusat,
pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat. Pagu APBN untuk HIK setara dengan besaran
dana kontribusi APBD yang dialokasikan per kabupaten/kota dengan nilai setinggi-tingginya
sebesar Rp 1 miliar.<br /><br />"Paket HIK adalah kerja sama antara pemerintah daerah,
pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat. Tujuan yang diharapkan dari program ini adalah
mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk berada di depan dalam pelayanan dan
pembangunan air minum dan sanitasi di daerahnya, sedangkan pemerintah pusat akan
memberikan dukungan dan bantuan teknis, fasilitasi, termasuk memberikan insentif berupa HIK
dan juga Hibah Insentif Desa," katanya.<br /><br />Hal itu, menurutnya, sejalan dengan
kebijakan nasional dalam pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yaitu bahwa
pemenuhan kebutuhan air minum yang sesuai standar pelayanan minimum merupakan
tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pemerintah pusat memberikan
bantuan teknis, fasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku, serta membangun SPAM bagi
masyarakat berpenghasilan rendah, dan di lokasi-lokasi baru dan rawan air.<br /><br />Pada
acara Workshop Penjelasan Paket Pamsimas HIK Tahun 2014 itu hadir pula Direktur Fasilitasi
Tata Ruang dan LH, Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri, Ketua CPMU Pamsimas, Wakil
Ketua CPMU Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Bangda untuk memberikan penjelasan kepada
peserta workshop, yaitu 55 kepala daerah (bupati/wali kota) calon penerima Paket Pamsimas
HIK 2014.<br /><br />Para kepala daerah itu adalah Bupati Kabupaten Agam, Damasraya, Tanah

4. Datar, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, Padang pariaman, Lima Puluh Kota, Solok Selatan,
Pesisir Selatan, Solok, dan Wali Kota Padang (Provinsi Sumbar). <br /><br />Kemudian dari
Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu (Riau), OKI, Lahat, Ogan Ilir (Sumsel),
Lebak, Serang (Banten), Tasikmalaya, Sumedang, Subang, Kuningan, Garut (Jabar), Grobogan,
Blora, Demak, Pati, Semarang, Kendal, Cilacap, Banyumas, dan Banjarnegara.<br /><br
/>Selanjutnya Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Brebes, Purworejo, Wonosobo, Klaten,
Temanggung, Boyolali, Sragen, Sukoharjo (semuanya dari Jateng), lalu Banggai Kepulauan
(Sulawesi Tengah), Bulukumba dan Gowa (Sulsel), Rote Ndao, Alor, Lembata, Manggarai (NTT),
Gorontalo dan Boalemo (Gorontalo), Maluku Tengah (Maluku), dan Manokwari (Papua
Barat).<br /><br />Berdayakan BPSPAMS<br /><br />Pada bagian lain, Danny Sutjiono
mengatakan bahwa di desa-desa lokasi Pamsimas telah dibentuk Badan Pengelola Sarana
Penyediaan Air Minum &amp; Sanitasi (BPSPAMS). Bahkan telah terbentuk Asosiasi BPSPAMS
Perdesaan.<br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"
src="http://www.ditpam-pu.org/tinymcpuk/gambar/image/DSCF0053.JPG" alt="" width="342"
height="228" /><br />"BPSPAMS adalah partner pemerintah daerah, bahkan dapat
diberdayakan menjadi ujung tombak dan tangan kanan bupati dan wali kota dalam mengontrol
dan melakukan pembinaan secara langsung terhadap masyarakat. BPSPAMS dapat menjadi
mitra efektif dan strategis bupati/wali kota dalam menjalankan kebijakan pengembangan air
minum dan sanitasi di tingkat perdesaan," katanya.<br /><br />Kepala daerah diharapkan
mengoptimalkan keberadaan dan peran BPSPAMS dalam mendorong masyarakat untuk aktif
dalam mengembangkan program dan memelihara sarana penyediaan air minum dan sanitasi,
sehingga tujuan Program Pamsimas dapat tercapai, yaitu melibatkan langsung masyarakat
dalam peningkatan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi.<br /><br />"Apabila peran
BPSPAMS dioptimalkan dan Program Pamsimas di seluruh Indonesia berhasil, maka hasil yang
diharapkan pemerintah adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Pada gilirannya,
ketika derajat kesehatan masyarakat meningkat, diyakini jumlah orang sakit akan menurun,
jumlah orang yang datang berobat ke puskesmas turun, dan dana masyarakat dan pemerintah
untuk membeli obat dan berobat dapat dialihkan untuk berbagai program penyuluhan hidup
sehat, hidup bersih," katanya.<br /><br />Direktur PAM juga mengingatkan para bupati dan
wali kota mengenai salah satu indikator keberhasilan daerah dalam meningkatkan program
kesejahteraan masyarakat di daerah, yaitu menurunnya tingkat Buang Air Besar Sembarangan
(BABS), yang hingga saat ini baru mencapai 44,6 persen. <br /><br />"Indikator ini pada
Program Pamsimas sebelumnya masih perlu ditingkatkan lagi. Targetnya seharusnya 100
persen, jadi kita harus bersama-sama mendorong masyarakat untuk menggunakan air bersih
dan stop BABS. Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah menambah
alokasi dana APBD untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi serta bagi perluasan
program SPAM dan penambahan sambungan rumah," kata Danny Sutjiono. (Ditpam/yss)</p>
</p>

5. Minggu, 13 Oktober 2013
PAMSIMAS DESA PULUTAN
http://bpspamssumberrejeki.blogspot.com/2013/10/normal-0-false-false-false-in-x-none-
x.html
Desa Pulutan berada di Kabupaten Boyolali, tepatnya di Kecamatan Nogosari Kabupaten
Boyolali. Yang tediri dari atas 22 dukuh. Mayoritas Mata pencahariaan penduduk Pulutan
sebagian besar adalah petani, pendapatan masyarakat desa pulutan pada umumnya adalah
rendah., dengan curah hujan sekitar rata-rata 135 mm/tahun, selama 3-4 bulan.
Desa Pulutan berbatasan langsung dengan :
Sebelah Utara : Desa Pakel, Kecamatan Andong
Sebelah Selatan : Desa Glonggong, Kecamatan nogosari
Sebelah Barat : Desa Sempu, Kecamatan Andong
Sebelah Timur : Desa keden, Kecamatan kalijambe kabupaten sragen
Jarak desa ke ibukota Kabupaten Boyolali sekitar ±40 km dengan lama tempuh 1 jam yang
dapat ditempuh dengan kendaraan umum berupa mini bus atau sepeda motor.. Sarana jalan
menuju Desa Pulutan terdiri atas jalan aspal, jalan makadam. Potensi sumber daya alam di
desa tersebut berupa tegalan/ ladang seluas 426.2554 ha, dengan sawah 400.1076 ha, tanah
pekaranga 61.9450Ha. Tempat terdekat dari Desa Pulutan untuk mendapatkan peralatan/
material yang menunjang pembangunan dan pemeliharaan sarana adalah di kecamatan
Nogosari dengan jarak 3 Kilometer dari balai desa Pulutan
Data wilayah administrasi pemerintah desa pulutan, adalah sebagai berikut:
- Jumlah dusun : 3 Dusun
- Jumlah dukuh : 22 Dukuh
- Jumlah RT : 31 Rukun Tetangga
- Jumlah RW : 3 Rukun Warga
Pada Tahun 2010 Desa Pulutan mendapat bantuan Program Penyediaan Sarana Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat atau PAMSIMAS.LKM Sumber Rejeki bersama masyrakat
merealisasikan bantuan tersebut yang selanjutnya di kelola oleh BP SPAMS Sumber Rejeki.
Reservoir Pamsimas yang dikelola oleh BP SPAMS Sumber Rejeki Desa Pulutan sejak Tahun
2010
Tinggi 12 meter dengan ukuran bak penampung 3,5 x 3 x 2,5 M yang menampung air dari bak
Penangkap Mata Air Semak di Dukuh Loning dengan sistem pompa listrik saat ini melayani 382
SR dengan panjang pipa distribusi 15.000 M meliputi 10 Dukuh atau 10 RT di Kadus 1 Desa
Pulutan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.
BP SPAMS Sumber Rejeki yang di ketuai oleh Agus Pintu Iswahyudi berupaya bersama LKM
Sumber Rejeki serta masyarakat berupa semampu mungkin untuk melestarikan keberadaan
pamsimas di Desa Pulutan agar dapat menjadi salah satu sarana air minum yang mampu
memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Desa Pulutan.Dengan motto "Membangun

6. Bersama Masyarakat Menuju Kemandirian" BP SAMS Sumber Rejeki bersama LKM Sumber
Rejeki dan masyarakat bercita-cita agar pamsimas yang saat ini masih dapat di akses oleh 10
dusun atau 10 RT ke depan dapat mencakup seluruh wilayah Desa Pulutan yang terdiri dari 31
RT.
Memang bukan hal yang mudah,namun dengan semangat kebersamaan serta dukungan dari
Pemerintah kami yakin mimpi itu akan menjadi nyata
Wednesday, 04 June 2014 12:49
http://new.pamsimas.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=570:kegiatan-asosiasi-
tirta-lestari-untuk-peningkatan-kapasitas&Itemid=148
Kegiatan Asosiasi Tirta Lestari untuk Peningkatan Kapasitas Featured
Kegiatan Asosiasi Tirta Lestari untuk Peningkatan Kapasitas
Monitoring yang dilakukan,pada dasarnya sangat membantu BP SPAMS dalam hal informasi,
teknis dan penguatan
Tanah Bumbu - Asosiasi Tirta Lestari Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang
berdiri pada Desember 2012, dengan legalitas Akta Notaris tertanggal 4 Maret 2013, mulai eksis
melakukan kegiatan, baik rapat pengurus, monitoring, maupun bermitra dengan pihak swasta,
karena pada dasarnya pihak swasta siap untuk membantu masyarakat khususnya desa binaan.

7. Kegiatan – kegiatan Asosiasi Tirta Lestari selain rapat pengurus dalam rangka membahas
peningkatan kinerja pengurus, juga melakukan monitoring ke desa-desa dalam rangka berbagi
pengalaman dalam upaya meningkatkan kapasitas BP SPMAS desa, terutama bidang teknis
pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan.
Monitoring yang dilakukan pada dasarnya sangat membantu BP SPAMS dalam hal informasi,
teknis dan penguatan. Sejatinya asosiasi sudah bias menjelaskan dengan baik sesuai dengan
kelengkapan administrasi yang diminta oleh program. Seperti tentang kelengkapan form
administrasi pada Teknik Pengarsipan, Pengelolaan Buku Besar, Keuangan, dan
administrasilainnya.
Selain itu asosiasi juga telah melaksanakan upaya membangun mitra dengan pihak swasta,
seperti yang dilakukan antara asosiasi, BP SPAMS desa dan PT BIB yang hasilnya, adalah
membangun sarana air baku (sumurbor) di Desa Sumber Baru Angsana pada awal 2013,dimana
dari sarana yang terbangun, dapat menambah jumlah pemanfaat sebanyak 100 KK dengan
jumlah SR 56 unit, hal ini menunjukkan kinerja asosiasi mulai terbentuk.
Keberfungsian sarana yang terbangun pada desa PAMSIMAS di Tanah Bumbu akan
dioptimalisasikan melalui program kemitraan yang akan dilakukan antara asosiasi, pemda dan
swasta, dimana saat ini masih tahap perencanaan program, pemetaan dan evaluasi yang nanti
baru akan dituangkan dalam bentuk kontrak komitmen (MoU).
Sehingga sarana yang terbangun tidak hanya menjadi sebagai monument saja, namun betul-
betul berfungsi sesuai dengan harapan program. (Asosiasi Tirta Lestari Tanbu;Rita).
Monday, 02 June 2014 13:39
http://new.pamsimas.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=567:sosialisasi-dan-
workshop-penyusunan-rad-ampl-2014-%E2%80%93-2019-kab-rejang-lebong&Itemid=148
Sosialisasi dan Workshop Penyusunan RAD AMPL 2014 – 2019 Kab Rejang Lebong Featured
Target kebutuhan investasi air minum 2019 adalah 100%. Kabupaten Rejang Lebong harus
menangani 32,3% atau kurang lebih Rp 275 triliun. Dan kebutuhan investasi bidang sanitasi
sebanyak 40,3% dengan kebutuhan investasi pada 2015-2019 sebanyak Rp 294 triliun
Curup – Pada pertengahan Mei 2014 lalu, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu,
mengadakan acara Sosialisasi dan Workshop Penyusunan RAD AMPL Program PAMSIMAS II Kab
Rejang Lebong yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Rejang Lebong.

8. Sosialisasi dan Workshop Penyusunan RAD AMPL 2014 – 2019 Kab Rejang Lebong
Acara tersebut dihadiri pejabat tinggi pemerintah daerah, yaitu Sekretaris Daerah, Drs.
Sudirman, Kepala Bappeda Anom Chan, S.Sos, Bappeda Rejang Lebong (Kabid PP2) Misba dan
perwakilan instansi terkait seperti perwakilan Bappeda (Pokja AMPL) Provinsi Bengkulu, PU,
Dinas Kesehatan, Diknas Pendidikan, PMD, BLHKP, PDAM, Poltekes, serta perwakilan dari
kantor kecamatan. Sebagai Narasumber dari Bappeda (Pokja AMPL) Provinsi Usriadi, Bappeda
Rejang Lebong Nurfitri Budi Leksana dan Koord.kab PAMSIMAS Rejang Lebong Lely Armiastuti.
RAD AMPL merupakan rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan
penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. Berperan sebagai rencana pengembangan

9. kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan
AMPL berbasis masyarakat.
Nurfitri Budi Laksana selaku Ketua Pakem menjelaskan bahwa target kebutuhan investasi air
minum pada tahun 2019 adalah 100%. Gap yang harus ditangani di Kab Rejang Lebong 32,3%
kurang lebih Rp 275 triliyun, sedangkan kebutuhan investasi dalam bidang sanitasi sebanyak
40,3% dengan kebutuhan investasi pada 2015-2019 sebanyak Rp 294 triliun.
Dalam forum ini juga dibahas tentang permasalahan yang ada, seperti aset sarana sanitasi pada
program sebelumnya seperti, CWSHP, STBM, dan lain-lain. Dimana aset-aset tersebut, sebagian
sudah tidak berfungsi dengan baik karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi dalam jangka panjang.
" Minimnya komitmen Pemda, alternatif pendanaan lainnya belum sepenuhya dimanfaatkan,
potensi sumber daya yang kurang dimanfaatkan, serta belum diterapkannya insentif,
merupakan sebagian permasalahan yang dihadapi," ungkap Nurfitri
Semua kegiatan yang berkaitan dengan AMPL agar lebih terarsip dan dilaporkan baik dalam
bentuk laporan maupun situs web.
Robert Irwan Natakusuma selaku Korprov PAMSIMAS II menambahkan, karena kegiatan ini juga
sangat terkait dengan masalah pendanaan, maka ada baiknya pada acara rakor seperti ini agar
diundang perwakilan dari anggota dewan daerah (legislatif), adanya sekretariat Pokja AMPL
agar lebih terorganisir terkait laporan, hasil capaian, rencana, di kabupaten ada induknya guna
mensinergikan antar program agar berjalan dengan baik.
Terobosan-terobosan yang telah dilakukan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sarana air
minum dan sanitasi seperti Program PAMSIMAS diharapkan mampu memberikan perubahan
terhadap perilaku hidup sehat bagi masyarakat Rejang Lebong khususnya.
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sangat menyambut baik dengan adanya program
tersebut dan akan memberi dukungan penuh guna tercapainya kesejahteran di masyarakat.
(Tim PAMSIMAS Kab Rejang Lebong:Rita)
http://ciptakarya.pu.go.id/v3/?act=vin&nid=3753
BPPSPAM Arahkan SPAM Jawa Tengah Mengacu Peraturan
03/06/2014 Share
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian
Pekerjaan Umum mengadakan Workshop Pengembangan SPAM di Jawa Tengah. Acara yang
dilaksanakan di Semarang (2–3/6/2014) ini dihadiri antara lain oleh unsur Dinas Pekerjaan
Umum, Bappeda dan PDAM kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Acara dibuka oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah Maladiyanto. Dalam sambutannya, Maladiyanto menyampaikan tujuan

10. workshop ini adalah untuk mengidentifikasi pemahaman Pemerintah Daerah terhadap
peraturan perundang-undangan SPAM, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan PP No. 38 tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
“Workshop ini sangat positif, karena akan meningkatkan pemahaman kita tentang wewenang
dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah yang tertulis di dalam PP 16/2005 dan PP
38/2007. Apabila amanat-amanat di dalam kedua Peraturan Perundangan tersebut dapat kita
jalankan dengan baik, maka akan segera terwujud tujuan pengaturan SPAM, yaitu terwujudnya
pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau,
tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan, serta
tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum,” ungkap Maladiyanto.
(tata/randaljateng/bns)