1. HAK DAN KEWAJIBAN
WAJIB PAJAK
ARIF RACHMAN PUTRA, S.E., M.M.
UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO MOJOKERTO
2. PENGERTIAN WAJIB PAJAK
• Berdasarkan Undang – undang perpajakan nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang memiliki hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan
3. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
• Wajib pajak wajib mendaftarkan diri
• Wajib pajak wajib melakukan pembayaran, pemotongan dan pelaporan
• Wajib pajak wajib diperiksa bila sewaktu-waktu dibutuhkan
• Wajib pajak wajib memberikan data
4. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI
• Wajib pajak harus mendaftarkan diri pada Kantor Pajak Pratama (KPP) atau Kantor
Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk mendapatkan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Bila wajib pajak adalah pengusaha yang memiliki total omset lebih dari 4,8 M dalam
setahun maka wajib pajak tersebut wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP)
5. KEWAJIBAN PEMBAYARAN, PE
MOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
• Dalam melaksanakan kewajiban ini wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran
dan pelaporan pajak terutangnya secara sendiri atau bias disebut dengan self
assessment
6. KEWAJIBAN DALAM HAL DIPERIKSA
• Memenuhi panggilan dalam pemeriksaan pajak
• Menunjukkan semua data yang diperlukan dalam hal pemeriksaan pajak
• Memberikan izin bila tempat atau dokumen yang diperlukan
• Menyampaikan tanggapan secara tertulis untuk hasil pemeriksaan
7. KEWAJIBAN MEMBERI DATA
• Wajib pajak wajib memberikan seluruh data informasi perusahaan meliputi kegiatan
usaha, peredaran usaha, penghasilan, kekayaan, laporan keuangan serta dokumen-
dokumen lain yang diperlukan oleh Kantor Pajak
8. HAK WAJIB PAJAK
• Wajib Pajak berhak atas kelebihan pembayaran pajak
• Wajib pajak berhak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali
• Wajib pajak berhak atas jaminan kerahasiaan dokumen
• Wajib pajak berhak untuk mengangsur atau menunda pembayaran
• Wajib pajak berhak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan
• Wajib pajak berhak untuk pengurangan PBB
9. HAK ATAS KELEBIHAN PAJAK
• Wajib pajak berhak menerima kelebihan pajak ketika wajib pajak membayar pajak
lebih banyak dari pada jumlah seharusnya
• Ditjen Pajak akan mengembalikan kelebihan tersebut dalam waktu 12 (dua belas)
bulan terhitungsejak diterimanya surat dari wajib pajak
10. HAK MENGAJUKAN KEBERATAN,
BANDING DAN PENGAJUAN KEMBALI
• Proses ini dapat dilakukan bila Wajib Pajak telah melalui tahap pemeriksaan dan
telah menerima surat ketetapan pajak (SKP) yang menunjukkan kurang bayar, lebih
bayar atau nihil. Bila tidak sependapat maka Wajib Pajak bias melakukan keberatan
bila jawaban dari proses keberatan masih belum memuaskan wajib pajak, maka bisa
dilakukan proses banding. Bila kedua langkah tersebut telah dilakukan namun masih
tetap belum memuaskan maka wajib pajak berhak untuk mengajukan peninjauan
kembali ke Mahkamah Agung
11. HAK KERAHASIAAN DOKUMEN
• Ditjen Pajak wajib melindungi dokumen-dokumen rahasia milik Wajib Pajak dalam
melaksanakan kegiatan perpajakannya. Dan dilarang untuk mengungkapkannya
kerahasiaan dokumen tersebut dengan alasan apapun
12. HAK PENGANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
• Wajib pajak berhak untuk mengajukan permintaan pengangsuran maupun
penundaan pembayaran pajak. Hal ini berlaku bila Wajib pajak dalam kondisi
tertentu
13. HAK PENUNDAAN PELAPORAN SPT
TAHUNAN
• Wajib pajak berhak mengajukan permintaan untuk melaukan penundaan pelaporan
SPT tahunan baik orang pribadi maupun Badan dengan alasan tertentu.
14. HAK PENGURANGAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN
• Wajib Pajak berhak mengajukan permintaan pengurangan pajak PBB bila bangunan
atau tanah yang mereka huni mengalami bencana alam yang mengakibatkan
rusaknya bangunan maupun tanah tersebut