Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045

Naskah Kajian Ilmiah
Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo
2025-2045
Inst t t
u
i
ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Ketua Senat Institut STIAMI
Tenaga Ahli Profesional Lemhannas RI

Naskah Kajian Ilmiah
Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tenaga Ahli Profesional Lemhannas RI
2023

Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
Taprof Lemhannas/Dosen STIAMI

1
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjunan kita
Nabi Muhammad SAW, penunjuk jalan kebenaran bagi seluruh umat.
Sesungguhnya, keberhasilan suatu daerah dalam mencapai cita-cita luhur dan kemajuan yang
berkelanjutan tidak mungkin terwujud tanpa adanya perencanaan yang matang, terarah, dan
holistik. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan kerendahan hati, kami dari Institut Ilmu
Sosial dan Manajemen STIAMI, menyampaikan Naskah Kajian Ilmiah sebagai masukan untuk
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo 2025-2045.
Naskah Kajian Ilmiah ini berfokus pada lima aspek kunci, yaitu: 1) Perumusan program
prioritas berdasarkan permasalahan yang dihadapi, 2) Perumusan program prioritas
berdasarkan isu strategis, 3) Perumusan indikator keberhasilan Visi RPJPD 2025-2045, 4)
Perumusan upaya dan indikator keberhasilan Misi RPJPD 2025-2045 dan 5) Perumusan
indikator keberhasilan Misi serta Arah Kebijakan.
Visi Indonesia Emas menjadi landasan utama dalam setiap rekomendasi yang kami sajikan.
Kami percaya bahwa Kabupaten Wajo, sebagai bagian integral dari negeri ini, memiliki potensi
luar biasa untuk menjadi pelaku utama dalam mewujudkan impian bersama menuju
Indonesia Emas. Oleh karena itu, setiap program dan kebijakan yang dirumuskan haruslah
mampu merangkul semua potensi tersebut, memberdayakan masyarakat, dan melibatkan
semua pihak terkait.
Melalui Naskah Kajian Ilmiah ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan bagi
perencanaan pembangunan Kabupaten Wajo yang tidak hanya progresif tetapi juga inklusif.
Semoga setiap pemangku kepentingan dapat menemukan inspirasi dan solusi untuk
mengatasi tantangan yang dihadapi, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Wajo
sebagai bagian integral dari Indonesia Emas.
Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan
Naskah Kajian Ilmiah ini. Semoga usaha kita bersama ini menjadi bekal berharga untuk
mengantarkan Kabupaten Wajo menuju puncak kemajuan dan kejayaan.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 18 Desember 2023
Dadang Solihin
Kata Pengantar

2
Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………………………….… 1
Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………………………………. 2
Tentang Penulis …………………………………………………………………………………………………………… 3
1. Pendahuluan ……………………………………………………..………………………………………………….. 4
2. Perumusan Program Prioritas berdasarkan Permasalahan yang Dihadapi ……………… 7
3. Perumusan Program Prioritas berdasarkan Isu Strategis ………………………………………… 25
4. Perumusan Indikator Keberhasilan Visi RPJPD 2025-2045 ……………………………………… 39
5. Perumusan Upaya dan Indikator Keberhasilan Misi RPJPD 2025-2045 …………………… 43
6. Perumusan Indikator Keberhasilan Misi dan Arah Kebijakan ………………………………….. 53
7. Penutup ………………………………………………………………………………………………………………… 66
Daftar Pustaka ……….......................................................................................................... 68
Daftar Isi

3
Dadang Solihin adalah Senior Strategic Planner yang sehari-hari aktif di
Lemhannas RI sebagai Tenaga Ahli Profesional (Taprof). Pada bulan
November 2023 ia terpilih sebagai Ketua Senat Institut Ilmu Sosial dan
Manajemen STIAMI.
Wredatama ini menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi
Ekonomi Pembangunan. Gelar SE ia peroleh dari Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia
peroleh dari University of Colorado at Denver, USA (1996). Adapun
gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas
Padjadjaran Bandung (2011).
Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988,
di mana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas pengabdiannya ini, negara
menganugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya melalui 3 Presiden RI, yaitu dari
Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009) dan Presiden Jokowi (2019).
Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-
2018, dan sempat mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat
Akademiknya adalah Associate Professor/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004. Ia juga pernah
menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2022.
Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan
Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021.
Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik
Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 yang diselenggarakan oleh
Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan
Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan
Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan
Wibawa Seroja Nugraha.
Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat
Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
(Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan
Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI).
Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan Policy Papernya dijadikan standar
nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan
Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.
Tentang Penulis

4
Latar Belakang
Kabupaten Wajo sebagai bagian integral dari pembangunan Indonesia, memiliki tanggung
jawab besar dalam menggarap potensinya agar mampu mencapai visi sebagaimana yang telah
dirumuskan, yaitu Mandiri, Maju, dan Berkeadilan. Keberhasilan suatu daerah dalam
merumuskan dan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
menjadi krusial, mengingat hal tersebut merupakan landasan bagi pembangunan yang
berkelanjutan. Dalam konteks ini, kajian ilmiah ini berfokus pada pentingnya Pengukuran
Indikator Keberhasilan sebagai masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045.
Pengukuran indikator keberhasilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Wajo 2025-2045 memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan,
memantau, dan mengevaluasi progres pembangunan.
Indikator keberhasilan membantu dalam mengukur sejauh mana Kabupaten Wajo telah
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi yang jelas memberikan arah pandang jangka
panjang, sedangkan misi menggambarkan langkah konkret yang harus diambil untuk
mencapai visi tersebut. Dengan adanya indikator keberhasilan, pencapaian visi dan misi dapat
dievaluasi secara sistematis.
Program-program prioritas dalam RPJPD harus memiliki tujuan yang spesifik dan terukur.
Indikator keberhasilan membantu dalam mengidentifikasi sejauh mana program-program
tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya pengukuran yang akurat,
1 Pendahuluan

5
dapat diidentifikasi keberhasilan dan kegagalan program, sehingga dapat dilakukan
penyesuaian dan perbaikan.
Keberhasilan suatu kebijakan atau strategi pembangunan dapat dinilai berdasarkan indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini memberikan dasar untuk menilai apakah
kebijakan yang diimplementasikan telah sesuai dengan harapan dan memberikan kontribusi
positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan.
Pengukuran indikator keberhasilan memberikan informasi yang diperlukan bagi para
pengambil keputusan. Data yang dihasilkan dari pengukuran ini dapat digunakan sebagai
dasar untuk membuat keputusan strategis terkait dengan alokasi sumber daya, penyesuaian
kebijakan, dan pengembangan program-program baru.
Pengukuran indikator keberhasilan memberikan transparansi terkait dengan progres
pembangunan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, tercipta
akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJPD. Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat
melihat secara langsung dampak dan manfaat dari kebijakan yang diterapkan.
Dengan memberikan informasi yang jelas melalui indikator keberhasilan, masyarakat dapat
lebih terlibat dalam proses pembangunan. Mereka dapat memahami dampak dari kebijakan
yang diambil dan memiliki peran aktif dalam mendukung atau memberikan masukan untuk
perbaikan.
Dengan memahami dan mengukur indikator keberhasilan, RPJPD Kabupaten Wajo dapat
menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.
Pengukuran ini bukan hanya sebagai alat evaluasi retrospektif, tetapi juga sebagai panduan
yang proaktif untuk memastikan adanya respons terhadap dinamika perubahan sosial,
ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang.

6
Rumusan Masalah
Rumusan Masalah terdiri dari pokok permasalahan dan pertanyaan kajian. Mengacu kepada
Latar Belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas
dalam kajian ini adalah "Bagaimana Kabupaten Wajo dapat mencapai Visi: Mandiri, Maju,
dan Berkeadilan pada 2025-2045?"
Dalam upaya merespon pokok permasalahan tersebut, kajian ini mengeksplorasi lima
pertanyaan kajian sebagai panduan analisis:
1. Bagaimana perumusan program prioritas berdasarkan permasalahan yang dihadapi?
Analisis mendalam akan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang
dihadapi oleh Kabupaten Wajo. Selanjutnya, kajian akan mengulas bagaimana
merumuskan program prioritas sebagai respons terhadap permasalahan-permasalahan
tersebut.
2. Bagaimana perumusan program prioritas berdasarkan isu strategis?
Isu-isu strategis yang mempengaruhi perkembangan Kabupaten Wajo akan diidentifikasi
dan dianalisis. Kajian akan meneliti bagaimana program prioritas dapat dirumuskan
dengan mempertimbangkan secara khusus isu-isu tersebut untuk memastikan
keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan.
3. Bagaimana perumusan indikator keberhasilan Visi RPJPD 2025-2045?
Untuk memastikan pencapaian visi Kabupaten Wajo yang mandiri, maju, dan berkeadilan,
kajian ini akan menyelidiki perumusan indikator yang jelas dan terukur. Hal ini akan
membantu dalam mengukur sejauh mana tujuan jangka panjang dapat tercapai.
4. Bagaimana perumusan upaya dan indikator keberhasilan Misi RPJPD 2025-2045?
Analisis mendalam akan dilakukan terhadap setiap misi yang tercantum dalam RPJPD.
Kajian ini akan membahas upaya yang diperlukan untuk mencapai setiap misi dan
merumuskan indikator keberhasilan yang memadai untuk memonitor progresnya.
5. Bagaimana perumusan indikator keberhasilan misi dan arah kebijakan?
Kajian akan mengeksplorasi metode untuk merumuskan indikator keberhasilan yang
relevan terkait dengan misi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini akan menjadi
landasan penting dalam evaluasi dan pemantauan progres pembangunan Kabupaten
Wajo.
Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kajian ini, diharapkan dapat terbentuk pandangan
komprehensif terkait langkah-langkah strategis yang dapat diimplementasikan dalam RPJPD
Kabupaten Wajo 2025-2045 untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Kajian ini menjadi
tonggak penting dalam memberikan masukan konstruktif dan berbasis pengetahuan bagi para
pengambil kebijakan, pemangku kepentingan, serta masyarakat Kabupaten Wajo dalam
mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan inklusif.

7
Perumusan program-program prioritas dalam RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045 harus
melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah
daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Selain itu, evaluasi reguler perlu dilakukan untuk
memastikan bahwa program-program ini efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang
diinginkan.
Tabel berikut menjelaskan program prioritas apa yang terbaik untuk menjawab permasalahan
yang dihadapi oleh Kabupaten Wajo.
No Permasalahan Program Prioritas
1. Rendahnya Pendapatan
Masyarakat
Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
• Mendorong diversifikasi ekonomi dengan
mengembangkan sektor-sektor seperti perikanan,
pertanian, dan pariwisata.
• Memberikan pelatihan dan pendidikan vokasional
untuk meningkatkan keterampilan masyarakat
dalam sektor-sektor yang memiliki potensi
pertumbuhan.
2. Angka Kemiskinan dan
Ketimpangan yang masih
tinggi
Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan.
• Implementasi program bantuan sosial yang tepat
sasaran.
2
Perumusan Program Prioritas
berdasarkan Permasalahan yang
Dihadapi

8
No Permasalahan Program Prioritas
• Mendorong koperasi lokal dan usaha kecil untuk
menciptakan lapangan kerja.
3. Pertumbuhan Ekonomi yang
Rendah
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.
• Mengembangkan infrastruktur yang mendukung
pertumbuhan ekonomi, seperti jaringan
transportasi dan teknologi informasi.
• Mendorong investasi swasta dengan memberikan
insentif yang menarik.
4. Masih Rendahnya Kualitas
Manusia
Peningkatan Kualitas Manusia.
• Meningkatkan akses pendidikan berkualitas dan
pelatihan keterampilan.
• Memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan
akses pelayanan kesehatan.
5. Masih Rendahnya Daya
Saing Daerah
Peningkatan Daya Saing Daerah.
• Membangun klaster industri lokal yang berfokus
pada keunggulan komparatif daerah.
• Memperkuat konektivitas wilayah untuk
memudahkan distribusi produk lokal.
6. Masih Rendahnya Kualitas
Lingkungan Hidup
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
• Mengembangkan program pelestarian dan
rehabilitasi lingkungan, terutama di sekitar Danau
Tempe.
• Menerapkan praktik pertanian dan perikanan
berkelanjutan.
7. Belum Optimalnya Tata
Kelola Pemerintahan
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.
• Memperkuat transparansi dan akuntabilitas
pemerintah daerah.
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan.
8. Belum Optimalnya
Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
• Mendorong penggunaan energi terbarukan.
• Implementasi program penghijauan dan
pengelolaan limbah yang efektif.
9. Rendahnya Stabilitas dan
Ketenteraman Umum
Peningkatan Stabilitas dan Ketenteraman Umum.
• Meningkatkan keamanan melalui kolaborasi
antara pemerintah dan komunitas.
• Mendorong program-program perdamaian dan
rekonsiliasi.
10. Masih Rendahnya
Pengelolaan Pariwisata
Pengelolaan Pariwisata yang Berkelanjutan.
• Mengembangkan destinasi pariwisata yang
berkelanjutan.
• Mendorong inisiatif pariwisata yang melibatkan
masyarakat lokal.

9
I. Permasalahan Utama: Rendahnya Pendapatan Masyarakat
Program Prioritas: Peningkatan Pendapatan Masyarakat
1. Diversifikasi Ekonomi:
• Program Aksi: Mendorong diversifikasi ekonomi dengan tujuan untuk mengurangi
ketergantungan pada sektor tertentu dan menciptakan peluang baru bagi
pertumbuhan ekonomi.
• Langkah-langkah:
a. Identifikasi sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat dikembangkan,
termasuk perikanan, pertanian, dan pariwisata.
b. Kembangkan kebijakan dan insentif untuk mendukung pertumbuhan sektor-
sektor tersebut.
c. Bangun infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi
yang baru.
2. Pelatihan dan Pendidikan Vokasional:
• Program Aksi: Memberikan pelatihan dan pendidikan vokasional dengan tujuan
untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar dapat lebih efektif terlibat
dalam sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan.
a. Bangun pusat-pusat pelatihan vokasional yang menawarkan program-program
yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
b. Kembangkan kurikulum vokasional yang responsif terhadap kebutuhan industri
lokal.
c. Fasilitasi kemitraan dengan industri untuk menyediakan program magang dan
penempatan kerja.
Indikator Keberhasilan:
1. Peningkatan Kontribusi Sektor Ekonomi Baru:
• Indikator: Pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang baru dikembangkan
(perikanan, pertanian, pariwisata).
• Pengukuran: Persentase pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor yang baru
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Penyediaan dan Partisipasi Pendidikan Vokasional:
• Indikator: Jumlah pusat pelatihan vokasional yang didirikan dan tingkat partisipasi
masyarakat dalam program-program tersebut.
• Pengukuran: Jumlah pusat pelatihan yang beroperasi dan tingkat partisipasi siswa
dalam program pendidikan vokasional.
3. Keterlibatan Industri dalam Pelatihan dan Pendidikan:
• Indikator: Jumlah dan jenis kemitraan antara pusat pelatihan vokasional dengan
industri lokal.

10
• Pengukuran: Jumlah program magang yang tersedia, jumlah perusahaan yang
terlibat dalam penyusunan kurikulum, dll.
4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat:
• Indikator: Peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat.
• Pengukuran: Perubahan pendapatan rata-rata masyarakat dalam kurun waktu
tertentu.
5. Pengurangan Tingkat Pengangguran:
• Indikator: Penurunan tingkat pengangguran di antara lulusan program pelatihan
vokasional.
• Pengukuran: Persentase pengangguran di antara lulusan program vokasional
dalam satu tahun setelah lulus.
6. Diversifikasi Sumber Pendapatan Domestik:
• Indikator: Persentase pendapatan domestik yang berasal dari sektor-sektor baru.
• Pengukuran: Peningkatan persentase pendapatan domestik dari sektor-sektor
ekonomi yang baru dibandingkan dengan sektor-sektor yang ada.
7. Kesejahteraan Masyarakat:
• Indikator: Peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat.
• Pengukuran: Perubahan dalam indeks kesejahteraan masyarakat yang mencakup
faktor-faktor seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
Pengukuran terhadap indikator-indikator keberhasilan ini akan memberikan pemahaman yang
lebih baik tentang efektivitas program-program tersebut dalam meningkatkan pendapatan
masyarakat dan mencapai visi Kabupaten Wajo sebagai entitas yang mandiri, maju, dan
berkelanjutan.
II. Permasalahan Utama: Angka Kemiskinan dan Ketimpangan yang masih tinggi
Program Prioritas: Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan
1. Implementasi Program Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran:
• Program Aksi: Melibatkan program bantuan sosial yang dirancang secara
cermat untuk menanggulangi kemiskinan dengan memberikan dukungan
langsung kepada kelompok rentan.
a. Pemetaan dan identifikasi kelompok sasaran yang paling rentan terhadap
kemiskinan.
b. Merancang dan melaksanakan program bantuan sosial yang spesifik dan
tepat sasaran, seperti bantuan tunai, beasiswa, dan paket bantuan lainnya.
c. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan
sosial.

11
2. Mendorong Koperasi Lokal dan Usaha Kecil:
• Program Aksi: Mengembangkan koperasi lokal dan usaha kecil sebagai sarana
untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat,
dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
a. Memberikan dukungan finansial dan pelatihan kepada koperasi lokal dan
usaha kecil.
b. Memfasilitasi akses ke pasar dan memperkuat rantai pasok lokal.
c. Membangun kemitraan antara koperasi dan lembaga keuangan untuk
mendukung pertumbuhan dan pengembangan.
1. Reduksi Angka Kemiskinan:
• Indikator: Persentase penurunan angka kemiskinan.
• Pengukuran: Perbandingan angka kemiskinan pada awal dan akhir periode visi.
2. Peningkatan Pendapatan Kelompok Rentan:
• Indikator: Peningkatan rata-rata pendapatan kelompok sasaran program bantuan
sosial.
• Pengukuran: Perubahan pendapatan rata-rata kelompok rentan selama periode
pelaksanaan program.
3. Peningkatan Partisipasi dalam Koperasi dan Usaha Kecil:
• Indikator: Jumlah koperasi dan usaha kecil yang didirikan atau berkembang.
• Pengukuran: Peningkatan jumlah dan skala koperasi serta usaha kecil yang terlibat
dalam program.
4. Penciptaan Lapangan Kerja:
• Indikator: Jumlah lapangan kerja yang diciptakan oleh koperasi dan usaha kecil.
• Pengukuran: Peningkatan jumlah pekerjaan baru yang dihasilkan oleh inisiatif
koperasi dan usaha kecil.
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:
• Indikator: Peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
• Pengukuran: Perubahan dalam indeks kesejahteraan yang mencakup indikator-
indikator seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
6. Pengurangan Tingkat Ketimpangan Ekonomi:
• Indikator: Pengurangan tingkat ketimpangan pendapatan antara kelompok
ekonomi atas dan bawah.
• Pengukuran: Perubahan dalam koefisien Gini atau indikator lain yang mengukur
ketimpangan ekonomi.
7. Efektivitas Program Bantuan Sosial:

12
• Indikator: Tingkat keberhasilan dalam menyasar dan memberikan bantuan sosial
kepada kelompok yang membutuhkan.
• Pengukuran: Evaluasi keberhasilan program bantuan sosial berdasarkan kriteria
dan sasaran yang telah ditetapkan.
Monitoring dan evaluasi berkala terhadap indikator-indikator keberhasilan ini akan
memastikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan berjalan
dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Wajo.
III. Permasalahan Utama: Pertumbuhan Ekonomi yang Rendah
Program Prioritas: Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
1. Mengembangkan Infrastruktur Pendukung Pertumbuhan Ekonomi:
• Program Aksi: Pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan
ekonomi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing
daerah.
a. Identifikasi kebutuhan infrastruktur kritis, termasuk jaringan transportasi,
telekomunikasi, dan teknologi informasi.
b. Rencanakan dan implementasikan proyek-proyek infrastruktur yang
mendorong konektivitas dan aksesibilitas.
2. Mendorong Investasi Swasta:
• Program Aksi: Investasi swasta memiliki potensi untuk memberikan dorongan
besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Memberikan insentif yang menarik
dapat merangsang minat sektor swasta untuk berinvestasi di Kabupaten Wajo.
a. Rancang dan terapkan paket insentif, seperti keringanan pajak,
pembebasan pajak, dan fasilitas lainnya untuk menarik investasi swasta.
b. Fasilitasi dialog dan kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga
investasi, dan perusahaan swasta.
c. Bangun lingkungan bisnis yang kondusif dan ramah investasi.
1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi:
• Indikator: Persentase pertumbuhan ekonomi tahunan.
• Pengukuran: Bandingkan pertumbuhan ekonomi pada awal dan akhir periode visi.
2. Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur:
• Indikator: Peningkatan jaringan transportasi dan teknologi informasi.
• Pengukuran: Evaluasi peningkatan aksesibilitas melalui perkembangan infrastruktur.
3. Jumlah Investasi Swasta Masuk:

13
• Indikator: Jumlah proyek investasi swasta yang masuk.
• Pengukuran: Perbandingan jumlah investasi swasta pada awal dan akhir periode visi.
4. Peningkatan Pendapatan Daerah:
• Indikator: Peningkatan pendapatan daerah dari sektor-sektor ekonomi kunci.
• Pengukuran: Evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah yang berasal dari sektor-
sektor yang diidentifikasi.
5. Peningkatan Kapasitas Produk dan Layanan:
• Indikator: Peningkatan kapasitas produksi dan pelayanan sektor-sektor utama.
• Pengukuran: Evaluasi peningkatan kapasitas produksi dan pelayanan yang
memperkuat sektor-sektor utama.
6. Peningkatan Daya Saing Daerah:
• Indikator: Peningkatan peringkat daya saing Kabupaten Wajo.
• Pengukuran: Evaluasi peringkat daya saing daerah berdasarkan indikator-indikator
yang relevan.
7. Efisiensi Infrastruktur:
• Indikator: Peningkatan efisiensi penggunaan infrastruktur yang telah dikembangkan.
• Pengukuran: Evaluasi penggunaan infrastruktur yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Pengukuran terhadap indikator-indikator keberhasilan ini akan memberikan gambaran yang
jelas tentang kemajuan Kabupaten Wajo dalam mencapai visi untuk menjadi entitas yang
mandiri, maju, dan berkelanjutan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
berkesinambungan.
IV. Permasalahan Utama: Masih Rendahnya Kualitas Manusia
Program Prioritas: Peningkatan Kualitas Manusia
1. Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas dan Pelatihan Keterampilan:
• Program Aksi: Upaya meningkatkan kualitas manusia perlu dimulai dengan
memastikan akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas dan pelatihan
keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
a. Memperluas jangkauan pendidikan dasar dan menengah.
b. Mendorong partisipasi aktif dalam pendidikan tinggi dan vokasional.
c. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan guru dan staf
pendidikan dalam pelatihan dan pengembangan.
2. Memperkuat Sistem Kesehatan dan Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan:
• Program Aksi: Kualitas manusia juga terkait erat dengan kesehatan. Oleh
karena itu, perlu ditingkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

14
a. Membangun dan memperkuat fasilitas kesehatan di berbagai wilayah
kabupaten.
b. Mengadopsi teknologi kesehatan untuk meningkatkan diagnosis dan
perawatan.
c. Meningkatkan promosi kesehatan dan penyuluhan di masyarakat.
1. Peningkatan Tingkat Partisipasi Pendidikan:
• Indikator: Persentase partisipasi penduduk dalam program pendidikan formal dan
non-formal.
• Pengukuran: Perbandingan jumlah peserta pendidikan pada awal dan akhir
periode visi.
2. Peningkatan Jumlah Lulusan Berkualitas:
• Indikator: Jumlah lulusan pendidikan tinggi dan vokasional yang memiliki
keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
• Pengukuran: Evaluasi jumlah dan kualitas lulusan yang dapat ditempatkan dalam
pekerjaan yang relevan.
3. Peningkatan Indeks Prestasi Sekolah:
• Indikator: Peningkatan indeks prestasi siswa di tingkat sekolah dasar dan
menengah.
• Pengukuran: Perubahan nilai rata-rata siswa pada awal dan akhir periode visi.
4. Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan:
• Indikator: Peningkatan jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan di berbagai
wilayah kabupaten.
• Pengukuran: Evaluasi peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
di seluruh kabupaten.
5. Penurunan Angka Kematian Bayi dan Ibu:
• Indikator: Penurunan angka kematian bayi dan ibu.
• Pengukuran: Evaluasi efektivitas program-program kesehatan untuk menurunkan
angka kematian bayi dan ibu.
6. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat:
• Indikator: Peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses pelayanan
kesehatan preventif dan promotif.
• Pengukuran: Evaluasi partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan.
7. Peningkatan Indeks Kesehatan Masyarakat:
• Indikator: Peningkatan indeks kesehatan masyarakat yang mencakup faktor-faktor
seperti gizi, sanitasi, dan pola hidup sehat.

15
• Pengukuran: Perubahan dalam indeks kesehatan masyarakat pada awal dan akhir
periode visi.
Pengukuran terhadap indikator-indikator keberhasilan ini akan memberikan gambaran yang
jelas tentang upaya Kabupaten Wajo dalam meningkatkan kualitas manusia melalui
pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
V. Permasalahan Utama: Masih Rendahnya Daya Saing Daerah
Program Prioritas: Peningkatan Daya Saing Daerah
1. Membangun Klaster Industri Lokal yang Berfokus pada Keunggulan Komparatif
Daerah:
• Program Aksi: Klaster industri lokal dengan tujuan untuk memanfaatkan
keunggulan komparatif daerah, yang dapat mencakup sumber daya alam,
tenaga kerja lokal, atau keahlian khusus.
a. Identifikasi potensi dan keunggulan komparatif daerah yang dapat
dijadikan dasar klaster industri.
b. Dukung inovasi dan riset di sektor-sektor potensial untuk memperkuat
klaster.
c. Fasilitasi kolaborasi antara pelaku industri, perguruan tinggi, dan
pemerintah untuk mendukung pengembangan klaster.
2. Memperkuat Konektivitas Wilayah untuk Memudahkan Distribusi Produk Lokal:
• Program Aksi: Peningkatan konektivitas wilayah dengan tujuan untuk
mempermudah distribusi produk lokal ke pasar yang lebih luas, mendukung
pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing daerah.
a. Perbaiki dan tingkatkan jaringan transportasi, termasuk jalan, jembatan,
dan jalur distribusi lainnya.
b. Tingkatkan infrastruktur teknologi informasi untuk mempermudah
manajemen rantai pasok dan distribusi.
c. Bangun pusat logistik atau gudang distribusi strategis.
1. Pembentukan dan Pertumbuhan Klaster Industri:
• Indikator: Jumlah klaster industri yang terbentuk dan tingkat
pertumbuhannya.
• Pengukuran: Evaluasi keberhasilan dalam membentuk dan memperkuat
klaster industri lokal.
2. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Klaster:
• Indikator: Peningkatan produktivitas dan efisiensi klaster industri.

16
• Pengukuran: Evaluasi peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam klaster
industri yang ada.
3. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Produk Lokal:
• Indikator: Peningkatan jumlah dan kualitas produk lokal yang dihasilkan.
• Pengukuran: Perbandingan jumlah dan kualitas produk lokal pada awal dan
akhir periode visi.
4. Peningkatan Pangsa Pasar Produk Lokal:
• Indikator: Peningkatan pangsa pasar produk lokal di tingkat lokal, nasional, dan
internasional.
• Pengukuran: Evaluasi peningkatan pangsa pasar produk lokal dalam periode
visi.
5. Perbaikan dan Perluasan Infrastruktur Konektivitas:
• Indikator: Pembangunan dan perbaikan jaringan transportasi dan teknologi
informasi.
• Pengukuran: Evaluasi peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah.
6. Peningkatan Efisiensi Distribusi Produk:
• Indikator: Peningkatan efisiensi distribusi produk lokal.
• Pengukuran: Evaluasi efisiensi dalam rantai pasok dan distribusi produk lokal.
7. Penurunan Biaya Distribusi:
• Indikator: Penurunan biaya distribusi produk lokal.
• Pengukuran: Evaluasi penurunan biaya distribusi yang dapat meningkatkan
daya saing produk lokal.
Pengukuran terhadap indikator-indikator keberhasilan ini akan membantu memantau
kemajuan Kabupaten Wajo dalam meningkatkan daya saingnya, menjadikannya mandiri,
maju, dan berkelanjutan dalam periode 2025-2045.
VI. Permasalahan Utama: Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup
Program Prioritas: Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
1. Mengembangkan Program Pelestarian dan Rehabilitasi Lingkungan, Terutama di
Sekitar Danau Tempe:
• Program Aksi: Melibatkan upaya pelestarian dan rehabilitasi lingkungan,
khususnya di sekitar Danau Tempe, sebagai langkah kritis untuk menjaga
keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat yang bergantung padanya.
a. Identifikasi area-area kritis yang memerlukan rehabilitasi di sekitar Danau
Tempe.

17
b. Implementasikan proyek-proyek rehabilitasi, termasuk restorasi vegetasi,
pengelolaan sampah, dan pemulihan ekosistem air.
c. Melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pelestarian dan
membentuk kelompok-kelompok sukarelawan.
2. Menerapkan Praktik Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan:
• Program Aksi: Merupakan pendekatan untuk mengurangi dampak negatif
pertanian dan perikanan terhadap lingkungan, sekaligus meningkatkan
produktivitas dan keberlanjutan jangka panjang.
a. Edukasi petani dan nelayan tentang praktik-praktik berkelanjutan yang
lebih ramah lingkungan.
b. Implementasikan teknologi pertanian dan perikanan yang inovatif dan
berkelanjutan.
c. Promosikan sistem pertanian organik dan budidaya perikanan
berkelanjutan.
1. Peningkatan Kualitas Air dan Ekosistem di Sekitar Danau Tempe:
• Indikator: Peningkatan kualitas air dan kondisi ekosistem di Danau Tempe.
• Pengukuran: Evaluasi parameter-parameter seperti keberlanjutan flora dan fauna,
kandungan zat nutrisi, dan kualitas air.
2. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:
• Indikator: Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program
pelestarian dan rehabilitasi lingkungan.
• Pengukuran: Survei dan pemantauan untuk mengukur tingkat kesadaran dan
partisipasi masyarakat.
3. Pengurangan Pencemaran dan Limbah di Danau Tempe:
• Indikator: Pengurangan jumlah dan tingkat pencemaran dan limbah di Danau
Tempe.
• Pengukuran: Evaluasi data limbah dan pencemaran sebelum dan setelah
implementasi program.
4. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan:
• Indikator: Peningkatan produktivitas dalam pertanian dan perikanan yang
berkelanjutan.
• Pengukuran: Evaluasi hasil pertanian dan perikanan berkelanjutan dibandingkan
dengan praktik-praktik konvensional.
5. Penurunan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya:
• Indikator: Penurunan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian.

18
• Pengukuran: Evaluasi jumlah dan jenis bahan kimia yang digunakan sebelum dan
setelah penerapan praktik berkelanjutan.
6. Peningkatan Kualitas dan Jumlah Tanaman Hijau:
• Indikator: Peningkatan kualitas dan jumlah tanaman hijau di sekitar Danau Tempe.
• Pengukuran: Evaluasi perubahan dalam biodiversitas dan kondisi vegetasi sekitar
danau.
7. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal:
• Indikator: Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal yang
terlibat dalam praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan.
• Pengukuran: Evaluasi dampak ekonomi dan sosial dari praktik berkelanjutan pada
masyarakat lokal.
Pengukuran terhadap indikator-indikator keberhasilan ini akan membantu memantau dampak
positif program-program pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten
Wajo, menjadikan daerah tersebut mandiri, maju, dan berkelanjutan dalam jangka waktu
2025-2045.
VII. Permasalahan Utama: Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan
Program Prioritas: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
1. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah:
• Program Aksi: Meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan sumber daya.
a. Publikasikan informasi keuangan dan kebijakan pemerintah secara terbuka
dan mudah diakses.
b. Implementasikan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan mudah
dipahami.
c. Audit rutin dan evaluasi kinerja untuk memastikan akuntabilitas.
2. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan:
• Program Aksi: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program
pemerintah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
a. Fasilitasi forum dan konsultasi publik untuk mendengarkan aspirasi dan
masukan masyarakat.
b. Membentuk mekanisme partisipatif yang melibatkan warga dalam proses
perencanaan dan evaluasi kebijakan.
c. Edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban partisipatif mereka.

19
1. Tingkat Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah:
• Indikator: Tingkat kejelasan dan keterbacaan laporan keuangan pemerintah
daerah.
• Pengukuran: Evaluasi kebijakan dan langkah-langkah untuk meningkatkan
transparansi keuangan.
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah:
• Indikator: Tingkat kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
daerah.
• Pengukuran: Evaluasi hasil audit keuangan dan penegakan tindakan korektif.
3. Partisipasi Masyarakat dalam Forum dan Konsultasi Publik:
• Indikator: Jumlah dan keberagaman partisipasi masyarakat dalam forum dan
konsultasi publik.
• Pengukuran: Evaluasi tingkat partisipasi dan kualitas masukan yang diberikan
masyarakat.
4. Implementasi Mekanisme Partisipatif:
• Indikator: Keberhasilan implementasi mekanisme partisipatif dalam proses
pengambilan keputusan.
• Pengukuran: Evaluasi sejauh mana masyarakat terlibat dalam perencanaan dan
evaluasi kebijakan.
5. Persepsi Masyarakat tentang Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas:
• Indikator: Persepsi masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah
daerah.
• Pengukuran: Survei dan penilaian langsung dari masyarakat tentang tingkat
kepercayaan mereka terhadap pemerintah daerah.
6. Peningkatan Partisipasi Pemilih:
• Indikator: Peningkatan tingkat partisipasi dalam pemilihan umum dan lokal.
• Pengukuran: Perbandingan partisipasi pemilih pada pemilihan sebelum dan
setelah implementasi program partisipatif.
7. Implementasi Rekomendasi dan Masukan Masyarakat:
• Indikator: Tingkat implementasi rekomendasi dan masukan masyarakat dalam
kebijakan dan program pemerintah.
• Pengukuran: Evaluasi tindak lanjut pemerintah terhadap masukan dan
rekomendasi masyarakat.
Pengukuran terhadap indikator-indikator keberhasilan ini akan membantu memastikan bahwa
program peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Wajo berdampak positif pada
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, menjadikan pemerintahan daerah
lebih responsif dan efektif.

20
VIII. Permasalahan Utama: Belum Optimalnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Program Prioritas: Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
1. Mendorong Penggunaan Energi Terbarukan:
• Program Aksi: Mempercepat transisi dari sumber energi konvensional ke
energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil
yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca.
a. Identifikasi dan fasilitasi pengembangan sumber energi terbarukan, seperti
tenaga surya, angin, dan biomassa.
b. Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan
energi terbarukan.
c. Berikan insentif untuk penerapan teknologi energi terbarukan di sektor-
sektor kritis.
2. Implementasi Program Penghijauan dan Pengelolaan Limbah yang Efektif:
• Program Aksi: Mengurangi dampak negatif lingkungan dan emisi gas rumah
kaca melalui program penghijauan dan pengelolaan limbah yang efektif.
a. Tanam pohon dan tingkatkan vegetasi untuk menyerap karbon dioksida
dan meningkatkan kualitas udara.
b. Kembangkan sistem pengelolaan limbah yang efisien, termasuk daur ulang
dan pengelolaan sampah organik.
c. Edukasi masyarakat tentang praktik pengelolaan limbah yang ramah
lingkungan.
1. Peningkatan Kontribusi Energi Terbarukan:
• Indikator: Persentase kontribusi energi terbarukan terhadap total konsumsi
energi.
• Pengukuran: Evaluasi peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam periode
visi.
2. Peningkatan Kapasitas Penghasilan Energi Terbarukan:
• Indikator: Peningkatan kapasitas penghasilan energi terbarukan.
• Pengukuran: Evaluasi peningkatan kapasitas pembangkit energi terbarukan.
3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca:
• Indikator: Persentase penurunan emisi gas rumah kaca dalam periode visi.
• Pengukuran: Evaluasi data emisi gas rumah kaca sebelum dan setelah
implementasi program.

21
4. Luasan Penghijauan dan Perbanyakan Vegetasi:
• Indikator: Peningkatan luas area penghijauan dan perbanyakan vegetasi.
• Pengukuran: Evaluasi perubahan luas area hijau dan kondisi vegetasi.
5. Efektivitas Program Pengelolaan Limbah:
• Indikator: Efektivitas program pengelolaan limbah dalam mengurangi limbah dan
emisi.
• Pengukuran: Evaluasi jumlah limbah yang berhasil didaur ulang dan dielakkan.
6. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Limbah:
• Indikator: Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan limbah.
• Pengukuran: Evaluasi jumlah masyarakat yang terlibat dan dampaknya pada
pengelolaan limbah.
7. Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Lingkungan:
• Indikator: Peningkatan tingkat kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan
dan cara mengurangi emisi.
• Pengukuran: Survei dan penilaian kesadaran masyarakat tentang isu-isu
lingkungan.
Kabupaten Wajo mencapai tujuannya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara
signifikan, menjadikannya entitas yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
IX. Permasalahan Utama: Rendahnya Stabilitas dan Ketenteraman Umum
Program Prioritas: Peningkatan Stabilitas dan Ketenteraman Umum
1. Meningkatkan Keamanan Melalui Kolaborasi antara Pemerintah dan Komunitas:
• Program Aksi: Meningkatkan tingkat keamanan dengan memperkuat
hubungan kolaboratif antara pemerintah daerah dan komunitas lokal,
membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga
stabilitas.
a. Fasilitasi dialog dan pertemuan rutin antara pemerintah dan perwakilan
masyarakat.
b. Bentuk tim keamanan bersama yang melibatkan aparat keamanan,
pemerintah, dan warga.
c. Edukasi masyarakat tentang peran mereka dalam menjaga keamanan
lingkungan mereka.
2. Mendorong Program-program Perdamaian dan Rekonsiliasi:
• Program Aksi: Memperkuat iklim perdamaian dan rekonsiliasi di Kabupaten
Wajo dengan mengimplementasikan program-program khusus yang
merangkul inklusivitas dan toleransi.

22
a. Fasilitasi kegiatan sosial dan budaya yang mempromosikan toleransi dan
rekonsiliasi.
b. Implementasikan program pendidikan perdamaian di sekolah dan
komunitas.
c. Membangun ruang dialog dan mediasi untuk menyelesaikan konflik lokal.
1. Penurunan Tingkat Kejahatan:
• Indikator: Persentase penurunan tingkat kejahatan.
• Pengukuran: Analisis data kejahatan sebelum dan setelah implementasi program
keamanan.
2. Peningkatan Rasa Aman Masyarakat:
• Indikator: Peningkatan persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan
mereka.
• Pengukuran: Survei dan pemantauan tingkat rasa aman masyarakat.
3. Kolaborasi Pemerintah dan Komunitas:
• Indikator: Peningkatan tingkat kolaborasi dan keterlibatan antara pemerintah dan
komunitas.
• Pengukuran: Evaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam keputusan lokal dan
implementasi program keamanan.
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Perdamaian:
• Indikator: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program perdamaian dan
rekonsiliasi.
• Pengukuran: Evaluasi jumlah peserta dan dampak program perdamaian.
5. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Perdamaian:
• Indikator: Peningkatan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang
perdamaian dan rekonsiliasi.
• Pengukuran: Evaluasi program pendidikan dan kesadaran perdamaian.
6. Efektivitas Program Mediasi dan Dialog:
• Indikator: Keberhasilan program mediasi dan dialog dalam menyelesaikan konflik
lokal.
• Pengukuran: Evaluasi hasil konflik sebelum dan setelah melibatkan program
mediasi.
7. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Program Keamanan:
• Indikator: Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program keamanan.
• Pengukuran: Evaluasi partisipasi masyarakat dalam patroli keamanan dan program
keamanan lainnya.

23
8. Peningkatan Kerjasama Antar-Komunitas:
• Indikator: Peningkatan tingkat kerjasama dan toleransi antara berbagai kelompok
masyarakat.
• Pengukuran: Evaluasi tingkat konflik antar-komunitas dan perubahan dalam
hubungan sosial.
upaya peningkatan stabilitas dan ketenteraman umum di Kabupaten Wajo memberikan
dampak positif, menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan inklusif.
X. Permasalahan Utama: Masih Rendahnya Pengelolaan Pariwisata
Program Prioritas: Pengelolaan Pariwisata yang Berkelanjutan
1. Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan:
• Program Aksi: Membangun destinasi pariwisata yang tidak hanya menarik
wisatawan tetapi juga memastikan keberlanjutan ekologis, sosial, dan
ekonomis untuk mendukung perkembangan jangka panjang.
a. Identifikasi potensi destinasi pariwisata yang dapat dikembangkan dengan
memperhatikan keberlanjutan.
b. Implementasikan praktik-praktik berkelanjutan, seperti penggunaan
energi terbarukan, manajemen limbah, dan pelestarian lingkungan.
c. Libatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi
pariwisata.
2. Mendorong Inisiatif Pariwisata yang Melibatkan Masyarakat Lokal:
• Program Aksi: Mendorong partisipasi aktif dan manfaat ekonomi bagi
masyarakat lokal dengan melibatkan mereka dalam pengembangan,
pemasaran, dan pengelolaan sektor pariwisata.
a. Berikan pelatihan kepada masyarakat lokal untuk berperan sebagai
pemandu wisata atau pengelola homestay.
b. Fasilitasi keterlibatan komunitas dalam penyelenggaraan acara dan
kegiatan budaya.
c. Promosikan produk dan kerajinan lokal melalui pariwisata.
1. Peningkatan Jumlah Wisatawan:
• Indikator: Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Wajo.
• Pengukuran: Data statistik kunjungan wisatawan setiap tahun.
2. Diversifikasi Sumber Pendapatan Pariwisata:

24
• Indikator: Diversifikasi sumber pendapatan dari sektor pariwisata (akomodasi,
kuliner, atraksi wisata, dll.).
• Pengukuran: Evaluasi perbandingan pendapatan dari berbagai sektor pariwisata.
3. Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Pariwisata:
• Indikator: Peningkatan kualitas fasilitas dan layanan pariwisata.
• Pengukuran: Evaluasi perbaikan dan peningkatan infrastruktur pariwisata.
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata:
• Indikator: Tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
destinasi pariwisata.
• Pengukuran: Survei dan evaluasi partisipasi masyarakat dalam keputusan dan
kegiatan pariwisata.
5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal:
• Indikator: Peningkatan keterampilan dan kapasitas masyarakat lokal terkait sektor
pariwisata.
• Pengukuran: Evaluasi program pelatihan dan pengembangan keterampilan.
6. Keberlanjutan Lingkungan Pariwisata:
• Indikator: Praktik berkelanjutan di destinasi pariwisata.
• Pengukuran: Evaluasi implementasi praktik berkelanjutan, seperti penggunaan
energi terbarukan dan pengelolaan limbah.
7. Promosi dan Pemasaran yang Efektif:
• Indikator: Efektivitas promosi dan pemasaran destinasi pariwisata.
• Pengukuran: Analisis dampak kampanye pemasaran dan promosi.
8. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Lokal:
• Indikator: Peningkatan pendapatan masyarakat lokal terkait sektor pariwisata.
• Pengukuran: Evaluasi dampak ekonomi pariwisata pada pendapatan masyarakat
lokal.
Pengukuran terhadap indikator-indikator keberhasilan ini akan membantu memantau
perkembangan dan kesuksesan program pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten
Wajo, menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan dan
memberikan manfaat positif bagi masyarakat lokal dan lingkungan.

25
Berkaitan dengan perumusan Program Prioritas, adalah penting untuk melibatkan seluruh
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan lembaga
non-pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program ini. Selain itu,
monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan
keberlanjutan program-program tersebut.
Tabel berikut menjelaskan program prioritas apa yang terbaik untuk menjawab isu strategis
yang dihadapi oleh Kabupaten Wajo.
No. Isu Strategis Program Prioritas
1. Tingginya rasio jumlah Aging
Population dan tantangan
bonus demografi
Program Kesehatan dan Pelayanan Lansia.
• Mengembangkan program kesehatan khusus untuk
lansia untuk mengatasi tingginya rasio jumlah Aging
Population.
• Mendorong pembentukan pusat-pusat kegiatan lansia
dan menyediakan fasilitas kesehatan yang ramah lansia.
2. Kesiapan menunjang
Superhub Koridor Ekonomi
Nusantara dan Industri
berbasis SDA
Pembangunan Infrastruktur untuk Superhub Koridor
Ekonomi Nusantara.
• Menginvestasikan dalam infrastruktur transportasi dan
logistik untuk mendukung posisi strategis sebagai
Superhub Koridor Ekonomi Nusantara.
3 Perumusan Program Prioritas
berdasarkan Isu Strategis

26
No. Isu Strategis Program Prioritas
• Mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk
pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.
3. Pengelolaan sumber daya
alam yang masih rendah
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.
• Memperkuat lembaga dan kebijakan untuk pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan.
• Mendorong adopsi teknologi modern dalam sektor
pertanian, perikanan, dan pertambangan untuk
meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan.
4. Rendahnya adaptasi
perkembangan teknologi dan
digitalisasi
Pendidikan dan Pelatihan Teknologi dan Digitalisasi.
• Meningkatkan investasi dalam pendidikan teknologi dan
digitalisasi untuk meningkatkan keterampilan
masyarakat.
• Mengembangkan pusat pelatihan dan inkubator
teknologi untuk mendorong inovasi lokal.
5. Penurunan Fungsi Danau
Tempe
Program Pemulihan Danau Tempe.
• Program restorasi danau untuk meningkatkan kualitas
air dan memulihkan ekosistem.
• Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam upaya
pemulihan danau.
6. Rendahnya pendidikan
lingkungan
Pendidikan Lingkungan dan Kesadaran Masyarakat.
• Melakukan kampanye penyuluhan dan edukasi
lingkungan di sekolah dan masyarakat.
• Membangun pusat informasi lingkungan untuk
meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian
lingkungan.
7. Masih rendahnya kualitas
mitigasi bencana
Penguatan Mitigasi Bencana.
• Meningkatkan kapasitas dan pelatihan masyarakat
dalam menghadapi bencana.
• Mengembangkan sistem peringatan dini dan evakuasi
yang efektif.
I. Isu Strategis: Tingginya rasio jumlah Aging Population dan tantangan bonus demografi
Program Prioritas: Program Kesehatan dan Pelayanan Lansia
1. Mengembangkan Program Kesehatan Khusus untuk Lansia:
• Program Aksi: Membuat program kesehatan yang dirancang khusus untuk
memenuhi kebutuhan kesehatan lansia, termasuk pencegahan penyakit,
pengelolaan penyakit kronis, dan perawatan kesehatan mental.
a. Identifikasi kebutuhan kesehatan lansia melalui survei dan studi.
b. Rancang program kesehatan yang melibatkan pencegahan, pemantauan
kesehatan, dan perawatan kesehatan holistik.
c. Integrasikan teknologi kesehatan untuk memudahkan pemantauan dan
intervensi kesehatan lansia.

27
2. Mendorong Pembentukan Pusat-Pusat Kegiatan Lansia dan Menyediakan Fasilitas
Kesehatan yang Ramah Lansia:
• Program Aksi: Memberikan tempat-tempat khusus di komunitas untuk lansia
berpartisipasi dalam kegiatan sosial, kebugaran, dan pelayanan kesehatan,
serta memastikan bahwa fasilitas kesehatan ramah lansia tersedia.
a. Bangun pusat-pusat kegiatan lansia di berbagai lokasi yang mudah diakses.
b. Sedikan fasilitas kesehatan yang ramah lansia dengan staf yang terlatih.
c. Kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung pembangunan fasilitas
dan program-program ini.
1. Partisipasi Aktif Lansia dalam Program Kesehatan:
• Indikator: Persentase lansia yang berpartisipasi aktif dalam program kesehatan
khusus.
• Pengukuran: Evaluasi jumlah peserta dan tingkat partisipasi dalam program-
program kesehatan.
2. Peningkatan Indeks Kesehatan Lansia:
• Indikator: Peningkatan dalam indikator kesehatan lansia, termasuk pengukuran
tekanan darah, kadar gula darah, dan fungsi kognitif.
• Pengukuran: Evaluasi hasil kesehatan sebelum dan setelah implementasi program.
3. Jumlah Pusat Kegiatan Lansia yang Dibangun:
• Indikator: Jumlah pusat kegiatan lansia yang berhasil dibangun dan beroperasi.
• Pengukuran: Evaluasi pembangunan dan tingkat penggunaan fasilitas ini oleh
lansia.
4. Fasilitas Kesehatan Ramah Lansia:
• Indikator: Evaluasi fasilitas kesehatan berdasarkan kriteria ramah lansia.
• Pengukuran: Penilaian fasilitas kesehatan berdasarkan desain dan layanan yang
memenuhi kebutuhan lansia.
5. Peningkatan Aksesibilitas Kesehatan Lansia:
• Indikator: Peningkatan aksesibilitas lansia terhadap layanan kesehatan.
• Pengukuran: Survei dan pemantauan tingkat kepuasan lansia terhadap
aksesibilitas layanan kesehatan.
6. Peningkatan Pengetahuan Lansia tentang Kesehatan:
• Indikator: Peningkatan pengetahuan lansia tentang kesehatan dan pencegahan
penyakit.
• Pengukuran: Survei dan evaluasi tingkat pengetahuan setelah partisipasi dalam
program edukasi.

28
7. Peningkatan Dukungan Masyarakat terhadap Lansia:
• Indikator: Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap lansia.
• Pengukuran: Survei dan pemantauan tingkat dukungan dan integrasi lansia dalam
masyarakat.
8. Efektivitas Layanan Kesehatan Mental untuk Lansia:
• Indikator: Peningkatan akses dan efektivitas layanan kesehatan mental untuk
lansia.
• Pengukuran: Evaluasi tingkat penggunaan dan hasil layanan kesehatan mental.
program kesehatan dan pelayanan lansia di Kabupaten Wajo memberikan dampak positif
pada kesehatan dan kesejahteraan lansia, menjadikan masyarakat lebih siap menghadapi
tantangan aging population.
II. Isu Strategis: Kesiapan menunjang Superhub Koridor Ekonomi Nusantara dan Industri
berbasis SDA
Program Prioritas: Pembangunan Infrastruktur untuk Superhub Koridor Ekonomi
Nusantara
1. Menginvestasikan dalam Infrastruktur Transportasi dan Logistik:
• Program Aksi: Meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi untuk
memperkuat peran Kabupaten Wajo sebagai Superhub Koridor Ekonomi
Nusantara.
a. Pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang mendukung kelancaran
arus barang dan orang.
b. Investasi dalam moda transportasi modern dan efisien, seperti kereta api,
pelabuhan, dan bandara.
c. Implementasi sistem logistik terintegrasi untuk mendukung distribusi
barang secara efisien.
2. Mendorong Kemitraan dengan Sektor Swasta untuk Pengembangan Infrastruktur
yang Berkelanjutan:
• Program Aksi: Melibatkan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur
untuk mempercepat proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan.
a. Fasilitasi dialog dan kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta,
dan lembaga keuangan.
b. Menawarkan insentif dan kemudahan berusaha untuk menarik investasi
sektor swasta.

29
c. Memastikan keberlanjutan proyek melalui kemitraan jangka panjang dan
perjanjian yang baik.
1. Peningkatan Kapasitas dan Efisiensi Transportasi:
• Indikator: Peningkatan kapasitas dan efisiensi jaringan transportasi.
• Pengukuran: Evaluasi kecepatan, kapasitas, dan keterhubungan jaringan
transportasi.
2. Pembangunan Infrastruktur Transportasi Modern:
• Indikator: Jumlah proyek infrastruktur transportasi modern yang berhasil
dibangun.
• Pengukuran: Pemantauan pembangunan bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan
infrastruktur transportasi lainnya.
3. Peningkatan Aksesibilitas ke Pusat-Pusat Industri dan Pelabuhan:
• Indikator: Peningkatan aksesibilitas ke pusat-pusat industri dan pelabuhan.
• Pengukuran: Evaluasi waktu tempuh dan efisiensi transportasi ke pusat-pusat
ekonomi.
4. Jumlah dan Nilai Investasi Sektor Swasta:
• Indikator: Jumlah dan nilai investasi yang berhasil ditarik dari sektor swasta.
• Pengukuran: Pemantauan investasi sektor swasta dalam proyek-proyek
infrastruktur.
5. Keberlanjutan Proyek Infrastruktur:
• Indikator: Keberlanjutan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
• Pengukuran: Evaluasi keberlanjutan dan kondisi proyek setelah selesai.
6. Pengurangan Waktu dan Biaya Distribusi Barang:
• Indikator: Pengurangan waktu dan biaya distribusi barang.
• Pengukuran: Evaluasi perbandingan waktu dan biaya distribusi sebelum dan
setelah pembangunan infrastruktur.
7. Peningkatan Daya Saing Koridor Ekonomi Nusantara:
• Indikator: Peningkatan peringkat daya saing Kabupaten Wajo dalam konteks
Koridor Ekonomi Nusantara.
• Pengukuran: Evaluasi peringkat daya saing dan faktor-faktor yang
memengaruhinya.
8. Peningkatan Kualitas Layanan dan Fasilitas Logistik:
• Indikator: Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas logistik.
• Pengukuran: Evaluasi tingkat kepuasan pengguna layanan logistik dan fasilitas
terkait.

30
Kabupaten Wajo membangun infrastruktur yang solid untuk mendukung peran strategisnya
sebagai Superhub Koridor Ekonomi Nusantara, menciptakan kondisi yang kondusif bagi
pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan.
III. Isu Strategis: Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Masih Rendah
Program Prioritas: Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
1. Memperkuat Lembaga dan Kebijakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang
Berkelanjutan:
• Program Aksi: Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dan perluasan
kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan.
a. Evaluasi dan perbarui peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan
pengelolaan sumber daya alam.
b. Penguatan lembaga terkait, termasuk peningkatan kapasitas pegawai dan
integrasi pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan.
2. Mendorong Adopsi Teknologi Modern dalam Sektor Pertanian, Perikanan, dan
Pertambangan:
• Program Aksi: Mendorong penggunaan teknologi modern untuk
meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan
tanpa merusak lingkungan.
a. Fasilitasi pelatihan dan bantuan teknis untuk masyarakat dalam penerapan
teknologi modern.
b. Dukung riset dan pengembangan inovasi teknologi yang sesuai dengan
kondisi lokal dan ramah lingkungan.
1. Perubahan dan Pembaruan Kebijakan:
• Indikator: Jumlah kebijakan yang telah direvisi atau diperbarui untuk mendukung
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
• Pengukuran: Analisis dokumen kebijakan dan perbandingan dengan standar
keberlanjutan.
2. Kapasitas Lembaga Pemerintah:
• Indikator: Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah terkait dengan pengelolaan
sumber daya alam.
• Pengukuran: Evaluasi hasil pelatihan dan perkembangan keterampilan pegawai.

31
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam:
• Indikator: Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
terkait sumber daya alam.
• Pengukuran: Survei dan evaluasi tingkat partisipasi dalam forum dan kegiatan
terkait pengelolaan sumber daya alam.
4. Penggunaan Teknologi Modern:
• Indikator: Tingkat adopsi teknologi modern di sektor pertanian, perikanan, dan
pertambangan.
• Pengukuran: Pemantauan implementasi teknologi dan perbandingan hasil dengan
metode tradisional.
5. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan:
• Indikator: Peningkatan produktivitas tanaman, hasil perikanan, dan produksi
pertambangan.
• Pengukuran: Evaluasi data produksi sebelum dan setelah penerapan teknologi
modern.
6. Penurunan Dampak Negatif Lingkungan:
• Indikator: Penurunan dampak negatif terhadap lingkungan dari sektor pertanian,
perikanan, dan pertambangan.
• Pengukuran: Evaluasi dampak lingkungan sebelum dan setelah adopsi teknologi
modern.
7. Keberlanjutan Lingkungan:
• Indikator: Peningkatan dan pemeliharaan keberlanjutan lingkungan dalam sektor
pertanian, perikanan, dan pertambangan.
• Pengukuran: Evaluasi praktik-praktik berkelanjutan dan pemeliharaan lingkungan.
8. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat:
• Indikator: Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terlibat dalam
sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan.
• Pengukuran: Survei dan analisis data ekonomi masyarakat terkait.
program pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Kabupaten Wajo memberikan
dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian lokal.
IV. Isu Strategis: Rendahnya Adaptasi Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi
Program Prioritas: Pendidikan dan Pelatihan Teknologi dan Digitalisasi
1. Meningkatkan Investasi dalam Pendidikan Teknologi dan Digitalisasi:

32
• Program Aksi: Penguatan sektor pendidikan untuk memastikan masyarakat
memiliki keterampilan yang diperlukan dalam era teknologi dan digitalisasi.
a. Peningkatan dana pendidikan untuk mengintegrasikan kurikulum teknologi
dan digitalisasi di semua tingkatan pendidikan.
b. Pengembangan program pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi
dalam mengajar teknologi.
c. Fasilitasi akses masyarakat terhadap pelatihan dan kursus teknologi.
2. Mengembangkan Pusat Pelatihan dan Inkubator Teknologi:
• Program Aksi: Membangun pusat pelatihan dan inkubator teknologi sebagai
tempat untuk belajar, berkolaborasi, dan mengembangkan inovasi lokal.
a. Pendirian pusat pelatihan dengan fasilitas modern dan peralatan
teknologi.
b. Menyediakan mentorship dan dukungan teknis bagi inovator dan startup
lokal.
c. Mendorong kolaborasi antara pusat pelatihan, perguruan tinggi, dan
industri.
1. Peningkatan Keterampilan Teknologi Masyarakat:
• Indikator: Peningkatan tingkat keterampilan teknologi di kalangan siswa dan
masyarakat umum.
• Pengukuran: Evaluasi berbasis tes atau sertifikasi yang mencerminkan
keterampilan teknologi.
2. Integrasi Kurikulum Teknologi dalam Pendidikan:
• Indikator: Tingkat integrasi kurikulum teknologi dan digitalisasi di tingkat
pendidikan formal.
• Pengukuran: Evaluasi kurikulum sekolah dan perguruan tinggi terkait teknologi.
3. Partisipasi Guru dalam Pelatihan Teknologi:
• Indikator: Persentase guru yang berpartisipasi dalam pelatihan teknologi.
• Pengukuran: Survei dan pemantauan tingkat partisipasi guru dalam pelatihan
teknologi.
4. Jumlah Inovasi Lokal yang Berkembang:
• Indikator: Jumlah dan jenis inovasi lokal yang berkembang dari pusat pelatihan dan
inkubator.
• Pengukuran: Monitoring proyek dan produk inovatif yang dihasilkan.
5. Peningkatan Jumlah Startup dan Usaha Teknologi Lokal:

33
• Indikator: Peningkatan jumlah startup dan usaha teknologi lokal.
• Pengukuran: Evaluasi data pendaftaran dan perkembangan usaha teknologi.
6. Keberlanjutan Pusat Pelatihan dan Inkubator:
• Indikator: Keberlanjutan operasional dan dampak pusat pelatihan dan inkubator.
• Pengukuran: Evaluasi keberlanjutan berdasarkan dukungan pemerintah,
partisipasi masyarakat, dan pencapaian tujuan.
7. Kolaborasi antara Pusat Pelatihan, Perguruan Tinggi, dan Industri:
• Indikator: Tingkat kolaborasi antara pusat pelatihan, perguruan tinggi, dan
industri.
• Pengukuran: Evaluasi kerja sama proyek dan program antara berbagai pihak.
8. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Teknologi:
• Indikator: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam acara dan kegiatan teknologi.
• Pengukuran: Survei dan pemantauan tingkat partisipasi masyarakat dalam
kegiatan teknologi.
program pendidikan dan pelatihan teknologi dan digitalisasi di Kabupaten Wajo berhasil
meningkatkan keterampilan masyarakat dan mendorong inovasi lokal, sehingga masyarakat
dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi secara efektif.
V. Isu Strategis: Penurunan Fungsi Danau Tempe
Program Prioritas: Program Pemulihan Danau Tempe
1. Program Restorasi Danau:
• Program Aksi: Melaksanakan serangkaian tindakan untuk memulihkan dan
meningkatkan kualitas air serta ekosistem Danau Tempe.
a. Evaluasi kondisi danau untuk menentukan masalah utama dan merancang
solusi yang sesuai.
b. Implementasi kebijakan perlindungan lingkungan dan regulasi untuk
menghentikan kerusakan lebih lanjut.
c. Penanaman tumbuhan air dan pengendalian spesies invasif untuk
mendukung keberlanjutan ekosistem.
2. Mendorong Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Upaya Pemulihan Danau:
• Program Aksi: Melibatkan aktif masyarakat dalam upaya pemulihan danau
untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab bersama.
a. Program edukasi dan kesadaran lingkungan di sekolah dan komunitas.

34
b. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemantauan danau serta pelestarian
lingkungan.
c. Inisiatif untuk memotivasi dan memberdayakan masyarakat lokal dalam
upaya pemulihan.
1. Peningkatan Kualitas Air Danau:
• Indikator: Peningkatan parameter kualitas air, seperti tingkat keasaman,
kejernihan, dan tingkat polutan.
• Pengukuran: Pengambilan sampel dan analisis rutin untuk memantau perubahan
kualitas air.
2. Pemulihan Ekosistem Danau:
• Indikator: Peningkatan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem
Danau Tempe.
• Pengukuran: Pemantauan flora dan fauna, serta evaluasi kondisi ekosistem secara
keseluruhan.
3. Pengurangan Beban Pencemaran:
• Indikator: Pengurangan beban pencemaran dari sumber-sumber utama, seperti
limbah domestik dan pertanian.
• Pengukuran: Pemantauan jumlah dan jenis pencemar serta penilaian keefektifan
langkah-langkah pengendalian.
4. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemulihan:
• Indikator: Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemulihan dan kesadaran
lingkungan.
• Pengukuran: Survei dan pemantauan tingkat partisipasi dalam kegiatan
pemulihan.
5. Keberlanjutan Program Pemulihan:
• Indikator: Keberlanjutan dan kesinambungan program pemulihan danau.
• Pengukuran: Evaluasi dukungan dan partisipasi masyarakat setelah program
diimplementasikan.
6. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pentingnya Danau:
• Indikator: Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang peran dan pentingnya
danau.
• Pengukuran: Survei dan evaluasi tingkat pengetahuan sebelum dan setelah
program edukasi.
7. Adopsi Praktik Berkelanjutan oleh Masyarakat:
• Indikator: Tingkat adopsi praktik berkelanjutan oleh masyarakat sekitar Danau
Tempe.

35
• Pengukuran: Evaluasi tingkat penerapan praktik berkelanjutan seperti pengelolaan
sampah dan pertanian berkelanjutan.
8. Peningkatan Partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah:
• Indikator: Peningkatan keterlibatan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah
dalam upaya pemulihan danau.
• Pengukuran: Evaluasi jumlah dan kualitas kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal.
Program pemulihan Danau Tempe yang diarahkan pada kualitas air dan keberlanjutan
ekosistem membutuhkan partisipasi aktif dan berkelanjutan dari semua pihak terlibat,
termasuk masyarakat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah.
VI. Isu Strategis: Rendahnya Pendidikan Lingkungan
Program Prioritas: Pendidikan Lingkungan dan Kesadaran Masyarakat
1. Melakukan Kampanye Penyuluhan dan Edukasi Lingkungan:
• Program Aksi: Menyelenggarakan program kampanye yang fokus pada
penyuluhan dan edukasi lingkungan di lingkungan sekolah dan masyarakat
umum.
a. Integrasi materi pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum sekolah.
b. Pelaksanaan seminar, lokakarya, dan kegiatan edukasi di tingkat
masyarakat.
c. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga
lingkungan.
2. Membangun Pusat Informasi Lingkungan:
• Program Aksi: Membangun pusat informasi lingkungan sebagai sumber daya
pusat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.
a. Pembangunan fasilitas pusat informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat.
b. Pengembangan platform digital untuk menyajikan informasi lingkungan.
c. Organisasi kegiatan pelatihan dan workshop di pusat informasi untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat.
1. Peningkatan Tingkat Pengetahuan Lingkungan di Sekolah:
• Indikator: Peningkatan nilai atau hasil ujian tentang pengetahuan lingkungan di
kalangan siswa.

36
• Pengukuran: Evaluasi hasil tes sebelum dan sesudah integrasi materi pendidikan
lingkungan.
2. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Program Lingkungan:
• Indikator: Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan, seperti
seminar, lokakarya, dan program penanaman pohon.
• Pengukuran: Pemantauan dan survei partisipasi masyarakat dalam berbagai
kegiatan.
3. Peningkatan Permintaan Informasi di Pusat Informasi Lingkungan:
• Indikator: Peningkatan jumlah kunjungan atau permintaan informasi di pusat
informasi lingkungan.
• Pengukuran: Rekam jejak pengunjung dan permintaan informasi di pusat
informasi.
4. Keterlibatan Pemerintah dan Lembaga dalam Kampanye:
• Indikator: Tingkat keterlibatan pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam
mendukung kampanye penyuluhan dan edukasi lingkungan.
• Pengukuran: Evaluasi partisipasi dan dukungan aktif pemerintah dalam kampanye.
5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pelestarian Lingkungan:
• Indikator: Survei untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya
pelestarian lingkungan.
• Pengukuran: Pengumpulan data sebelum dan sesudah kampanye melalui survei
dan penilaian masyarakat.
6. Penggunaan Platform Digital untuk Edukasi Lingkungan:
• Indikator: Peningkatan jumlah pengguna dan interaksi dengan platform digital
pendidikan lingkungan.
• Pengukuran: Analisis statistik penggunaan dan interaksi di platform digital.
7. Peningkatan Praktik Berkelanjutan dalam Masyarakat:
• Indikator: Peningkatan praktik berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah,
penghematan energi, dan penghijauan lingkungan.
• Pengukuran: Survei dan pemantauan tingkat adopsi praktik berkelanjutan di
masyarakat.
8. Peningkatan Rasa Tanggung Jawab Masyarakat terhadap Lingkungan:
• Indikator: Peningkatan tingkat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat
terhadap lingkungan.
• Pengukuran: Survei dan analisis tingkat tanggung jawab masyarakat terhadap isu
lingkungan.
program pendidikan lingkungan dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Wajo efektif

37
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan isu lingkungan serta mendorong perubahan
perilaku menuju praktik yang lebih berkelanjutan.
VII. Isu Strategis: Masih Rendahnya Kualitas Mitigasi Bencana
Program Prioritas: Penguatan Mitigasi Bencana
1. Meningkatkan Kapasitas dan Pelatihan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana:
• Program Aksi: Memperkuat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam
menghadapi dan merespons bencana.
a. Pelaksanaan pelatihan reguler untuk komunitas terkait pertolongan
pertama dan evakuasi.
b. Pembentukan kelompok sukarelawan bencana dan tim tanggap darurat di
tingkat lokal.
c. Integrasi materi mitigasi bencana dalam kurikulum pendidikan formal dan
informal.
2. Mengembangkan Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi yang Efektif:
• Program Aksi: Membangun infrastruktur teknologi dan sistem manajemen
untuk peringatan dini dan evakuasi cepat.
a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur peringatan dini, seperti
sirene dan sistem pengeras suara.
b. Pengembangan aplikasi seluler atau platform digital untuk peringatan dini.
c. Penguatan koordinasi antara pihak berwenang, tim tanggap darurat, dan
masyarakat dalam pelaksanaan evakuasi.
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelatihan Mitigasi Bencana:
• Indikator: Persentase masyarakat yang telah mengikuti pelatihan mitigasi bencana.
• Pengukuran: Pencatatan kehadiran pada pelatihan dan workshop yang
diselenggarakan.
2. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Masyarakat:
• Indikator: Peningkatan tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam
menghadapi bencana.
• Pengukuran: Evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengukur perubahan
dalam pengetahuan dan keterampilan.
3. Jumlah dan Kualitas Kelompok Sukarelawan Bencana:

38
• Indikator: Jumlah kelompok sukarelawan bencana yang terbentuk dan tingkat
keterlibatan mereka.
• Pengukuran: Pemantauan pembentukan kelompok sukarelawan dan partisipasi
mereka dalam kegiatan mitigasi.
4. Efektivitas Sistem Peringatan Dini:
• Indikator: Kecepatan dan akurasi sistem peringatan dini dalam memberikan
informasi bencana.
• Pengukuran: Evaluasi waktu respons dan tingkat akurasi peringatan dini yang
diterima masyarakat.
5. Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Sistem Peringatan Dini:
• Indikator: Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan cara
menggunakan sistem peringatan dini.
• Pengukuran: Survei dan penilaian tingkat kesadaran masyarakat melalui kampanye
informasi.
6. Efektivitas Sistem Evakuasi:
• Indikator: Kecepatan dan keberlanjutan sistem evakuasi dalam kondisi darurat.
• Pengukuran: Evaluasi waktu evakuasi dan keberlanjutan proses evakuasi.
7. Tingkat Keandalan dan Aksesibilitas Infrastruktur Peringatan Dini:
• Indikator: Keandalan dan aksesibilitas infrastruktur peringatan dini.
• Pengukuran: Evaluasi keandalan peralatan peringatan dini dan aksesibilitas
masyarakat terhadap sistem tersebut.
8. Koordinasi antara Pihak Berwenang dan Masyarakat:
• Indikator: Tingkat koordinasi dan keterlibatan pihak berwenang dengan
masyarakat dalam pelaksanaan mitigasi bencana.
• Pengukuran: Evaluasi kolaborasi antara pihak berwenang dan masyarakat dalam
kegiatan mitigasi dan evakuasi.
Program penguatan mitigasi bencana ini akan membantu meningkatkan kesiapsiagaan dan
respon masyarakat Kabupaten Wajo terhadap bencana serta meningkatkan efektivitas sistem
peringatan dini dan evakuasi dalam melindungi nyawa dan harta benda.

39
Indikator keberhasilan visi ini mencakup tiga dimensi utama: Mandiri, Maju, dan
Berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai indikator keberhasilan masing-
masing dimensi:
1. MANDIRI:
Definisi Mandiri:
Mandiri dalam konteks Kabupaten Wajo merujuk pada kemampuan daerah tersebut untuk
memenuhi kebutuhan lokal tanpa terlalu bergantung pada dukungan dari Pusat. Dengan kata
lain, Kabupaten Wajo dianggap mandiri jika mampu mengelola sumber daya dan potensi yang
dimilikinya secara efektif, baik dalam aspek ekonomi, infrastruktur, maupun sektor pertanian
dan perikanan. Kemandirian ini tidak hanya mencakup kemandirian ekonomi, tetapi juga
kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengelolaan sumber daya
alam, dan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal.
a. Peningkatan Kemandirian Ekonomi:
• Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal: Mengukur pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Wajo dengan fokus pada sektor-sektor potensial di daerah tersebut. Indikator ini dapat
mencakup peningkatan nilai tambah produk lokal, jumlah lapangan pekerjaan, dan
kontribusi sektor-sektor tertentu terhadap PDB daerah.
4
Perumusan Indikator Keberhasilan
Visi RPJPD 2025-2045

40
• Diversifikasi Pendapatan: Mengukur sejauh mana pendapatan masyarakat
diversifikasi melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang beragam. Diversifikasi
pendapatan dapat mencakup sektor industri, pariwisata, atau sektor jasa lainnya yang
mendukung keberlanjutan ekonomi daerah.
b. Peningkatan Infrastruktur Lokal:
• Pembangunan Infrastruktur Dasar: Menilai kemajuan pembangunan infrastruktur
dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi. Infrastruktur yang memadai
mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, dan memberikan dampak
positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
• Keberlanjutan Infrastruktur: Mengukur upaya untuk memastikan keberlanjutan
infrastruktur melalui pemeliharaan, perawatan, dan pengembangan berkelanjutan.
Keberlanjutan infrastruktur juga dapat melibatkan penerapan teknologi ramah
lingkungan.
c. Pengembangan Sektor Pertanian dan Perikanan:
• Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perikanan: Menilai peningkatan
produktivitas dalam sektor pertanian dan perikanan. Ini dapat mencakup peningkatan
hasil pertanian, pemanfaatan teknologi modern, dan diversifikasi produk pertanian.
• Ketersediaan Pangan Lokal: Mengukur tingkat ketersediaan pangan lokal dengan
memastikan pasokan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
setempat. Hal ini dapat mencakup keberlanjutan produksi pangan lokal, distribusi yang
efisien, dan keberlanjutan rantai pasok pangan.
Pengukuran indikator keberhasilan ini memberikan gambaran yang lebih rinci tentang
kemajuan Kabupaten Wajo menuju kemandirian. Dengan memonitor dan mengevaluasi
indikator ini secara teratur, dapat diidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan langkah-
langkah yang dapat diambil untuk memastikan Kabupaten Wajo mencapai tingkat
kemandirian yang diinginkan.
2. MAJU:
Definisi Maju:
Maju dalam konteks Kabupaten Wajo mengacu pada kondisi di mana Kabupaten tersebut
memiliki tingkat pendapatan masyarakat yang memberikan kontribusi signifikan pada
pencapaian pendapatan nasional, setara dengan negara maju, pada tahun 2045. Artinya,
Kabupaten Wajo dianggap maju jika mampu mencapai tingkat pembangunan ekonomi,
pendidikan, dan pengembangan sektor industri yang memberikan dampak positif pada
kesejahteraan masyarakat dan kontribusi ekonominya secara nasional.
a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat:
• Pertumbuhan Ekonomi: Mengukur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo sebagai
indikator utama peningkatan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang
signifikan dapat memberikan dampak positif pada penciptaan lapangan kerja,
peningkatan produksi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

41
• Peningkatan Pendapatan Per Kapita: Menilai peningkatan pendapatan per kapita
sebagai tanda kemajuan ekonomi dan redistribusi keuntungan ekonomi kepada
masyarakat. Peningkatan pendapatan per kapita mencerminkan peningkatan taraf
hidup.
b. Pendidikan dan Keterampilan:
• Akses dan Mutu Pendidikan: Mengukur peningkatan akses pendidikan dan
peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Wajo. Akses pendidikan yang lebih baik
mencakup peningkatan partisipasi dan retensi siswa, sementara peningkatan mutu
mencakup peningkatan kualitas guru, fasilitas belajar, dan kurikulum.
• Pengembangan Keterampilan: Menilai upaya pengembangan keterampilan
masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan non-formal. Pengembangan
keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dapat meningkatkan daya
saing masyarakat di sektor ekonomi yang berkembang.
c. Pengembangan Sektor Industri:
• Diversifikasi Ekonomi: Mengukur upaya dalam mendiversifikasi sektor ekonomi
dengan fokus pada pengembangan sektor industri dan teknologi. Peningkatan
kontribusi sektor industri dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan mengurangi
ketergantungan pada sektor-sektor tertentu.
• Adopsi Teknologi: Menilai tingkat adopsi teknologi dalam sektor industri untuk
meningkatkan efisiensi dan daya saing. Adopsi teknologi yang canggih dapat memacu
pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang baru di sektor industri.
Dengan memperhatikan indikator keberhasilan ini, Kabupaten Wajo dapat memonitor
kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Pencapaian
target-target ini akan membantu Kabupaten Wajo untuk berkontribusi secara signifikan pada
tingkat pendapatan nasional, mencapai status maju pada tahun 2045, serta meningkatkan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
3. BERKELANJUTAN:
Definisi Berkelanjutan:
Berkelanjutan dalam konteks Kabupaten Wajo mencerminkan kondisi di mana Kabupaten
tersebut mampu memanfaatkan sumber daya dan lingkungan dengan bertanggung jawab,
sehingga dapat memastikan kesinambungan pembangunan dari generasi ke generasi. Ini
melibatkan pendekatan holistik yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
untuk menciptakan kondisi di mana kebutuhan saat ini dapat terpenuhi tanpa merugikan
kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
a. Pengelolaan Lingkungan:
• Implementasi Kebijakan Lingkungan: Mengukur sejauh mana Kabupaten Wajo
mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Ini
melibatkan penetapan dan penerapan regulasi yang mendukung pengelolaan

42
lingkungan yang berkelanjutan, termasuk pengendalian polusi, pengelolaan limbah,
dan pelestarian biodiversitas.
• Praktik Berkelanjutan: Menilai adopsi praktik berkelanjutan dalam kegiatan sehari-
hari, baik di sektor publik maupun swasta. Praktik ini dapat mencakup penggunaan
energi terbarukan, penghematan air, dan pengurangan jejak karbon.
b. Konservasi Sumber Daya Alam:
• Upaya Pelestarian: Mengukur upaya yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya
alam, termasuk lahan, air, dan keanekaragaman hayati. Ini melibatkan implementasi
strategi konservasi, penanaman kembali, dan perlindungan ekosistem alami.
• Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Menilai bagaimana sumber
daya alam digunakan dengan bijaksana untuk memastikan bahwa pemanfaatannya
tidak merugikan lingkungan dan dapat mendukung keberlanjutan jangka panjang.
c. Partisipasi Masyarakat:
• Keterlibatan dan Kesadaran Masyarakat: Mengukur tingkat keterlibatan masyarakat
dalam program-program keberlanjutan dan upaya pelestarian lingkungan. Ini
mencakup tingkat kesadaran, partisipasi dalam program penanaman pohon,
kampanye lingkungan, dan dukungan terhadap praktik berkelanjutan.
• Pendidikan dan Informasi Lingkungan: Menilai upaya untuk meningkatkan
pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait keberlanjutan dan pelestarian
lingkungan melalui program-program pendidikan dan penyuluhan.
Dengan fokus pada indikator keberhasilan ini, Kabupaten Wajo dapat memastikan bahwa
pembangunan yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi
juga memperhatikan keseimbangan ekologis dan meminimalkan dampak negatif terhadap
lingkungan. Kesinambungan ini memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati
sumber daya alam dan lingkungan yang sama, atau bahkan lebih baik, daripada generasi
sekarang.
Setiap indikator keberhasilan tersebut perlu diukur secara periodik dan dievaluasi guna
memastikan bahwa Kabupaten Wajo bergerak menuju visi "Wajo Mandiri Maju
Berkelanjutan" pada tahun 2025-2045 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain
itu, kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting
untuk mencapai tujuan tersebut.

43
1. Misi I: Kolaborasi untuk Transformasi Sosial.
Misi ini bertujuan untuk mencapai transformasi sosial di Kabupaten Wajo melalui kolaborasi
antara berbagai pihak dalam upaya perbaikan kesehatan dan pendidikan, serta pengurangan
kemiskinan dan ketimpangan. Kolaborasi diharapkan menjadi pilar utama dalam memajukan
aspek-aspek kunci kehidupan masyarakat untuk mencapai visi Kabupaten Wajo yang mandiri,
maju, dan berkelanjutan.
Upaya Transformasi Sosial:
1. Perbaikan Kesehatan:
• Strategi: Melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga
pendidikan, lembaga kesehatan, dan masyarakat, untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat secara menyeluruh.
a. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah
kabupaten.
b. Menggalakkan program-program preventif dan promotif untuk mencegah
penyakit.
c. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi kesehatan
masyarakat.
5 Perumusan Upaya dan Indikator
Keberhasilan Misi RPJPD 2025-2045

44
2. Perbaikan Pendidikan:
• Strategi: Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas, dan sektor swasta
untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas.
a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah kabupaten.
b. Pelibatan komunitas dalam mendukung kegiatan pendidikan.
c. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan:
• Strategi: Membangun kemitraan strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan
dan ketimpangan di Kabupaten Wajo.
a. Mendorong pembentukan koperasi dan usaha kecil untuk menciptakan
lapangan kerja.
b. Implementasi program bantuan sosial yang tepat sasaran.
c. Penguatan pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional untuk
meningkatkan daya saing tenaga kerja.
1. Tingkat Kesehatan Masyarakat:
• Indikator: Angka harapan hidup, angka kematian bayi, dan angka kematian ibu.
• Pengukuran: Evaluasi reguler menggunakan data kesehatan masyarakat.
2. Kualitas Pendidikan:
• Indikator: Tingkat partisipasi, kelulusan, dan hasil ujian nasional atau serupa.
• Pengukuran: Analisis data pendidikan dan hasil evaluasi periodik.
3. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan:
• Indikator: Persentase penduduk miskin, Gini Ratio atau indikator ketimpangan
ekonomi.
• Pengukuran: Analisis data kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
4. Partisipasi dan Keterlibatan Komunitas:
• Indikator: Tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan,
pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
• Pengukuran: Survei dan pemantauan partisipasi dalam berbagai kegiatan.
5. Kualitas Kemitraan dan Kolaborasi:
• Indikator: Keberlanjutan dan efektivitas kemitraan antara pemerintah, lembaga,
dan masyarakat.
• Pengukuran: Evaluasi tingkat kepuasan dan hasil dari kemitraan yang dibangun.
6. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan:

45
• Indikator: Jumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan yang tersedia dan dijangkau
oleh masyarakat.
• Pengukuran: Pemantauan dan evaluasi tingkat aksesibilitas fasilitas-fasilitas
kesehatan dan pendidikan.
Misi ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kemitraan dalam upaya mencapai
transformasi sosial yang komprehensif dan berkelanjutan di Kabupaten Wajo. Indikator
keberhasilan yang terukur akan membantu memonitor kemajuan dan efektivitas program-
program yang diimplementasikan dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Wajo.
2. Misi II: Kolaborasi untuk Transformasi Tata Kelola.
Misi ini bertujuan untuk mencapai transformasi tata kelola di Kabupaten Wajo melalui
kolaborasi antara berbagai pihak, dengan fokus pada perbaikan pelayanan publik, peningkatan
inovasi daerah, dan digitalisasi pemerintahan. Kolaborasi dianggap sebagai kunci utama dalam
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas tata kelola pemerintahan untuk
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
Upaya Transformasi Tata Kelola:
1. Perbaikan Pelayanan Publik:
• Strategi: Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pelayanan publik, dan
masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik.
a. Implementasi sistem layanan satu pintu untuk mempermudah akses
masyarakat.
b. Peningkatan kapasitas dan pelatihan pegawai pelayanan publik.
c. Menerapkan mekanisme umpan balik dan evaluasi kinerja pelayanan.
2. Peningkatan Inovasi Daerah:
• Strategi: Menggalakkan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, lembaga
riset, dan komunitas untuk merancang dan mengimplementasikan inovasi daerah.
a. Membentuk pusat inovasi daerah atau laboratorium kebijakan.
b. Mendorong penelitian dan pengembangan dalam skala lokal.
c. Memberikan insentif untuk inovasi sektor swasta yang mendukung
pembangunan daerah.
3. Digitalisasi Pemerintahan:
• Strategi: Menggandeng pihak swasta dan lembaga teknologi untuk mempercepat
proses digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
a. Implementasi sistem administrasi dan manajemen berbasis teknologi
informasi.

46
b. Mendorong adopsi e-government dan pelayanan online.
c. Peningkatan literasi digital masyarakat.
1. Kualitas Pelayanan Publik:
• Indikator: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
• Pengukuran: Survei kepuasan masyarakat secara reguler.
2. Efektivitas Sistem Satu Pintu:
• Indikator: Peningkatan efisiensi dalam penanganan permintaan layanan melalui
sistem satu pintu.
• Pengukuran: Analisis waktu respon dan peningkatan jumlah permintaan yang
ditangani.
3. Tingkat Inovasi Daerah:
• Indikator: Jumlah dan kualitas inovasi yang diimplementasikan dalam lingkup
daerah.
• Pengukuran: Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inovasi serta dampaknya.
4. Adopsi E-Government:
• Indikator: Tingkat adopsi e-government oleh masyarakat dan lembaga
pemerintahan.
• Pengukuran: Analisis penggunaan platform e-government dan pelibatan
masyarakat.
5. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat:
• Indikator: Peningkatan tingkat literasi digital masyarakat.
• Pengukuran: Survei dan evaluasi program literasi digital.
6. Partisipasi Pihak Swasta dalam Inovasi:
• Indikator: Tingkat partisipasi sektor swasta dalam mendukung inovasi daerah.
• Pengukuran: Evaluasi keterlibatan dan kontribusi sektor swasta dalam program
inovasi.
7. Efisiensi dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan:
• Indikator: Peningkatan efisiensi dan tingkat transparansi dalam pengelolaan
pemerintahan.
• Pengukuran: Evaluasi proses internal pemerintahan dan tingkat keterbukaan
informasi publik.
Misi ini menekankan pentingnya kolaborasi dalam merancang dan menjalankan solusi inovatif
untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Indikator keberhasilan yang terukur
membantu memantau perkembangan dan efektivitas upaya transformasi tata kelola di
Kabupaten Wajo.

47
3. Misi III: Kolaborasi untuk Transformasi Ekonomi.
Misi ini bertujuan untuk mencapai transformasi ekonomi Kabupaten Wajo melalui kolaborasi
antara berbagai pihak. Fokus utama misi ini adalah peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat,
pergeseran struktur ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan lapangan
kerja, dan peluang usaha berbasis sumber daya ekonomi lokal.
Upaya Transformasi Ekonomi:
1. Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat:
• Strategi: Menggandeng pelaku ekonomi lokal, sektor swasta, dan masyarakat
untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
a. Mendorong kewirausahaan dan inovasi di kalangan masyarakat.
b. Memberikan dukungan kepada UMKM dan pelaku ekonomi lokal.
c. Melakukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan
pengusaha.
2. Pergeseran Struktur Ekonomi:
• Strategi: Kolaborasi dengan sektor industri, lembaga pendidikan, dan pelaku
ekonomi untuk merancang strategi pergeseran struktur ekonomi.
a. Identifikasi dan promosikan sektor-sektor ekonomi potensial.
b. Dukung peningkatan daya saing industri lokal melalui inovasi dan teknologi.
c. Pemantapan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
• Strategi: Mendorong diversifikasi ekonomi dan menciptakan kondisi yang
mendukung peningkatan pendapatan masyarakat.
a. Mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi
pertumbuhan.
b. Memberikan pelatihan dan pendidikan vokasional untuk meningkatkan
keterampilan masyarakat.
c. Mendukung program-program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.
4. Pengembangan Lapangan Kerja:
• Strategi: Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pelatihan
untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
a. Memberikan insentif kepada perusahaan untuk membuka lapangan kerja.
b. Mengidentifikasi kebutuhan pasar tenaga kerja dan menyelaraskan pendidikan
dengan kebutuhan tersebut.

48
c. Mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja.
5. Peluang Usaha Berbasis Sumber Daya Ekonomi Lokal:
• Strategi: Mendorong pemanfaatan dan pengembangan potensi ekonomi lokal
dalam menciptakan peluang usaha.
a. Mendukung pengembangan agribisnis dan sektor pertanian.
b. Promosi dan dukungan terhadap industri kreatif dan pariwisata lokal.
c. Memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat untuk menciptakan
produk dan layanan bernilai tambah.
1. Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat:
• Indikator: Pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
• Pengukuran: Pencatatan jumlah dan pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut.
2. Pergeseran Struktur Ekonomi:
• Indikator: Diversifikasi sektor ekonomi dan peningkatan kontribusi sektor-sektor
yang memiliki potensi pertumbuhan.
• Pengukuran: Analisis data ekonomi dan kontribusi sektor terhadap PDB.
• Indikator: Peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat.
• Pengukuran: Survei pendapatan masyarakat dan pemantauan secara periodik.
4. Pengembangan Lapangan Kerja:
• Indikator: Jumlah lapangan kerja baru yang tercipta.
• Pengukuran: Pencatatan dan pemantauan pembukaan lapangan kerja.
5. Peluang Usaha Berbasis Sumber Daya Ekonomi Lokal:
• Indikator: Jumlah inisiatif dan peluang usaha berbasis sumber daya ekonomi lokal.
• Pengukuran: Pemantauan dan evaluasi inisiatif lokal dan pengembangan produk
berbasis sumber daya lokal.
Melalui misi ini, Kabupaten Wajo berupaya untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan
melibatkan berbagai pihak. Indikator keberhasilan yang terukur membantu memantau dan
mengevaluasi dampak dari upaya-upaya transformasi ekonomi yang dilakukan.
4. Misi IV: Kolaborasi untuk Daya Saing Daerah.
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah di Kabupaten Wajo melalui
kolaborasi antara berbagai pihak. Fokus utama misi ini adalah peningkatan daya saing
ekonomi, daya saing infrastruktur, daya saing SDM (Sumber Daya Manusia), dan daya saing

49
investasi. Kolaborasi dianggap sebagai kunci utama dalam menghadapi tantangan dan
menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah:
1. Peningkatan Daya Saing Ekonomi:
• Strategi: Menggandeng pelaku ekonomi lokal, sektor swasta, dan lembaga
pendidikan untuk meningkatkan daya saing sektor ekonomi lokal.
a. Mengidentifikasi dan mempromosikan keunggulan komparatif daerah.
b. Mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas di sektor-sektor kunci.
c. Menyusun kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi ekonomi.
2. Peningkatan Daya Saing Infrastruktur:
• Strategi: Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan
untuk meningkatkan infrastruktur daerah.
a. Mengembangkan infrastruktur transportasi dan teknologi informasi.
b. Menyediakan fasilitas pendukung untuk kegiatan ekonomi.
c. Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.
3. Peningkatan Daya Saing SDM (Sumber Daya Manusia):
• Strategi: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta
untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM.
a. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan.
b. Mendorong program-program peningkatan literasi dan keterampilan.
c. Mengembangkan sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan pasar
tenaga kerja.
4. Peningkatan Daya Saing Investasi:
• Strategi: Menggandeng pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, sektor swasta,
dan lembaga keuangan, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
a. Memberikan insentif yang menarik bagi investasi swasta.
b. Meningkatkan layanan perizinan dan regulasi yang mendukung investasi.
c. Promosi potensi investasi dan peluang bisnis di Kabupaten Wajo.
1. Daya Saing Ekonomi:
• Indikator: Peningkatan PDB dan kontribusi sektor ekonomi lokal terhadap PDB.

50
• Pengukuran: Analisis data ekonomi dan pertumbuhan sektor-sektor utama.
2. Daya Saing Infrastruktur:
• Indikator: Penilaian dan peringkat infrastruktur daerah.
• Pengukuran: Survei dan evaluasi kondisi dan kualitas infrastruktur.
3. Daya Saing SDM:
• Indikator: Peningkatan tingkat pendidikan, keterampilan, dan literasi masyarakat.
• Pengukuran: Evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan, serta survei literasi
masyarakat.
4. Daya Saing Investasi:
• Indikator: Jumlah investasi baru dan pertumbuhan investasi.
• Pengukuran: Pencatatan dan pemantauan investasi yang masuk dan
pertumbuhannya.
Melalui misi ini, Kabupaten Wajo berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung
pertumbuhan dan daya saing daerah. Indikator keberhasilan yang terukur membantu
memantau dan mengevaluasi dampak dari upaya-upaya kolaboratif yang dilakukan dalam
meningkatkan daya saing Kabupaten Wajo.
5. Misi V: Kolaborasi untuk Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi.
Misi ini bertujuan untuk mencapai ketahanan sosial, budaya, dan ekologi di Kabupaten Wajo
melalui kolaborasi antara berbagai pihak. Fokus utama misi ini adalah perwujudan keluarga
berkualitas dan sehat, perbaikan relasi gender dan partisipasi pemuda, penguatan kerukunan
umat beragama dan pemajuan kebudayaan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan
pengurangan emisi Gas Rumah Kaca.
Upaya Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi:
1. Perwujudan Keluarga Berkualitas dan Sehat:
• Strategi: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan keluarga.
• Mendorong akses pelayanan kesehatan dan pendidikan keluarga.
• Memberikan dukungan untuk program-program kesejahteraan keluarga.
• Kampanye edukasi tentang pola hidup sehat dan kebersihan.
2. Perbaikan Relasi Gender dan Partisipasi Pemuda:
• Strategi: Menggandeng lembaga-lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan
organisasi pemuda untuk memperbaiki relasi gender dan meningkatkan partisipasi
pemuda.
• Pelaksanaan program pendidikan gender di sekolah-sekolah.

51
• Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial dan
pembangunan.
• Menyediakan ruang dan platform untuk diskusi dan advokasi gender.
3. Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Pemajuan Kebudayaan:
• Strategi: Kolaborasi antara pemimpin agama, pemerintah, dan masyarakat untuk
memperkuat kerukunan umat beragama dan memajukan kebudayaan lokal.
• Mendorong dialog antaragama dan kegiatan bersama yang memperkuat
toleransi.
• Pendukung program kebudayaan yang mempromosikan kesenian dan
tradisi lokal.
• Pelibatan komunitas dalam upaya pelestarian dan pengembangan warisan
budaya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca:
• Strategi: Menggandeng pemerintah, lembaga lingkungan, dan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
• Pengembangan program pelestarian dan rehabilitasi lingkungan, terutama
di sekitar Danau Tempe.
• Mendorong penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang
efektif.
• Implementasi praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan.
1. Perwujudan Keluarga Berkualitas dan Sehat:
• Indikator: Tingkat kesejahteraan keluarga dan akses pelayanan kesehatan.
• Pengukuran: Survei kesejahteraan keluarga dan pemantauan akses pelayanan
kesehatan.
2. Perbaikan Relasi Gender dan Partisipasi Pemuda:
• Indikator: Tingkat kesetaraan gender dan partisipasi pemuda dalam kegiatan
sosial.
• Pengukuran: Evaluasi program pendidikan gender dan partisipasi pemuda dalam
inisiatif lokal.
3. Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Pemajuan Kebudayaan:
• Indikator: Tingkat kerukunan umat beragama dan partisipasi dalam kegiatan
kebudayaan.
• Pengukuran: Survei dan evaluasi dialog antaragama, kegiatan kebudayaan, dan
pelestarian warisan budaya.

52
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca:
• Indikator: Kualitas air dan ekosistem di sekitar Danau Tempe, serta penurunan
emisi gas rumah kaca.
• Pengukuran: Analisis data lingkungan dan pemantauan emisi gas rumah kaca.
Melalui misi ini, Kabupaten Wajo berupaya mencapai ketahanan sosial, budaya, dan ekologi
dengan melibatkan berbagai pihak. Indikator keberhasilan yang terukur membantu
memantau dan mengevaluasi dampak dari upaya-upaya kolaboratif yang dilakukan dalam
meningkatkan ketahanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

53
I. Arah Kebijakan Misi (1) Kolaborasi untuk Transformasi Sosial
1. 2025-2029: Pemenuhan Kualitas SDM Masyarakat Unggul dan Perlindungan Sosial
Adaptif
Arah Kebijakan: Pada periode ini, fokus utama adalah pemenuhan kualitas SDM masyarakat
yang unggul melalui peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu,
ditekankan pula perlindungan sosial adaptif yang terintegrasi untuk penuntasan kemiskinan.
• Peningkatan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan:
• Indikator: Peningkatan jumlah dan aksesibilitas sarana pendidikan dan
kesehatan.
• Pengukuran: Jumlah sekolah baru, puskesmas, dan peningkatan jangkauan
layanan kesehatan.
• Perlindungan Sosial Adaptif:
• Indikator: Tingkat kepartisipan masyarakat dalam program perlindungan
sosial.
• Pengukuran: Evaluasi tingkat partisipasi dan manfaat yang diterima oleh
masyarakat dari program perlindungan sosial.
6
Perumusan Indikator Keberhasilan
Misi dan Arah Kebijakan

Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045

Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045

Similar to Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045 (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045