SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
9/11/2014 Selamat Datang Di Situs Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Nomenklatur dan SKPD Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Nomenklatur dan SKPD Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 
NOMENKLATUR DAN SKPD PERANGKAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 
1) Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2011 terdiri dari : 
Sekretaris Daerah 
A. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. 
B. Staf Ahli Bidang Pemerintahan. 
C. Staf Ahli Bidang Pembangunan. 
D. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia. 
E. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. 
a. Asisten Pemerintahan membawahi 
1. Biro Pemerintahan 
2. Biro Hukum 
3. Biro Humas 
b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi : 
1. Biro Perekonomian 
1. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau 
2. Biro Bina Sosial 
c. Asisten Administrasi Umum membawahi : 
2. Biro Organisasi 
3. Biro Biro Umum 
4. Biro Pengelolaan Aset Daerah 
d. Sekretariat DPRD 
2) Perda Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 terdiri dari : 
1. Inpektorat Provinsi 
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
3. Badan Kepegawaian Daerah 
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan 
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlingdungan Masyarakat 
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 
8. Badan Perpustakaan dan Kearsipan 
9. Badan Ketahanan Pangan 
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi 
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat 
12. Kantor Penghubung 
3) Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2011 terdiri dari : 
1. Dinas Pendidikan. 
2. Dinas Pemuda dan Olah Raga 
3. Dinas Kesehatan 
4. Dinas Sosial 
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 
http://203.130.196.151/~admin19/detail.php?id=1187 1/2
9/11/2014 Selamat Datang Di Situs Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 
9. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman 
10. Dinas Koperasi dan UMKM 
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
12. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 
13. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
14. Dinas Perkebunan 
15. Dinas Peternakan 
16. Dinas Kelautan dan Perikanan 
17. Dinas Kehutanan 
18. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 
4) Perda Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Satpol PP 
5) Perda Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang BPBD 
6) Perda Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang RSAM Bukittinggi 
7) Perda Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang RSUD Solok 
8) Perda Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang RSUD Pariaman 
9) Perda Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang RSJ HB Sa’anin Padang 
(Biro Organisasi) 
http://203.130.196.151/~admin19/detail.php?id=1187 2/2

More Related Content

What's hot

Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021CIkumparan
 
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016Dedi Alfaridi
 
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppdUndangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppdInfo Jadwal Bimtek
 
Slide kinerja pengelolaan aset satker blu
Slide kinerja pengelolaan aset satker bluSlide kinerja pengelolaan aset satker blu
Slide kinerja pengelolaan aset satker bluSuganda Saputro
 
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Yudhi Aldriand
 
Strategi Sanitasi - 2-3 Pendanaan Sanitasi
Strategi Sanitasi - 2-3 Pendanaan SanitasiStrategi Sanitasi - 2-3 Pendanaan Sanitasi
Strategi Sanitasi - 2-3 Pendanaan Sanitasiinfosanitasi
 
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmInpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmGuei Jâmâl Lõëbêzz
 
Peraturan no. 15 mentri 2012
Peraturan no. 15 mentri 2012Peraturan no. 15 mentri 2012
Peraturan no. 15 mentri 2012PT. SASA
 
materi rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaian
materi rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaianmateri rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaian
materi rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaianNoorvita Ika Mardianti
 
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan KeuanganBuku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
 
Tim pengelolah kegiatan
Tim pengelolah kegiatanTim pengelolah kegiatan
Tim pengelolah kegiatanEka Saputra
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPS
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPSMemorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPS
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPSinfosanitasi
 

What's hot (20)

Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021
 
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
 
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppdUndangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
 
Sk pengurus brg
Sk pengurus brgSk pengurus brg
Sk pengurus brg
 
Slide kinerja pengelolaan aset satker blu
Slide kinerja pengelolaan aset satker bluSlide kinerja pengelolaan aset satker blu
Slide kinerja pengelolaan aset satker blu
 
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
 
test
testtest
test
 
Strategi Sanitasi - 2-3 Pendanaan Sanitasi
Strategi Sanitasi - 2-3 Pendanaan SanitasiStrategi Sanitasi - 2-3 Pendanaan Sanitasi
Strategi Sanitasi - 2-3 Pendanaan Sanitasi
 
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmInpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
 
Keberlanjutan pnpm m pd
Keberlanjutan pnpm m pdKeberlanjutan pnpm m pd
Keberlanjutan pnpm m pd
 
Peraturan no. 15 mentri 2012
Peraturan no. 15 mentri 2012Peraturan no. 15 mentri 2012
Peraturan no. 15 mentri 2012
 
materi rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaian
materi rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaianmateri rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaian
materi rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaian
 
Djauharie blud
Djauharie bludDjauharie blud
Djauharie blud
 
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan KeuanganBuku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
 
Rencana
RencanaRencana
Rencana
 
Tim pengelolah kegiatan
Tim pengelolah kegiatanTim pengelolah kegiatan
Tim pengelolah kegiatan
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
 
Juknis keuangan bok 2012
Juknis keuangan bok 2012Juknis keuangan bok 2012
Juknis keuangan bok 2012
 
Konsepsi Kelembagaan Penanganan Konflik Sosial
Konsepsi Kelembagaan Penanganan Konflik SosialKonsepsi Kelembagaan Penanganan Konflik Sosial
Konsepsi Kelembagaan Penanganan Konflik Sosial
 
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPS
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPSMemorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPS
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPS
 

Similar to Nomenklatur dan SKPD Provinsi Sumatera Barat

Uji akses informasi publik terhadap 37 badan publik pius - inisiatif
Uji akses informasi publik terhadap 37 badan publik   pius - inisiatifUji akses informasi publik terhadap 37 badan publik   pius - inisiatif
Uji akses informasi publik terhadap 37 badan publik pius - inisiatifPius Widiyatmoko
 
Struktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharat
Struktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharatStruktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharat
Struktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharatAkB
 
Bahan tata naskah dinas
Bahan tata naskah dinasBahan tata naskah dinas
Bahan tata naskah dinasIlham Ismail
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdfWidyaKurniatiMohi
 
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...ppbkab
 
Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014
Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014
Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014Indonesia Anti Corruption Forum
 
Perpres nomor 12 tahun 2015
Perpres nomor 12 tahun 2015Perpres nomor 12 tahun 2015
Perpres nomor 12 tahun 2015Angling Darma
 
Perpres nomor 12 tahun 2015
Perpres nomor 12 tahun 2015Perpres nomor 12 tahun 2015
Perpres nomor 12 tahun 2015balatransaceh
 
Perbub aceh timur no 11 tahun 2017 kominfo
Perbub aceh timur no 11 tahun 2017  kominfoPerbub aceh timur no 11 tahun 2017  kominfo
Perbub aceh timur no 11 tahun 2017 kominfoIr. Zakaria, M.M
 
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...Pajeg Lempung
 
Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...
Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...
Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...Pajeg Lempung
 
Permen no.33 th_2011 pengaduan
Permen no.33 th_2011 pengaduanPermen no.33 th_2011 pengaduan
Permen no.33 th_2011 pengaduantrianita hermawati
 
4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak
4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak
4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resakAgung Gempa
 
Buku telepon pejabat_kemendagri_des_2013
Buku telepon pejabat_kemendagri_des_2013Buku telepon pejabat_kemendagri_des_2013
Buku telepon pejabat_kemendagri_des_2013M. Azwar Charis
 
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Presentasi Biro Hukum Setda Aceh Prolega 2011 & Rencana Prolega 2012
Presentasi Biro Hukum Setda Aceh   Prolega 2011 & Rencana Prolega 2012Presentasi Biro Hukum Setda Aceh   Prolega 2011 & Rencana Prolega 2012
Presentasi Biro Hukum Setda Aceh Prolega 2011 & Rencana Prolega 2012Munzami Hs
 
Peraturan Daerah bangunmandar (salinan) Provinsi Sulawesi Barat
Peraturan Daerah bangunmandar (salinan) Provinsi Sulawesi BaratPeraturan Daerah bangunmandar (salinan) Provinsi Sulawesi Barat
Peraturan Daerah bangunmandar (salinan) Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
 

Similar to Nomenklatur dan SKPD Provinsi Sumatera Barat (20)

Uji akses informasi publik terhadap 37 badan publik pius - inisiatif
Uji akses informasi publik terhadap 37 badan publik   pius - inisiatifUji akses informasi publik terhadap 37 badan publik   pius - inisiatif
Uji akses informasi publik terhadap 37 badan publik pius - inisiatif
 
Struktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharat
Struktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharatStruktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharat
Struktur organisasi pemerintah kabupaten pakpak bharat
 
Bahan tata naskah dinas
Bahan tata naskah dinasBahan tata naskah dinas
Bahan tata naskah dinas
 
Pemalang12 2008
Pemalang12 2008Pemalang12 2008
Pemalang12 2008
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
 
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
 
Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014
Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014
Sesi 14 b forum anti korupsi indonesia ke 4 jkt 12062014
 
Perpres nomor 12 tahun 2015
Perpres nomor 12 tahun 2015Perpres nomor 12 tahun 2015
Perpres nomor 12 tahun 2015
 
Perpres nomor 12 tahun 2015
Perpres nomor 12 tahun 2015Perpres nomor 12 tahun 2015
Perpres nomor 12 tahun 2015
 
Perpres nomor-12-tahun-2015
Perpres nomor-12-tahun-2015Perpres nomor-12-tahun-2015
Perpres nomor-12-tahun-2015
 
Perbub aceh timur no 11 tahun 2017 kominfo
Perbub aceh timur no 11 tahun 2017  kominfoPerbub aceh timur no 11 tahun 2017  kominfo
Perbub aceh timur no 11 tahun 2017 kominfo
 
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
Permen desapdt trans nomor 10 tahun 2016 ttg pedoman pengelolaan datin dpdttr...
 
Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...
Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...
Permen desapdt trans-nomor-10-tahun-2016-ttg-pedoman-pengelolaan-datin-dpdttr...
 
Permen no.33 th_2011 pengaduan
Permen no.33 th_2011 pengaduanPermen no.33 th_2011 pengaduan
Permen no.33 th_2011 pengaduan
 
Daftar pustaka
Daftar pustakaDaftar pustaka
Daftar pustaka
 
4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak
4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak
4 bab i pendahuluan lkpj desa titian resak
 
Buku telepon pejabat_kemendagri_des_2013
Buku telepon pejabat_kemendagri_des_2013Buku telepon pejabat_kemendagri_des_2013
Buku telepon pejabat_kemendagri_des_2013
 
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
 
Presentasi Biro Hukum Setda Aceh Prolega 2011 & Rencana Prolega 2012
Presentasi Biro Hukum Setda Aceh   Prolega 2011 & Rencana Prolega 2012Presentasi Biro Hukum Setda Aceh   Prolega 2011 & Rencana Prolega 2012
Presentasi Biro Hukum Setda Aceh Prolega 2011 & Rencana Prolega 2012
 
Peraturan Daerah bangunmandar (salinan) Provinsi Sulawesi Barat
Peraturan Daerah bangunmandar (salinan) Provinsi Sulawesi BaratPeraturan Daerah bangunmandar (salinan) Provinsi Sulawesi Barat
Peraturan Daerah bangunmandar (salinan) Provinsi Sulawesi Barat
 

More from Ilham Ismail

UU ASN (kem dalam negeri)
UU ASN (kem dalam negeri)UU ASN (kem dalam negeri)
UU ASN (kem dalam negeri)Ilham Ismail
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanIlham Ismail
 
Sosialisasi BPJS Kesehatan
Sosialisasi BPJS KesehatanSosialisasi BPJS Kesehatan
Sosialisasi BPJS KesehatanIlham Ismail
 
Juknis perka bkn no.1 th.2013
Juknis perka bkn no.1 th.2013Juknis perka bkn no.1 th.2013
Juknis perka bkn no.1 th.2013Ilham Ismail
 
Benang merah syariat dan empat sifat dasar [melankolis, koleris, sanguin dan ...
Benang merah syariat dan empat sifat dasar [melankolis, koleris, sanguin dan ...Benang merah syariat dan empat sifat dasar [melankolis, koleris, sanguin dan ...
Benang merah syariat dan empat sifat dasar [melankolis, koleris, sanguin dan ...Ilham Ismail
 
Buku putih bi_kotak_hitam_century_indocropcircles-wordpress-com
Buku putih bi_kotak_hitam_century_indocropcircles-wordpress-comBuku putih bi_kotak_hitam_century_indocropcircles-wordpress-com
Buku putih bi_kotak_hitam_century_indocropcircles-wordpress-comIlham Ismail
 
Speed reading for beginners
Speed reading for beginnersSpeed reading for beginners
Speed reading for beginnersIlham Ismail
 
E book tinggibadan
E book tinggibadanE book tinggibadan
E book tinggibadanIlham Ismail
 
Jurus jitu mendidik anak
Jurus jitu mendidik anakJurus jitu mendidik anak
Jurus jitu mendidik anakIlham Ismail
 
Pangkat & golongan pns
Pangkat & golongan pnsPangkat & golongan pns
Pangkat & golongan pnsIlham Ismail
 
Glosarium pemerintahan
Glosarium pemerintahanGlosarium pemerintahan
Glosarium pemerintahanIlham Ismail
 
Quovadispamongpraja
QuovadispamongprajaQuovadispamongpraja
QuovadispamongprajaIlham Ismail
 
Diskusi dialog-debat
Diskusi dialog-debatDiskusi dialog-debat
Diskusi dialog-debatIlham Ismail
 
Presentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppdPresentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppdIlham Ismail
 

More from Ilham Ismail (20)

UU ASN (kem dalam negeri)
UU ASN (kem dalam negeri)UU ASN (kem dalam negeri)
UU ASN (kem dalam negeri)
 
ASN Presentasi
ASN PresentasiASN Presentasi
ASN Presentasi
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
 
Sosialisasi BPJS Kesehatan
Sosialisasi BPJS KesehatanSosialisasi BPJS Kesehatan
Sosialisasi BPJS Kesehatan
 
Juknis perka bkn no.1 th.2013
Juknis perka bkn no.1 th.2013Juknis perka bkn no.1 th.2013
Juknis perka bkn no.1 th.2013
 
Benang merah syariat dan empat sifat dasar [melankolis, koleris, sanguin dan ...
Benang merah syariat dan empat sifat dasar [melankolis, koleris, sanguin dan ...Benang merah syariat dan empat sifat dasar [melankolis, koleris, sanguin dan ...
Benang merah syariat dan empat sifat dasar [melankolis, koleris, sanguin dan ...
 
Buku saku korupsi
Buku saku korupsiBuku saku korupsi
Buku saku korupsi
 
Buku putih bi_kotak_hitam_century_indocropcircles-wordpress-com
Buku putih bi_kotak_hitam_century_indocropcircles-wordpress-comBuku putih bi_kotak_hitam_century_indocropcircles-wordpress-com
Buku putih bi_kotak_hitam_century_indocropcircles-wordpress-com
 
Speed reading for beginners
Speed reading for beginnersSpeed reading for beginners
Speed reading for beginners
 
E book tinggibadan
E book tinggibadanE book tinggibadan
E book tinggibadan
 
Jurus jitu mendidik anak
Jurus jitu mendidik anakJurus jitu mendidik anak
Jurus jitu mendidik anak
 
Kamus Sansenkerta
Kamus SansenkertaKamus Sansenkerta
Kamus Sansenkerta
 
Sifat sholat nabi
Sifat sholat nabiSifat sholat nabi
Sifat sholat nabi
 
Pangkat & golongan pns
Pangkat & golongan pnsPangkat & golongan pns
Pangkat & golongan pns
 
Glosarium pemerintahan
Glosarium pemerintahanGlosarium pemerintahan
Glosarium pemerintahan
 
Quovadispamongpraja
QuovadispamongprajaQuovadispamongpraja
Quovadispamongpraja
 
Rao 2011
Rao 2011Rao 2011
Rao 2011
 
Diskusi dialog-debat
Diskusi dialog-debatDiskusi dialog-debat
Diskusi dialog-debat
 
Freies ermesson
Freies ermessonFreies ermesson
Freies ermesson
 
Presentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppdPresentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppd
 

Recently uploaded

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 

Nomenklatur dan SKPD Provinsi Sumatera Barat

  • 1. 9/11/2014 Selamat Datang Di Situs Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomenklatur dan SKPD Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomenklatur dan SKPD Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 NOMENKLATUR DAN SKPD PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 1) Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2011 terdiri dari : Sekretaris Daerah A. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. B. Staf Ahli Bidang Pemerintahan. C. Staf Ahli Bidang Pembangunan. D. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia. E. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. a. Asisten Pemerintahan membawahi 1. Biro Pemerintahan 2. Biro Hukum 3. Biro Humas b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi : 1. Biro Perekonomian 1. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau 2. Biro Bina Sosial c. Asisten Administrasi Umum membawahi : 2. Biro Organisasi 3. Biro Biro Umum 4. Biro Pengelolaan Aset Daerah d. Sekretariat DPRD 2) Perda Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 terdiri dari : 1. Inpektorat Provinsi 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Badan Kepegawaian Daerah 4. Badan Pendidikan dan Pelatihan 5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlingdungan Masyarakat 6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 8. Badan Perpustakaan dan Kearsipan 9. Badan Ketahanan Pangan 10. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi 11. Badan Pemberdayaan Masyarakat 12. Kantor Penghubung 3) Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2011 terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan. 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air http://203.130.196.151/~admin19/detail.php?id=1187 1/2
  • 2. 9/11/2014 Selamat Datang Di Situs Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 9. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman 10. Dinas Koperasi dan UMKM 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 13. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 14. Dinas Perkebunan 15. Dinas Peternakan 16. Dinas Kelautan dan Perikanan 17. Dinas Kehutanan 18. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 4) Perda Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Satpol PP 5) Perda Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang BPBD 6) Perda Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang RSAM Bukittinggi 7) Perda Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang RSUD Solok 8) Perda Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang RSUD Pariaman 9) Perda Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang RSJ HB Sa’anin Padang (Biro Organisasi) http://203.130.196.151/~admin19/detail.php?id=1187 2/2