program pemerintah kementerian kukm

1. Kementerian Koperasi dan UKM
Republik Indonesia
Jakarta, 23 Juni 2023
Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur
ARAH KEBIJAKAN DAN
RENCANA KERJA PENGUATAN
KOPERASI, UMKM, DAN
KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2023
DAN 2024

2. Kementerian Koperasi dan UKM
Republik Indonesia
ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI KEMENTERIAN
KOPERASI DAN UKM

3. 3
ISU UTAMA PENGUATAN
UMKM DI INDONESIA
3
63.955.369
99,62%
44.728
0,07%
USAHA MENENGAH
Omset/tahun
15 M - 50 M
Modal Usaha
5 M - 10 M
193.959
0,30%
USAHA KECIL
Omset/tahun
2 M - 15 M
Modal Usaha
1 M - 5 M
5.550
0,01%
USAHA BESAR
Omset/tahun
> 50 M
Modal Usaha
> 10 M
USAHA MIKRO
Omset/tahun
< 2 M
Modal Usaha
< 1 M
Total UMKM: 64.199.606
 99% usaha di Indonesia
didominasi oleh UMKM
 UMKM hanya berkontribusi
60,5% terhadap PDB
 98,68% usaha mikro, skala
usaha kecil, tidak beroduksi
dalam skala ekonomis
 93% UMK tidak menjalin
kemitraan
 UMKM berkontribusi
sebesar 14% terhadap total
ekspor Indonesia
 Rasio partisipasi UMKM
dalam rantai nilai global 4,1
%
 88% UMK tidak
memperoleh atau
mengajukan kredit
 Rasio kredit UMKM di
perbankan terhadap total
kredit perbankan 20%
UMKM dipandang sulit untuk
Naik Kelas
 Minimnya pengetahuan pelaku Usaha Mikro dan
Kecil tentang manajemen bisnis yang baik
seperti literasi keuangan, sehingga hanya fokus
memproduksi barang tanpa memikirkan
bagaimana strategi ekspansi bisnisnya;
 Sisi produksi masih belum optimal dan
seringkali masih bergantung pada pekerja yang
belum professional dibidangnya serta desain
produk belum berbasis inovasi, pemanfaatan
bahan baku yang belum sesuai standar untuk
menghasilkan produk yang berkualitas;
 Jumlah produk UMKM yang masih minim
menembus pasar global dan sering kali
mengalami pamasaran di pasar domestik;
 Minimnya modal usaha UMKM yang belum
optimal mengakses kredit Lembaga Keuangan
Formal seperti Perbankan;
 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang belum
memiliki legalitas usaha dan berbadan
hukum/informal.
GAMBARAN POSTUR USAHA INDONESIA ISU UTAMA PENGUATAN UMKM KENDALA PENGUATAN UMKM
Sumber: Kementerian KUKM, Per 31 Desember
2018

4. 4
FOKUS PEMBERDAYAAN
STRATEGI USAHA MIKRO NAIK KELAS
4
Fokus Klasifikasi Usaha Mikro
63.955.369
99,62%
USAHA
MIKRO
Grow
Mikro
Super
Mikro
Ultra
Mikro
Mikro
Subsisten
1 s.d 2 Miliar
Modal Usaha
500 s.d 1
Miliar
250 s.d
500 Juta
0 s.d 250
Juta
USAHA KECIL
Omset/tahun
2 M - 15 M
Modal Usaha
1 M - 5 M
Naik Kelas
ke Usaha
Kecil
2 s.d 3 Miliar
700 s.d 2
Miliar
400 s.d
700 Juta
50 s.d 400
Juta
Omset/tahun
H
i
g
h
T
o
u
c
h
1. Scalling Up produk melalui fasilitasi legalitas
usaha (mis: Izin Edar, Halal, dll);
2. Fasilitasi Market Driven/Market Intellegence;
3. Kurasi champion melibatkan asosiasi profesi,
komunitas kreatif, local brand activist dan akun
media sosial (jaringan ekositem akeselerator);
3. Digitalisasi (proses bisnis dan akses pasar);
4. Fasilitasi channel distribusi dan tempat promosi
(mis: 30% infrastruktur publik, Mall, Marketplace)
5. Fasilitasi 40% barang/jasa belanja pemerintah
(LKPP) dan BUMN melalui Pasar Digital (PaDi)
6. Pengembangan SDM melalui konsultasi,
pendampingan dan pemagangan);
7. Factory Sharing berbasis Value Chain;
8. Fasilitasi pembiayaan bersubsidi.
L
o
w
T
o
u
c
h
1. Fasilitasi legalitas usaha (mis: NIB, Izin Edar,
Halal, dll);
2. Fasilitasi modul manajemen keuangan,
operasional, pemasaran, dll;
3. Digitalisasi (proses bisnis dan akses pasar);
4. Fasilitasi layanan kemasan dan tempat promosi
(mis: 30% infrastruktur publik, Marketplace, dll);
5. Fasilitasi 40% barang/jasa belanja pemerintah
(LKPP) dan BUMN melalui Pasar Digital (PaDi)
6. Pengembangan SDM melalui pelatihan dan
pendampingan serta sharing mindset
kewirausahaan);
7. Fasilitasi pembiayaan bersubsidi dan bebas
agunan.
Ukuran Nilai Tangible
1. Peningkatan Penjualan
(Omset/tahun);
2. Aset uang kas;
3. Nilai produksi/mesin;
4. Nilai bangunan;
5. Nilai stock barang;
6. Jumlah karyawan.
Ukuran Nilai Intangible
1. Kelengkapan perizinan/
legalitas usaha;
2. Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI);
3. Cakupan/Jangkauan
pasar dalam negeri;
4. Valuasi brand/produk.

5. 5
ARAH KEBIJAKAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 2021-2024
5
TUJUAN 1
Mewujudkan Koperasi
yang Berkualitas dan
Modern
TUJUAN 3
Mewujudkan Kementerian
Koperasi dan UKM yang
Profesional dan Berkinerja
Tinggi
TUJUAN 2
Mewujudkan UMKM dan
Wirausaha Naik Kelas yang
Mampu Berdaya Saing di
Pasar Domestik dan Global
Arahan
Kebijakan
Goals
Kontribusi Koperasi, UMKM
dan Kewirausahaan yang
Produktif, Mandiri, dan
Berdaya Saing Dalam
Mendukung Perekonomian
Nasional
Agenda Sasaran Program/Kegiatan
TRANSFORMASI
USAHA INFORMAL
KEFORMAL
1
TRANSFORMASI
DIGITAL DAN
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
2
TRANSFORMA
SI KE DALAM
RANTAI
PASOK
3
PERTUMBUHAN
WIRAUSAHA
4
MODERNISASI
KOPERASI
5
Menjalankan Aktivitas Usahanya telah Masuk ke
dalam Ekosistem Digital seperti Market Place,
E-Commerce atau Platform Digital lainnya serta
Pemanfaatan Teknologi seperti
Mekaniknisasi/Otomatisasi Dalam Produksi Suatu
Produk.
Menjalankan Aktivitas Usahanya telah Terintegrasi
dari Hulu ke Hilir Dalam Proses Bisnisnya serta
Terhubung Dengan Eksosistem Antar Usaha
Kemitraan Strategis.
Meningkatnya Setiap Orang yang Memiliki Jiwa dan
Menjalankan Kewirausahaan Untuk Menciptakan
Ekosistem dan Mengembangkan Suatu Usaha yang
Inovatif dan Berkelanjutan Dalam Membentuk
Struktur Usaha yang Produktif, Mandiri dan Berdaya
Saing.
Membentuk Ekosistem Koperasi yang Berkualitas
dan Sehat Dalam Menjankan kegiatan dan
Usahanya dengan Cara baru dan Manajemen Tata
Kelola Koperasi yang Baik (Good Coorative
Governance) Serta Memiliki Daya Saing dan
Adaptif terhadap Perkembangan Zaman.
Arahan Menteri KUKM Terkait Agenda Transformatif
Akses Pembiayaan
Peningkatan Akses Pembiayaan
bagi UMKM dan Wirausaha serta
Penyaluran Dana Bergulir bagi
Koperasi
Peningkatan Kapasitas
SDM
Scalling Up Kapasitas Jiwa
Wirausaha bagi Pelaku UMKM
dan Manajemen/ Pengelola
Koperasi
Perluasan Pasar dan
Digitalisasi
Perluasan Pasar bagi UKM Go
Ekspor, Usaha Mikro Go
Digitalisasi dan Koperasi Sebagai
Off Taker
Kemitraan Strategis
Kemitraan Antar Usaha Mikro-
Kecil Dengan Usaha Menengah-
Besar (Masuk ke dalam Rantai
Pasok/Nilai) dan Kerja Sama
Antar Koperasi Pendataan Lengkap
KUMKM
Integrasi dan Standardisasi Data
Koperasi dan UMKM serta Jumlah
Wirausaha Melalui Sistem
Informasi Data Tunggal yang
Akuntabel
Reformasi Birokrasi
Pengelolaan Manajemen Internal
yang Bersih, Efektif, dan Teecaya
serta Menjunjung Tinggi
Produktivitas dan Efektivitas
Berkinerja
Bentuk Usaha dalam Menjalankan Aktivitas
Usahanya telah Memiliki Perizinan Usaha yang
Lengkap, Memiliki Sertifikasi dan Standardisasi
Usaha, dan Dapat Mengakses Pembiayaan Formal.

6. Kementerian Koperasi dan UKM
Republik Indonesia
PROGRAM KERJA
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN UKM TAHUN 2023
DAN 2024

7. 7
PROGRAM KERJA PRIORITAS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 2023 - 2024
7
Pendataan Lengkap Koperasi
dan UMKM
5,2
Juta Data
Tahun 2023
8
Juta Data
Tahun 2024
Major Project dan Rumah
Produksi Bersama/Factory
Sharing
8
Lokasi
Tahun 2023
7
Lokasi
Tahun 2024
Pengembangan Layanan
Rumah Kemasan
13
Unit
Tahun 2023
10
Unit
Tahun 2024
Redesign/New Pusat Layanan
Usaha Teadu (PLUT)
87
Unit
Tahun 2023
100
Unit
Tahun 2024
Revitalisasi Pasar Rakyat
2
Unit
Tahun 2023
5
Unit
Tahun 2024
Mordenisasi
Koperasi/Koperasi Modern
150
Koperasi
Tahun 2023
100
Koperasi
Tahun 2024
Pengentasan Kemiskinan
Esktrem
Tahun 2023 Tahun 2024
514
Kab/Kota
38
Provinsi
*Target Kumulatif 2022 s.d 2024
Pengembangan
Kewirausahaan Nasional
3,21%
Rasio Kewirausahaan
Nasional
Tahun 2023
3,23%
Tahun 2024

8. 8
PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 2024
8
UMKM onboarding digital
40%
Belanja Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
Minyak Makan Merah
Penyaluran Dana
bergulir Tahun 2024
Perluasan Kemitraan
UMKM
Solusi Nelayan
Pembangunan Stasiun
Bahan Bakar Umum
Nelayan (SPBUN) yang
dikelola Koperasi
Pembangunan Pabrik
Minyak Makan Merah
Akan berfokus pada
Sektor Riil
KUR Klaster
5 Klaster Usaha
KUR Reguler
Digitalisasi UMKM
Penyelesaian Pelanggaran
HAM Berat
Amanat INPRES Nomor 2
Tahun 2023:
Kementerian Koperasi dan UKM
memberikan fasilitasi akses
pembiayaan usaha serta
pelatihan dan pendampingan
kepada Koperasi dan UMKM.

9. Kementerian Koperasi dan UKM
Republik Indonesia
DETAIL PROGRAM KERJA
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN UKM

10. 1
BASIS DATA UMKM
PENGUATAN PEMBERDAYAAN
10
MANFAAT
TUJUAN
Terciptanya sistem informasi yang terintegrasi
untuk mengotomasi proses dalam kegiatan
pengumpulan, pengolahan dan penyajian
data Koperasi dan UMKM
Dasar Penyusunan Rencana
dan Program
Alat Kontrol/Monitor terhadap
Pelaksanaan Program
Dasar Penilaian/Evaluasi Hasil
Akhir Pelaksanaan Program
Pengambilan Keputusan
Kebijakan oleh Pimpinan
DASAR HUKUM
Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pasal 55 Basis Data Tunggal UMKM. Sebagai tindak lanjut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021
Tentang Satu Data Indonesia (SDI)
Panduan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data
yang akurat, mutakhir, teadu dan dapat dibagi pakai antar institusi
baik pusat maupun daerah.
PERATURAN PRESIDEN 39 TAHUN 2019
64,1 Juta Data
Asumsi Data UMKM Indonesia Tahun 2018

11. 11
BASIS DATA UMKM
PENGUATAN PEMBERDAYAAN
11
• Sasaran PL-KUMKM 2024 adalah
UMKM Sektor Non Pertanian
(Menetap/Tidak Menetap).
• Updating pendataan di 240
Kab/Kota yang sudah dilakukan di
tahun 2022 dan 59 Kab/Kota yang
belum didata.
• Pagu Anggaran Pendataan Lengkap
KUMKM yang sebesar 400 Miliar.
• Rencana Kerjasama dengan BPS
melalui Pembagian Tugas antara
KemenkopUKM dan BPS.
Rencana Kerja Pendataan 2024
Asumsi Data Terkumpul 2024
49,9 Juta Data
Hasil Pendataan Lengkap (PL) -
KUMKM 2022
9,1 Juta
Data Unit Usaha
Non Pertanian
(setelah validasi)
Target PL-KUMKM 2023 (berkerjasama
dengan BPS)
5,2 Juta
*Pelaksanaan di Bulan Agustus 2023
Target Pendataan 2024
8 Juta Data
Asumsi Sisa Data 2024
14,2 Juta Data
64,1 Juta Data
Asumsi Data UMKM Indonesia
Tahun 2018
Menggunakan Data Registrasi Sosial
Ekonomi (Regsosek) yang telah
dilakukan di tahun 2022 oleh BPS,
Data UMKM di Kementerian/Lembaga,
dan Data Lainnya (ex. Program KUR,
BPUM, E-Commerce)
Data Unit Usaha
Non Pertanian
Asumsi Sensus Pertanian 2023
(oleh BPS)
27,6 Juta Data Unit Usaha
Pertanian Bidang
UMKM
Data dapat diakses melalui
Sistem Informasi Data Tunggal
(SIDT) - KUMKM

12. 1
RUMAH PRODUKSI BERSAMA
PENGUATAN SKALA USAHA
12
DASAR HUKUM
1. Peres No. 18 Tahun 2020 tentang JMN Tahun 2020-2024;
2. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. PERMENKOPUKM Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan
UKM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Teadu UMK berupa Rumah Produksi
Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.
TUJUAN
1. Menjamin ketersediaan dan kepastian
tersedianya pasokan bahan baku;
2. Penguatan pasar dalam negeri dan
peningkatan ekspor, sehingga akan
menaikkan pendapatan daerah dan
menghasilkan devisa bagi negara.
Mengamanatkan Skema/Bisnis Proses Pengelolaan Teadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dilakukan melalui:
1. Penyediaan tempat
promosi dan
pengembangan
2. Fasilitasi pameran dalam
negeri
dan luar negeri
3. Pengembangan kapasitas
logistik
4. Literasi digital dan
nondigital
5. Pengembangan
aggregator bisnis online
Pendirian/Legalisasi
1. Pendaftaran perizinan
berusaha
2. Fasilitasi
standardisasi dan
sertifikasi ekspor
3. Fasilitasi kepemilikan
hak kekayaan
intelektual
1. Peningkatan akses
pembiayaan
2. Imbal jasa penjaminan
dan subsidi bunga
3. Penjaminan kredit
modal kerja
4. Penyaluran dana
bergulir
5. Bantuan permodalan
6. Bentuk pembiayaan lain
1. Membuka akses
penyediaan bahan
baku/penolong
2. Memastikan
ketersediaan
bahan
baku/penolong
1. Sarana dan prasarana
2. Peningkatan kompetensi SDM
3. Fasilitasi standardisasi dan
sertifikasi produk untuk ekspor
melalui pelatihan dan
pendampingan berkelanjutan
berdasarkan klaster
4. Fasilitasi desain produk dan
kemasan, citra produk,
desain/konten toko online
5. Pembinaan dalam proses
fabrikasi produk
1. Penilaian produk
unggulan
daerah yang
memiliki potensi
pasar
2. Seleksi dan
penilaian
terhadap usaha
mikro dan kecil
Pemasaran Produk
Pembiayaan Penyediaan Bahan
Baku
Proses Produksi Kurasi

13. 1
RUMAH PRODUKSI BERSAMA
PENGUATAN SKALA USAHA
13
1
2
4
5
6
3
Kab. Batu Bara, Prov. Sumatera Utara
Komoditi : Cabai
Kab. Pangkep, Prov. Sulawesi Selatan
Komoditi : Garam
Prov. D.I. Yogyakarta
Komoditi : Susu
Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan
Komoditi : Karet
Kab. Jembrana, Prov. Bali
Komoditi : Kakao
Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah
Komoditi : Rotan
Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT
Komoditi : Bambu
Kab. Garut, Prov. Jawa Barat
Komoditi : Kulit
6 LOKASI MAJOR PROJECT TEILIH TAHUN 2023
2 LOKASI KEMENTERIAN KUKM TAHUN 2023
7 8
LOKASI USULAN YANG DITINDAKLANJUTI TAHUN 2024
Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur
Komoditi : Perikanan
Prov. Kep Bangka Belitung
Komoditi : Perikanan
Prov. Kep Riau (2 Lokasi)
Komoditi : Perikanan
Kab. Lebak, Prov. Banten
Komoditi : Gula Aren
Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh
Komoditi : Nilam (Approve)
Prov. Sulawesi utara
Komoditi : Perikanan
*Tahun 2024 sedang proses verifikasi based on proposal
melalui dokumen pendukung.

14. 1
RUMAH KEMASAN
PENGUATAN PEMBERDAYAAN
14
DASAR HUKUM
tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada
Pasal 71 poin D, nomor 4 “Kemudahan, pendampingan,
dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
meliputi Proses produksi berupa: fasilitasi desain produk
dan kemasan, pengembangan pencitraan produk, serta
desain dan konten toko online;
PERATURAN PEMERINTAH 7 TAHUN 2021
tentang Pangan Pada Pasal 82 “ Standar Kemasan
Pangan”
UU 18 TAHUN 2012
Pada acara pembukaan Rakornas Transformasi Digital dan
Pendataan Lengkap KUMKM Tahun 2022 (28 Maret
2022) dalam arahannya Presiden Jokowi meminta
peningkatan SDM KUMKM terus dilakukan, mulai dari pusat
hingga daerah. KUMKM harus lebih kompetitif dan
berkualitas. Membenahi packaging (kemasan).
Sumber Berita : https://kemenkopukm.go.id/read/rakornas-kemenkopukm-
resmi-digelar-presiden-jokowi-minta-target-transformasi-digital-teenuhi
ARAHAN PRESIDEN
Pelaku Usaha Mikro
belum memiliki desain
kemasan produk yang
menarik dan berkualitas.
Pelaku Usaha Mikro
kesulitan memperoleh
vendor pengemasan
produk dengan harga
terjangkau, karena
kuantitas produk usaha
mikro biasanya skala kecil.
Daerah yang memiliki
rumah kemasan
mengalami kendala
operasional seperti mesin
yang rusak, minimnya
tenaga desainer, sehingga
layanan rumah kemasan
belum maksimal.
Penyediaan tenaga desainer
yang dapat mendesain
kemasan sesuai dengan
segmen pasar produk usaha
mikro.
Penyediaan layanan kemasan
yang dapat memproduksi
kemasan dalam skala kecil
dengan biaya terjangkau.
Manajemen pengelolaan
layanan kemasan dilakukan
secara profesional dan
dilakukan pemeliharaan
terhadap mesin/alat kemasan
yang telah diberikan.
1
2
3
PERMASALAHAN SOLUSI

15. 1
RUMAH KEMASAN
PENGUATAN PEMBERDAYAAN
15
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA
MIKRO DAN UESAHA KECIL MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
DASAR HUKUM
13 Unit
*Telah Ditetapkan
10 Unit
*Melalui Skema
Based on Proposal
Tahun 2023 Tahun 2024

16. 1
REDESIGN/NEW PLUT-KUMKM
PENGUATAN PENGEMBANGAN
PUSAT LAYANAN USAHA
TEADU KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
(PLUT-KUMKM)
NEW
PLUT-KUMKM
KONSEP PENGEMBANGAN THE NEW PLUT-KUMKM
PLUT-KUMKM
Tindakan
Afirmatif
Mitra
Strategis
WIRAUSAHA MUDA, PRODUKTIF,
INOVATIF DAN BERKELANJUTAN
Usaha Mikro
UKM
Koperasi
• Coworking space
• Konsultasi Bisnis dan
Pendampingan
• Promosi dan Pemasaran
• Pelatihan Teknis dan Manajerial
• Inkubasi bisnis
• Perizinan dan Sertifikasi Usaha
• Seleksi/Kurasi
• Perluasan Kemitraan
LAYANAN
Tindakan
Afirmatif
Mitra
Strategis
EKOBIS  Kebijakan PLUT
• Penyusunan grand design
• Penyusunan SOP dan SPM
• Kelembagaan PLUT (UPTD.BLUD)
• Pemeringkatan PLUT
• Kompetisi PLUT
• Penguatan pengelola
• Rekruitmen pendamping PLUT (SK)
• Penilaian kinerja PLUT
• Pemantauan dan Evaluasi
AKBP  Pendamping PLUT
• Peningkatan kompetensi
pendamping
• Implementasi SOP dan SPM
pendamping
• Penyediaan expert pool
Pembiayaan Perluasan
Akses Pembiayaan
• Fasilitasi Matching Fund
• Penguatan literasi
keuangan kepada
KUMKM dan wirausaha
Data&Informasi 
Pendataan KUMKM
melalui PLUT
• Melakukan pendataan
KUMKM dengan
variable yang ada
dalam Sistem Informasi
Data Tunggal melalui
PLUT
PTIIU  Kelembagaan PLUT
• Mendorong PLUT sebagai
Lembaga inkubator sesuai
NSPK Permenkop 3/2021
 Kementerian/Lembaga
 Pemerintah Daerah
 Lembaga Pendidikan
 Swasta
OPTIMALISASI layanan
pendampingan usaha yang inklusif dan
pemberdayaan lainnya secara
komprehensif dan teadu untuk
meningkatkan produktivitas, nilai
tambah, kapasitas dan kualitas kerja,
daya saing dan pemulihan usaha
koperasi, UMK dan wirausaha
16

17. 1
REVITALISASI PASAR RAKYAT
PERLUASAN AKSES PASAR
17
Tahun Anggaran 2024 : Target 5 Unit
Pasar Dikelola Koperasi
Skema Based On Proposal Diberikan Kesempatan Kepada 38 Provinsi yang ingin
mengusulkan Revitalisasi Pasar Rakyat dengan Syarat Pengelola Harus Koperasi.
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT
YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI MELALUI DANA TUGAS
PEMBANTUAN
DASAR HUKUM
DASAR PENETAPAN PENERIMA PROGRAM TAHUN 2023 :
KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG PEMERINTAH DAERAH PENERIMA PROGRAM
REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2023
• Program Revitalisasi Pasar Rakyat Yang Dikelola Oleh Koperasi merupakan
upaya memodernisasi pasar rakyat.
• Program ini ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana pasar
berupa renovasi pasar rakyat.
• Rencana Aksi (Renaksi) Dukungan kegiatan Pemerintah Daerah
Pengembangan UMKM dan Koperasi.
• Persyaratan dan Manfaat:
 Syarat
• Menyediakan lahan seluas kurang lebih 1.000 m2 dengan status milik
Pemda;
• Bangunan yang belum permanen.
 Manfaat
• Pengembangan sarana dan prasarana pasar;
• Meningkatnya jumlah konsumen;
• Akses pembiayaan Himbara/Bank Mandiri.
Tahun Anggaran 2023 : 2 Unit Pasar Dikelola Koperasi
Kabupaten Sumba Barat - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kabupaten Biak Numfor - Provinsi Papua
1
2
• Nama Koperasi Pengelola Pasar : Koperasi Jasa Angkut Taman Mamoli Indah
Permai
• Jumlah UMKM yang Existing saat ini : 200 orang
• Jumlah UMKM yang tertampung dalam bangunan pasar : 60 orang
• Kegiatan usaha pedagang saat ini : Sembako, Ikan, Pakaian dan daging
• Jumlah Masyarakat yang akan memanfaatkan pasar : 801 orang di 1
Kecamatan, 18 Kelurahan
• Nama Koperasi Pengelola Pasar : Koperasi Konsumen Rum Kadaun Andey
• Jumlah UMKM yang Existing saat ini : 80 orang
• Jumlah UMKM yang tertampung dalam bangunan pasar : 35 orang
• Kegiatan usaha pedagang saat ini : Sembako, Sayuran dan daging
• Jumlah Masyarakat yang akan memanfaatkan pasar : 750 orang di 1
Kecamatan, 3 Kelurahan

18. 1
KOPERASI MODERN
TATA KELOLA YANG SEHAT
18
Kontribusi
PDB 5,5%
500 Koperasi
Modern
1 2 •PEMODELAN
•100 Unit
2021
•REPLIKASI
•150 Unit
2022
•MASIFIKASI
•150 Unit
2023
•PEMANTAPAN
•100 Unit
2024
• Pengembangan Koperasi Modern merupakan target JMN sampai dengan tahun 2024 sebanyak 500 unit (sebagaimana roadmap di atas).
• Pengembangan Kooratisasi Pangan melalui koperasi merupakan major project Presiden yakni Kooratisasi Petani dan Nelayan (KPN)
untuk membangun perusahaan agribisnis yang dimiliki petani/nelayan.
NO. PROGRAM KETERANGAN KOLABORASI K/L TARGET 2023 TARGET 2024
1. Koperasi Modern/Modernisasi
Koperasi
Program Akselerator Koperasi
Modern untuk sektor pangan
dan non pangan
LPDB, Kampus, Tech Provider,
Asosiasi, Off taker/ Buyer
150 koperasi
(akumulatif 400)
100 koperasi
(akumulatif 500)
2. Minyak Makan Merah Pembangunan pabrik minyak makan
merah
Kemen BUMN, PTPN, BPD PKS,
LPDB- KUMKM, BSN, BPOM,
Pemda,
Perguruan Tinggi, Asosiasi
7 Lokasi / Koperasi Proses Identifikasi
lokasi / koperasi
3. Solusi Nelayan Pembangunan SPBUN untuk koperasi
nelayan
Kemen BUMN, Kemen KP,
Pertamina, Kemen ATR/BPN,
LPDB-KUMKM, Pemda
250 Lokasi /
Koperasi
Proses Identifikasi
lokasi / koperasi
4. Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Oleh Koperasi
Pembangunan Renovasi Pasar
Rakyat yang dikelola Oleh Koperasi
Pemerintah Daerah 2 Unit /Pengelola
Koperasi
5 Unit / Pengelola
Koperasi

19. 1
KEMISKINAN ESTREM
PENGENTASAN GARIS KEMISKINAN
19
K/L maupun Pemda untuk melaksanakan
percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
melalui strategi kebijakan meliputi:
a. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat;
b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
c. Penurunan Jumlah Kantorng-Kantong
Kemiskinan.
Intruksi Presiden
Nomor 04 Tahun 2022
Tentang Percepatan
Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem
Menteri Koperasi dan UKM untuk memberikan
fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar,
serta pendampingan dan pelatihan bagi
Koperasi dan Usaha Mikro dalam
meningkatakan pendapatan keluarga miskin
ekstrem
STRATEGI
PEMBERDAYAAN
PENGENTASAN
KEMISKINAN
Peningkatan Pendapatan/Akses
Pekerjaan dan Peneyediaan
Infrastruktur Dasar melalui
Program Padat Karya dan
Bantuan Individu/Kelompok
Peningkatan Kapasitas UMKM,
melalui peningkatan akses
pembiayaan, peningkatan akses
pasar, serta pendampingan dan
penguatan kewirausahaan
Peningkatan Akses
Pembiayaan UMKM, melalui
peningkatan akses terhadap
Lembaga keuangan formal
baik bank maupun non-bank
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia,
melalui program vokasi dan
pelatihan
PROGRAM
&
KEGIATAN
DEPUTI
USAHA
MIKRO
AKSES PEMBIAYAAN
 Formalisasi Usaha Mikro (dari informal ke formal yaitu
memiliki legalitas usaha);
 Pendampingan KUR dan SHAT;
 Bantuan Pemerintah bagi Usaha Mikro terdampak Bencana
dan Bantuan Pemerintah bagi Usaha Mikro (BPUM);
 Akses Pembiayaan Wirausaha;
 Pembiayaan Usaha Mikro melalui Peningkatan permodalan,
penjaminan, pengembangan akses dan pembiayaan
Koperasi;
 Pembiayaan Usaha Mikro melalui Koperasi penerima dana
bergulir dan fasilitasi incubator usaha LPDB.
AKSES PASAR
 Peningkatan Kapasitas usaha melalui Sertifikasi
Produk Usaha Mikro;
 Skema/Sistem Jaringan Pemasaran untuk 10
Kelompok/Klaster Usaha Mikro;
 Pengembangan Factory Sharing;
 Kooratisasi petani dan nelayan melalui Koperasi;
 Layanan Pemasaran Produk KUMKM SMESCO;
 Perluasan Kemitraan usaha;
 Fasilitasi Digitaliasi Usaha Mikro.
PENDAMPINGAN DAN
PELATIHAN
 Pelatihan Usaha Mikro Sektor
Prioritas;
 Pembinaan Rantai Pasok
Usaha Mikro;
 Pendampingan Usaha melalui
PLUT-KUMKM;
 Penumbuhan wirausaha baru
dan Inkubasi Usaha.
Harapannya Dengan Memberdayakan dan Pengembangan UMKM Dapat Membuka Peluang Lapangan Kerja dan Menjadi Motor
Penggerak Ekonomi Untuk Menyerap Lapangan Pekerjaan bagi Orang yang Terdampak Kemiskinan Ekstrem

20. 2
KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
PENGUATAN PENGEMBANGAN
20
PERES NO.2/2022 TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
NASIONAL

21. 2
KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
PENGUATAN PENGEMBANGAN
21
ISU TERKAIT KEWIRAUSAHAAN
PERES NO.2/2022
1) Terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada jumlah angkatan kerja (sekitar 3 juta per tahun), namun
belum dibarengi dengan peningkatan jumlah orang berwirausaha yang hanya mencapai sekitar 4 juta
dan pertumbuhan nya baru mencapai sekitar 2% per tahun.
2) Hal ini menyebabkan rasio kewirausahaan di Indonesia tahun 2022 baru mencapai 2.86% dari target
JMN sebesar 3.95% di tahun 2024.
Capaian Rasio 2022*
2,86%
Capaian Pertumbuhan 2022*
1,34%
TARGET DALAM
RENAKSI PERES
2/2022
2022 CAPAIAN 2022 2023 2024
392.847 392.847 567.549 486.060
Target Wirausaha Tahun 2022 s.d 2024
WIRAUSAHA
400.000 Kontribusi K/L 600.000 Kontribusi Daerah
Sumber: *Berdasarkan data Sakernas Agustus 2022 diolah oleh Kementerian PPN/Bappenas
TARGET JMN 2020-2024
Rasio Kewirausahaan Nasional
Pertumbuhan Wirausaha
TARGET KINERJA RKP 2024
Rasio Kewirausahaan Nasional
Pertumbuhan Wirausaha
*Target 2021 tidak tercapai sehingga
Target Direvisi pada RKP Tahun 2023

22. 2
KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
PENGUATAN PENGEMBANGAN
22
01
02
03
05
04
Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
Proses Screening Wirausaha, program Konsultasi dan
Pendampingan untuk pengembangan usaha
Pengembangan Ekosistem Bisnis
dengan semua stakeholder terkait untuk pengembangan
model bisnis
Penyelenggaraan Inkubasi dan Akselerator Usaha
Early stage entrepreneur yang memiliki potensi
mendapatkan inkubasi untuk peningkatan kapasitas usaha
Entrepreneur Financial Fiesta
Wirausaha yang telah ditingkatkan kapasitas usahanya
diperkuat dari segi permodalan melalui fasilitasi akses
pembiayaan
Transformasi Digital KUMKM
Wirausaha/pelaku usaha diharapkan memanfaatkan
teknologi digital untuk memaksimalkan potensi ekonomi
digital nasional
PROGRAM/KEGIATAN DUKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TERHADAP PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

23. Kementerian Koperasi dan UKM
Republik Indonesia
PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN UKM MELALUI
DANA APBN

24. 2
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
24
DAK NON FISIK PK2UMK TAHUN 2023 DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2023
Kegiatan Anggaran (Rp)
1 Perencanaan dan Monitoring Evaluasi 402.294.000
2 Paviliun Provinsi 90.402.000
3 Satgas Pengawas 23.000.000
4 Operasional PLUT -
Jumlah 515.696.000
Wilayah
Alokasi
Anggaran
(Rp)
Pemanfaatan
Pelatihan
(Orang)
Pendamping
(Orang)
Layanan
Bantuan
Hukum
I
Provinsi Nusa Tenggara
Timur
3.345.413.000 465 42 258
1 Kab. Sikka 387.600.000 114 2 -
2 Kab. Sumba Barat 368.181.786 108 2 -
3 Kab. Belu 387.600.000 114 2 -
4 Kab. Lembata 387.600.000 114 2 -
5 Kab. Manggarai 323.000.000 95 1 -
6 Kab. Timor Tengah Utara 401.200.000 118 2 -
7
Kab. Timor Tengah
Selatan
401.200.000 118 2
-
8 Kab. Ngada 401.200.000 118 2 -
9 Kab. Ende 401.200.000 118 2 -
10 Kab. Flores Timur 425.981.786 125 3 -
11 Kab. Alor 350.200.000 103 2 -
12 Kab. Sabu Raijua 350.200.000 103 2 -
13 Kab. Malaka 350.200.000 103 2 -
14 Kab. Manggarai Barat 336.600.000 99 2 -
15 Kab. Manggarai Timur 265.200.000 78 2 -
16 Kota Kupang 350.200.000 103 2 -
Jumlah 5.680.099.000 1.097 47 258

25. T E R I M A KASI H

26. L A M PI R A N

27. 2
27
PENINGKATAN KAPASITAS SDM
PROSES BISNIS PENDAMPINGAN
• Kapasitas SDM masih
rendah.
• Legalitas (informal) (mis.
NIB, standardisasi dan
sertfikasi belum dimiliki).
• Manajemen usaha masih
kurang.
• Proses produksi masih
tradisional/konvensional;
• Belum terhubung dengan
ekosistem bisnis.
• Pembiayaan formal
masih belum optimal dan
pembiayaan informal
masih menjadi pilihan
(mis. Pinjam ke rentenir).
• Usaha Mikro dan Kecil
kurang menjalin
kemitraan dengan Usaha
Menengah dan Besar
serta BUMN/BUMD.
Kondisi Saat Ini
Kondisi yang
Diharapkan
• Meningkatnya Kapasitas
SDM dan Kualitas Produk.
• Usaha Mikro memiliki
legalitas usaha.
• Peningkatan proses
produksi dan
terstandardisasi serta
sertfikasi.
• Masuk ke dalam ekosistem
usaha/rantai pasok
domestik dan atau global.
• Terdigitalisasi baik bisnis
prosesnya maupun
pemasarannya.
• Akses pembiayaan baik
formal maupun alternatif
(mis. Go Public) terbuka
bagi Usaha Mikro dan
Kecil.
• Usaha Mikro dan Kecil
bermitra dengan Usaha
Menengah dan Besar serta
BUMN/BUMD.

28. 2
28
PENINGKATAN KAPASITAS SDM
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN
TUJUAN DAN KEGIATAN
DAK NONFISIK PK2UMK
Mandat Peres 2/2022 tentang Pengembangan
Kewirausahaan Nasional terkait Alokasi DAK
Mandat PP 7/2021 tentang Pemberdayaan, Pelindungan
dan Pemberdayaan KUMKM terkait Alokasi DAK
Peningkatan kapasitas
Wirausaha melalui inkubasi
Peningkatan kualitas
pendamping
Pembangunan dan/atau
perbaikan sarana dan
prasarana penunjang
Penyelenggaraan
pendataan wirausaha
Penyelenggaraan Sistem informasi dan pendataan UMKM
dan Koperasi yang terintgerasi
Pengelolaan teadu UMKM melalui penataan klaster
Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi UMK
Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMK melalui
pelatihan dan pendampingan
untuk membantu
mendanai kegiatan
peningkatan kapasitas
Koperasi dan Usaha
Mikro, dan Kecil yang
merupakan urusan
daerah.
PESERTA PELATIHAN
Peserta Pelatihan terdiri dari:
1. Pengurus Koperasi
2. Pengawas Koperasi
3. Pengelola Koperasi
4. Dewan Pengawas Syariah
Koperasi
5. Pelaku Usaha Mikro
6. Pelaku Usaha Kecil
7. Wirausaha Pemula
8. Kelompok Strategis
Materi Pelatihan terdiri dari:
1. Perkoperasian
2. Kewirausahaan
3. Keterampilan Teknis
4. Manajerial
5. Kompetensi berdasarkan
Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia
6. Pelaku Usaha Kecil
7. Teknologi Informasi
8. Akses Pasar
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL (PK2UMK)
JENIS PEMBIAYAAN
Tenaga Pendamping
terdiri dari:
1. Tenaga Pendamping
Koperasi
2. Tenaga Pendamping
Usaha Mikro dan
Kecil
Komponen
Pembiayaan:
1. Honorarium Tenaga
Pendamping
2. Uang Transportasi
3. Biaya
Seleksi/Evaluasi
PENDAMPINGAN
TAHAPAN PESERTA
Ruang Lingkup:
1. Pra Inkubasi
2. Inkubasi
Target Tenant:
1. Pelaku Koperasi
2. Pelaku Usaha
Mikro dan Kecil
3. Calon Wirausaha
dan/atau
Wirausaha Pemula
INKUBASI
MENU PESERTA
Menu Kegiatan:
1.Penyuluhan Hukum
2.Penyusunan Dokumen Hukum
3.Konsultasi
Target Peserta:
1.Pelaku Usaha Mikro
2.Pelaku Usaha Kecil
LAYANAN
BANTUAN
PENDAMPINGA
N HUKUM

29. 2
29
AKSES PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN INKLUSIF
Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015
Tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden No. 14 Tahun 2015 Tentang
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah.
1
Permenko No. 1 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha
Rakyat.
2
3
• PMK No. 180/PMK.05/2017 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Subsidi
Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit
Usaha Rakyat.
• PMK No. 155/PMK.05/2018 tentang
Pedoman Penggunaan Sistem Informasi
Kredit Program.
4
• KMK Nomor 91/KMK.05/2022 tanggal
21 Maret 2022 tentang Besaran Subsidi
Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha
Rakyat (Proses Perubahan KMK).
• KMK No. 157/KMK.02/2021 tanggal 19
April 2021 tentang Penetapan Kuasa
Pengguna Anggaran Dalam Rangka
Pembayaran Belanja Subsidi IJP KUR
dan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin
Untuk KUR.
Plafon KUR
1. Plafon KUR sebesar 450
triliun/disesuaikan dengan kecukupan
anggaran subsidi KUR di dalam APBN
2023.
2. Penambahan target debitur baru
3. target debitur graduasi penyaluran KUR.
Suku Bunga/Margin KUR
1. Suku Bunga/Marjin KUR skema Super Mikro
(plafon maksimal 10 juta) ditetapkan sebesar
3%.
2. KUR Mikro dan KUR Kecil tetap sebesar 6%
untuk debitur KUR baru.
3. Meningkat berjenjang sebesar 7%, 8%, dan
9% untuk debitur KUR berulang.
Penegasan Kebijakan KUR (Sanksi)
Penyalur KUR yang meminta agunan tambahan
pada KUR dengan plafon s.d. 100 juta,
dikenakan sanksi berupa subsidi bunga/marjin
KUR tidak dibayarkan atau pengembalian
subsidi bunga/marjin yang telah dibayarkan.
Kebijakan KUR Kembali ke Masa Sebelum Covid-19
1. Suku bunga KUR kembali ke 6% karena tambahan subsidi
bunga/marjin KUR sebesar 3% tidak dilanjutkan.
2. Kembalinya target penyaluran KUR sektor produksi sebesar 60%
3. Kembalinya total akumulasi plafon KUR Kecil menjadi maksimal
500 juta
Mempeanjang kebijakan restrukturisasi KUR s.d. Maret 2024
Ketentuan Pembatasan Jumlah Mengakses KUR Mikro
Ketentuan pembatasan jumlah mengakses KUR Mikro (plafon
diatas 10 juta s.d. 100 juta) berdasarkan sektor ekonomi
1. Sektor produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan
Perikanan (4P): dapat mengakses KUR sebanyak maksimal 4 kali.
2. Sektor produksi non 4P dan Perdagangan dapat mengakses
KUR maksimal 2 kali
Penambahan Kebijakan KUR
1. Penambahan kerja sama subrogasi (recovery agunan dari
penjaminan yang sudah diklaim) pada PKS online system pada
Penjaminan KUR
2. Perubahan ketentuan terkait BPJS Ketenagakerjaan, KUR
Kecil dan KUR Khusus wajib untuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan).
3. KUR Mikro dapat menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
DASAR HUKUM

30. 3
30
AKSES PEMBIAYAAN
KUR KHUSUS/KLASTER
KUR Khusus
KUR khusus sebagaimana diberikan kepada kelompok yang
dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan
menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan
rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah, atau komoditas sector produktif
lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.
Calon Penerima KUR Khusus
• Usaha mikro, kecil, dan menengah
• Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan
dengan
• negara lain
• Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yangmeliputi:
o Kelompok Usaha; atau
o Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan)
Calon Penerima KUR khusus di sektor produksi tidak
dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR khusus.
KUR Khusus
Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha terdiri atas:
a) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
b) Dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
c) memiliki surat keterangan Kelompok Usaha atau surat keterangan lainnya yang
diterbitkan oleh dinas/instansi terkait;
d) kelompok dan anggota terdaftar dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
e) pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha dengan
jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh
masing-masing anggota Kelompok Usaha;
f) Perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing- masing anggota Kelompok
Usaha dengan Penyalur KUR;
g) apabila hasil penilaian Penyalur KUR atas pengajuan kredit/pembiayaan
membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan
kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari
sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui
mekanisme tanggung renteng; dan/atau
h) apabila terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua
Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar
anggota Kelompok Usaha

31. 3
31
AKSES PEMBIAYAAN
PILOT PROJECT KUR KHUSUS/KLASTER KEMENTERIAN KUKM
URAIAN KUR KHUSUS
Suku Bunga Efektif 6% Pertahun
Plafon .0 s.d 500 Juta Per Penerima KUR
Total Akumulasi
Plafon
.500 Juta Per Penerima KUR
Agunan Pokok Usaha/Obyek yang dibiayai oleh KUR
Agunan Tambahan
Sesuai dengan kebijakan/penilaian
Penyaluran KUR
• KEMENTERIAN LEMBAGA;
• PEMERINTAH DAERAH;
• PENYALUR KUR;
• PENJAMIN KUR; dan
• KOPERASI.
SINERGI PARA PIHAK :
 Sebagai penyalur KUR (lembaga keuangan dan
koperasi) harus mendapat persetujuan OJK.
 Jumlah yang disalurkan untuk satu individu
UMKM max .500 Juta, untuk itu proses
penyaluran harus: (i) pruden, (ii) menggunakan
teknologi IA dan Big Data Analysis, (iii) produk
klaster mempunyai offtaker.
 Klaster dapat menggunakan binaan antara lain:
BI, BUMN, swasta (YDBA Astra), K/L (300 UKM
Binaan Kemenkop UKM).
 UMKM telah mendapatkan: pelatihan,
pendampingan dan saras, sementara itu
pendanaan dalam bentuk modal dan investasi
untuk naik kelas dapat mengakses KUR
Klaster.
 KUR Klaster dapat untuk ultra mikro dan mikro,
dengan prioritas UKM mengingat satu individu
dapat max .500 Juta.
KUR
Klaster

32. 3
32
AKSES PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN ALTERNATIF BAGI UMKM/WIRAUSAHA
Kolaborasi
Program :
Venture
Capitals
2022 Kick Off 2022 Verifikasi/Pendataan 2024 Pelaksanaan

33. 3
33
AKSES PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN ALTERNATIF MELALUI INVESTASI
POJK 53 & 54 TAHUN 2017
DATA UKM IPO TAHUN 2022
PENGATURAN EMITEN SKALA KECIL EMITEN SKALA MENENGAH
Aset Aset Rp 50M Aset Rp 250M
FUND Raised Maksimal Rp 50M Maksimal Rp 250M
SAK SAK ETAP Wajib SAK konvergensi IFRS
GCG Transisi 1tahun Transisi 6bulan
Pengendalian Tidak boleh dikendalikan oleh Emiten yang bukan Skala Kecil
atau Menengah, atau perusahaan dengan aset > Rp 250miliar
Bursa Efek Indonesia (BEI) bukan hanya untuk perusahaan besar dan koorasi, tapi
dapat juga diakses oleh UMKM untuk mendapatkan pendananaan.
Jumlah UKM terdaftar
25 UKM
Dana Dihimpun
2,13 triliun
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0
5
10
15
20
25
30
0
1000
2000
3000
4000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL AKUMULASI
150 UKM ( 11,786 T)
25 UKM
2,13 T
UKM Menjadi Perusahaan Publik (UKM Road To IPO) Perkembangan UKM Terdaftar & Dana Dihimpun BEI Sept 2022
Program Kolaborasi:
1. Pendampingan UKM bersama Aludi untuk mendapatkan saham
atau sukuk hingga 10 M (aturan sedang di kembangkan hingga
50 M).
2. Pendampingan dengan IDX inkubator untuk mendorong UKM
masuk terdaftar dalam BEI atau papan akselerasi.

34. Kementerian Koperasi dan UKM
Republik Indonesia
KESEPAKATAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
PADA RAKORTEKCAN 2023

35. 3
35
USULAN RAKORTEKCAN MEI 2023
REKAPAN JUMLAH USULAN

36. 3
36
USULAN RAKORTEKCAN MEI 2023
DESK BIDANG PERKOPERASIAN

37. 3
37
USULAN RAKORTEKCAN MEI 2023
DESK BIDANG USAHA MIKRO

38. 3
38
USULAN RAKORTEKCAN MEI 2023
DESK BIDANG USAHA MIKRO
*) Catatan hasil Usulan Program/Kegiatan pada Rapat Desk ini akan segera ditindaklanjuti sesuai kapasitas fiskal dan target yang ada

39. 3
39
USULAN RAKORTEKCAN MEI 2023
DESK BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH

40. 4
40
USULAN RAKORTEKCAN MEI 2023
DESK BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH

41. 4
41
USULAN RAKORTEKCAN MEI 2023
DESK BIDANG KEWIRAUSAHAAN

42. 4
42
USULAN RAKORTEKCAN MEI 2023
DESK LAYANAN PEMASARAN

43. T E R I M A KASI H