Ekonomi Politik Pembangunan - Agus Suryono

1. EKONOMI POLITIK
PEMBANGUNAN
Oleh
Agus Suryono

2. DAFTAR BACAAN
• Arief, Sritua dan Adi Sasono,1981, Indonesia:
Ketergantungan dan
Keterbelakangan, Jakarta, Lembaga Studi
Pembangunan.
• Buchanan, James, 1989, Essay on Political
Economy, Honolulu, University of Hawai Press.
• Giddens, Anthony, 1998, The Third Way:The Renewal
of Social Democracy, dalam Ketut Arya Mahardika
(penerjemah), 1999, Jalan Ketiga Pembaharuan
Demokrasi Sosial, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

3. • Grindle, Merilee.S and Thomas, John W, 1991, Public
Choice and Policy Change: The Political Economy of
Reform in Developing Countries, The Johns Hopkins
University Press, Baltimore and London.
• Haggard, Stephan and
Kaufmann, Robert,R, 1995, The Political Economy of
Democratic Transition, Princeton University
Press, Princeton, New Jersey.
• Hudiyanto, 2004, Ekonomi Politik, Jakarta, Bumi
Aksara.
• Kunio, Yoshihara, 1990, Kapitalisme Semu Asia
Tenggara, Jakarta LP3ES.

4. • Mas’oed, Mohtar,1997. Politik, Birokrasi dan
Pembangunan, Jakarta, Pustaka Pelajar.
• --------------------, 2003, Ekonomi Politik Internasional
dan Pembangunan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
• Munandar, Haris dan Priatna, Dudy, 2003, Apakah
Ekonomi Politik itu: Sebuah Teori Sosial dan
Keterbelakangan, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
• Osborn, David and Gaebler, Ted, 1993, Reinventing
Government, New York: A Plume Book.
• Osborne, David dan Plastrik, Peter, 1997, Banishing
Bureaucracy: the five strategies for reinventing
government, Addison-Wesley Publishing
Company, Inc.

5. • Paul Baran, 1957, The Political Economy of
Growth, New York, Monthly Review Press.
• -----------------, 1952, On The Political Economy of
Bachwardness, The Manchester School of Economic
and Social Studies.
• Rachbini, Didik,J, 2002, Ekonomi Politik: Paradigma
dan teori Pilihan Publik, Jakarta, Ghalia Indonesia.
• ---------------------, 2001, Analisis Kritis: Ekonomi Politik
Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
• Riggs, Fred.W,1964, Administration in Developing
Countries: The Theory Of Prismatic
Society, Boston, Houghton Mifflin Company.
• Siagian, Sondang,P, 2000, Manajemen Abad
21, Jakarta, Bumi Aksara.

6. • Staniland, Martin, 1985, What Is Political
Economy? A Study of Social Theory And
Underdevelopment, Yale University.
• Tjokroamidjojo, Bintoro, 1986, Manajemen
Pembangunan, Jakarta, Haji Masagung.
• Todaro, Michael, 1983, Pembangunan
Ekonomi di Dunia Ketiga, Aminuddin dan
Mursid (penterjemah), Jakarta, Ghalia
Indonesia.

7. • Wahab, Solichin, Abdul, 1999, Ekonomi Politik
Pembangunan: Bisnis Indonesia Era Orde Baru
dan Di Tengah Krisis Moneter, Malang, Danar
Wijaya.
• Wilber, Charles K and Jameson,Kenneth
P, 1992, The Political Economy of Development
and Underdevelopment, New York, McGraw
Hill, Inc.
• Suryadi, Budi, 2006, Ekonomi Politik
Modern, Yogyakarta, IRCiSoD.
• Suryono, Agus, 2006, Ekonomi Politik
Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu
Sosial, Malang, Universitas Negeri Malang (UM)

8. ALUR PIKIR

9. PERBANDINGAN ADM. NEGARA
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
(ISU, PUBLIC OPINION)
TEORI PEMBANGUNAN
ANALISA
EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN KEBIJAKAN
PUBLIK/BISNIS
SEMINAR MASALAH PEMBANGUNAN

10. STUDI EKONOMI POLITIK
PEMBANGUNAN

11. STUDI EKONOMI
Mempelajari bagaimana orang/keluarga/
masyarakat/perusahaan (micro) dan
negara/pemerintah (macro) memilih (choice) dan
menggunakan sumberdaya (resources) produktif
(productive) yang langka (disefeciency), karena
dianggap memiliki manfaat (utilities) atau alternatif
prioritas (priority) untuk menghasilkan barang
(goods) dan jasa (service) dengan mendistribusikan
(distribution) sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif
(consumtive) untuk kebutuhan sekarang (saving) dan
masa depan (investasi) dengan menggunakan uang
(money) maupun dengan tukar menukar sesuatu
(barter/ exchange)

12. ECONOMICS IS SCIENCE OF CHOICE
(Samuelson)

13. POLITIK
• Seni (art) dan ilmu (science) dalam mengelola
(memanaje) sesuatu (kepentingan dan
kekuasaan) yang tidak mungkin menjadi
mungkin dan yang mungkin menjadi tidak
mungkin (uncertainties)
• Seni dan ilmu dalam mengelola alternatif-
alternatif untuk pengambilan keputusan dan
kebijaksanaan (publik maupun bisnis)

14. STUDI POLITIK
1. Kekuasaan
2. Negara
3. Pemerintahan/Kepemerintahan
4. Fakta Politik
5. Aktivitas Politik
6. Organisasi Masyarakat dan Parpol
7. Pengambilan Keputusan
8. Kebijaksanaan
9. Alokasi dan Distribusi Nilai-Nilai (politik)

15. POLITIC IS
WHO GET’S, WHAT, WHEN, HOW
(Harold Laswell)

16. PERBEDAAN=KESAMAAN KONSEP
EKONOMI POLITIK POLITIK EKONOMI
(Political Economy) (Economical Politics)
Cenderung sbg tinjauan Cenderung sbg tinjauan
ekonomi yg melihat politik yg melihat
politik adalah alat ekonomi adalah alat
untuk mencapai untuk mencapai
keuntungan maksimal kekuasaan dan
(Efesiensi) kepentingan (Efektif)

17. EKONOMI POLITIK
Mempelajari fenomena ekonomi
(sebagai subyek) yang didekati dengan
metodologi ekonomi (kuantitatif) dan
metodologi politik (kualitatif)

18. POLITIK EKONOMI
Mempelajari fenomena politik (sebagai
subyek) yang didekati dengan metodologi
ekonomi dan metodologi politik

19. TERMINOLOGI
STUDI EKONOMI POLITIK
• Studi ekonomi politik pada umumnya
berbicara tentang anatomi sistem yang
diterapkan oleh suatu negara atau
pemerintahan dan hasilnya bermuara pada 2
(dua) kategori utama yaitu sistem ekonomi
politik kapitalisme dan sistem ekonomi politik
sosialisme
• Produk dari studi ekonomi politik adalah
kebijaksanaan publik (public policy)

20. EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN
• Sebagai cabang ilmu ekonomi yang
mempelajari proses-2 sosial dan institusional
dimana kelompok-kelompok elite (aktor)
ekonomi dan politik berusaha
mempengaruhi keputusan untuk
mengalokasikan sumber-2 produktif yang
langka untuk masa sekarang atau
mendatang, baik untuk kepentingan
kelompok maupun untuk kepentingan
masyarakat luas (publik)

21. • Membahas hubungan ekonomi dan politik
dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam
pengambilan keputusan ekonomi (Arief
Budiman,1996)
• Sebagai sebuah studi teori sosial dan
keterbelakangan (Martin Staniland, 1985)
• Sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu-Iimu
sosial yang bersifat supradisiplin atau ilmu yang
melampaui batas-batas disiplin (Uphoff dan
Ilchman, 1970)
• Sebagai ilmu sosial terpadu tentang paradigma
dan teori pilihan publik (Rachbini, 2002)

22. STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK
1. Harmonisasi ekonomi dan politik
2. Tim ekonomi yang kompeten/profesional
3. Penataan mainstream ekonomi
4. Stabilitas ekonomi
5. Reformasi hukum dan birokrasi

23. TERGANTUNG
SISTEM POLITIK
EKONOMI SEBAGAI
ADALAH ALAT KEKUASAAN
MASALAH SEMUA SINERGI DAN
BANGSA DAN PENGAMBILAN
NEGARA KEPUTUSAN
(KEBIJAKSANAAN
EKONOMI)

24. PERGESERAN MINDSET POLITIK
PRAGMATIS
DEMOKRATIS
EKONOMIS
IDEOLOGIS (BISNIS)
PLURALISTIK
REALISTIK (RELATIF)

25. SENTRALISTIK DESENTRALISTIK
TOP DOWN BOTTOM UP
STATELESS PEOPLE POWER

26. POLITIK?

27. TUJUAN STUDI EPP
Untuk mengembangkan proposisi-2 atau
hipotesis mengenai kemungkinan hasil akhir
(outcomes) dari proses pertukaran sumber-
2, baik yang bersifat non- ekonomis (biaya
sosial dan politik) maupun yang bersifat
ekonomis (uang, materi, phisik), shg dapat
dijelaskan secara rasional berbagai hal
mengenai bagaimana sistem ekonomi politik
seharusnya bekerja.

28. MANFAAT STUDI EPP
Secara teoritik kajian ekonomi politik berguna:
(1) untuk mengetahui mengapa dan dengan
cara bagaimana kebijakan pembangunan
(termasuk kebijakan ekonomi dan politik)
dirumuskan dan di implementasikan dalam
suatu negara, dan siapa saja yang terlibat
dalam perumusan pengambilan keputusan
dan kebijakan tersebut.

29. (2) Untuk memahami kebijakan pembangunan
dan dampaknya dengan benar pada kurun
waktu tertentu dengan menelusuri secara
cermat perilaku, motivasi dan preferensi
para aktornya shg diperoleh jawaban
siapa, memperoleh apa, berapa
banyak, mengapa, dan dengan cara
bagaimana berdasarkan tinjauan
deterministik ekonomi politik secara
interaktif.

30. (3) Sebagai alat analisis untuk mengkaji
berbagai isu sosial yang menyangkut
persoalan proses kebijakan dan
pembangunan.
(4) Meningkatkan kemampuan sebagai human
of analysis

31. FOKUS STUDI EPP
• Mengamati setiap isu atau kebijakan
pembangunan (yang langsung maupun tidak
langsung) melibatkan kepentingan publik
pada level makro (pemerintah, kelompok)
maupun mikro (individu)
• Mengamati fenomena pembangunan secara
interaktif dan komprehensif yaitu dari segi
proses dan dampaknya

32. • Mengkaji dan menganalisis keputusan-2
politik dan kebijakan publik menyangkut
persoalan-2 ekonomi dan politik dalam
pembangunan mengenai kesediaan barang-
barang (goods) dan jasa pelayanan (services)
yang diperlukan oleh publik

33. KARAKTERISTIK STUDI EPP
• Sebagai pendekatan “Supra Disipliner”, yaitu
studi ilmu-ilmu sosial (ekonomi politik
pembangunan) yang melampaui batas-batas
disiplin berkait dengan masalah visi (konsep
dan teori), presisi (metodologi), maupun
substansi kajian (studi kasus/fenomena)
• Tergolong Contemporary Theory (teori
kontemporer) dan Hard Science (Ilmu keras)

34. SOFT SCIENCE HARD SCIENCE
• Internalisasi • Ekternalisasi
• Voluntaristik • Deterministik
• Subyektif (agen, aktor, khusus) • Obyektif (umum)
• Individualisme • Strukturalisme/kolektivisme
• Kekuatan ide/mind • Kekuatan materi/body
• Isu moral penting • Isu lingkungan penting
• Penciptaan dan pemahaman • Menentukan bahasa dan makna
makna dari subyek (Emic) sesuai kepentingan (Etic)
• Interaksi dinamis antar subyek • Interaksi pasif/semu
• Perubahan evolusi dan • Perubahan revolusi dan holistik
inkremental (Jangka pendek +, (Jangka pendek -, jangka
jangka panjang -) panjang +)

35. SOFT HARD
SCIENCE Vs SCIENCE
Aliran/Mazhab Aliran/Mazhab
Equilibrium Konflik
GERAKAN/MOVEMENT/EVOLUSI GERAKAN/MOVEMENT/REVOLUSI

36. ISU EKUILIBRIUM KONFLIK
•Kepentingan (interest) •Sesuatu yang menyatukan (uniting) •Sesuatu yang memecah belah
(deviding)
•Hubungan Sosial (social •Sesuatu yang menguntungkan •Sesuatu yang menindas
relation) (adventageous) (exploitative)
•Kesatuan sosial (social •Hasil kesepakatan (consensus) •Sesuatu yang memaksa (coercion)
unity)
•Masyarakat (society) •Sistem untuk memenuhi kebutuhan •Tahap keganasan klas (stage for
(system with needs) class struggle)
•Alam hidup manusia •Memerlukan pengendalian dari •Kelembagaan akan mengubah alam
(nature of man) kelembagaan (requires restraining (institutions distort basic nature)
institution)
•Perbedaan atau ketidak •Kebutuhan hidup masyarakat (social •Meningkatkan konflik dan bukan
samaan (in-equality) necessity) kebutuhan hidup (promotes conflict
and un-necessary)
•Negara (state) •Menumbuhkan keadaan dan •Alat untuk menindas (instrument of
perasaan aman/nyaman (promotes oppression)
common good)
•Alat cara pandang keseluruhan •Kelompok sosial dengan
•Klas (class) (heuristic device) kepentingan yang berbeda (social
group with different interest)
Sumber: A.Eugene Havens, 1980:255, Methodological Issues in The Study of Development.

37. LATAR BELAKANG

38. ISU-ISU PEMBANGUNAN
• Kemiskinan
• Keadilan Sosial
• Pemerataan
• Penataan Kelembagaan
• Demokrasi
• Hak Azasi Manusia
• Supremasi dan Penegakan Hukum
• Lingkungan Hidup
• Ketidak percayaan Sosial (social distrust) dan
Kebohongan Publik (public lie)

39. • Penyalahgunaan Obat Terlarang (psikotropika)
• Persamaan gender (egalitarian)
• Kebebasan (the freedom)
• Pemberdayaan SDM (empowerment)
• Terorisme dan Separatisme
• UU Aborsi dan Prostitusi
• UU Pornografi dan Pornoaksi
• Konflik Peradaban (civilization conflict)
• Kebebasan Informasi Publik (KIP)

40. MASALAH PEMBANGUNAN DI INDONESIA
1. Tingginya jumlah pengangguran
2. Kesenjangan pembangunan
3. Rendahnya kualitas SDM
4. Menurunnya kualitas SDA
5. Rendahnya penegakan hukum dan keadilan
6. Rendahnya kualitas pelayanan kepada publik
7. Belum optimalnya fungsi kelembagaan
8. Ancaman separatisme dan terorisme
9. Tingginya tingkat kejahatan/kriminalitas/korupsi
(konvensional, transnasional)
10. Rendahnya kemampuan Hankam

41. JAWABAN
PROBLEM JAWABAN
JAWABAN

42. JAWABAN
PROBLEM JAWABAN NILAI
JAWABAN

43. ISU TUJUAN
MASALAH JAWABAN
(NILAI UTAMA)

44. MASALAH NILAI JAWABAN

45. KONSEP DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN
KONSEP PENDEKATAN
Pertumbuhan (Growth) Ekonomi
Rekonstruksi (Recovery) Pemulihan ekonomi
Modernisasi Iptek
Westernisasi Kebudayaan dan Iptek
Perubahan Sosial Sosial
Pembebasan Ekonomi Politik dan Teologi
Pembaharuan (Inovasi) Iptek, kemudian Sosial Politik
Pembangunan Bangsa Politik
Pembangunan Nasional Politik
Pengembangan Politik
Pembinaan Politik
Pembangunan/Reformasi Campuran/Eklektik/Kontemporer

46. TUNTUTAN GERAKAN REFORMASI
(INDONESIA)
• Perbaikan Ekonomi
• Perbaikan Tata Pemerintahan (Governance)
• Supremasi dan Taat Hukum (Rule of Law)
• Demokrasi, dan
• Bersih dari KKN
• Aparat Birokrasi yang Netral (A-Poilitis) dan
Profesional
• Efesiensi, Transparan, dan Akuntabel

47. METODE PENDEKATAN
EKONOMI POLITIK
PEMBANGUNAN

48. PENDEKATAN ILMU EKONOMI - POLITIK
Metode/Pendekatan • Substansi/Fenomena • Substansi/Fenomena
Ekonomi Politik
Ilmu Ekonomi • Ekonomi Mikro • Public Choice
• Ekonomi Makro
• Ekonomi Produksi
Ilmu Politik • Pendekatan • Ilmu Politik
Kekuasaan
terhadap Ekonomi
(Rational Choice)

49. PERBEDAAN ILMU POLITIK KONVENSIONAL DENGAN
EKONOMI POLITIK
ILMU POLITIK EKONOMI POLITIK
(Konvensional) (Catallaxy)
Politik sbg Kekuasaan Politik sbg Pertukaran
(Politics as Power) (Politics as Exchange)
Tidak Sukarela Sukalera
(Non Voluntary Process) (Voluntary Process)
Permainan Kekuasaan Aturan Kelembagaan
(Power Game) (Instituti onal Game)
Conventional Politician Techno Politician

50. TRANSFORMASI KONSEP EKONOMI KLASIK KE
PILIHAN PUBLIK
VARIABEL EKONOMI KLASIK PILIHAN PUBLIK/EPP
Supplier Produsen, Pengusaha Politisi, Parpol
(Penawaran/Penyedia) Distributor Birokrasi, Pemerintah
Demander Konsumen Pemilih (Konstituan)
(Permintaan/Pengguna)
Jenis Barang Barang Individu Barang Publik
(Private Goods) (Public Goods)
Alat Transaksi Uang (Money) Suara (Voters)
Jenis Transaksi Sukarela Politik sbg Pertukaran
(Voluntary Transaction) (Politics as Exchange)

51. ALUR PIKIR EKONOMI -POLITIK
Public Choice Theory
Pendekatan Catallaxy/Barter Pendekatan
Homo Economicus
Social Exchange Theory Rational Choice Theory
Efektivitas Efesiensi
State/Government Private/Market
Sosialis Kolektif/Struktur Liberal Individu/
Komunis Sosial Kapitalis Agensi
Birokrasi Humanisme Birokrasi Rego
(Reinventing Government)
Voluntary Aggrement
Civil Society/Participative Development
Structuration Theory
Empowerment Theory

52. KONSEKUENSI TEORITIS

53. HUBUNGAN EKONOMI-POLITIK
POLITIK
Dominan Tidak dominan
-Supradisipliner -Eksploitasi
Dominan -Rego -Kesadaran semu
(Osborn&Gabler) (Marxian)
EKONOMI
Tidak -Coercion -Supremasi kultur
Dominan -Intimidasi -Hegemoni/patuh
(Altuser, Michell) (Gramsci, Geertz)

54. PARADIGMA DAN SISTEM EKONOMI POLITIK
No. SIFAT DASAR KAPITALISME SOSIALISME KOMUNISME CAMPURAN
1. Pemilikan •Individu •Industri dasar •Seluruhnya •Individu dan
dimiliki negara dimiliki negara
sisanya individu negara
2. Inisiatif •Individu •Usaha bersama •Negara •Individu dan
Pembentukan •Partnership pd industri dasar negara
•Korporasi dan individu
lainnya
3. Inisiatif Ekonomi •Keuntungan •Motif ekonomi •Insentif •Ekonomi,
sbg motif utama dan non ekonomi terbatas sosial,politik,
dll
4. Mekanisme Harga •Pasar (supply •Pemerintah, •Negara •Birokrasi
and demand) birokrasi hukum pasar
5. Kompetisi •Eksis •Ada apabila •Tidak ada •Antara ada
negara mau dan tidak
6. Struktur •Desentralisasi •Semi •Sentralisasi •Desentralis
Organisasi sentralisasi penuh asi
7. Inisiatif Kegiatan •Materialistik •Sosialistik •Untuk •Gabungan
ideologi

55. PEMISAHAN PERAN SWASTA DAN NEGARA
SWASTA NEGARA
(PRIVATE) (STATE)
Modal, inovasi, Proses Politik
wirausaha
Sifat Wajib
Sukarela (Compulsary)
(voluntary)
Pengaturan Ekonomi
Mekanisme Pasar (Power of Economic
(Market Mechanism) Regulation)
Output sebagai Aturan main sbg
Private Goods Public Goods
BISNIS DAN
SISTEM EKONOMI

56. PROSES POLITIK DALAM POLITICAL MARKET
POLITISI
PARLEMEN
•Program
•Suara •Peraturan
melalui BIROKRASI •Public Goods
Pemilu PEMERINTAH
•Kontrol
•Program
pajak,
Pembangunan
dsb.
MASYARAKAT
PEMILIH
(VOTERS)

57. POLITICAL MARKET DAN KELOMPOK
KEPENTINGAN
POLITISI
PARLEMEN
KELOMPOK
KEPENTINGAN
PEMILIH
MASYARAKAT

58. HUBUNGAN IDEOLOGI, EKONOMI
TERHADAP POLITIK
(Malcolm Waters)
Super Structure IDEOLOGI Determination
(Relatively in the last instance/Hybrida
Autonomous) (sesaat)
POLITICAL
Structure Base ECONOMIC Reproduction
(salinan/semu)

59. ACTION THEORY
(Talcott Parson)
Super Structure BUDAYA Kaya nilai, norma, ideologi
(mind, abstrak)
SOSIAL
POLITIK
Base Structure EKONOMI Kaya materi (body, konkrit)

60. FUNGSI AGIL
A = Adaptation = Fungsi Ekonomi
G = Goals Attainment = Fungsi Politik
I = Integration = Fungsi Sosial
L = Latency = Fungsi Budaya

61. TIPE DOMINASI
TIPE PERTAMA:
IDEOLOGI/POLITIK EKONOMI= Paksaan (coercion)
yang melahirkan adu domba atau intimidation (Altuser,
Michell, Galtung)
TIPE KEDUA:
EKONOMI IDEOLOGI/POLITIK= Eksploitasi yang
melahirkan kesadaran semu atau false conciousness (Marxian)
TIPE KETIGA:
BUDAYA IDEOLOGI/POLITIK DAN EKONOMI=
Supremasi budaya/SARA yang melahirkan Hegemoni atau
simbol-2 kekuasaan budaya (Antonio Gramsci, Geertz)

62. TEORI-TEORI
EKONOMI POLITIK
PEMBANGUNAN

63. CIVIL SOCIETY THEORY

64. TEORI DEMOKRASI

65. GOVERNANCE THEORY

66. TEORI PILIHAN PUBLIK
(Public Choice Theory)

67. REINVENTING GOVERNMENT

68. BANISHING BUREAUCRACY