Hasil Laporan Penelitian Kerjasama dengan Pemerintaha Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara

1. LAPORAN AKHIR
ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
BERDASARKAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB) KABUPATEN BOMBANA
Kerjasama
Badan Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Bombana
Dengan
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Halu Oleo

2. ii
RINGKASAN
Kabupaten Bombana merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi
Tenggara yang memberikan pengaruh terbesar terhadap pembangunan
Sulawesi Tenggara. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Bombana memiliki
sumberdaya alam yang beragam seperti sumberdaya air, lahan dan sumberdaya
manusia yang meliputi ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dan
berkualitas.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bombana dengan menggunakan data
tahun 2011 sampai tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi sektor yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Bombana,
menganalisis dampak pengganda pendapatan dari kegiatan sektor ekonomi yang
menjadi sektor unggulan di Kabupaten Bombana, menganalisis sektor ekonomi
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Deskriptif
kuantitatif, dengan menggunakan indikator yang menggambarkan seluruh
kegiatan ekonomi yang telah dilaksanakan melalui indikator PDRB (Produk
Domestik Regional Bruto) yang diuraikan melalui pertumbuhan PDRB. Penelitian
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Pemerintah Daerah setempat
dan instansi-instansi terkait lainnya, kemudian dianalisis dengan menggunakan
metode analisis Location Quetiont, dan Analisis Shift Share.
Hasil analisis Location Quotient (LQ) menunjukkan bahwa sektor yang
menjadi sektor basis atau unggulan di Kabupaten Bombana yaitu (1) Sektor
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, (2) Sektor Pertambangan dan
Penggalian dan (3) Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor periode 2011-2015. Sub Sektor unggulan sektor Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi adalah Sub Sektor
tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan. Sub
Sektor unggulan sektor pertambangan dan galian adalah Sub Sektor
pertambangan biji logam dan pertambangan dan penggalian lainnya. Dan
Sub Sektor unggulan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor adalah perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan
sepeda motor.
Hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut
memiliki pertumbuhan dan daya saing yang berbeda-beda. Sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan yang
cepat namun memiliki daya saing yang kurang baik. Selanjutnya sektor
pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan
yang lambat namun memiliki daya saing yang baik. Sektor yang memiliki hamper
semuang keunggulan adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor.

3. iii
SUMMARY
Bombana regency is one of the districts in Southeast Sulawesi that gives
the greatest influence to the development of Southeast Sulawesi. This is because
Bombana District has diverse natural resources such as water resources, land
and human resources covering the availability of abundant and quality labor.
This study was conducted in Bombana District using data from 2011 to
2015. The purpose of this study was to identify the sektor that became the
leading sektor in Bombana District, to analyze the impact of income multiplier
from the activities of the sektor of economy that became the leading sektor in
Bombana Regency, to analyze the economic performance of the region based on
Identification of economic sektors in Bombana District and to analyze the
linkages and implications that will be generated from the development of the
basic economic sektor on regional development.
The research method used is descriptive quantitative research method,
using indicators that describe all economic activities that have been implemented
through indicators of GRDP (Gross Regional Product) described through the
growth of GRDP. The study used secondary data obtained from the local
government and other relevant agencies, then analyzed using Location Quetiont,
Revenue Multiplier and Shift Share analysis methods.
The result of Location Quotient (LQ) analysis shows that the sectors that
are the basic or superior sectors in Bombana Regency are (1) Agricultural,
Forestry and Fishery Sector, (2) Mining and Quarrying Sector and (3) Large and
Retail Trade Sector, Car Repair and Motorcycles period 2011-2015. The leading
sub-sectors of agriculture, forestry and fishery sector which contributed are food
crops, horticulture, plantation and livestock. The leading subsector of the mining
and quarrying sector is the mining subsector of metal ore and mining and other
excavations. And the flagship subsector of the big and retail trade sector, car and
motorcycle repair is the big and retail trade not the cars and motorcycles.
The result of Shift Share analysis shows that the three sectors have
different growth and competitiveness. The agriculture, forestry and fishery sectors
are the fastest growing sectors but have poor competitiveness. Furthermore, the
mining and quarrying sector is a slow growing sector but has good
competitiveness. Sectors that have almost the advantages are Large and Retail
Trade, Car Repair and Motorcycle.

4. iv
PRAKATA
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan
Karunia-NYA sehingga penyusunan “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Bombana” dapat
diselesaikan. Kajian strategis ini dapat terwujud atas kerjasama Bada Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Bombana dengan Lemabga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Halu Oleo (LPPM) Kendari.
Kegiatan penyusunan Analisis Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Produk
Domestik Regional Brutio (PDRB) Kabupaten Bombana disusun dengan maksud
untuk menganalisis pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB dan langkah-
langkah yang tepat oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Bombana.
Dengan selesainya kajian Analisis Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Bombana dapat
menjadi pedomana dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bombana.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya
kepada kita dalam menunaikan tugas dan pengabdian kita masing-masing Amiin.
Wabilahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Rumbia, April 2017
KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN,
HUSRIFNAH RAHIM, ST. M.Si.
PEMBINA Tk. I. IV/b
NIP. 19710607 200604 1 004

5. v
KATA PENGANTAR
Patut kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang
Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya jugalah sehingga penyusunan
laporan penelitian tentang analisis Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berdasarkan
Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten Bombana dapat diselesaikan
dengan baik.
Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Bombana
secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel dan gambar
tentang analisis sektor-sektor ekonomi PDRB tahun 2011-2015 atas dasar harga
berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.
Hasil paparan pertumbuhan ekonomi menurut sektor-sektor dalam PDRB,
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
tujuan untuk mengetahui sektor unggulan atau basis dan sejauh mana
perkembangan dari sektor unggulan tersebut.
Dengan tersusunnya laporan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
manfaat, untuk menjadi informasi dan bahan dalam perumusan program dan
kebijakan pembangunan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana.
Meskipun dalam penyusunan analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan
sektor PDRB ini, telah dipersiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih
banyak kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi. Untuk perbaikannya,
tanggapan dan saran dari pembaca sangat diharapkan.
Rumbia, April 2017
KETUA TIM PENELITI
Dr. Muhammad Nur Afiat, SE. M.Si.
NIP. 19831013 200812 1003

6. vi
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK……………………………………………………………………. i
ABSTRACT………………………………………………………………….. ii
PRAKATA……………………………………………………………………. iii
KATA PENGANTAR……………………………………………………….. iv
DAFTAR ISI…………………………………………………………………. vi
DAFTAR TABEL……………………………………………………………. viii
DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………. ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang……………………………………….……. 1
1.2 Rumusan Masalah…………………………………….….. 4
1.3 Maksud danTujuan…………………………………….…. 5
1.4 Ruang Lingkup………………………………………….… 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA……………………………………….…..
2.1. Keadaan Geografis dan Iklim………………………….... 6
2.2. Gambaran Umum Kesejahtraan Masyarakat……….…. 8
2.2.1. Kependudukan dan ketenagakerjaan…………… 8
2.2.2. Pendidikan dan Keesehatan……………………… 9
2.2.3. Tingkat Partisipasi Sekolah………………………. 10
2.2.4. Angka Melek Huruf (AMH)………………………… 12
2.2.5. Rata-Rata Lama Sekolah………………….……… 13
2.2.6. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)………….. 14
2.2.7. Status Kesehatan Masyarakat…………………… 16
2.2.8. Akses Pelayanan Kesehatan…………………….. 17
2.3. LandasanTeori……………………………………………… 18
2.3.1. Teori Pembanguanan Ekonomi………………….. 18
2.3.2. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah………….. 20
2.3.3. Teori pertumbuhan ekonomi……………………… 20
2.3.4. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah……………. 22
2.3.5. Produk domestic regional bruto (PDRB)………… 30
2.4. KerangkaPemikiran……………………………………….. 32
BAB III METODE PENELITIAN…...........................................................
3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian…………………………….. 34
3.2. Metode Pengumpulan Data………………………………. 34
3.3. Jenis Dan Sumber Data………………………………….. 34
3.4. Metode analisis data………………………………………. 35
3.4.1. Analisis LQ…………………………………………. 35

7. vii
3.4.2. Analisis Shift Share……………………………….. 35
BAB IV ANALISIS DATA………………………………………………….. 39
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1. Struktur PDRB Kabupaten Bombana……………………. 39
5.2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor PDRB
ADH 2010…………………………………………………… 63
5.3. Analisis PDRB Kabupaten Bombana Dan PDRB Sulawesi
Tenggara 2011- 2015……………………………………… 82
5.4. Rasio PDRB Kabupaten Bombana Dan PDRB Sulawesi
Tenggara 2011-215………………………………………… 84
5.5. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Kabupaten
Bombana 2011-2015 86
5.6. Pergeseran Bersih Dan Profil Pertumbuhan Sektor- Sektor
Perekonomian Di Kabupaten Bombana…………………….. 89
5.7. Analisis Sektor Basis/Unggulan Kabupaten Bombana
2011-2015……………………………………………………… 90
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan……………………………………………………. 100
6.2. Saran…………………………………………………………… 100
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

8. viii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Luas, Jumlah Pulau dan Rata-Rata Curah Hujan
Kabupaten Bombana 7
Tabel 2.1. Jumlah Kecamatan, Desa, UPT, Kelurahan, Dusun dan
Lingkungan 7
Tabel 2.3. Indikator Kependudukan Kabupaten Bombana 2013-2015 9
Tabel 5.1. Laju Pertumbuhan RiilPDRB Menurut Lapangan Usaha
(persen), 2011─2015 65
Tabel 5.2. Kontribusi Komponen Sub Sektor Pengadaan Listrik
dan Gas Kabupaten Bombana 2011-2015 71
Tabel 5.3. Kontribusi Komponen Sub Sektor Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten
Bombana 2011-2015 74
Tabel 5.3. Kontribusi Komponen Sub Sektor Transportasi dan
Pergudangan Kabupaten Bombana 2011- 2015 75
Tabel 5.4. Kontribusi Komponen Sub Sektor Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum Kabupaten Bombana 2011-2015 76
Tabel 5.5. Kontribusi Komponen Sub Sektor Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum Kabupaten Bombana 2011-2015 78
Tabel 5.6. Laju Pertumbuhan EkonomiKabupaten Bombana Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2011- 2015 82
Tabel 5.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011- 2015 83
Tabel 5.8. Rasio PDRB Kabupaten Bombana dan PDRB Propinsi
Sulawesi Tenggara (Nilai Ra, Ri, dan ri) 85
Tabel 5.9. Perhitungan National Share (Ns) Kabupaten Bombana
tahun 2011-2015 86
Tabel 5.10. Analisis Propotional Share Kabupaten Bombana ADH 2010
Tahun 2011-2015 88
Tabel 5.11. Analisis Differential Share Kabupaten Bombana ADH 2010
Tahun 2011-2015 89
Tabel 5.12. Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian di Kabupaten
BombanaTahun 2011- 2015 90
Tabel 5.13. PDRB Kabupaten Bombana ADH 2010 Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2011- 2015 93
Tabel 5.14. PDRB Sulawesi Tenggara ADH 2010 Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 94
Tabel 5.15 Hasil Analisis Location Quation (LQ) Kabupaten Bombana
Tahun 2011-2015 94
Tabel 5.16 Hasil Analisis LQ Sub Sektor Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2011-2015 97
Tabel 5.17 Hasil Analisis LQ Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian
Kabupaten Bombana Tahun 2011-2015 98
Tabel 5.18 Hasil Analisis LQ Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Bombana

9. ix
Tahun 2011-2015 99
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Bombana………………………………… 7
Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kabupaten Bombana……………….. 8
Gambar 2.3 Tingkat Partisipasi Sekolah Kabupaten Bombana
2013-2015………………………………………………… 11
Gambar 2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjadan Pengangguran
Terbuka Kabupaten Bombana 2013-2015……………….. 15
Gambar 2.5 Bagan Kerangka Pemikiran Analisis Pertumbuhan
Ekonomi…………………………………………………… 33
Gambar 5.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bombana 2011-2015… 64
Gambar 5.2. Kontribusi Sub sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Terhadap PDRB Kabupaten Bomabana 2011-2015……… 67
Gambar 5.3. Kontribusi Komponen Sub sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Bomabana 2011- 2015………………………….. 67
Gambar 5.4. Kontribusi Komponen Sub sektor Pertambangan dan
Penggalian Terhadap PDRB Kabupaten Bomabana
2011-2015…………………………………………………… 68
Gambar 5.5. Kontribusi Komponen Sub sektor Industri Pengolahan…….
Terhadap PDRB Kabupaten Bomabana 2011- 2015……….. 69
Gambar 5.6. Kontribusi Komponen Sub sektor Industri Pengolahan
Lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan perlatan
Terhadap PDRB Kabupaten Bomabana 2011-2015………… 70
Gambar5.7. Kontribusi Komponen Sub Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang Terhadap PDRB
Kabupaten Bomabana 2011- 2015………………………….. 72
Gambar 5.8. Kontribusi Komponen Sub Sektor Konstruksi Terhadap PDRB
Kabupaten Bomabana 2011- 2015………………………….. 73
Gambar 5.9. Kontribusi Komponen Sub Sektor Informasi dan Komunikasi
Terhadap PDRB Kabupaten Bomabana 2011- 2015………… 77

10. x
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. PDRB Kabupaten Bombana ADH 2010
Tahun 2011-2015……………………………………….. 111
Lampiran 2. PDRB Kabupaten Bombana ADH 2010
Tahun 2011-2015……………………………………….. 113
Lampiran 3. Hasil Analisis Shif Share……………………………….. 114
Lampiran 4. Hasil Analisis LQ………………………………………. 116

11. Halaman 1 of 122
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makro ekonomi jangka panjang.
Di setiap periode suatu masyarakat akan menambah kemampuan untuk
memproduksikan barang dan jasa. Ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor
produksi yang berlaku. Dalam setiap periode jumlah tenaga kerja bertambah
karena ada golongan penduduk yang akan memasuki angkatan kerja. Investasi
masa lalu akan menambah barang-barang modal dan kapasitas memproduksi
dimasa kini (Sukirno, 2000:13). Suatu perekonomian dapat dikatakan
berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung
naik. Namun bukan berarti bahwa pendapatan perkapita akan selalu mengalami
kenaikan. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat
sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah
dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu
pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk
menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan
pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk
meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam
upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah dan masyarakatnya
harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh
karena itu, Pemerintah Daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan
menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir
potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun
perekonomian daerah. Seperti diketahui bersama, krisis yang melanda Indonesia
sejak periode 1997, membawa dampak negatif ke dunia perekonomian nasional
umumnya, dan perekonomian regional khususnya.

12. Halaman 2 of 122
Krisis ini menyebabkan terjadinya perubahan dari nilai tambah sektor-sektor
yang ada di wilayah nasional juga di wilayah daerah. Sehingga Pemerintah Pusat
mengeluarkan kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya dua
produk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang. No.22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang menimbang : a). bahwa sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan
keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah; b).
bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih
menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat,
pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman
Daerah dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah yang
menimbang : a). bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan
antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; b). bahwa Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan
otonomi daerah sehingga perlu diganti. Lahirnya tersebut dapat merangsang
adanya upaya untuk menghilangkan praktik-praktik sentralistik yang pada satu
sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal.
Era otonomi telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, baik
provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan sendiri potensi daerah
yang dimiliknya. Dengan kata lain, daerah diberi wewenang untuk mengelola
sendiri keuangannya sekaligus menentukan arah pembangunan yang akan
dilaksanakan demi tercapainya kemakmuran penduduk di wilayahnya, dengan
mempertimbangkan segenap potensi, sumber daya serta faktor-faktor lainnya,
baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dengan demikian suatu
daerah sangat memerlukan beragam data yang dapat dijadikan sebagai dasar
acuan, baik dalam penyusunan evaluasi pembangunan ekonomi di daerah.
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, maka pembangunan daerah Kabupaten bombana merupakan bagian

13. Halaman 3 of 122
integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara terus-menerus untuk
menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Adanya perubahan paradigma dalam
penyelenggaraan pemerintahan menuntut pihak Pemerintah Daerah untuk lebih
mengutamakan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi daerah.
Pada era otonomi daerah paradigma baru dalam pembangunan daerah,
keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari kemajuan fisik yang
diperoleh atau berapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima.
Keberhasilan pembangunan harus dapat diukur dengan parameter yang lebih
luas dan lebih strategis yang meliputi semua aspek kehidupan baik materil dan
non materil. Untuk mengetahui potensi pertumbuhan ekonomi wilayah
Kabupaten bombana diperlukan suatu metode yang berguna untuk mengkaji dan
memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk selanjutnya dapat digunakan
sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil
untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Teori basis ekonomi
mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah
ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan
ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis.
Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun
penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Lapangan kerja dan
pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintan yang bersifat exogenous
(tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal). Sedangkan kegiatan
non basis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena itu
permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan
masyarakat setempat. Dengan demikian sektor ini terikat terhadap kondisi
ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi
wilayah. Atas dasar anggapan dtersebut mengindikasikan bahwa satu-satunya
sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan
alamiah adalah sektor basis. Oleh karena itu analisis basis sangat berguna untuk
mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah. Penggunaan
pendekatan model basis ekonomi pada umumnya didasarkan atas nilai tambah
maupun lapangan kerja. Namun menggunakan data pendapatan (nilai tambah)
adalah lebih tepat dibandingkan menggunakan data lapangan kerja. Hal ini

14. Halaman 4 of 122
dikarenakan lapangan kerja memiliki bobot yang berbeda antara yang satu
dengan yang lainnya.
Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja
pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB). Dilihat dari sisi pengeluaran PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran
untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung,
konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok
dan ekspor netto di suatu wilayah dan Dilihat dari sisi produksi PDRB adalah
jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit
produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun).
Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui
pendekatan nilai tambah (value added). Perhitungan PDRB melalui pendekatan
ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang
dihasilkan di wilayah domestik (BPS, 2008). PDRB merupakan indikator penting
di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi neto barang/jasa
yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi
pembangunan wilayah.
Kabupaten bombana sebagai salah satu daerah baru yang merupakan
daerah pemekaran juga mengharapkan mampu memiliki pertumbuhan ekonomi
yang optimal. Hal ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan bagi Pemerintah
Daerah. Sejalan dengan pembahasan diatas bahwa indikator yang menjadi
acuan dalam pertumbuhan ekonomi ialah mengenai produk domestik regional
bruto. Untuk itu dalam hal ini pemerintah bombana memerlukan informasi
mengenai faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh terhadap
peningkatan produk domestik regional bruto.
1.2 . Rumusan Masalah
Dengan melakukan penelitian terhadap analisis pertumbuhan ekonomi
daerah berdasarkan produk domestik regional bruto di kabupaten bombana,
maka akan diketahui pola pertumbuhan ekonomi, pergeseran-pergeseran pada
sektor-sektor ekonomi dan mengetahui sektor-sektor potensial serta faktor yang
mempengaruhi sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dapat
memprioritaskan perencanaan pembangunan struktur perekonomian di

15. Halaman 5 of 122
Kabupatenbombana. Berdasarkan permasalahan di atas muncul beberapa
pertanyaan :
1. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi berdasrkan PDRB selama 5 tahun (tahun
2011-2015) di Kabupaten bombana ?.
2. Sektor basis ekonomi apa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
wilayah Kabupaten bombana ?
1.3. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Menganalisis Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB selama 5 tahun
(tahun 2011-2015) di Kabupaten bombana.
2. Menganalisis sektor basis ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi wilayah Kabupaten bombana.
1.4. Ruang Lingkup
Untuk lebih terarahnya penelitian ini, difokuskan pada bagaimana
pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB selama 5 tahun (tahun 2011-2015) di
kabupaten Bombana dan menganalisis sektor basis ekonomi yang dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bombana

16. Halaman 6 of 122
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Keadaan Geografis dan Iklim
Kabupaten Bombana sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi
Tengara letaknya di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Letak astronomisnya
antara 4°22'59,4” dan 5°28'26,7” Lintang Selatan dan antara 121°27'46,7”
dan 122°10'9,4” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bombana sebesar 8,01
persen dari total luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Gambar 2.1. Peta Kabupaten Bombana
Luas wilayah Kabupaten Bombana sebesar 3.316,16 km2, terdiri atas
wilayah daratan dan perairan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas
adalah Kecamatan Mata Usu (456,17 km2) serta Kecamatan dengan luas terkecil
adalah Kepulauan Masaloka Raya (2,66 km2).

17. Halaman 7 of 122
Uraian 2014 2015
Luas (km2) 3316.16 3316.16
Pulau (buah) 27 27
Rata-Rata Curah Hujan (mm) 924,8 797.72
Rata-Rata Hari Hujan (hari) 109 75
Tabel 2.1. Luas, Jumlah Pulau dan Rata-Rata Curah Hujan Kabupaten Bombana
Curah hujan tertinggi tercatat 1.232,30 mm dan hari hujan sebanyak 104
hari. Daerah dengan curah hujan tinggi terutama terdapat di Kecamatan
Kabaena Utara dan sekitarnya, serta di Kecamatan Poleang dengan catatan
curah hujan sebesar 1.014,00 mm. Daerah dengan curah hujan rendah dan
terjadi kekeringan di musim kemarau berada di daerah Kecamatan Kabaena
Timur dan sekitarnya serta di Kecamatan Poleang Timur Sebagian besar desa di
Kabupaten Bombana merupakan desa bukan pesisir yang jumlahnya mencapai
76 desa dengan topografi wilayah sebagian besar merupakan desa yang terletak
di dataran, sedangkan lainnya merupakan desa pesisir yakni 68 desa.
Tabel 2.1. Jumlah Kecamatan, Desa, UPT, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan
Sampai dengan tahun 2015, wilayah Pemerintahan Kabupaten Bombana
telah secara resmi menjadi 22 Kecamatan dari sebelumnya 6 Kecamatan pada
tahun 2003. Sejak resmi berdiri sebagai Daerah Otonom yang terpisah dari
wilayah pemerintahan Kabupaten Buton di tahun 2003, di Kabupaten Bombana
telah terbentuk 121 desa, 2 UPT, dan 22 Kelurahan. Pada Satuan Lingkungan
dibawah Desa/Kelurahan terdapat peningkatan dari tahun 2013 yang hanya
terdapat 413 dusun dan 87 lingkungan, menjadi 430 dusun dan 89 lingkungan
tahun 2015.
Wilayah Administrasi 2013 2014 2015
Kecamatan 22 22 22
Desa 116 116 121
UPT 2 2 2
Kelurahan 22 22 22
Dusun 413 428 430
Lingkungan 87 87 89

18. Halaman 8 of 122
2.2. Gambaran Umum Kesejateraan Masyarakat
2.2.1. Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Komposisi penduduk Kabupaten Bombana didominasi oleh penduduk
muda/dewasa. Hal menarik yang dapat diamati pada piramida penduduk adalah
adanya perubahan arah perkembangan penduduk yang ditandai dengan
penduduk usia 0-4 tahun yang jumlahnya lebih besar dari kelompok penduduk
usia yang lebih tua yaitu 5-9 tahun. Jika pemerintah berhasil mempertahankan
tingkat pertumbuhan yang rendah atau lebih rendah dibanding sebelumnya,
maka seharusnya jumlah penduduk usia 0-4 tahun lebih rendah dibandingkan
penduduk usia 5-9 tahun. Hal ini seharusnya dapat menjadi perhatian
pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan di bidang
kependudukan ke depan.
Gambar 2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Bombana
Jumlah penduduk Kabupaten Bombana pada tahun 2013 mencapai
150.186 jiwa. Angka ini terus meningkat dan pada tahun 2015 yang mencapai
164.809 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi dari tahun ke
tahun. Selama periode 2013-2014 tingkat pertumbuhan penduduk tercatat
meningkat dari 2,82 persen menjadi 6,35 persen. Sedangkan pada tahun 2015
tingkat pertumbuhan penduduk menjadi 3,19 persen.

19. Halaman 9 of 122
Tabel 2.3. Indikator Kependudukan Kabupaten Bombana 2013-2015
Pertumbuhan yang signifikan ini dikarenakan tingginya angka kelahiran
bayi, untuk tahun 2015 tercatat sebanyak 3.257 kelahiran yang dibantu oleh
tenaga kesehatan
, sedangkan tahun 2014 tercatat sebanyak 3.255 kelahiran.
2.2.2. Pendidikan dan Kesehatan
Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan
mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga
mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat
madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003
tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan.
Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus
mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi
penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah
mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus
Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem
yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiapn warga
Negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.
Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka Pemerintah
Pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya.
Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan
dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang
Indikator Kependudukan 2013 2014 2015
Jumlah Penduduk (jiwa) 150,186 159,718 164,809
Pertumbuhan Penduduk (%) 2.82 6.35 3.19
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 45.00 48.16 49.70
Rasio Jenis Kelamin 102.00 101.91 101.93
Jumlah Rumah Tangga (Ruta) 33,634 36,128 37,286
Rata-Rata ART (jiwa/Ruta) 4 4 4
% Penduduk Menuruta Kelompok Umur
0-14 34.38 34.38 34.38
15-64 61.37 61.37 61.87
> 64 3.75 3.76 3.76

20. Halaman 10 of 122
harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber
belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.
Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia
pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan
di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka
Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Melek Huruf
(AMH) serta Rata-rata Lama Sekolah. Indikatorindikator tersebut diolah dari hasil
Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.
2.2.3. Tingkat Partisipasi Sekolah
Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat
mengukur partipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai
jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat
diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi
Kasar (APK) dan Angka Partsipasi Murni (APM).
Pemerintah berharap agar ketiga indikator tersebut selalu menunjukkan
peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat
menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan
pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengukur proporsi anak yang masih
bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.
Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak
kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang
pendidikan yang diikuti. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di
Kabupaten Bombana dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terlihat pada Grafik
di bawah ini.
Secara umum partisipasi sekolah penduduk Bombana cenderung menurun
terhadap kelompok umurnya. Pada tahun 2015 misalnya, penduduk 7-12 tahun
yang bersekolah sebesar 99,21 persen, sedangkan pada kelompok umur 19-24
tahun hanya sekitar 10,16 persen yang bersekolah. Berdasarkan Tabel 4.1,
terlihat bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun sedang bersekolah pada
jenjang pendidikan tertentu (99,21 persen) atau hanya sekitar 0,79 persen yang
tidak sekolah. Hal ini berarti rata-rata 99 dari 100 anak usia tersebut sedang
bersekolah.

21. Halaman 11 of 122
Gambar 2.3. Tingkat Partisipasi Sekolah Kabupaten Bombana 2013-2015
Pada periode 2013-2015 cenderung berfluktuatif untuk angka partisipasi
sekolah usia 7-12 tahun. Tahun 2014 sempat mengalami penurunan dari 97,88
persen menjadi 97,67 persen, namun tahun 2015 angka partisipasi sekolah naik
menjadi 99,21 persen. Tingginya angka partisipasi sekolah pada kelompok umur
ini diduga dipengaruhi oleh perluasan kesempatan sekolah melalui program
pendidikan gratis.
Pada kelompok umur 13-15 tahun, APS-nya meningkat dari 85,5 persen
(2013) menjadi 91,86 persen (2015). Artinya setiap 100 anak usia 12-15 tahun,
rata-rata 91 orang diantaranya sedang sekolah. Berarti pula pada tahun 2015,
sekitar 8,14 persen penduduk usia tersebut tidak bersekolah. Diharapkan APS
terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun dan anak usia sekolah dapat
memperoleh hak pendidikannya.
Selanjutnya pada usia 16-18 tahun, APS cenderung mengalami
penurunan. Hal ini terlihat pada tahun 2013 APS sebesar 54,93 persen,
kemudian menurun menjadi 52,36 persen pada tahun 2015 dan sempat
mengalami peningkatan menjadi 59,93 persen pada tahun 2014. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap 100 anak usia 16-18 tahun, hanya 52 orang
diantaranya sedang sekolah, sisanya tidak bersekolah. Hal ini perlu mendapat
perhatian dari pemerintah karena rendahnya APS pada kelompok usia tersebut.
Sedangkan pada kelompok umur 19-24, APS cenderung mengalami peningkatan
yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 APS pada kelompok umur tersebut

22. Halaman 12 of 122
sebesar 6,25 persen, kemudian meningkat menjadi 10,16 persen pada tahun
2015. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam menyekolahkan anak-anak mereka.
2.2.4. Angka Melek Huruf (AMH)
Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat
menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin dan berhitung
dengan angka arab dalam kegiatannya yang memerlukan kecakapan tersebut
dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan
membaca, menulis dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat.
Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya
angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik
angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat
pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.
Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum
yang dibutuhkan oleh penduduk untuk menuju hidup sejahtera. Kemampuan
baca tulis tercermin dari Angka Melek Huruf (AMH), dalam hal ini didefinisikan
sebagai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan
menulis huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya. Indikator ini menggambarkan
mutu sumber daya manusia yang diukur dari aspek pendidikan. Semakin tinggi
nilai indikator ini semakin tinggi pula mutu sumber daya manusia suatu
masyarakat.,Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Bombana dalam
periode dua tahun terakhir terlihat pada Grafik di bawah ini.
Gambar 2.3. Angka Melek Huruf Kabupaten Bombana 2014-2015

23. Halaman 13 of 122
Angka melek huruf penduduk Bombana pada tahun 2015 sebesar 90,98
persen. Hal ini berarti setiap 100 orang, rata-rata 90 orang diantaranya sudah
mampu membaca dan menulis. Terjadi penurunan AMH jika dibandingkan tahun
2014 yaitu sebesar 4,31 persen. Walaupun program pemberantasan buta aksara
secara nasional telah menunjukkan adanya keberhasilan, program ini harus terus
dilakukan sehingga angka buta aksara masyarakat dapat terus ditekan dan
semakin menurun tiap tahunnya.
Jika ditinjau menurut jenis kelamin, maka persentase penduduk melek
huruf laki-laki pada tahun 2015 lebih besar dibandingkan perempuan. Persentase
melek huruf penduduk laki-laki mencapai 93,32 persen sedangkan perempuan
hanya sebesar 88,66 persen. Atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih
banyak yang buta huruf dibandingkan penduduk laki-laki.
2.2.5. Rata-Rata Lama Sekolah
Secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa dapat dilihat dari rata-
rata lama sekolah (tahun). Indikator ini dapat menunjukkan sampai pada jenjang
pendidikan apa, tingkat pendidikan penduduk dewasa. Indikator ini lebih
memadai untuk digunakan dalam berbagai analisis karena merupakan data
rasio. Oleh karena itu, indikator ini dapat pula digunakan dalam menilai
keberhasilan pembangunan sektor pendidikan antar daerah. Angka rata-rata
lama sekolah penduduk di Kabupaten Bombana terlihat pada Grafik di bawah ini.
Gambar 2.3. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk
Kabupaten Bombana 2012-2014

24. Halaman 14 of 122
Rata-rata lama sekolah penduduk Bombana terus menunjukkan
peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah
sebesar 6,98 tahun sedangkan tahun 2013 dan 2014 rata-rata lama sekolah
penduduk Bombana meningkat menjadi 7,21 tahun dan 7,5 tahun. Artinya rata-
rata penduduk telah sekolah sampai kelas 2 SMP. Peningkatan ini bias
memberikan sinyal positif bagi perbaikan kesempatan sekolah bagi masyarakat.
Peningkatan rata-rata lama sekolah tidak menunjukkan kenaikan yang cukup
signifikan. Namun demikian, peningkatannya yang berkelanjutan menunjukkan
meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, serta selain
keberhasilan program pemerintah bidang pendidikan.
2.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk
menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk
mengukur besarnya jumlah angkatan kerja,indikator ini merupakan rasio antara
jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15
tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator
yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT).
Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari
pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak
mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan,
termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.
Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus
rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang
merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah
penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.
Gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Penganguran Terbuka
di Kabupaten Bombana Terlihat Pada Grafik Di bawah ini.

25. Halaman 15 of 122
Gambar 2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
Kabupaten Bombana 2013-2015
Jumlah angkatan kerja di Bombana pada Agustus 2015 mencapai 70.747
orang, bertambah 2.486 orang dibanding Agustus 2014. Jumlah penduduk yang
bekerja di Bombana pada Agustus 2015 mencapai 69.409 orang, bertambah
2.400 orang dibanding keadaan Agustus 2014. Dari jumlah angkatan kerja
tersebut TPAK bergerak naik dari tahun 2013 hingga tahun 2015. TPAK tahun
2013 sebesar 63,52 persen terus mengalami kenaikan hingga 63,89 persen pada
tahun 2015. Jika ditinjau menurut jenis kelamin, maka TPAK laki-laki lebih besar
disbanding perempuan, yaitu 83,87 persen berbanding 43,68 persen pada tahun
2015.
Sementara itu TPT mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.
Peningkatan TPAK yang tidak diiringi dengan perluasan lapangan kerja
meningakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran. Pada tahun 2014 TPT
mencapai 1,83 persen dan pada tahun 2015 naik menjadi 1,89 persen.
Peningkatan TPT berarti jumlah penduduk yang enganggur semakin bertambah.
2.2.7. Status Kesehatan Masyarakat
Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat
terutama dalam upaya preventif. Pola hidup tersebut juga sangat bergantung
pada perilaku dan pendapatan masyarakat. Pola hidup mengalami perubahan
jika pendapatan cenderung tetap atau mengalami penurunan, di sisi lain
pemenuhan kebutuhan semakin sulit dengan kenaikan harga secara terus

26. Halaman 16 of 122
menerus. Sulitnya memenuhi kebutuhan seharihari dapat menyebabkan terjadi
pergeseran pola makan yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap
kesehatan. Salah satu indikator derajat kesehatan terlihat dari keluhan
kesehatan dan tenggang waktu penduduk mengalami keluhan kesehatan.
Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan
seperti panas, pilek, diare, sakit kepala, maupun penyakit kronis atau keluhan
lainnya adalah sebesar 20,62 persen. Jika ditinjau dari daerah tempat tinggal,
ternyata penduduk perkotaan sering mengalami keluhan kesehatan yaitu
sebesar 39,21 persen penduduk pernah mengalami keluhan kesehatan sebulan
terakhir. Sementara penduduk perdesaan hanya sebesar 18 persen yang
mengalami keluhan kesehatan. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah
penduduk laki-laki dan perempuan yang mengalami keluhan kesehatan tidak
jauh berbeda yaitu 20,98 persen penduduk laki-laki dan 20,27 persen penduduk
perempuan.
Selain mengalami keluhan kesehatan ada pula penduduk yang sakit
selama sebulan terakhir sebanyak 11,09 persen yang mengakibatkan
terganggunya aktivitas sehari-hari. Rata-rata lama sakit berlangsung selama 7
sampai 8 hari. Dari hasil pencacahan Susenas Maret 2015 diketahui bahwa
penduduk perkotaan lebih banyak penduduk yang sakit dibandingkan penduduk
perdesaan. Penduduk perkotaan yang sakit sebanyak 15,79 persen sementara
penduduk perdesaan hanya 10,43 persen yang sakit. Sehingga diperlukan
kebijakan yang berbeda dalam menangani masalah kesehatan.
2.2.8. Akses Pelayanan Kesehatan
Pembangunan di bidang kesehatan mencakup peningkatan penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Tujuan penyediaan fasilitas kesehatan
adalah tersedianya fasilitas kesehatan yang mudah diakses dan murah bagi
lapisan masyarakat. Indikator akses pelayanan kesehatan dapat di dilihat dari
persentase penduduk berobat jalan menurut tempat berobat jalan. Beberapa
faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan
letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk
yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis
pelayanan kesehatan.

27. Halaman 17 of 122
Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat
erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat
tinggal mereka berada. Tampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara
penduduk di perdesaan dengan penduduk perkotaan ini dapat disebabkan oleh
perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan
tersebut, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri. Tingginya persentase
penduduk di daerah perkotaan yang memanfaatkan berobat ke rumah sakit
(22,89 persen) dan praktek dokter/klinik (54,98 persen) disebabkan karena akses
yang lebih mudah, di samping itu kualitas pelayanannya jauh lebih baik
dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Sebagai dampaknya, akan terlihat
berbagai keluhan dan masalah kesehatan segera tertangani lebih cepat dan
lebih baik.
Berdasarkan hasil Susenas 2015, jumlah penduduk yang sakit yang
melakukan berobat jalan hanya sebesar 30,35 persen. Fasilitas kesehatan yang
relatif banyak dimanfaatkan penduduk untuk berobat jalan adalah praktek
dokter/bidan yaitu sebesar 39,31 persen, kemudian puskesmas/pustu sebesar
37,11 persen dan rumah sakit pemerintah sebesar 10,10 persen. Jadi bisa
disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berobat di fasilitas kesehatan
semakin membaik. Namun di lain pihak masih ada penduduk sakit yang tidak
berobat jalan yaitu sebesar 69,65 persen.
Adapun alasan penduduk yang tidak berobat jalan sebagian besar karena
cenderung untuk mengobati sendiri dalam upaya pemulihan kesehatannya yaitu
sebesar 73,6 persen. Mengobati sendiri ini bisa berupa pembelian obat sendiri
tanpa resep dari tenaga kesehatan ataupun menggunakan obat-obatan
tradisional. Selain itu alasan tidak berobat jalan disebabkan karena tidak punya
biaya berobat (14,69 persen), merasa tidak perlu untuk berobat (10,88 persen)
dan tidak ada biaya transport (0,82 persen).
2.3. Landasan Teori
Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang tidak
dapat dipisahkan. Pembangunan menentukan usaha pembangunan yang
berkelanjutan dan tidak memusnahkan sumberdaya asli, manakala teori dan
model pertumbuhan yang dihasilkan dijadikan panduan dasar negara. Konsep
pembangunan ini dikupas dalam teori pertumbuhan dan pembangunan dan coba

28. Halaman 18 of 122
menganalisis secara kritikal dengan melihat kesesuaiannya dalam konteks
negara. Walaupun tidak semua teori atau model dapat digunakan, namun
perbincangan mengenai peranan faktor pengeluaran termasuk buruh, tanah,
modal dan pengusaha boleh menjelaskan sebab-sebab berlakunya ketiadaan
pembangunan dalam sebuah negara. Pembangunan berwawasan lingkungan
melihat kepada aspek kebajikan generasi akan datang melalui kehendak masa
kini.
2.3.1 Teori Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian sebagai
berikut :
a. Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan
antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000).
b. Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang
harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak
terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama
dalam lapangan industri dan perdagangan (Suryana, 2000).
c. Sadono Sukirno (1985) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai
suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu
masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung
pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang
terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi
mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per
kapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.
d. Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992) mengartikan pembangunan sebagai
suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan
besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional
maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan
dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Gambaran secara luas tentang
teori pembangunan ekonomi membahas tentang hal-hal, seperti moneter,
fiskal perpajakan, import dan eksport, tahap-tahap pertumbuhan, dan
berbabagai kebijakan makro lainnya. Dalam hal ini objek dari pembangunan
ekonomi, mencangkup seluruh wilayah dari suatu negara sehingga ruang
gerak dari pembangunan ekonomi dibatasi oleh wilayah satu negara. Dalam

29. Halaman 19 of 122
ilmu ekonomi pembangunan dapat menjelaskan daerah maju dengan daerah
terbelakang atau hubungan antar kota dengan daerah belakangnya. Akan
tetapi, sifat analisisnya bersifat general, artinya berlaku umum tidak seluruh
hubungan, tidak peduli di mana tempat (negara) hubungan itu terjadi
(Tarigan, 2005).
Pembangunan ekonomi juga berkaitan dengan pendapatan per kapita dan
pendapatan nasional. Pendapatan per Kapita yaitu pendapatan rata-rata
penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan Nasional merupakan nilai
produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu
perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan Nasional
dan pendapatan per kapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk
mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat
kesejahteraan masyarakat suatu Daerah. Dalam penelitian ini pengertian
pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses
yang menyebabkan Pendapatan per Kapita penduduk suatu masyarakat
meningkat dalam jangka panjang.
2.3.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang
melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif,
perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang
lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan
(Adisasmita, 2005:19). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses
dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-
sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah
Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam
wilayah tersebut (Arsyad, 1999)
2.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi
Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan
mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam
jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut
sehingga terjadi proses proses pertumbuhan (Boediono 1999). Sehingga

30. Halaman 20 of 122
persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase
pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang
bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut. Beberapa pakar ekonomi
membedakan pengertian antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan
ekonomi. Para pakar ekonomi yang membedakan kedua pengertian tersebut
mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai :
1. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yaitu tingkat pertumbuhan
Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto pada suatu tahun tertentu
dibagi dengan tingkat pertumbuhan penduduk,
2. Perkembangan Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto yang terjadi
dalam suatu negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur
ekonominya (transformasi struktural). Sedangkan pertumbuhan ekonomi
diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto
tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari
tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perluasan struktur ekonomi
terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).
Menurut Simon Kuznets dalam M.L Jhingan (2002) pertumbuhan ekonomi
adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan
barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya
kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan
teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang
dibutuhkannya. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan
PDRB pada satu tahun tertentu (PDRBt) dengan PDRB tahun sebelumnya
(PDRB t-1) Laju Pertumbuhan Ekonomi = x 100% Pertumbuhan ekonomi
dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penting sebagai berikut (Arsyad, 1999):
a) Akumulasi Modal
Akumulasi modal adalah termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah
(lahan), peralatan fiskal dan sumberdaya manusia (human resources), akan
terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian
diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang.
Akumulasi modal akan menambah sumberdaya-sumberdaya yang baru dan
akan meningkatkan sumberdaya-sumberdaya yang telah ada.

31. Halaman 21 of 122
b) Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan
jumlah angkatan kerja (labor force) dianggap sebagai faktor yang positif dalam
merangsang pertumbuhan ekonomi, namun kemampuan merangsang
pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemampuan sistem ekonomi yang
berlaku dalam menyerap dan mempekerjakan tenaga kerja yang ada secara
produktif.
c) Kemajuan Teknologi
Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling
penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana,
kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang
diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional.
Profesor Kuznets (dalam Todaro, 2000) juga mengemukakan enam
karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:
a) Tingkat pertambahan Output per Kapita dan pertambahan penduduk yang
tinggi.
b) Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, khususnya produktivitas
tenaga kerja.
c) Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
d) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
e) Adanya kecenderungan daerah yang mulai atau sudah maju
perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian daerah lainnya
sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku.
f) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai
sepertiga bagian penduduk dunia.
2.3.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan
masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah
(added value) yang terjadi di wilayah tersebut (Tarigan, 2005). Terdapat
beberapa teori pertumbuhan ekonomi daerah/wilayah sebagai berikut :
1). Teori Pertumbuhan Klasik
Adam Smith adalah orang pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi
secara sistematis. Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan

32. Halaman 22 of 122
yang seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang terbaik untuk
dilakukan. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan
efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment dan menjamin
pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (stationary state).
Pemerintah tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan perekonomian.
Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas
yang mendorong pihak swasta berperan optiml dalam perekonomian.
Pemerintah tidak perlu terjun langsung dalam kegiatan produksi dan jasa.
Sementara peranan pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban
serta memberi kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi. John
Maynard Keynes mengoreksi pandangan Smith dengan mangatakan bahwa
untuk menjamin pertumbuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan
kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan moneter, dan pengawasan langsung.
Adam Smith dan John Maynard Keyneys tetap mengandalkan mekanisme
pasar. Perbedaanya adalah ada yang menginginkan peran pemerintah yang
cukup besar tetapi ada pula yang menginginkan peran pemerintah haruslah
sekecil mungkin.
2). Teori Harrod-Domar dalam sistem regional
Teori pertumbuhan ekonomi harrod-domar, secara jelas menyatakan bahwa
tingkat pertumbuhan GDP (ΔY / Y) ditentukan secara bersama-sama oleh
rasio tabungan nasional (s) serta rasio modal-output nasional. Secara lebih
spesifik, persamaan itu menyatakan bahwa tanpa adanya intervensi
pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung
atau secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan (yakni, semakin
banyak bagian baguan GDP yang ditabung dan di investasikan, maka akan
lebih besar lagi pertumbuhan GDP yang dihasilkannya) dan secara negatif
atau berbanding terbalik terhadap rasio modal-output dari suatu
perekonomian (yakni semakin besar rasio modal out-put nasional atau k,
maka tingkat pertumbuhan GDP akan semakin rendah).(michael p.todaro,
stephen c smith. 2003).Teori ini dikembangkan pada waktu yang hampir
bersamaan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957)
di Amerika Serikat. Teori ini didasarkan atas asumsi : (a). Perekonomian
bersifat tertutup, (b). Hasrat menabung (MPS = s) adalah konstan, (c). Proses
produksi memiliki koefisien yang tetap, serta (d). Tingkat pertumbuhan

33. Halaman 23 of 122
angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan
penduduk. Atas dasar asumsi-asumsi tersebut, Harrod-Domar membuat
analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap
(seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai
apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut : g = k= n,
Dimana : g = growth (tingkat pertumbuhan output) k = capital (tingkat
pertumbuhan modal) n = tingkat pertumbuhan angkatan kerja Dalam Model
ini, kelebihan atau kekurangan tabungan dan dengan tenaga kerja dapat
dinetralisir oleh arus keluar atau arus masuk. Pertumbuhan yang mantap
tergantung pada apakah arus modal dan tenaga kerja interregional bersifat
menyeimbangkan atau tidak. Pada model ini arus modal dan tenaga kerja
searah karena pertumbuhan membutuhkan keduanya secara seimbang
(Robinson Tarigan, 2004). 3). Teori 3. Pertumbuhan Neo-Klasik
3) Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dari
Amerika Serikat dan TW. Swan (1956) dari Australia.
Menurut teori ini tingkat pertumbuhan berasal dari 3 sumber yaitu akumulasi
modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja dan peningkatan teknologi.
Teori neo klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi
selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar
sempurna perekonomian bisa tumbuh maksimal. Analisis lanjutan dari paham
neo klasik menunjukkan bahwa terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap
(steady growth), diperlukan suatu tingkat s (saving) yang pas dan seluruh
keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali di wilayah itu. Dalam ekonomi
model ekonomi klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan
hambatan dalam perdagangan termasuk perpindahan orang, barang dan
modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, tenaga kerja dan dan
perlunya penyebarluasan informasi pasar. Harus diusahakannya terciptanya
prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan
kestabilan politik (Tarigan, 2005).
4). Teori Pertumbuhan Jalur Cepat yang Disinergikan
Teori Pertumbuhan Jalur Cepat (Turnpike) diperkenalkan oleh Samuelson
(2001). Setiap negara/wilayah perlu melihat sektor/komoditi apa yang memiliki
potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi

34. Halaman 24 of 122
alam maupun karena sektor itu memiliki competitive advantage untuk
dikembangkan. Artinya dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut
dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam
waktu relatif singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian yang cukup
besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan
mampu bersaing pada pasar yang lebih luas. Perkembangan struktur tersebut
akan mendorong sektor lain untuk turut berkembang sehingga perekonomian
secara keseluruhan akan tumbuh. Mensinergikan sektor-sektor adalah
membuat sektor sektor saling terkait dan saling mendukung sehingga
pertumbuhan sektor yang satu mendorong pertumbuhan sektor yang lain,
begitu juga sebaliknya. Menggabungkan kebijakan jalur cepat dan
mensinergikannya dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat
perekonomian tumbuh cepat.
5). Teori Basis Ekonomi Teori basis ekspor murni dikembangkan pertama kali
oleh Tiebout.
Teori ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di
dalam satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis
adalah kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi
internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong
tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non basis adalah
kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Daerah itu sendiri.
Analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi
pendapatan basis (Richardson, 1991). Bertambah banyaknya kegiatan basis
dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah
yang bersangkutan, yang selanjutnya menambah permintaan terhadap barang
atau jasa di dalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan
menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis. Sebaliknya berkurangnya
aktivitas basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir
ke dalam suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan turunnya permintaan
produk dari aktivitas non basis. Teori basis ekonomi mendasarkan
pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan
oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut.
Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal,
termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan

35. Halaman 25 of 122
kekayaan Daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999). Asumsi ini
memberikan pengertian bahwa suatu Daerah akan mempunyai sektor
unggulan apabila Daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada
sektor yang sama dengan Daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.
Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang
lazim digunakan adalah kuosien lokasi (Location Quotient, LQ). Location
Quotient digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi
sektor-sektor basis atau unggulan (leading sektors). Dalam teknik LQ
berbagai peubah (faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan
wilayah, misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja) dan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah.
6) Model Pertumbuhan Interregional (perluasan dari teori basis)
Model pertumbuhan ini adalah perluasan dari teori basis ekspor, yaitu dengan
menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen. Selain itu model basis ekspor
hanya membahas Daerah itu sendiri tanpa memperhatikan dampak dari
Daerah tetangga. Model ini memasukkan dampak dari Daerah tetangga, itulah
sebabnya maka dinamakan model interregional. Dalam model ini di
asumsikan bahwa selain ekspor pengeluaran pemerintah dan investasi juga
bersifat eksogen dan Daerah itu terikat kepada suatu sistem yang terdiri dari
beberapa Daerah yang berhubungan erat (Tarigan, 2004). Dalam penelitian
ini digunakan teori basis ekonomi karena teori ini adalah bentuk model
pendapatan yang paling sederhana dan dapat bermanfaat sebagai sarana
untuk memperjelas struktur Daerah yang bersangkutan, teori ini juga
memberikan landasan yang kuat bagi studi pendapatan regional dan juga
dapat digunakan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong
pertumbuhan wilayah (Adisasmita, 2005).
Terdapat beberapa alat analisis yang digunakan untuk menentukan
potensi relatif perekonomian suatu wilayah, sebagai berikut:
(a). Analisis Shift Share
Analisis Shift Share merupakan teknik yang sangat berguna dalam
menganalisis perubahan struktur ekonomi Daerah dibandingkan dengan
perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja
atau produktivitas kerja perekonomian Daerah dengan membandingannya
dengan Daerah yang lebih besar (regional/nasional). Analisis ini memberikan

36. Halaman 26 of 122
data tentang kinerja perkonomian. Dalam 3 bidang yang berhubungan satu
sama lain yaitu : (1). Pertumbuhan ekonomi Daerah diukur dengan cara
menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan
dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan
acuan. (2). Pergeseran proporsional mengukur perubahan relatif,
pertumbuhan atau penurunan pada Daerah dibandingkan dengan
perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini dapat
mengetahui apakah perekonomian Daerah terkonsentrasi pada industri-
industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan
acuan. (3). Pergeseran diferensial menentukan seberapa jauh daya saing
industri Daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan.
(b). Location Quotients
Dalam analisis ini kegiatan ekonomi suatu Daerah dibagi menjadi 2
golongan, yaitu : (1). Sektor Basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani
pasar di Daerah itu sendiri maupun di luar Daerah yang bersangkutan. (2).
Sektor Non Basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar di Daerah
itu sendiri. Metode LQ digunakan untuk mengidentifikasikan komoditas
unggulan diakomodasi dari Miller dan Wright (1991), Isserman (1997), dan
Ron Hood (1998). Menurut Hood (1998), Location Quostient adalah suatu
alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan
dan keterbatasannya.
Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan
dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor
kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi
relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan
perbandingan. Inti dari model ekonomi basis menerangkan bahwa arah dan
pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh eksport wilayah. Eksport itu
sendiri tidak terbatas pada bentuk barang-barang dan jasa, akan tetapi dapat
juga berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut
terhadap barang-barang tidak bergerak (Budiharsono,2001).
Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian,
mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau
mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan
gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai leading sektor suatu

37. Halaman 27 of 122
kegiatan ekonomi (industri). Dasar pembahasannya sering difokuskan pada
aspek tenaga kerja dan pendapatan. Berdasarkan pemahaman terhadap
teori ekonomi basis, teknik LQ relevan digunakan sebagai metode dalam
menentukan komoditas unggulan khususnya dari sisi penawaran (produksi
atau populasi). Untuk komoditas yang berbasis lahan seperti tanaman
pangan ,holtikultura dan perkebunan, perhitungannya didasarkan pada lahan
pertanian ( area tanam atau area panen ), produksi atau produktivitas.
Sedangkan untuk komoditas pertanian yang tidak berbasis lahan seperti
usaha ternak, dasar perhitungannya digunakan jumlah populasi (ekor).
Setiap Metode analisis memiliki kelebihan dan keterbatasan demikian halnya
dengan menggunakan metode LQ (Rachmat Hendayana, 2003) :
a).Kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasikan komoditas unggulan
antara lain penerapannya sederhana tidak memerlukan program pengolahan
data yang rumit. Penyelesaian analisis cukup dengan spreed sheet dari
Excel atau program lotus serta alat perhtungan lainnya. b). Keterbatasannya
adalah karena demikian sederhananya pendekatan LQ ini, maka yang
dituntut adalah akurasi data. Sebaik apapun hasil olahan LQ tidakakan
banyak memanfaatkannya jika data yang digunakannnya tidak valid. Oleh
karena itu sebelum memutuskan menggunakan alat analisis ini maka
validitas data sangat diperlukan. Disamping itu untuk menghindari bias
musiman dan tahunan diperlukan bila rata-rata kurang dari 5 tahun.
Sementara itu di lapangan, mengumpulkan data yang panjang ini sering
mengalami hambatan.
Keterbatasan lainnya dalam mendefinisikan wilayah kajian. Untuk
menetapkan batasan wilayah yang dikaji dalam ruang lingkup aktivitas,
acuannya sering tidak jelas. Akibatnya hasil hitungan LQ terkadang aneh,
tidak sama dengan apa yang kita duga. Misalnya suatu wilayah provinsi
yang diduga memiliki keunggulan disektor non pangan, yang muncul malah
pangan dan sebalikya. Oleh karena itu data yang dijadikan sumber bahasan
sebelum digunakan perlu diklarifikasikan terlebih dahulu dengan sumber
data lainnya., sehingga mendapat gambaran tingkat konsistensi data yag
mantap dan akurat.
Dasar pemikiran analisis ini adalah teori economic base yang intinya
adalah karena industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa

38. Halaman 28 of 122
untuk pasar di Daerah maupun diluar Daerah yang bersangkutan, maka
penjualan keluar Daerah akan menghasilkan pendapatan bagi Daerah
tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar Daerah ini menyebabkan
terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di Daerah tersebut, dan pada
gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja
baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan
terhadap sektor basis, tetapi juga menaikan permintaan akan sektor non
basis. Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada
sektor yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam sektor non basis
merupakan investasi yang didorong sebagai akibat dari kenaikan sektor
basis.
(c) Angka Pengganda
Pengerjaan Angka penggandaan pengerjaan dimaksudkan untuk mengukur
pengaruh suatu kegiatan ekonomi baru terhadap penciptaan jumlah
pekerjaan. Rumus untuk menghitung angka pengganda pengerjaan ini
adalah sebagai berikut (Prasetyo Soepono, 1993) : Pengerjaan Total
Angka Pengganda Pengerjaan = Pengerjaan Sektor Ekspor
(d). Analisis Input-Output
Analisis input-output adalah suatu teknik pengukuran ekonomi Daerah.
Analisis ini digunakan dalam upaya untuk melihat keterkaitan antar industri
dalam upaya untuk memehami kompleksitas perekonomian serta kondisi
yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran
dan permintaan. Dalam penelitian ini digunakan Analisis Location Quotient
karena memiliki kebaikan berupa alat analisis yang sederhana yang dapat
menunjukkan struktur perekonomian suatu Daerah dan industri subtitusi
impor potensial atau produk-produk yang bisa dikembangkan untuk ekspor
dan menunjukkan industri-industri potensial untuk dianalisis lebih lanjut.
Analisis Location Quotient merupakan suatu alat yang dapat digunakan
dengan mudah, cepat dan tepat. Karena kesederhanaannya, teknik Location
Quotient dapat dihitung berulang kali dengan menggunakan berbagai
perubah acuan dan periode waktu. Analisis Location Quotient dimaksudkan
untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-
sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah (Adisasmita, 2005).

39. Halaman 29 of 122
Selain itu juga menggunakan Analisis Shift-Share, karena analisis ini.
memiliki beberapa keunggulan antara lain (Prasetyo Soepono, 1993).: 1.
Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi
walau analisis Shift Share tergolong sederhana. 2. Memungkinkan seorang
pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat. 3. Memberikan
gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup
akurat.
(e). Analisis Tipologi Klassen
Pendekatan Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran
tentang pola dan pertumbuhan ekonomi tiap-tiap Daerah (Bank Indonesia,
2006). Pendekatan Tipologi Klassen pada dasarnya membagi Daerah
berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi Daerah dan
pendapatan per kapita Daerah. Pendekatan ini akan menghasilkan empat
karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: 1.
Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income), 2.
Daerah maju, tetapi tertekan (high income but low growth), 3. Daerah
berkembang cepat (high growth but low income), 4. Daerah relatif tertinggal
(low growth and low income).
2.3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2004:8) yaitu jumlah
nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah
atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan
seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB dapat dilakukan
dengan menggunakan dua metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi).
1. Metode Langsung Penghitungan metode langsung ini dapat dilakukan melalui
tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan
pendekatan pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda
namun akan memberikan hasil penghitungan yang sama (BPS, 2008). Seperti
dikatakan di atas, penghitungan PDRB secara langsung dapat dilakukan melalui
tiga pendekatan sebagai berikut : a). PDRB Menurut Pendekatan Produksi
(Production Approach)
PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan
oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu

40. Halaman 30 of 122
(setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan
melalui pendekatan nilai tambah (value added). Pendekatan produksi adalah
penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu
kegiatan/sektor ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari total
produksi bruto sektor atau sub sektor tersebut.
Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya
antara. Biaya antara adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input
antara dalam proses produksi. Barang dan jasa yang termasuk input antara
adalah bahan baku atau bahan penolong yang biasanya habis dalam sekali
proses produksi atau mempunyai umur penggunaan kurang dari satu tahun,
sementara itu pengeluaran atas balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji,
sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan yang diterima perusahaan bukan
termasuk biaya antara. Begitu juga dengan penyusutan dan pajak tidak langsung
neto bukan merupakan biaya antara (Tarigan, 2005).
Pendekatan produksi banyak digunakan untuk memperkirakan nilai
tambah dari sektor yang produksinya berbentuk fisik/barang. PDRB menurut
pendekatan produksi terbagi atas 9 lapangan usaha (sektor) yaitu : pertanian ,
industri , Pertambangan, listrik dan air minum, bangunan dan konstruksi,
perdagangan, angkutan , lembaga keuangan ; jasa-jasa. Oleh karena itu
penelitian ini menggunakan PDRB menurut pendekatan produksi (Suryana,
2000). b). PDRB Menurut Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi
yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu
(setahun). Penghitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan
menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang
komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan
keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto (BPS,
2008). c). PDRB Menurut Pendekatan Pengeluaran (Expend. Approach). PDRB
adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga
swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal
tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah.
Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari
penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (BPS,
2008). 2. Metode Tidak Langsung atau Metode Alokasi Dalam metode ini PDRB

41. Halaman 31 of 122
suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui
alokasi PDRB wilayah yang lebih luas.Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah
ini. digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto atau netto
setiap sektor/Sub Sektor pada wilayah yang dialokasikan ; jumlah produksi fisik;
tenaga kerja; penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan
menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan
persentase bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah setiap sektor
dan Sub Sektor . Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut :
a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas
dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai
produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas
dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang
dihasilkan oleh suatu Daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan
sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. b) PDRB Atas Dasar
Harga Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka
perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena
perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas
dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
2.4. Kerangka Pemikiran
Peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah merupakan serangkaian
usaha kebijaksanaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meratakan
distribusi pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi antara wilayah di dalam
region, yang lebih menguntungkan didukung dengan strategi peningkatan
sumber daya manusia Kabupaten bombana.
Sementara nilai tingginya pertumbuhan masyarakat di suatu Daerah
semakin meningkat, inilah yang menyebabkan aktivitas perekonomian suatu
Daerah berkembang. Pertumbuhan Daerah berdasarkan pendekatan wilayah
yang sangat umum dikenal adalah teori pertumbuhan berbasis ekspor. Teori
pertumbuhan berbasis ekspor didasarkan atas pemikiran bahwa suatu wilayah
harus meningkatkan arus atau aliran langsung dari luar wilayah agar bisa tumbuh
secara efektif yaitu dengan cara meningkatkan ekspor. Teori pertumbuhan

42. Halaman 32 of 122
berbasis ekspor memisahkan kegiatan ekonomi dalam dua sektor yang terpisah,
yaitu sektor basis dan sektor non basis.
Gambar 2.5 Bagan Kerangka Pemikiran
Analisis Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan
PDRB Kabupaten bombana
Diferential
Shift
(Dr) > 0,
Sektor
tumbuh lebih
cepat
dari propinsi.
Diferential
Shift
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten bombanaa
Analisis Shift Share
(PDRB)
Laju Pertumbuhan
Ekonomi kabupaten
bombana
Faktor –Faktor yang
mempengaruhi PDRB
Proportional
Shift (Pr )> 0,
Sektor di
propinsi
tumbuh
cepat.
Proportional
Shift (Pr) < 0,
Sektor di
LQ > 1
Sektor Basis
Analisis Location
Quotient (PDRB)
LQ < 1
Sektor Non
Basis

43. Halaman 33 of 122
BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan diKabupaten Bombana dan waktu Pelaksanaan
penelitian selama 3 (Tiga) Bulan dengan jadwal sebagai berikut:
Tabel 3.1. skedul Pelaksanaan Penelitian
.
3.2. Metode Pengumpulan Data
Keberhasilan dalam pengumpulan data merupakan syarat bagi
keberhasilan suatu penelitian. Sedangkan keberhasilan dalam pengumpulan
data tergantung pada metode yang digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut
maka pengumpulan data diperlukan guna mendapatkan data-data yang obyektif
dan lengkap sesuai dengan permasalahan yang diambil.
Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh
kenyataan yang mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam suatu
penelitian. Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini
digunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data atau
informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan
melihat kembali laporan tertulis yang lalu baik berupa angka maupun keterangan
(Arikunto 1998). Untuk kepentingan penelitian ini digunakan data sekunder
melalui metode dokumentasi berupa data PDRB Kabupaten bombana dan PDRB
1 Pembahasan Proposal
2 Pengumpulan Data
3 Pengolahan Data
4 Analisis Data
5 Penyusunan Laporan Penelitian
6 Seminar Akhir
7 Penggandaan Laporan
No Jenis Kegiatan
1 2 3
Bulan Ke -

44. Halaman 34 of 122
Propinsi sulawesi tenggara atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga
konstan yang bersumber dari dokumentasi BPS.
3.2.1. Jenis dan Sumber Data
Jenis dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang
diperoleh melalui studi kepustakaan dan mencatat teori-teori dari buku-buku
literatur, bacaan-bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Sumber data Instansi-instansi pemerintahan seperti BPS (Badan Pusat Statistik)
Kabupaten bombana, Badan Perencanaan Pembangunan Derah (BAPPEDA)
Kabupaten bombana serta instansi-instansi lain yang terkait.
3.3. Metode Analisis Data
3.3.1 Analisis LQ
Teknik ini membandingkan tentang besarnya peranan suatu sektor disuatu
Daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut ditingkat nasional. Teknik ini
digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki Daerah tersebut
yaitu sektor basis dan yang merupakan sektor basis (non basis). Perhitungan LQ
menggunakan rumus sebagai berikut (Warpani, 1984) :
Q =
Keterangan :
LQ : Nilai Location Quotient
Si : PDRB Sektor i di Kabupaten bombana
S : PDRB total di Kabupaten bombana
Ni : PDRB Sektor i di Provinsi sulawesi tenggara
N : PDRB total di Provinsi sulawesi tenggara
3.3.2 Analisis Shift Share
Analisis ini pada dasarnya membahas hubungan antara pertumbuhan wilayah
dan struktur ekonomi wilayah. Dengan pendekatan analisis ini dapat ditentukan
kinerja atau produktifitas kerja perekonomian serta untuk mengidentifikasikan

45. Halaman 35 of 122
sektor unggul Daerah dengan membandingkannya dengan Daerah yang lebih
besar (Regional atau Nasional), menurut Prasetyo soepono (1993) analisis ini
dapat juga digunakan untuk menunjukan sektor yang berkembang disuatu
wilayah jika dibanding dengan perekonomian nasional, selain itu alat ini juga
digunakan pula untuk melihat pertumbuhan PDRB dari sektor-sektor yang dimiliki
baik pengaruh dari internal (faktor lokasisonal) maupun pengaruh eksternal
(struktur industri) dan alat analisis ini juga digunakan untuk melengkapi analisis
LQ yang telah dilakukan. Rumus yang digunakan (Tarigan Robinson, 2005) :
ΔE r = E r,t – E r, t-n
Ns r,i,t = E r,i,t-n (E N,t / E N,t-n) – E r,i,t-n
(P+D) r,i,t = E r,t - ( E N,t / E N,t-n ) E r,t-n
= (ΔE-N)r
P r,i,t = {(E N,i,t / E N,i,t-n)-( E N,t / E N,t-n) E r,i,t-n}
D r,i,t = {( E r,i,t -( E N,i,t / E N,i,t-n ) E r,i,t-n }
Dimana :
ΔEr = Komponen Pertumbuhan PDRB Kabupaten bombana
Nr = Komponen national share di Kabupaten bombana
(P+D)r,i,t = Komponen net Shift di Kabupaten bombana
Pr = Komponen proportional shift di Kabupaten bombana
Dr = Komponen differential Shift di Kabupaten bombana
r = PDRB total Kabupaten bombana
N = PDRB total Provinsi Sulawesi tenggara
i = Sektor
t-n = Tahun Awal
t = Tahun Akhir
E = Banyaknya PDRB

46. Halaman 36 of 122
BAB IV
ANALISIS DATA
Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitafi, yaitu
dengan menggunakan análisis Indeks Loqation Quation (LQ) dan análisis Shift
Share. Sebelum dilakukan análisis data untuk menjawab persamalahan yang
telah dirumuskan pada Bab Pertama, maka terlebih dahulu data diolah
menggunakan langkah-langkah : sortir data, tabulasi data dan intepretasi data.
Untuk menjawab permasalah pertama, digunakan analisis shift share.
Analisis ini pada dasarnya membahas hubungan antara pertumbuhan wilayah
dan struktur ekonomi wilayah. Dengan pendekatan analisis ini dapat ditentukan
kinerja atau produktifitas kerja perekonomian serta untuk mengidentifikasikan
sektor unggul Daerah dengan membandingkannya dengan Daerah yang lebih
besar (Regional atau Nasional). Pada dasarnya ada tiga kompenen utama dalam
analisis ini, yaitu National Share (Ns), Proportional Share (PS) dan Diffrential
Shift (DS). Komponen National Share (Ns) dihitung untuk mengetahui sejauh
mana perubahan kebijakan ekonomi nasional mempengaruhi kebijakan ekonomi
Kabupaten Bomabana dalam periode 2011-2015.
Proportional Share (PS) dihitung untuk mengetahui sejauh mana
pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pembentuk pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Bombana. Jika nilai Proportional Share lebih kecil nol, maka
pertumbuhan sektor ekonomi termasuk dalam kategori lambat, sebaliknya jika
nilai Proportional Share (PS) lebih besar dari nol, maka sektor ekonomi
mengalami pertumbuhan yang cepat. Selanjutnya Diffrential Shift (DS) dihitung
untuk mengetahui sejauh mana masing-masing sektor ekonomi PDRB
Kabupaten Bombana mampu bersaing dengan sektor ekonomi yang wilayahnya
lebih luas. Jika nilai Diffrential Shift (DS) lebih besar nol, maka sektor ekonomi
dapat bersaing dengan sektor ekonomi Sulawesi Tenggara, sebaliknya jika nilai
Diffrential Shift (DS) lebih kecil dari nol, maka sektor ekonomi tidak mampu
bersaing dengan sektor ekonomi Sulawesi Tenggara.
Evaluasi profil pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana dilakukan
dengan memplot komponen Proprtional Share (PS) dengan Differential Shift (DS)
dalam diagram XY untuk mengetahui apakah profit pertumbuhan ekonomi

47. Halaman 37 of 122
Kabupaten Bombana berada dalam kuadran I, II, III atau IV. Kuadran I
menunjukkan bahwa sektor-sektor di wilayah yang bersangkutan memiliki
pertumbuhan yang cepat, demikian juga daya saing wilayah untuk sektor-sektor
tersebut baik apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Hal ini
menunjukkan bahwa sektor/wilayah yang bersangkutan merupakan wilayah
progresif (maju). Kuadran II menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi yang
ada di wilayah yang bersangkutan pertumbuhannya cepat, tetapi daya saing
wilayah untuk sektor-sektor tersebut dibandingkan dengan wilayah lainnya tidak
baik. Kuadran III menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di wilayah yang
bersangkutan memiliki pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang
kurang baik jika dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini menunjukkan bahwa
sektor/wilayah yang bersangkutan merupakan wilayah lamban. Kuadran IV
menunjukkan bahwa sektor ekonomi pada wilayah yang bersangkutan
pertumbuhannya lambat (PS<0), tetapi daya saingnya baik jika dibandingkan
wilayah lain (DS>0).
Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sektor-sektor yang mana yang
bias dijadikan basis atau unggulan di Kabupaten Bombana 2011-2015 dengan
membandingkan dengan wilayah yang lebih luas (Sulawesi Tenggara). Jika LQ >
1, artinya sektor yang ada di Daerah tersebut merupakan sektor
basis yang mampu mengekspor hasil industrinya ke Daerah lain
Jika LQ < 1, artinya sektor yang ada di Daerah tersebut merupakan sektor
non basis cenderung mengimpor hasil industrinya dari Daerah lain
Jika LQ = 1, artinya produk domestik yang dimiliki Daerah tersebut habis
dikonsumsi oleh Daerah tersebut.

48. Halaman 38 of 122
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka
analisis dan pembahasan diawali dengan mendeskripsikan pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Bomaban dalam periode 2011-2015. Hasil deskripsi
pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian dilakukan analisis struktur ekonomi
untuk menentukan sektor ekonomi yang dapat dijadikan penggerak
perekonomian Kabupaten Bombana. Analisis peentuan sektor unggulan atau
basis dianalisis dengan menggunakan analisis Location Quition (LQ). Kemudian
untuk menentukan unggulan/basis yang menunkang pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Bombana dianalisis dengan menggunakan analisis Shift Share (SS).
Adapun rangkaian analisis yang telah dikemukakan tersebut dijabarkan sebagai
berikut:
5.1. Struktur PDRB Kabupaten Bombana
A. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
Sektor ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura,
tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan
yang ditujukan untuk dijual.
1. Pertanian
a. Pertanian Tanaman Pangan
Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan
pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi,
palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija
lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya
(sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas
masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat
panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup
kategori pertanian.

49. Halaman 39 of 122
Tanaman Hortikultura
Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan
tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman
hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan
panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali
penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman
hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan dan pemungutan
hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman.
Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok
komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.
Tanaman Perkebunan
Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan
tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun
oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha
perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman,
pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas
yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu,
tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute,
agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao,
lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb.
Jasa Pertanian dan PerburuanHewan untuk Dijual
Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian,
perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan
jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun
badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan
untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura,
tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa
pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan
risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

50. Halaman 40 of 122
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu
Sub Kategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta
pengambilan daun- daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini
adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas
jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi
kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya),
kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan
kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas
jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas
dasar kontrak.
3. Peternakan
Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan
pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk
dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang
dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Sub Kategori ini juga
mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk
berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang
dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing,
domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras
petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu
segar, dsb..
4. Sub Sektor Perikanan
Sub Kategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan
budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air
payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan
meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya
yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya
(laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam
kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas
dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

51. Halaman 41 of 122
B. Kontribusi Pertambangan Dan Penggalian
Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan
Penggalian, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu: pertambangan
minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan
bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi
Sub kategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan
produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak
dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta
pencarian cairan hidrokarbon. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan
operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam,
dan panas bumi.
2. Pertambangan Batubara dan Lignit
Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan,
pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan
subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah,
termasuk pertambangan dengan cara pencarian (liquefaction). Operasi
pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian,
penyarinagan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas
atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan.
Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara. Pertambangan
Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan
dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas
dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.
3. Pertambangan Bijih Logam
Sub kategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih
logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium,
aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt
dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia
lainya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan
secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya. Beberapa
jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi
dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan
pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium

52. Halaman 42 of 122
dan uranium, alumunium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam,
mangaan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam
mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya
Sub kategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang
galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada
pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali,
batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan
bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi
penggalian selain tersebut di atas.
C. Kontribusi Industri Pengolahan
Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang
perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi
produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian,
kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari
kegiatan industri pengolahan lainnya.
1. Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi
Mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi
produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, di mana
meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis
seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas,
butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah,
gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan
minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara,
produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas.
2. Industri Makanan dan Minuman
Industri Makanan dan Minuman merupakan gabungan dari dua
golongan pokok, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri
makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan
perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang
tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri minuman
mencakup pembuatan minuman baik minuman beralkohol maupun tidak
beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur. dan pembuatan minuman

53. Halaman 43 of 122
beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-
buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan
pembuatan produk teh, kopi dan produk the dengan kadar kafein yang tinggi.
3. Industri Pengolahan Tembakau
Pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu,
cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau
tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.
Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa,
tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain.
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
Sub kategori ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu Industri
Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup
pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan
pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: sprei,
taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri
pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan
semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan
antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan
modern. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan industri bulu
binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk
yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi,
pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain.
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
Golongan pokok ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan
proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan
atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi
produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya,
pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan
alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya
dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan
karet, koper dari tekstil, dan lain-lain.
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman
Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu.
Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai

54. Halaman 44 of 122
proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan
barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti
kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi
sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan
pokok ini tidak mencakup pembuatan mebeler, atau perakitan/pemasangan
perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan
menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-
barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan
dan bambu.
7. Industri Kertas & Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media
Rekam
Sub Sektor ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu Industri
Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Pencetakan dan Reproduksi
Media Rekaman. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup
pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan Pembuatan dari
produk- produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan
utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua
pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang
dari kertas dengan berbagai tehnik pemotongan dan pembentukan,
termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan
barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama.
Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman mencakup
pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan
tidak terpisahkan dengan Industri Pencetakan; proses pencetakan
termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image
dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai
teknologi pencetakan.
8. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisonal
Golongan pokok ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri
Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan
organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan
produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri
pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui
pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-