Perekonomian Indonesia

1. SISTEM EKONOMI DAN
SEJARAH SISTEM
PEREKONOMIAN DI
INDONESIA
Create by: Nyekti Wahyu Trisafdha (24217635)

2. Sistem Ekonomi di
Indonesia

3. Pengertian Sistem Ekonomi
Pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat bervariasi akan memunculkan sistem yang berbeda-beda.
Karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya kemudian memunculkan sistem
ekonomi.
Adam Smith [1981], sebagai bapaknya ekonomi mendefinisikan sistem ekonomi merupakan bahan kajian
yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraan.
Grossman [1995], mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-
unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan
saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan
mempengaruhi.
Gunadi [1985], sistem perekonomian adalah sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha
keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran.
Defini sistem ekonomi kemudian dikaitkan dengan negara, seperti yang dikatakan oleh Dumairy [1996], sistem
ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan
seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
Dari pengertian-pengertian diatas, dapat dipahami bahwa sistem perkonomian merupakan bagian dari tata
kelola negara dalam menjalankan fungsinya dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk mensejahterakan
rakyatnya.

4. Landasan Sistem Ekonomi Indonesia
Menurut Rintuh (1995), sistem ekonomi Indonesia secara filosofis dasar utamanya adalah Pancasila,
dan dasar konstitusionilnya adalah UUD 1945, pada pasal 23, 27, 33, dan 34. Dengan mengacu
pada dasar ini, maka sistem ekonomi Indonesia dapat dikatakan sebagai sistem ekonomi yang
berstandar pada sila-sila yang ada dalam Pancasila.
Swasono (1985), sistem ekonomi Indonesia berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa
(berlakunya etik dan moral agama), Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal
pemerasan / eksploitasi), Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan,
sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi), Kerakyatan (mengutamakan kehidupan
ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak), serta Keadilan Sosial (persamaan, kemakmuran
masyarakat yang utama).
Dari penjelasan tersebut, menunjukkan keadilan merupakan pijakan, proses, dan tujuan sekaligus
yang menjadi hal utama dalam sistem ekonomi Indonesia. Sementara Pasal 33 UUD 1945
merupakan tumpuan bagi sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan
kelengkapannya (seperti pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34. Ketetapan MPRS juga menjadi salah satu
landasan sistem ekonomi Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari TAP MPRS XXIII/1966 yang
menetapkan butir-butir Demokrasi Ekonomi, yang kemudian menjadi acuan dalam GBHN 1973,
1978, 1983, 1988). Perkembangan selanjutnya dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi
ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945

5. Demokrasi Ekonomi
Pancasila yang dianut sebagai Ideologi bangsa, dan memegang nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara,
kemudian memunculkan konsep Demokrasi Ekonomi.
Demokrasi Ekonomi terkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Menurut Latief (1984),
demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pelaaksanaan pembangunan meliputi ciri-ciri positif maupun negative yang harus
dihindarkan. Sementara Suroso (1997) berpandangan bahwa GBHN sebagai pedoman bagi kebijaksanaan
pembangunan di bidang ekonomi Indonesia berbunyi “pembangunan ekonomi yang didasarkan pada Demokrasi
Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan.
Ciri Demokrasi Ekonomi:
1. Sebagai usaha bersama berdasar perekonomian disusun asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan
rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat
5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta memdapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
6. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat
7. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas tidak
merugikan kepentingan umum
8. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
1

6. Demokrasi Ekonomi harus menghindari:
1. Sistem free fight liberalisme yang menumbuhkan eksploitasi terhadap
manusia dan bangsa lain
2. Sistem etatisme dimana negara dan aparatur ekonomi negara bersifat
dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi di luar
sektor negara
3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk
monopoli

7. Sistem Ekonomi Pancasila
Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) menurut Mubyarto (1987) adalah ekonomi yang dijiwai oleh ideologi
Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan
nasional. Sistem ekonomi Pancasila yang menjadi sumber ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila membawa
keharusan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Raharjo (2004) Ekonomi Pancasila perlu ditegaskan sebagai perekonomian bertujuan untuk
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan, kesenjangan, ekspoitasi, dan
ketergantungan melalui partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang adil
dan makmur berdasarkan Pancasila.
Terkait keberlangsungannya, SEP bercirikan:
1. Peran negara penting namun tidak dominan,
begitu juga dengan peranan pihak swasta yang
posisinya penting namun tidak mendominasi.
2. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan
antar sesama manusia.
3. Masyarakat adalah bagian yang penting.
4. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara atau pemerintah.
2

8. Sistem Ekonomi Kerakyatan
Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah
bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
RI Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian
Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan.
Menurut Baswir (2010) ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah
sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.
Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah:
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara
3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat
4. Perekonomian nasional diselengarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaaan
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berwawasan lingkungan, kemndirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
3

9. 1. Membangun Indonesia yang
berdikari secara ekonomi,
berdaulat secara politik, dan
berkepribadian yang
berkebudayaan
2. Mendorong pertumbuhan
ekonomi yang
berkesinambungan
3. Mendorong pemerataan
pendapatan rakyat
4. Meningkatkan efisiensi
perekonomian secara
nasional
Tujuan yang diharapkan dari
penerapan Sistem Ekonomi
Kerakyatan:
Pentingnya untuk
memfokuskan kepada
kepentingan rakyat adalah
inti dari Ekonomi
Kerakyatan. Ekonomi yang
berbasis pada kedaulatan
rakyat, yang secara
otomatis berlakunya
demokrasi ekonomi.
Kekeluargaan yang
menjadi asasnya, harus
dijauhkan dari nepotisme.

10. Sejarah Perekonomian
Indonesia

11. Pendahuluan
Dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara banyak di
pengaruhi oleh:
 Faktor internal
Meliputi kondisi fisik (termasuk iklim), letak geografi, jumlah d
an kualitas sumberdaya, kondisi awal ekonomi, sosial, buday
a, politik dan peranan pemerintah dalam perekonomian
 Faktor Eksternal
Meliputi perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan
politik dunia, serta keamanan global
 Kondisi perekonomian masa lampau (sejarah)

12. Masa Sebelum Penjajahan
Dinamika Perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa
Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di Nusantara seperti, Kerajaan Kutai,
Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari,
Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Bali.
Kerajaan Kutai terletak pada jalur perdagangan dan pelayaran antara Barat dan Timur, aktivitas
perdagangan menjadi mata pencaharian utama. Kerajaan Tarumanegara berada di daerah agraris, sehingga
kehidupan perekonomian masyarakatnya adalah pertanian dan peternakan. Kerajaan Sriwijaya berada pada
urat nadi perdagangan di Asia Tenggara, sehingga masyarakat Sriwijaya menguasai perdagangan. Kerajaan
Mataram berada di bagian tengah Pulau Jawa yang masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian.
Kehidupan ekonomi masyarakat pada jaman Kerajaan Singasari berbasis pada pertanian,
pelayaran, dan perdagangan. Kerajaan Majapahit dekat dengan pertanian, maka kehidupan ekonomi
masyarakat Majapahit hidup dari pertanian dan perdagangan. Kerajaan Sunda berfokus pada kegiatan
perdagangan dan pertanian yang merupakan kegiatan mayoritas rakyat Sunda.
Singkatnya, dalam masa sebelum penjajahan, perekonomian Indonesia bertumpu pada sektor
pertanian dan perdagangan. Munculnya sektor perdagangan dalam aktivitas masyarakat pada jaman
tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya berbasis pada sektor primer saja.
1

13. Masa Penjajahan Portugis
Bangsa Portugis adalah salah satu bangsa yang menjadikan perdagangan (khususnya rempah-rempah)
menjadi komoditi negaranya. Hal ini membuat perdagangan menjadi fokus bagi Portugis untuk membangun
perekonomian. Banyak perjanjian-perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia, dilakukan untuk mendapatkan
komoditi perdagangan rempah-rempah.
2
3 Masa Penjajahan Belanda
Pada jaman penjajahan Belanda, perekonomian Indonesia benar-benar tidak berdaya. Bangsa Indonesia
ibarat hanya dapat menerima sisa dari kekayaannya sendiri. Segala sumber daya dikeruk bagi keuntungan Belanda,
yang mengakibatkan kondisi masyarakat Indonesia tidak menjadi lebih baik, tetap sengsara.

14. Masa Penjajahan Jepang
Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi seperti perluasan areal persawahan,
pengawasan pertanian dan perkebunan telah mengakibatkan kehidupan rakyat Indonesia menjadi sengsara dan
penuh penderitaan. Pelaksaan pengawasan terhadap pertanian dan perkebunan dilaksanakan secara ketat
dengan tujuan mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil pertanian diatur sebagai berikut:
 40% untuk petani
 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga sangat murah
 30%-nya lagi untuk diserahkan ke lumbung desa
4

15. Masa Orde Lama (1945-1967)
1. Masa Kemerdekaan (1945-1950)
Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk yang ditandai oleh:
Defisit Neraca Pembayaran, Inflasi tinggi dan kegiatan berproduksi yang rendah.
2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Ciri utama demokrasi Liberal adalah sering berganti kabinet, hal ini disebabkan jumlah partai yang
sangat banyak. Karena hal tersebut, perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar.
Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kondisi pereonomian. Upaya tersebut
adalah pemotongan nilai uang, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang beredar agar tingkat harga
turun. Program ini dikenal dengan sebutan “Gunting Syarifuddin”.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Setelah munculnya dekrit presiden 5 Juli 1959, Indonesia mulai menjalankan demokrasi terpimpin.
Sistem ini berdampak pada perekonomian Indonesia yang akhirnya cenderung etatisme, yaitu dominasi
aparatur negara terhadap ekonomi serta mematikan potensi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.
Masa ini tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik, justru berdampak pada adanya
devaluasi (menurunkan nilai uang), perlu membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang
moneter.
5

16. Masa Orde Baru (1967-1998)
 Tujuan jangka panjang : meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi
dalam sekala besar
 Kegiatan pembangunan ekonomi di pusatkan di pulau Jawa, khususnya Jawa Barat
 Program Penghijauan (Green Revolution) di sektor Pertanian
 Peningkatan Pertumbuhan ekonomi  pendapatan perkapita meningkat, hal ini dipengaruhi
oleh:
• Kemampuan Kabinet
• Pendapatan dari ekspor minyak
• Pinjaman Luar Negeri dan PMA
 Deregulasi sektor moneter dan riil
 Dibanding Orde Lama, terjadi peningkatan kinerja ekonomi nasional
5

17. Masa Transisi (1998-1999)
 Krisis keuangan kawasan Asia  krisis moneter di Indonesia yang ditandai depresiasi rupiah te
rhadap dollar
 Usaha mengatasi krisis :
• Melakukan intervensi  cadangan devisa menipis
• Meminta bantuan dari IMF
 Penerapan kebijaksanaan makro, meliputi fiskal dan moneter (pencabutan Subsidi)
 Restrukturisasi sektor keuangan
 Reformasi Struktural
 Terjadi tarik ulur antara kepentingan domestik dengan IMF
 Krisis ekonomi ini berdampak pula pada krisis politik
5

18. Masa Reformasi (2000-2001)
 Kondisi perekonomian menunjukkan perbaikan dibanding dengan zaman se
belumnya
 Stabilitas keamanan politik dan sosial mendapatkan ancaman-ancaman ser
ius  meningkatka n country risk
 Kondisi perekonomian Indonesia cenderung lebih buruk dibanding masa tra
nsisi, dimana :
• Country Risk semakin besar
• IHSG menunjukkan pertumbuhan negative
• Nilai tukar rupiah semakin merosot
5

19. Referensi
Buku “Perekonomian Indonesia” Karangan Basuki
Pujoalwanto

20. Thank you